Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan penanganan kawasan kumuh seperti revitalisasi Kampung Mrican di Yogyakarta dapat menjadikan kampung memiliki nilai tambah.

"Dari sini kita lihat bahwa kita harus kolaborasi dan harus ada kreativitas (creativity), sehingga bisa mewujudkan suatu kampung, suatu penanganan kawasan yang tadinya kumuh akan menjadi suatu kampung yang sangat bermanfaat dan ada nilai tambahnya," ujar Diana dalam konferensi pers di sela-sela World Conference on Creative Economy (WCCE) di Jakarta, Jumat.

Salah satu contohnya, menurut dia, adalah penanganan Kampung Mrican di Yogyakarta yang dulunya perkampungan kumuh.

"Jadi kita menanyakan kepada masyarakat yang ada di sana kebutuhannya apa, apa yang diinginkan. Kami juga memberikan guidance kira-kira suatu perkampungan itu harusnya seperti apa. Maka di situ akan muncul jalannya dibenahi, sampahnya mesti harus ada tempat pengolahannya, airnya juga mesti harus ada," katanya.

Dengan demikian, lanjutnya, terwujudlah Kampung Mrican yang saat ini dilengkapi dengan penataan sungainya, sampah sudah terkelola dengan baik karena sudah terdapat tempat pengolahan sampah terpadu, kemudian jalannya juga sudah rapi.

"Masyarakat yang perempuannya pun juga sudah bisa menghasilkan, kreativitasnya di sana ada hasil-hasil yang bisa dijual. Kemudian perdagangan jelas, saya yakin di sana ada ekonomi juga, dan pendidikannya pun saya pikir juga sudah ada juga untuk yang sekolah-sekolah di sana lebih banyak menghasilkan yang terbaik untuk penanganan kawasan kumuh yang ada di Kampung Mrican ini," kata Diana.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi keberhasilan penataan terpadu Kampung Mrican, Condongcatur, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bertransformasi dari kawasan padat dan kumuh menjadi lingkungan yang tertata rapi, sehat, dan nyaman.

Menko AHY menilai keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata pentingnya kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas permukiman.

Penataan kawasan seluas kurang lebih 5 hektare itu dilakukan melalui pendekatan 3M, yakni mundur, munggah (naik), dan madhep kali atau menghadap sungai. Melalui konsep tersebut, rumah-rumah warga yang sebelumnya membelakangi sungai kini ditata menghadap aliran air (riverfront), sehingga menciptakan lingkungan yang lebih terbuka, sehat, dan nyaman.

Menurut AHY, pendekatan tersebut tidak hanya memperbaiki estetika kawasan, tetapi juga meningkatkan sirkulasi udara, menurunkan risiko banjir, serta menghadirkan ruang terbuka yang lebih baik bagi masyarakat, terutama anak-anak.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Danantara Indonesia melalui holding investasinya, PT Danantara Investment Management (DIM), mengumumkan penyelesaian akuisisi bidang lahan seluas 4,4 hektare (ha) di kawasan Thakher Makkah, Arab Saudi, pada Minggu (18/10), sebagai upaya memperkuat ekosistem layanan haji dan umrah.

Transaksi tersebut menandai kehadiran investasi jangka panjang Danantara di sektor perhotelan Makkah, sekaligus menjadi landasan bagi pengembangan ekosistem akomodasi dan layanan terpadu bagi jamaah haji dan umrah.

"Inisiatif ini memadukan aset yang telah beroperasi dengan lahan yang memberikan ruang bagi kami untuk berekspansi dalam jangka panjang, seiring dengan terus berkembangnya ekosistem haji dan umrah,” ujar Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Pada saat sama, Pandu melihat platform tersebut sebagai peluang untuk memperkenalkan budaya, pelayanan, serta kuliner Indonesia di panggung global.

“Kami akan menjalankan tahapan selanjutnya secara terukur, dengan berpedoman pada kelayakan komersial, ketentuan regulasi, dan tata kelola yang penuh kehati-hatian, untuk menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan,” ujar Pandu.

Adapun, akuisisi yang telah diselesaikan mencakup sebuah hotel yakni Novotel Thakher Makkah yang telah beroperasi dengan 1.461 kamar dan suite, yang diakuisisi dan diserahterimakan pada 11 Agustus 2026, serta lahan seluas 4,4 hektare yang akuisisinya diselesaikan pada 18 Oktober 2026.

Rangkaian transaksi merupakan tindak lanjut dari kesepakatan strategis yang diumumkan oleh Danantara dan Thakher Development Company pada 14 Desember 2025.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani mengatakan pencapaian tersebut merupakan langkah nyata dalam membangun platform investasi perhotelan jangka panjang di Arab Saudi.

“Fokus kami adalah mengelola aset-aset ini dengan disiplin investasi yang ketat, sekaligus mengembangkan ekosistem terpadu yang meningkatkan kualitas akomodasi dan layanan bagi jemaah dari Indonesia maupun berbagai negara lainnya,” ujar Rosan.

Lebih dari itu, ia mengatakan momentum tersebut menandai awal dari kemitraan ekonomi yang semakin erat antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi.

“Kami akan terus memperdalam kerja sama bilateral dengan menjajaki berbagai peluang di Madinah dan sektor-sektor strategis lainnya di luar sektor properti yang memberikan manfaat bagi kedua negara," ujar Rosan.

CEO Thakher Development Faisal Shaker mengatakan langkah tersebut merupakan momen bersejarah bagi Thakher Makkah.

Menurut dia, kehadiran negara pertama di luar Arab Saudi yang memiliki properti di kawasannya mencerminkan kepercayaan internasional terhadap Thakher Makkah, sekaligus terhadap langkah Kerajaan Arab Saudi membuka Makkah bagi mitra jangka panjang yang memiliki komitmen yang sama untuk melayani para tamu Allah.

“Thakher Development merancang peluang investasi untuk mendukung kemitraan berskala besar seperti ini. Kami bangga telah menuntaskan transaksi ini, mulai dari penandatanganan hingga peralihan hak kepemilikan, dalam waktu 10 (sepuluh) bulan,” ujar Faisal.

Fokusnya saat ini yaitu memastikan keselarasan antara ambisi investasi Danantara dan strategi pengembangan pihaknya, serta mendukung Danantara dalam mewujudkan tahap berikutnya supaya semakin banyak jemaah Indonesia dapat menginap di lokasi yang dekat dengan Masjidil Haram, katanya menambahkan.

“Hari ini, kami telah mewujudkan peluang ini menjadi model yang dapat direplikasi dan menjadi pintu masuk bagi investor internasional ke Makkah,” ujar Faisal.

Sementara itu, CEO Khomasiah Group Ammar Baroum mengatakan bahwa transaksi penting itu merupakan tonggak sejarah yang signifikan bagi Makkah, yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor internasional terhadap pasar Arab Saudi beserta potensi jangka panjangnya.

Ia mengatakan bahwa komitmen Danantara menegaskan iklim investasi Arab Saudi yang menarik termasuk peluang investasi di sektor perhotelan dan properti, khususnya di Makkah dan Madinah.

“Kami bangga atas peran Khomasiah dalam memfasilitasi investasi ini serta mendukung penanaman modal asing sejalan dengan visi Saudi 2030,” ujar Ammar.

Investasi tersebut merupakan bagian dari ekosistem haji dan umrah (Kompleks Bait Jemaah) yang ditujukan untuk menyediakan akomodasi dan layanan pendukung bagi jemaah haji dan umrah.

Selain itu, juga mendukung strategi jangka panjang Danantara Indonesia untuk meningkatkan pengalaman ibadah jemaah.

Dengan memadukan aset perhotelan yang telah beroperasi dan pengembangan lahan, transaksi itu menjadi landasan bagi perluasan kapasitas akomodasi dan layanan pendukung secara bertahap

Adapun, bidang-bidang lahan tersebut direncanakan menjadi bagian dari rencana induk terpadu yang mencakup fasilitas perhotelan, ritel, dan fasilitas pendukung lainnya.

Selanjutnya, pengembangan akan dilaksanakan secara bertahap bersama Al-Khomasiah, mitra pengembang lokal yang mendukung penyelesaian transaksi itu serta kehadiran Danantara Indonesia di Kerajaan Arab Saudi.

Studi kelayakan, persetujuan, serta dokumen perizinan yang dipersyaratkan untuk bidang lahan tersebut akan disiapkan dan disampaikan sesuai dengan setiap tahap pengembangan.

Danantara Indonesia memastikan akan terus menjalankan inisiatif tersebut secara bertahap dan akuntabel, dengan berkoordinasi erat bersama otoritas terkait di Arab Saudi dan Indonesia.

Akuisisi itu merupakan langkah penting dalam pengembangan jangka panjang ekosistem haji dan umrah berkelas dunia, sekaligus menjadi landasan untuk mempererat hubungan yang telah lama terjalin antara kedua negara, termasuk melalui penjajakan berbagai peluang di sektor-sektor strategis lainnya.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simeulue melalui Dinas Kelautan dan Perikanan menyatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI membangun 10 Kampung Nelayan Merah Putih di kabupaten kepulauan di Provinsi Aceh tersebut.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue Supriman Juliansyah di Simeulue, Kamis, mengatakan semua proyek pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Simeulue sudah resmi berkontrak.

"Saat ini, seluruh proyek kampung nelayan sudah berkontrak dan dibangun tahun ini. Bahkan sudah ada yang mulai mengerjakan pembangunan kampung nelayan," katanya.

Supriman Juliansyah mengatakan pembangunan 10 Kampung Nelayan Merah Putih tersebut seluruhnya bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI pada tahun anggaran 2026.

Ia menyebutkan nilai anggaran setiap kampung bervariasi mulai dari Rp4 miliar hingga Rp9,8 miliar. Sedangkan pembangun dengan nilai anggaran terbesar yakni di Desa Langi dan Desa Lugu Sebahak.

Adapun 10 lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tersebut yakni di Desa Lugu Sekbahak, Desa Muara Aman, dan Sambay di Kecamatan Teluk Dalam.

Kemudian, Desa Langi dan Desa Kampung Aie di Kecamatan Simeulue Tengah. Desa Amaiting Mulia dan Desa Linggi di Kecamatan Simeulue Timur, Desa Kahad di Kecamatan Teupah Tengah.

"Serta di Desa Nasrehe, Kecamatan Salang, Desa Latiung di Kecamatan Teupah Selatan, dan Desa Sigulai di Kecamatan Simeulue Barat," kata Supriman Juliansyah.

Kabupaten Simeulue merupakan wilayah kepulauan terluar di Provinsi Aceh. Pulau Simeulue berada di Samudra Hindia yang jaraknya sekitar 180 mil laut dari pesisir barat Pulau Sumatra.

Kabupaten Simeulue merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 1999. Kabupaten Simeulue memiliki 10 kecamatan dengan 138 gampong atau desa yang dihuni sekitar 96 ribuan jiwa.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Padang Pariaman,- (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat memperoleh alokasi pembangunan lima titik Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI pada 2026 dengan total anggaran diperkirakan mencapai Rp15 miliar.

"Saat ini sedang mempersiapkan lahan untuk pembangunan lima KNMP tersebut," kata Kepala Dinas (Kadis) Perikanan Padang Pariaman Alfian di Parik Malintang, Selasa.

Ia mengatakan pengerjaan fisik pembangunan KNMP sepenuhnya ditangani pemerintah pusat melalui KKP.

Kementerian tersebut menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan rekanan pelaksana untuk menjalankan proyek strategis nasional itu.

Menurut dia, pemerintah daerah dalam program itu berperan sebagai penerima manfaat sedangkan pelaksanaan pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

"Progres pengerjaan ditargetkan berlangsung hingga akhir tahun dan diharapkan dapat memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat nelayan," ujar dia.

Ia menyebutkan alokasi anggaran untuk pembangunan lima titik KNMP pada 2026 diperkirakan mencapai Rp15 miliar.

Alokasi tersebut, katanya, berbeda dengan pembangunan KNMP Katapiang yang dilaksanakan pada 2025 dengan nilai anggaran sekitar Rp18 miliar.

Hal tersebut karena kawasan Katapiang ditetapkan sebagai KNMP Utama sementara lima titik pembangunan baru dirancang menjadi kawasan penyangga untuk mendukung operasional kawasan utama tersebut.

Dia menyebutkan lima lokasi pembangunan KNMP di Padang Pariaman pada 2026 yaitu di Nagari Seulayat Ulakan dan Nagari Mangopoh Palak Gadang di Kecamatan Ulakan Tapakis, Nagari Pilubang dan Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir di Kecamatan Sungai Limau, serta Nagari Gasan Gadang di Kecamatan Batang Gasan.

Pemkab akan mengusulkan penambahan fasilitas dan sarana prasarana kepada pemerintah pusat apabila setelah pembangunan kelima KNMP tersebut selesai masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung kelengkapan fasilitas KNMP sehingga keberadaan kawasan utama dan kawasan penyangga dapat menunjang aktivitas masyarakat nelayan di Padang Pariaman.

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jadi memang kata kuncinya adalah penegakan hukum

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan penguatan penegakan hukum di sektor kelautan menjadi salah satu langkah untuk mencapai target Nilai Tukar Nelayan (NTN) hingga sedikitnya 120 pada 2027.

Ia menyampaikan hal tersebut dalam acara peresmian dan peluncuran Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin.

"Target kita, Pak Menteri Kelautan, ditargetkan oleh Bapak Presiden, tahun ini dan tahun depan untuk melakukan suatu terobosan besar-besaran agar nilai tukar (nelayan) ini bisa meningkat," kata Zulhas.

Ia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto menugaskan KKP melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, termasuk melalui peningkatan NTN yang ditargetkan mencapai sedikitnya 120 pada tahun depan.

"Dari 103, minimal tahun depan sudah bisa 120," ujarnya.

Menko Pangan menyebut NTN pada 2025 berada di kisaran 103,9.

Kondisi tersebut, menurut dia, menunjukkan perlunya langkah lebih besar untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian pada sektor perikanan tangkap.

"Ada kampung nelayan dan lain-lain. Nah salah satu faktor itu adalah penegakan hukum," ungkap dia.

Berdasarkan laporan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, realisasi NTN pada 2025 mencapai 103,86, meningkat dari 101,76 pada 2024, tetapi masih di bawah target 2025 sebesar 105.

Sementara itu, data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan NTN nasional pada September 2026 tercatat sebesar 108,85, turun 0,17 persen dibandingkan Agustus 2026 yang mencapai 109,04.

Penurunan tersebut terjadi karena indeks harga yang diterima nelayan meningkat 0,62 persen, lebih rendah dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar nelayan sebesar 0,79 persen.

NTN merupakan indikator yang membandingkan indeks harga yang diterima nelayan dengan indeks harga yang dibayar untuk kebutuhan rumah tangga maupun kegiatan usaha penangkapan ikan.

Zulhas menilai perbaikan kesejahteraan nelayan perlu disertai upaya menjaga sumber daya kelautan agar manfaat ekonominya dapat dinikmati masyarakat Indonesia.

Salah satu langkah yang dinilainya penting adalah memperkuat penegakan hukum terhadap penyelundupan benih bening lobster, yang berpotensi mengurangi manfaat ekonomi dari sumber daya perikanan nasional.

"Jadi memang kata kuncinya adalah penegakan hukum," katanya.

Ia berharap keberadaan Satgas P2BBL dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan instansi terkait dalam menangani penyelundupan benih lobster.

"Kalau ini bisa berjalan dengan baik, maka potensi kekayaan yang luar biasa itu bisa menjadi pendapatan bagi negara, tentu juga peningkatan kemakmuran bagi nelayan kita," tutur dia.

Selain melalui penegakan hukum, pemerintah juga mengembangkan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) untuk memperkuat fasilitas penyimpanan, memperpendek rantai distribusi, dan meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan nelayan.

Sebagai bagian dari program prioritas nasional 2027, KKP menargetkan pembangunan KNMP di 1.000 lokasi, dengan sasaran pengembangan mencapai 5.000 lokasi pada 2029.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026