Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyatakan Kementerian Transmigrasi akan merealisasikan pembangunan Rumah Kopi di kawasan transmigrasi Ketapang Nusantara, Kecamatan Jagong Jeget pada 2027.

“Pemkab Aceh Tengah terus mendorong pengembangan kawasan transmigrasi berbasis komoditas unggulan daerah. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui rencana pembangunan Rumah Kopi di kawasan transmigrasi Ketapang Nusantara, Kecamatan Jagong Jeget, yang diupayakan Kementrans,” kata Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga dalam keterangan diterima di Banda Aceh, Rabu.

Ia menjelaskan pihaknya telah bertemu dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Kementerian Transmigrasi RI, Nirwan Ahmad Helmi sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil riset Tim Ekspedisi Patriot tahun 2025.

Ia mengatakan Ekspedisi Patriot tahun 2025 mengusulkan pembangunan Rumah Kopi untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan sekaligus mendorong hilirisasi kopi di kawasan transmigrasi Ketapang Nusantara.

Bupati Haili Yoga menyampaikan bahwa pembangunan tersebut perlu disinergikan dengan program kementerian lainnya agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia mencontohkan dukungan Kementerian Pertanian berupa bibit kopi dan mulsa yang telah diterima dan ditanam, sehingga dapat diperkuat dengan fasilitas pengolahan melalui program Kementerian Transmigrasi.

“Kolaborasi antarkementerian sangat penting. Kementerian Pertanian sudah membantu bibit dan sarana pertanian, kemudian Kementerian Transmigrasi mengupayakan Rumah Kopi. Kita berharap hasil produksi petani tidak hanya berhenti pada penanaman, tetapi berlanjut sampai pengolahan, peningkatan kualitas, dan pemasaran hingga ekspor," kata Haili Yoga.

Ia juga menyoroti potensi keterlibatan generasi muda dalam pengembangan kopi Aceh Tengah. Dengan dukungan teknologi, pendampingan, dan fasilitas yang memadai, anak muda diharapkan mampu menghasilkan produk kopi berkualitas konsisten sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja di kawasan transmigrasi.

Selain Rumah Kopi, pertemuan tersebut turut membahas kebutuhan pembangunan pasar rakyat di kawasan transmigrasi Ketapang Nusantara, Kecamatan Jagong Jeget, menyusul musibah kebakaran yang berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berharap koordinasi ini dapat ditindaklanjuti melalui program dan dukungan anggaran yang terukur sehingga potensi kopi serta aktivitas ekonomi masyarakat kawasan transmigrasi semakin berkembang.

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Kementerian Transmigrasi RI, Nirwan Ahmad Helmi mengatakan pihaknya akan mengupayakan pembangunan Rumah Kopi di Jagong Jeget pada 2027.

“Fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas kopi Aceh Tengah, memperkuat proses pengolahan, serta mendorong produk kopi lokal memenuhi standar pasar internasional dan ekspor,’ katanya.

Pihaknya berharap dengan pembangunan Rumah Kopi di Jagong Jeget nantinya, kualitas kopi dari kawasan transmigrasi Ketapang Nusantara semakin baik, memiliki standar yang berorientasi ekspor, dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pembangunan Rumah Kopi tersebut direncanakan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp2 miliar, terdiri atas Rp1,5 miliar untuk pembangunan fisik dan Rp500 juta untuk pengadaan peralatan pengolahan kopi.

Terkait pembangunan pasar, Nirwan menjelaskan bahwa Kementerian Transmigrasi akan melihat kemampuan anggaran yang tersedia. Apabila terdapat keterbatasan anggaran, pihaknya akan menjajaki koordinasi dengan Kementerian Perdagangan maupun kemungkinan dukungan pihak ketiga untuk membantu memenuhi kebutuhan pembangunan pasar tersebut.

Ia menambahkan pasar rakyat dinilai penting sebagai pusat aktivitas perdagangan masyarakat, sedangkan Rumah Kopi diharapkan menjadi sarana pengembangan komoditas unggulan.

"Kedua kebutuhan itu diharapkan dapat saling mendukung dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi Jagong Jeget," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Nirwan Ahmad Helmi turut didampingi Direktur Pengembangan Produk Unggulan Transmigrasi, Sofyan Hanafi.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman mengatakan antrean bahan bakar minyak (BBM) di Bali disebabkan kendala distribusi, sementara ketahanan stok BBM nasional masih aman pada kisaran 18-20 hari.

"Iya, itu masalah proses distribusi saja. Jadi kemarin memang ada keterlambatan kapal," kata Laode usai rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu.

Laode menjelaskan keterlambatan kapal pengangkut BBM menghambat penyaluran pasokan ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali, sehingga menimbulkan antrean kendaraan.

Namun, menurut dia, kini kapal pengangkut BBM tersebut telah tiba dan proses distribusi dipercepat melalui pelayanan selama 24 jam untuk memulihkan pasokan.

Laode memperkirakan gangguan distribusi BBM di Bali dapat teratasi pada Rabu ini atau Kamis (15/10/2026), seiring dengan percepatan penyaluran pasokan ke SPBU.

"Kapalnya sudah tiba, sejak di sana kemarin sudah dilakukan operasi pasar 24 jam. Semoga, mungkin hari ini atau besok sudah selesai permasalahannya," ujarnya.

Ia menekankan kendala distribusi tersebut tidak disebabkan oleh menipisnya persediaan BBM secara nasional, mengingat ketahanan stok masih berada pada kisaran 18–20 hari.

"Ketahanan masih aman, 18-20. Jadi, masalah yang ada ini lebih disebabkan oleh pola distribusi karena musim," ungkap dia.

Menurut Laode, kondisi musim dan cuaca menjadi salah satu tantangan dalam pendistribusian BBM, terutama untuk pengiriman yang mengandalkan jalur perairan.

Ia menjelaskan gelombang tinggi dapat menghambat kapal bersandar meskipun telah tiba di lokasi tujuan, sehingga memperlambat proses bongkar muat dan penyaluran BBM.

Sementara itu, di wilayah yang mengandalkan transportasi sungai, berkurangnya debit air dapat menyebabkan pengiriman dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih terbatas dan waktu tempuh lebih lama.

Laode mengatakan kendala distribusi serupa juga pernah terjadi di daerah lain, termasuk Makassar, Sulawesi Selatan.

Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga juga menjelaskan antrean BBM di Bali dipicu kendala teknis pada kapal pengangkut yang mengakibatkan keterlambatan proses sandar dan bongkar muat.

Untuk mempercepat pemulihan pasokan, Pertamina menambah pengiriman BBM sebanyak 26.200 kiloliter secara bertahap melalui kapal tanker yang dijadwalkan tiba pada 12, 14, dan 16 Oktober 2026.

Pengiriman tersebut dilakukan melalui Terminal BBM Sanggaran di Denpasar dan Terminal BBM Manggis di Kabupaten Karangasem.

Pertamina Patra Niaga juga memetakan 52 SPBU di Bali untuk memberikan pelayanan selama 24 jam guna mempercepat penyaluran BBM kepada masyarakat.

Berdasarkan data Pertamina, rata-rata konsumsi Pertalite di Bali mencapai sekitar 2.200 kiloliter per hari, yang menjadi salah satu acuan dalam perencanaan kebutuhan pasokan dan distribusi BBM.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan penggunaan gas alam terkompresi (compressed natural gas/CNG) dalam tabung tiga kilogram (kg) dapat diterapkan kepada masyarakat pada 2027 setelah melalui tahapan evaluasi.

"Jadi, ini nanti akan memakan waktu beberapa bulan lagi, sehingga kita harapkan 2027 sudah bisa diimplementasikan, insya Allah," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman di Jakarta, Rabu.

Laode menjelaskan pemerintah telah melakukan uji coba penggunaan CNG selama satu bulan dan kini memasuki tahap evaluasi untuk memastikan kesiapan penerapannya kepada masyarakat.

Evaluasi tersebut mencakup keseluruhan proses penggunaan CNG, termasuk penyusunan skema bisnis yang akan menjadi dasar pelaksanaan program tersebut.

"CNG, saya katakan sudah diuji selama satu bulan, dan berikutnya kita evaluasi seluruh prosesnya termasuk skema bisnisnya nanti seperti apa," ujarnya.

Menurut dia, proses evaluasi dan persiapan masih membutuhkan waktu beberapa bulan sebelum program tersebut dapat diterapkan secara lebih luas.

Ia mengatakan penerapan CNG kepada masyarakat akan didahului dengan pengumuman resmi dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Laode juga menyebut kontrak pengadaan tabung CNG untuk mendukung program tersebut mencakup sedikitnya 100.000 unit.

"Kalau di dalam kontrak pengadaannya itu kan minimal 100.000," katanya.

Ia membenarkan keterangan mengenai pengadaan tabung dari China, tetapi belum merinci jumlah tabung yang telah tersedia maupun jadwal pendistribusiannya kepada masyarakat.

"Iya (dari China), gitu," tuturnya singkat.

Pada Mei 2026, Laode menyebutkan penggunaan CNG sebagai alternatif LPG tiga kg dapat dimulai pada tahun ini, dengan penerapan awal secara bertahap di kota-kota besar di Pulau Jawa.

Pada September 2026, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika menyampaikan bahwa penggunaan CNG menjadi salah satu alternatif pengurangan konsumsi LPG tiga kg yang dipersiapkan mulai 2027.

Kementerian ESDM pada September juga telah melaksanakan uji coba penggunaan CNG tiga kg secara terbatas kepada pengguna di lingkungan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas), termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Laode juga menyampaikan salah satu hasil evaluasi awal penggunaan CNG menunjukkan perlunya kendaraan dengan bak tertutup untuk pengangkutan tabung sebagai bagian dari aspek keselamatan distribusi.

Aspek keselamatan menjadi perhatian karena tekanan CNG mencapai sekitar 200-250 bar, jauh lebih tinggi dibandingkan tekanan LPG yang berkisar 5-10 bar, sehingga desain tabung dan sistem distribusinya memerlukan pengujian khusus.

Pengembangan CNG merupakan salah satu upaya pemerintah menyediakan alternatif LPG tiga kg dengan memanfaatkan sumber gas bumi domestik, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tahun 2025, impor LPG Indonesia tercatat sekitar 7,49 juta ton, sedangkan produksi dalam negeri mencapai 1,92 juta ton dengan penjualan nasional sebesar 9,24 juta ton.

Meski demikian, Laode belum menyampaikan tanggal pasti peluncuran CNG tiga kg, jumlah tabung yang akan disalurkan pada tahap awal, maupun harga jual dan mekanisme distribusinya kepada masyarakat.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Sudah diajukan ke Kementerian Keuangan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan pengajuan terkait rencana penyaluran gaji pegawai negeri sipil (PNS) melalui koperasi telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Sudah diajukan ke Kementerian Keuangan," kata Ferry seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jakarta, Rabu.

Ferry menyampaikan hal tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan rencana pembayaran gaji PNS melalui koperasi.

Ia menyebut anggaran untuk pembayaran tersebut tengah disiapkan, tetapi belum menjelaskan angka secara terperinci serta mekanisme penyalurannya.

"Udah akan siap dibayarkan," ujar dia.

Ferry juga belum merinci bentuk pengajuan yang disampaikan kepada Kemenkeu, kejelasan jadwal dimulainya penyaluran, maupun koperasi yang akan dilibatkan dalam layanan pembayaran tersebut.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi pada Kamis (8/10) menyatakan belum ada keputusan resmi pemerintah terkait rencana perluasan jalur pembayaran gaji PNS dan pensiun melalui koperasi.

Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi mengatakan pemerintah masih mengupayakan agar koperasi dapat menjadi mitra pembayaran gaji dan pensiun, seperti layanan yang dilakukan PT Pos Indonesia dan perbankan.

"Contohnya saat ini Kementerian Koperasi sedang mengusahakan agar koperasi dapat menjadi mitra pembayaran gaji pensiunan (ASN/PNS) seperti halnya yang dilakukan oleh PT Pos dan bank," kata Zabadi dalam keterangannya, Kamis (8/10).

Menurut Zabadi, rencana perluasan layanan tersebut bertujuan memberikan lebih banyak pilihan akses layanan keuangan bagi masyarakat tanpa menggeser peran perbankan, termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Rencana pelibatan koperasi dalam penyaluran gaji PNS dan pembayaran pensiun sebelumnya disampaikan Ferry dalam diskusi publik Pra Kongres Nasional Syarikat Islam di Jakarta, Senin (5/10).

Saat itu, Ferry mengatakan pemerintah tengah membahas kemungkinan menjadikan koperasi sebagai unit layanan jasa pembayaran gaji pegawai negeri dan pensiun bersama Menteri Keuangan.

Adapun berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Oktober 2026, jumlah aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia mencapai sekitar 6,7 juta orang, yang mencakup PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Sementara itu, PT Taspen (Persero) mencatat sebanyak 3,28 juta peserta pensiun dari total 9,13 juta peserta yang dilayaninya hingga Agustus 2026. Taspen memiliki 46 mitra bayar dan 16.911 titik layanan di seluruh Indonesia.

Dalam ketentuan yang berlaku, penyaluran gaji PNS diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016 tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bank Umum Secara Terpusat.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kehadiran Paviliun Indonesia di ajang Beautyworld Dubai 2026 merupakan langkah strategis, mengingat Dubai merupakan pusat industri kecantikan global dengan tingkat pengeluaran per kapita tertinggi di dunia

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Fajarini Puntodewi mencatat potensi transaksi produk kecantikan dan perawatan tubuh Indonesia sebesar Rp39,8 miliar di Beautyworld Dubai 2026.

“Kehadiran Paviliun Indonesia di ajang Beautyworld Dubai 2026 merupakan langkah strategis, mengingat Dubai merupakan pusat industri kecantikan global dengan tingkat pengeluaran per kapita tertinggi di dunia,” ujar Puntodewi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Produk kecantikan dan perawatan tubuh Indonesia dipamerkan dalam pameran Beautyworld Dubai 2026.

Paviliun Indonesia mencatatkan potensi transaksi 2,23 juta dolar AS atau sekitar Rp39,8 miliar. Beautyworld Dubai 2026 berlangsung pada 6—8 Oktober 2026 di Sheikh Saeed Hall 3 Dubai World Trade Center, Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

“Partisipasi Indonesia ini bertujuan memperkuat citra produk kecantikan dan perawatan tubuh Indonesia sekaligus mengirimkan pesan bahwa Indonesia siap bersaing dengan standar dan tren pasar global,” kata Puntodewi.

Paviliun Indonesia seluas 45 meter persegi pada pameran ini merupakan inisiatif Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) Dubai dengan dukungan penuh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag.

Menghadirkan enam perusahaan produk kecantikan, Paviliun Indonesia diresmikan oleh Duta Besar RI Abu Dhabi Judha Nugraha.

Dubes Judha menilai, Dubai memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan internasional yang membuka peluang bagi produk Indonesia untuk menjangkau pasar global. Dubai menjadi pusat perdagangan, pariwisata, dan investasi dunia berkat iklim usaha yang kondusif, keterbukaan terhadap produk impor, serta perannya dalam kegiatan reekspor.

“Berbagai pameran internasional di Dubai menarik pengunjung dari kawasan Timur Tengah hingga berbagai belahan dunia. Selain itu, kebijakan kepemilikan asing 100 persen memudahkan investor, termasuk dari Indonesia, untuk mendirikan perusahaan di UEA sekaligus mendorong persaingan usaha yang semakin kompetitif,” kata Dubes Judha.

Keenam perusahaan yang dinaungi Paviliun Indonesia, yaitu PT Sensatia Botanics, PT Bintang Mas Triyasa, BPT Aroma Prima Livindo, PT Mirael Global Manggala, PT Sumber Kosmetika Indah, dan PT Sadewi Ardhi Natha.

Pada Januari—Agustus 2026, total perdagangan Indonesia dengan UEA mencapai 4,31 miliar dolar AS. Ekspor Indonesia ke UEA adalah sebesar 2,38 miliar dolar AS dan impor Indonesia dari UEA 1,93 miliar dolar AS.

Sementara itu, pada 2025, total perdagangan Indonesia dengan UEA mencapai 6,42 miliar dolar AS. Nilai ekspor Indonesia ke PEA adalah 4,02 miliar dolar AS dan impor Indonesia dari PEA 2,39 miliar dolar AS.

Ekspor produk kecantikan Indonesia (kosmetik, parfum, sabun, produk perawatan tubuh) ke dunia pada tahun 2025 mencapai 1,57 miliar dolar AS. Ekspor jenis produk kecantikan ke UEA pada 2025 didominasi sabun sebesar 60,41 persen; beragam perawatan tubuh termasuk sampo dan keperluan mandi lainnya, keperluan pracukur dan sesudahnya sebesar 17,53 persen; wewangian sebesar 12,29 persen; dan perawatan wajah sebesar 9,77 persen.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mendorong pengembangan kain ulos melalui penguatan ekosistem industri tenun tradisional, mulai dari peningkatan kapasitas perajin, inovasi produk, hingga perluasan pasar, guna meningkatkan daya saing dan nilai ekonomi budaya Indonesia.

Sarmuji menyampaikan ulos tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai budaya dan sosial yang mencerminkan identitas masyarakat Batak sekaligus keberagaman bangsa Indonesia.

Saat menghadiri Pameran Tenun Ulos di Jakarta, Selasa, Sarmuji menyampaikan bahwa pengembangan ulos perlu berjalan beriringan dengan upaya pelestarian budaya agar produk tersebut tetap relevan dengan perkembangan zaman dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya para perajin.

Berdasarkan catatan Kemenperin, saat ini terdapat 43 sentra tenun ulos yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Utara, antara lain Tapanuli Utara, Toba, dan Simalungun. Keberadaan sentra tersebut menunjukkan bahwa ulos memiliki basis produksi yang dapat terus dikembangkan.

Ia menilai peluang pengembangan ulos juga didukung oleh pasar domestik yang semakin terbuka bagi produk lokal.

Menurutnya selain digunakan dalam berbagai tahapan kehidupan masyarakat Batak, ulos kini telah dikembangkan menjadi busana siap pakai, aksesori fesyen, produk dekorasi interior, hingga cenderamata.

Meski demikian, pengembangan industri ulos masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keberlanjutan keterampilan menenun, regenerasi perajin, minat generasi muda, peningkatan kualitas produk, inovasi desain, serta kemampuan pelaku usaha mengikuti kebutuhan pasar.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pihaknya berkomitmen memperkuat ekosistem industri tenun tradisional melalui fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan kewirausahaan industri kecil menengah (IKM), perlindungan produk khas daerah melalui indikasi geografis, serta peningkatan kapasitas dan produktivitas sentra industri.

Upaya tersebut juga mencakup restrukturisasi mesin dan peralatan, penjaminan ketersediaan bahan baku, pemanfaatan teknologi dalam proses produksi, serta perluasan akses pasar melalui promosi dan fasilitasi pameran di dalam maupun luar negeri.

Menurut Sarmuji, potensi industri tenun juga tercermin dari kinerja ekspornya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor tenun ikat Indonesia pada 2025 mencapai 28.000 dolar AS.

Sementara itu, pada semester I 2026, nilainya mencapai 34.000 dolar AS, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar 13.600 dolar AS.

Ia berharap pengembangan ulos dapat membuka peluang pasar yang lebih luas sekaligus meningkatkan kesejahteraan para perajin dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kami ingin memastikan bahwa prinsip keberlanjutan dapat diterjemahkan ke dalam praktik yang sederhana

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan penerapan prinsip industri hijau bagi industri kecil menengah (IKM) dapat membantu memperluas akses pasar, rantai pasok, serta membuka peluang pembiayaan berkelanjutan.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita menyampaikan, penguatan kapasitas keberlanjutan bagi IKM membutuhkan sinergi pemerintah, industri besar, lembaga keuangan, dan pelaku usaha agar mampu memenuhi kebutuhan rantai pasok nasional maupun global.

“Bagi IKM, kemitraan dengan perusahaan besar tidak hanya membuka peluang pemasaran, tetapi juga memberikan kesempatan untuk menunjukkan kualitas produk dan meningkatkan kemampuan usaha agar sesuai dengan kebutuhan mitra. Sementara itu, perusahaan besar dapat memperkuat rantai pasok domestik dengan menghadirkan lebih banyak produk dalam negeri kepada konsumen,” ujar Reni dalam keterangannya yang sudah dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui kerja sama Kemenperin dengan PT Daya Intiguna Yasa Tbk (MR. DIY Indonesia), yang ditandai penandatanganan nota kesepahaman pada 18 Mei 2026. Kerja sama itu mencakup pertukaran informasi, promosi, perluasan pasar, pengembangan kemitraan, serta pendampingan pemasaran produk IKM.

Sebagai tindak lanjut, Ditjen IKMA berpartisipasi dalam pelatihan dan talkshow manajemen keuangan serta bisnis berkelanjutan bagi pelaku UMKM dan IKM di Jakarta pada 8 Oktober 2026, yang diinisiasi MR. DIY Indonesia bersama PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Reni menjelaskan, penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat daya saing IKM. Praktiknya meliputi efisiensi energi, pengelolaan limbah, penggunaan bahan ramah lingkungan, dan penguatan tata kelola usaha.

Kemenperin juga menghadirkan Program Pemberdayaan IKM Hijau untuk mendorong transformasi usaha secara bertahap sesuai karakteristik masing-masing pelaku industri.

Sekretaris Ditjen IKMA Kemenperin Yedi Sabaryadi mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, khususnya pembangunan industri hijau.

“Kami ingin memastikan bahwa prinsip keberlanjutan dapat diterjemahkan ke dalam praktik yang sederhana, namun berdampak nyata, mulai dari penyusunan standar operasional prosedur bisnis perusahaan yang nondiskriminatif, efisiensi energi dan sumber daya, pengelolaan material dan limbah, penggunaan bahan yang lebih berkelanjutan, penguatan tata kelola, hingga pencatatan dan dokumentasi praktik hijau,” jelas Yedi.

Menurutnya, penerapan praktik industri hijau dapat membantu IKM memenuhi persyaratan rantai pasok, menjangkau pasar yang memperhatikan aspek lingkungan, serta memanfaatkan peluang pembiayaan berkelanjutan.

Upaya tersebut sejalan dengan pengembangan ekosistem keuangan berkelanjutan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia.

Yedi berharap kolaborasi pemerintah, industri besar, dan lembaga keuangan terus diperluas agar semakin banyak IKM meningkatkan daya saing sekaligus memperoleh akses pasar dan pembiayaan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah bersama pihak terkait akan terus mencermati pergerakan harga minyak dunia untuk mengambil langkah strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) September 2026 sebesar 112,81 dolar Amerika Serikat (AS) per barel, naik 23,38 dolar AS dibandingkan Agustus 2026 yang berada di level 89,43 dolar AS per barel.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 395.K/MG.03/MEM.M/2026 tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan September 2026.

“Rata-rata ICP bulan September 2026 yang melonjak naik menjadi 112,81 dolar AS per barel merupakan cerminan dari dinamika pasar minyak global yang dipengaruhi oleh tingginya ketidakpastian geopolitik dan meningkatnya risiko gangguan pasokan (supply disruption risk). Kenaikan ini terjadi secara menyeluruh pada seluruh benchmark internasional,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Menurut Laode, eskalasi konflik militer dan kebuntuan diplomasi di Timur Tengah, khususnya ketegangan yang melibatkan AS dan Iran, meningkatkan risiko keamanan pelayaran di Selat Hormuz, jalur vital ekspor minyak dunia.

"Ekspor minyak mentah melalui rute vital tersebut sempat mengalami penurunan hingga 28 persen dibandingkan bulan Juli. Kondisi ini diperkuat oleh serangan terhadap infrastruktur energi di kawasan tersebut, termasuk penutupan sementara Pipa East-West Arab Saudi berkapasitas 7 juta barel per hari akibat serangan drone sebagai langkah pencegahan," ujarnya.

Selain itu, penundaan kuota produksi oleh OPEC+ serta serangan lanjutan terhadap infrastruktur kilang dan terminal ekspor minyak di Rusia dan kawasan Laut Merah turut memperketat pasokan minyak mentah global.

Kenaikan juga terjadi pada seluruh harga minyak mentah utama dunia. Adapun rincian kenaikan harga minyak dunia pada September 2026 apabila dibandingkan Agustus 2026, yakni Brent (ICE) naik 13,94 dolar AS menjadi 102,02 dolar AS per barel; WTI (Nymex) naik 13,24 dolar AS menjadi 95,69 dolar AS per barel; Dated Brent naik 25,93 dolar AS menjadi 116,77 dolar AS per barel; Basket OPEC naik 24,29 dolar AS menjadi 110,73 dolar AS per barel.

Untuk Oktober 2026, ICP diproyeksikan masih berada di level tinggi, namun mulai melandai ke kisaran 98-103 dolar AS per barel.

Laode menegaskan, pemerintah bersama pihak terkait akan terus mencermati pergerakan harga minyak dunia untuk mengambil langkah strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional.

"Kami memastikan formula ICP tetap transparan mencerminkan dinamika pasar internasional agar tetap akuntabel bagi keuangan negara dan kegiatan usaha hulu migas," ujarnya.

ICP menjadi acuan penting dalam perhitungan penerimaan negara dari sektor hulu migas dan asumsi makro APBN. Dengan pemantauan yang ketat dan penetapan harga yang transparan, pemerintah berupaya menjaga stabilitas sektor energi di tengah ketidakpastian pasar global.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Program Jawara Lokal, yang merupakan kolaborasi antara Kementerian UMKM RI dan perusahaan ekspedisi J&T Express, membantu sebanyak lima UMKM di Provinsi Aceh untuk bisa bangkit dari dampak bencana hidrometeorologi.

Dalam pengumuman peraih Jawara Lokal di Banda Aceh, Senin, lima UMKM penyintas bencana yang terpilih antara lain: Keuneubah Endatu asam jawa pedas manis dari Kabupaten Pidie Jaya, Madu Bang Unoe (Kota Lhokseumawe), UDEUNG’du (Kota Banda Aceh), Dapu Meutakeh sie reboh (Kabupaten Aceh Besar), dan Keumamah Cut Kak (Kota Banda Aceh).

Mereka sebelumnya telah melalui proses kurasi mulai dari penilaian administrasi, kelayakan produk, hingga wawancara.

"Aceh sebagai salah satu daerah percontohan. Semoga model kolaborasi ini bisa diperluas dan jadi contoh bagi yang lainnya," kata Asisten Deputi Bidang Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro Kementerian UMKM Ari Anindiya Hartika.

Ari Anindiya mengatakan kolaborasi dengan sektor swasta menjadi sangat penting untuk membantu pemulihan UMKM penyintas bencana, karena akan melengkapi program bantuan yang disiapkan pemerintah, salah satunya yaitu Banpres (Bantuan Presiden).

Berdasarkan data Kementerian UMKM, bencana hidrometeorologi pada 2025 telah berdampak terhadap 113.292 UMKM di Aceh. Hampir setahun berlalu pascabenca, program bantuan memang sangat dibutuhkan oleh UMKM untuk bangkit lagi.

Salah satu UMKM terpilih adalah pengusaha Madu Bang Unoe dari Kota Lhokseumawe bernama Saiful Anwar, yang menilai manfaat program Jawara Lokal bukan semata dari hadiah berupa uang. Sebabnya, produk UMKM yang terpilih juga dipromosikan via platform digital J&T Express.

Menurut Saiful, itu sangat memotivasi UMKM untuk bisa bangkit lagi, terutama usaha madunya yang sempat terhenti berbulan-bulan akibat kesulitan pasokan bahan baku pascabencana banjir dan longsor.

"Setelah saya ikuti program ini, ternyata saya bukan hanya dapat hadiah uang karena ternyata produk saya juga dipromosikan di aplikasi J&T," kata Saiful seraya menambahkan bisnisnya baru pulih 75 persen pascabencana.

Silfia Safriani, pengusaha Keuneubah Endatu dari Kabupaten Pidie Jaya, mengatakan awalnya tidak menyangka bisa terpilih sebagai Jawara Lokal dari Aceh. Sebabnya, ia hingga kini masih teringat dampak bencana banjir bandang pada akhir November 2025 sempat membuat usahanya berhenti total.

Ia mengatakan usahanya mulai dirintis dari awal sejak Februari tahun ini dengan bantuan banyak pihak hingga akhirmya bisa bangkit lagi.

"Alhamdulillah, kami bisa terpilih karena dampak bencana itu membuat kami memulai lagi usaha dari nol," kata Silfia sambil terharu.

Menurut dia, program Jawara Lokal membantu usahanya untuk berkembang terutama di penjualan lewat platform digital. "Penjualan kami sekarang banyak lewat online. Dulu sehari paling satu kotak, sekarang bisa 100 kotak," katanya.

Sementara itu, Manager Public Affairs J&T Express Adriansyah Halim mengatakan UMKM terpilih akan mendapatkan berbagai dukungan pengembangan usaha, mulai dari dana pengembangan sebesar Rp15 juta per UMKM, diskon ongkir sebesar 30 persen, akses VIP layanan J&T Express, dukungan promosi, hingga pendampingan untuk membantu memperkuat aspek logistik.

"Melalui Jawara Lokal J&T Express, kami ingin memberikan dukungan yang lebih luas bagi UMKM di Aceh, tidak hanya melalui layanan pengiriman, tetapi juga melalui berbagai inisiatif yang dapat membantu mereka bangkit, memperkuat kapasitas usaha, dan membuka peluang pasar yang lebih luas," kata Adriansyah.

Aceh menjadi daerah ketiga dari lima wilayah penyelenggaraan Jawara Lokal J&T Express, setelah sebelumnya dilaksanakan di Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat. Melalui pelaksanaan program ini, dukungan yang diberikan diharapkan dapat membantu UMKM terpilih menjaga momentum pertumbuhan sekaligus membuka peluang pengembangan usaha yang lebih luas.

Pewarta: FB Anggoro
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Yogyakarta (ANTARA) - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi Kementerian Koperasi (Kemenkop) pada 2026 hingga kini telah menyalurkan dana bergulir dengan total sebesar Rp1,6 triliun kepada sekitar 150-an koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Sudah terealisasi Rp1,6 triliun untuk kurang lebih di sekitar 150 koperasi dan tersebar di 35 provinsi," kata Direktur Utama LPDB Koperasi Kemenkop Krisdianto di sela Media Gathering LPDB Koperasi di Yogyakarta, Senin.

Menurut dia, penyaluran dana bergulir bagi koperasi akan terus dilakukan lembaganya termasuk ke wilayah Papua yang sampai saat ini masih ada beberapa koperasi belum tersentuh pembiayaan tersebut karena keadaan kondisi geografisnya.

"Tapi mudah-mudahan sampai dengan Desember nanti kita bisa tembus Rp2,1 triliun sampai Rp2,2 triliun. Harapannya seperti itu," katanya.

Dia menjelaskan, mayoritas koperasi yang dibiayai pemerintah melalui dana bergulir sesuai arahan Presiden Prabowo adalah koperasi yang bergerak di sektor riil, termasuk di dalamnya ada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

"Jadi kurang lebih 85 persen dari Rp2,1 triliun itu pembiayaannya adalah di sektor riil. Sektor riil itu ya di dalamnya ada KDKMP, terus kemudian program-program strategis nasionalnya Pak Prabowo, maupun program prioritasnya kementerian kami," katanya.

Dia menyebut program prioritas Kemenkop tersebut salah satunya misalnya hilirisasi sawit, kemudian koperasi perumahan rakyat atau pembiayaan untuk perumahan rakyat yang dilakukan melalui koperasi.

"Selanjutnya untuk mendukung ketahanan pangan, kemandirian beras untuk koperasi yang menghasilkan beras, menghasilkan tebu dan segala macam, seperti itu," katanya.

Dia mengatakan, terdapat tiga atau 'three" sukses yang menjadi tolok ukur kesuksesan program dana bergulir bagi koperasi, yang pertama sukses penyaluran, sehingga semakin banyak dana bergulir yang disalurkan itu sebagai salah satu parameter kesuksesan.

"Jadi jumlah koperasi, nilai yang dicairkan itu menjadi suksesnya kita. Makanya kan target Rp2,1 triliun tahun ini, dan tahun-tahun sebelumnya sekian triliun itu artinya apa, tiap tahun mengalami peningkatan, itu sukses yang pertama," katanya.

Dia mengatakan, kemudian sukses kedua adalah sukses kemanfaatan, sehingga anggaran LPDB yang disalurkan ke koperasi melalui dana bergulir tersebut seberapa besar bisa dinikmati koperasi untuk hal yang sifatnya produktif.

"Dan harus sebisa mungkin LPDB 'inline' dengan program pemerintah, Kemenkop, yaitu hilirisasi sawit sebisa mungkin kita banyak menyalurkan di segmen sawit, segmen perikanan, segmen nelayan itu untuk ketersediaan bahan bakar solar buat nelayan," katanya.

Dia mengatakan, yang ketiga adalah sukses pengembalian atas kredit macet atau NPL (non-performing loan), sehingga semakin bisa menekan NPL, menandakan koperasi yang dibiayai pemerintah melalui dana bergulir tersebut tepat sasaran.

"Koperasi bagus dan bisa mengelola kepercayaan yang diberikan LPDB sehingga mereka dapat mengembalikan LPDB tanpa ada kemacetan. Kalaupun terjadi adanya resiko bisnis yang mereka hadapi tetap ada jadwalnya melalui program restrukturisasi," katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pembangunan industri nasional tidak hanya membutuhkan investasi dan teknologi, tetapi juga SDM yang kompeten, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan industri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyampaikan penguatan sumber daya manusia (SDM) harus menjadi bagian terintegrasi dalam pembangunan industri nasional guna meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan daya saing manufaktur.

“Pembangunan industri nasional tidak hanya membutuhkan investasi dan teknologi, tetapi juga SDM yang kompeten, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan industri. Karena itu, pembangunan SDM industri harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam penguatan struktur industri nasional,” kata Sarmuji dalam keterangan resminya dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Menurut Menperin, peningkatan produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting untuk memperkuat daya saing industri nasional. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan produktivitas tenaga kerja industri manufaktur meningkat dari Rp124,35 juta per orang pada 2025 menjadi Rp147,7 juta per orang pada 2029.

Untuk mencapai target tersebut, pendidikan dan pelatihan vokasi perlu diselaraskan dengan kebutuhan dunia industri. Pendekatan link and match, serta penguatan dual system dinilai penting untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja.

“Pendidikan vokasi perlu memiliki keterkaitan yang kuat dengan kebutuhan dunia industri. Konsep link and match dan penguatan dual system menjadi pendekatan penting agar lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja,” ujarnya.

Sarmuji menambahkan, pengembangan kompetensi SDM industri juga perlu mengikuti perubahan teknologi yang semakin cepat, termasuk penguasaan kompetensi digital, otomasi, analisis data, hingga keamanan siber.

“Dengan SDM industri yang semakin kompeten, produktivitas tenaga kerja dapat terus ditingkatkan dan pada akhirnya memperkuat daya saing industri manufaktur nasional. Kemenperin akan terus memastikan program pengembangan SDM selaras dengan kebutuhan pembangunan industri,” katanya.

Sejalan dengan upaya tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin menjalankan program pendidikan dan pelatihan vokasi melalui 13 perguruan tinggi vokasi, sembilan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan tujuh Balai Diklat Industri (BDI).

Program tersebut mencakup pendidikan vokasi sistem ganda, pelatihan kompetensi, sertifikasi, inkubasi bisnis, serta pengembangan kompetensi Industri 4.0.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPSDMI Adie Rochmanto Pandiangan mengatakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan nyata sektor industri.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kurikulum, kompetensi tenaga pengajar, infrastruktur pendidikan, serta keterhubungan dengan dunia usaha dan dunia industri.

“BPSDMI terus memastikan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan memiliki relevansi dengan kebutuhan industri. Lulusan tidak hanya dibekali pengetahuan, tetapi juga kompetensi praktis dan sertifikasi yang dibutuhkan di lingkungan kerja,” katanya.

Minat masyarakat terhadap pendidikan vokasi industri juga tercermin dari jumlah pendaftar hingga 30 Juni 2026. Pendidikan tinggi vokasi mencatat 61.744 pendaftar dengan kuota 4.566 orang, sedangkan pendidikan menengah vokasi menerima 33.592 pendaftar untuk kuota 2.749 orang.

Adie menyampaikan tingginya minat tersebut menjadi modal untuk menyiapkan talenta industri sejak jenjang pendidikan. Namun, kualitas lulusan tetap perlu diperkuat agar kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.

“Kami juga memperkuat ekosistem pengembangan SDM industri melalui sertifikasi kompetensi, inkubasi bisnis, serta peningkatan kompetensi Industri 4.0. Dengan pendekatan tersebut, lulusan memiliki pilihan untuk bekerja, melanjutkan pendidikan, maupun mengembangkan kewirausahaan industri,” ujarnya.

Dalam sasaran pembangunan jangka menengah BPSDMI hingga 2029, persentase SDM industri yang kompeten ditargetkan meningkat secara bertahap hingga 89 persen.

Sementara itu, persentase lulusan pendidikan yang bekerja dan memiliki kompetensi ditargetkan mencapai 88 persen pada 2029.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

PLTA Batang Toru memikul beragam harapan dari masyarakat di sekitarnya

Tapanuli Selatan, Sumatera Uta (ANTARA) - Gemericik air sungai Batang Toru sayup-sayup menyertai perjalanan menuju bendungan utama pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, akhir pekan kedua Oktober.

Pepohonan nan rimbun tampak berbaris di sisi jalan, bagai pasukan yang mengelilingi dan menjaga tepi bendungan.

Aroma khas dari tanah dan dedaunan yang diguyur hujan menyambut siapa pun yang bertandang untuk melihat perkembangan proyek PLTA berkapasitas 510 megawatt (MW) tersebut. Meski Indonesia tengah dilanda fenomena El Nino, hujan telah rutin membasahi bumi Tapanuli Selatan sejak awal September.

Dari sanalah, pemerintah melihat potensi air dari sungai Batang Toru, di Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), dapat menjelma menjadi karunia bagi masyarakat di sekitarnya.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menyampaikan PLTA Batang Toru dapat menjadi pilar ketahanan energi dan stabilitas kelistrikan untuk kawasan tersebut.

“Ini (PLTA Batang Toru) merupakan upaya kita memperkuat ketahanan energi nasional, upaya kita memperkuat keandalan energi nasional. Tentu ini merupakan bagian dari Astacita,” ujar Yuliot ketika bertandang ke Bendungan Air PLTA Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Jumat (9/10).

Kehadirannya kala itu sekaligus untuk memulai tahap penggenangan PLTA Batang Toru. Langkah tersebut merupakan upaya percepatan proyek PLTA agar dapat mendukung keandalan sistem kelistrikan Sumbagut menjelang periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Penopang energi Sumbagut

Selaras dengan cita-cita pemerintah, PT PLN Nusantara Renewables turut mengoptimalkan potensi sumber daya air melalui PLTA Batang Toru 510 MW untuk kepentingan ketenagalistrikan domestik.

Direktur Teknologi, Teknik, dan Keberlanjutan PT PLN (Persero) Edwin Nugraha Putra mengamini signifikansi kehadiran PLTA Batang Toru.

Saat ini, pembangkit-pembangkit Sumatera memiliki daya mampu pembangkit sebesar 2.551 MW dan beban puncak mencapai 2.446 MW, sehingga menyisakan cadangan daya sekitar 105 MW. Cadangan operasional yang tersisa berada di kisaran 4 persen, sementara cadangan yang ideal berada di level 15–20 persen.

Sementara itu, Edwin menyampaikan kebutuhan listrik Sumatera terus menunjukkan tren peningkatan. Sejak 2025 hingga Oktober 2026, permintaan listrik meningkat sekitar 490 MW.

Peningkatan kebutuhan listrik tersebut menjadi pengingat betapa pentingnya PLTA Batang Toru untuk masuk ke sistem kelistrikan Sumatera.

PLTA Batang Toru akan dimanfaatkan sebagai pembangkit peaker atau pembangkit listrik puncak yang dioperasikan untuk memenuhi lonjakan beban listrik dalam waktu singkat, terutama pada jam beban puncak.

PLTA yang dikelola oleh PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) dirancang untuk beroperasi penuh pada jam beban puncak (18.00–24.00) dengan spesifikasi konsumsi air sebesar 0,24 liter per kWh.

Berdasarkan kalkulasi pakar energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti, PLTA Batang Toru menaikkan cadangan sistem Sumatera dari empat persen menjadi sekitar sembilan persen.

Selain itu, ia juga mengatakan PLTA Batang Toru dapat memangkas kebutuhan LNG di Arun hingga 4–5 kargo per tahun.

Yayan menilai PLTA Batang Toru cukup untuk menambal kekurangan pasokan listrik, namun hanya untuk jangka waktu 3–5 tahun ke depan. Oleh karena itu, Yayan mengatakan rencana pembangkit lain tetap perlu berjalan sebagaimana yang termaktub di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034.

Dalam RUPTL tersebut, telah terjadwal pengembangan lebih dari 2 ribu MW PLTA kuota Sumbagut pada 2031–2034, sekitar 700 MW panas bumi Sumatera, serta baterai penyimpanan energi (BESS) 250 MW pada 2028–2029.

Dengan demikian, keandalan listrik nasional, khususnya Sumatera, dapat terwujud sebagai buah kolaborasi antara pemerintah, PLN, dan pihak swasta.

Dampak ekonomi

“Dulu waktu belum ada PLTA, orang memikul duren dari situ,” tutur Saiin (61) sembari menunjuk ke arah kebun durian dan karet yang berlokasi di kawasan Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kebun durian itu terletak tak jauh dari lokasi bendungan utama PLTA Batang Toru.

Ketika musim panen, menurut Saiin, warga sekitar yang memiliki atau bekerja di kebun durian maupun karet harus berjalan kaki meniti kontur tanah yang tidak rata sembari memikul hasil panen mereka.

Pandangan Saiin lantas beralih ke bawah, menunjuk beton yang kini menjadi tempat kakinya berpijak.

“Tadinya ini nggak bisa dilalui mobil, sekarang bisa. Dibangun jalan, sekarang mobil udah sampe untuk mengambil hasil panen,” kata Saiin.

Saiin yang kala itu mengenakan seragam berwarna kelabu serta helm putih bertulisan NSHE merupakan warga Tapanuli Selatan yang tinggal di sekitar kawasan proyek PLTA Batang Toru.

Tak hanya mendapat akses untuk mengangkut hasil panen, Saiin menyampaikan ia bersama sejumlah anggota keluarganya juga bekerja di NSHE. Kesempatan untuk turut bergabung dalam proyek pengembangan PLTA Batang Toru menambah penghasilan bagi keluarga Saiin.

Sebagai seorang pensiunan, Saiin mengatakan dirinya merasa sangat bersyukur masih diberi kesempatan untuk bekerja akibat kehadiran PLTA Batang Toru, sehingga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari di masa tua.

“Kalau bagi keluarga saya sendiri, tadinya yang seharusnya saya sudah nganggur, sekarang masih bisa bekerja. Masih ada penghasilan. Juga anak-anak saya sudah di sini semua,” ujar Saiin.

Dampak ekonomi juga dirasakan oleh Sanjani (36), seorang warga Tapanuli Selatan yang bekerja di proyek pengembangan PLTA Batang Toru sejak tahap pengeboran dan pengambilan sampel tanah.

Sanjani yang kini bekerja sebagai penerima tamu menyampaikan perekonomian masyarakat di sekitar proyek PLTA Batang Toru menunjukkan peningkatan.

Ia menjadikan kondisi rumah masyarakat sekitar sebagai indikator dari peningkatan kondisi perekonomian. Dari yang sebelumnya bukan bangunan permanen, kini sudah menjadi bangunan permanen.

“Dari yang enggak bisa bangun rumah, setelah kerja di sini bisa bangun rumah. Saya dulu belum ada kebun, sekarang alhamdulillah ada kebun terbeli,” kata Sanjani.

Menurut dia, peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar proyek PLTA Batang Toru juga didukung oleh program-program pelatihan yang diberikan pihak pengembang. Terdapat pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, pelatihan engineering atau keteknikan, pelatihan bahasa Mandarin, hingga pelatihan pelayanan tamu seperti yang dijalani oleh Sanjani.

Pelatihan tersebut diberikan kepada karyawan yang berminat dan sesuai dengan bidang yang sedang dilakoni. Pelatihan tersebut lantas mengasah keterampilan untuk menjadi bekal bagi masyarakat di sekitar proyek PLTA Batang Toru.

Dalam kesempatan tersebut, Sanjani berharap agar kelistrikan di Sumbagut dapat menjadi lebih stabil guna mendukung kelancaran aktivitas masyarakat setelah PLTA Batang Toru beroperasi. Terlebih, perkembangan zaman menuntut kondisi listrik yang andal dan stabil.

“Segala sesuatunya kan sudah perlu listrik, masak pakai listrik, apalagi yang kerja sibuk kan tinggal colokkan nasi atau panaskan segala macam, nggak perlu cari-cari gas,” kata dia.

PLTA Batang Toru memikul beragam harapan dari masyarakat di sekitarnya. Untuk energi yang stabil, untuk dampak ekonomi yang berganda, untuk memudahkan kehidupan masyarakat Sumatera.

Aspek kelestarian alam dan terjaganya ekosistem tetap harus menuai perhatian yang utama, sebab hanya dengan rimbunnya hutan dan alam yang permai, karunia berupa air Batang Toru dapat terus mengalir untuk negeri.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026