#30 tag 24jam
Anggota Wantimpres minta mafia pangan tak diberi ruang bergerak
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) mempersempit ruang gerak mafia ... [483] url asal
#anggota-wantimpres #kepala-bapanas #mafia-pangan #ruang-bergerak #bamseot
Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) mempersempit ruang gerak mafia pangan yang terus mencari celah melalui berbagai modus manipulasi komoditas.
Menurut dia, keberadaan mafia di sektor pangan bukan fenomena baru karena para pemburu rente terus mencari celah, sehingga seluruh institusi terkait harus konsisten memerangi praktik yang merugikan kepentingan pangan nasional.
"Semua institusi itu tidak boleh berhenti memerangi mafia pangan. Cerita dan narasi tentang sepak terjang mafia pangan bukan hal baru. Sebagai pemburu rente, mafia pangan tak pernah berhenti mencari modus baru," kata Bamsoet terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu.
Untuk itu, pemerintah bersama aparat penegak hukum (APH) perlu untuk melakukan berbagai langkah dalam mengeliminasi mafia pangan tersebut.
Ia menegaskan eliminasi mafia pangan adalah keharusan, karena tujuan utamanya adalah mengamankan subsidi sektor pangan.
"(Misalnya) terbukti bahwa setelah manipulasi atau mengoplos beras premium diperangi, muncul modus lain, yakni beras fortifikasi. Izin untuk beras fortifikasi pun dimanipulasi karena ternyata sebagian besar tidak memenuhi syarat," beber Bamsoet.
Karena itu, ia menekankan agar pemerintah tidak boleh membiarkan mafia pangan leluasa bergerak melakukan manipulasi. Apabila sanksi administratif belum cukup ampuh, penindakan harus ditingkatkan menjadi lebih tegas dan terang benderang.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan telah menyampaikan surat kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Ia tidak ingin ada ruang bagi mafia pangan.
"Ini ada anomali, perlu kami sampaikan, ini dulu dijadikan kambing hitam. Kalau stok tidak ada, harga naik. Nah sekarang lebih anomali benar. Produsen demo, harga turun. Ini negeri kita, kalau begini terus tidak beres," kata Amran.
Ia berharap diharapkan sebagai salah satu APH dapat mendukung pemberantasan mafia di sektor pangan. Hal itu karena pangan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Mafia ini tidak boleh dikasih ruang. Jadi yang demo adalah produsen, konsumen juga demo. Dua-duanya demo. Terus dimana kita? Inilah pemerintah. Kami sudah menyurat ke Kapolri. Ini harus ditindaki. Ini harus diberesin. Ini menyengsarakan rakyat kecil," tegas Amran.
Diketahui, pemerintah secara kolaboratif bersama Satgas Pangan Polri telah menindak terhadap 102 tersangka sejak tahun 2024 sampai 2026. Ini dilakukan karena berkaitan dengan praktik yang dinilai merugikan kepentingan pangan nasional.
Temuan yang terbaru, pada pertengahan September 2026, pemerintah mengumumkan terdapat 25 merek beras fortifikasi yang melanggar administrasi, nilai gizi, dan mutu. Adapun dari 25 merek beras fortifikasi yang bermasalah tersebut dimiliki oleh 11 pelaku usaha.
Pemerintah memastikan penindakan tegas yang tak pandang bulu diimplementasikan kepada para pelaku usaha yang terbukti tidak patuh aturan sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah. Seluruh pelaku usaha sektor pangan, terutama perberasan, harus patuh dan tidak boleh ada yang memainkan pasar.
Temuan 25 merek beras fortifikasi bermasalah berasal dari hasil pengawasan Bapanas selama bulan Juli sampai Agustus tahun 2026.
Bapanas telah melakukan pengawasan terhadap peredaran beras fortifikasi di 11 provinsi. Hasilnya terkumpul sebanyak 190 sampel beras fortifikasi yang beredar di pasaran yang mewakili 27 nama dagang.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Wamentan perkuat kedaulatan pangan dan berantas mafia pangan
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Muhammad Saleh Mustafa menegaskan komitmen memperkuat kedaulatan pangan nasional dengan mendorong produksi, pembukaan ... [375] url asal
#wamentan #kedaulatan-pangan #berantas-mafia-pangan #kementan
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Muhammad Saleh Mustafa menegaskan komitmen memperkuat kedaulatan pangan nasional dengan mendorong produksi, pembukaan lahan, kesejahteraan petani, dan penegakan terhadap mafia pangan untuk mewujudkan swasembada berkelanjutan.
“Ini merupakan tugas negara yang harus kita laksanakan. Presiden sudah memberikan arahan kepada Pak Mentan (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman) dan saya. Selanjutnya, kita tinggal menjalankan arahan tersebut bersama-sama,” kata Saleh yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Wamentan mengatakan penugasan yang diterimanya merupakan amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia memastikan arahan Presiden telah diterima dan kini tinggal diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.
Karena itu, Wamentan menegaskan komitmennya untuk menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto tersebut dalam memperkuat kedaulatan pangan nasional bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan seluruh pemangku kepentingan lainnya.
Ia mengaku pihaknya akan mendorong percepatan program pertanian, termasuk pembukaan lahan dan peningkatan kesejahteraan petani.
Menurutnya, tantangan mewujudkan kedaulatan pangan ke depan tidak ringan. Karena itu, diperlukan kerja sama seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas produksi, membuka lahan pertanian, dan memastikan kesejahteraan petani menjadi bagian penting dari agenda pembangunan.
“Pesan Presiden, tugas ke depan cukup berat. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian harus bekerja bersama untuk membangun kedaulatan pangan. Pembukaan lahan dan peningkatan kesejahteraan petani juga menjadi hal penting yang harus kita dorong,” katanya.
Wamentan menekankan, keberhasilan pembangunan pertanian membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari kementerian dan lembaga, TNI-Polri, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha dan petani.
Kolaborasi tersebut diperlukan agar program pemerintah dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain memperkuat produksi, Wamentan Saleh menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap praktik mafia pangan yang berpotensi mengganggu tata kelola dan merugikan masyarakat.
Menurutnya, pemberantasan mafia pangan harus dilakukan secara tegas melalui proses hukum yang profesional, dengan tetap mengedepankan pembuktian dan ketentuan perundang-undangan.
“Pemberantasan mafia pangan harus mengedepankan penegakan hukum. Jika terbukti melakukan pelanggaran, tentu harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Namun, penindakan juga harus didasarkan pada bukti yang kuat agar proses hukum berjalan secara tepat dan akuntabel,” tegasnya.
Ia menilai, pembenahan tata kelola pangan harus berjalan beriringan dengan peningkatan produksi. Dengan demikian, upaya mewujudkan kedaulatan pangan tidak hanya berfokus pada ketersediaan pasokan, tetapi juga menciptakan sistem pangan yang sehat, adil, dan berpihak kepada petani serta konsumen.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)