Makassar (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan peningkatan produksi perlu diikuti kemampuan pemerintah menyerap hasil panen, sehingga pengadaan gabah dan beras oleh Perum Bulog memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sekaligus mendukung stabilisasi pasokan.

Mentan dalam keterangan persnya yang diterima di Makasar, Minggu, menyebutkan hingga 8 Oktober 2026, Perum Bulog melaporkan pengadaan gabah dan beras dalam negeri mencapai 4.115.014 ton setara beras. Angka tersebut setara dengan 102,88 persen dari target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton.

Capaian itu lebih tinggi dibandingkan pengadaan Bulog pada 2025 sebesar 3.191.969 ton setara beras dan melampaui capaian pada 2012 yang tercatat sekitar 3,65 juta ton, berdasarkan angka yang disampaikan pemerintah.

Pengadaan Bulog berbeda dari produksi nasional. Pengadaan mencerminkan jumlah gabah dan beras yang diserap perusahaan, sedangkan produksi nasional mencakup seluruh hasil panen, baik yang diserap Bulog maupun yang dipasarkan melalui jalur lain, disimpan, atau dikonsumsi sendiri.

Pengadaan dalam negeri yang kuat dapat membantu menjaga cadangan pemerintah dan mendukung stabilisasi pasokan. Namun, manfaatnya bagi petani dan konsumen juga bergantung pada harga pembelian, biaya distribusi, kualitas beras, serta efektivitas penyaluran.

“Pengadaan Bulog yang menembus lebih dari 4 juta ton menunjukkan bahwa hasil panen petani terserap. Ini penting untuk menjaga harga di tingkat petani sekaligus memperkuat cadangan pemerintah," ujarnya.

Namun, lanjut dia, pekerjaan belum selesai. Penyerapan harus terus dikawal agar manfaatnya dirasakan petani dan masyarakat.

Pemerintah melaporkan stok Bulog sekitar 5,3 juta ton pada awal Juni 2026 dan lebih dari 5 juta ton pada April. Sementara itu, Cadangan Beras Pemerintah pada September 2026 disebut sekitar 4,61 juta ton.

Cadangan yang memadai memberi ruang bagi pemerintah untuk merespons gangguan produksi, bencana, serta gejolak harga. Karena itu, pengelolaan stok perlu disertai pencatatan yang transparan, pemeliharaan mutu, dan perencanaan distribusi sesuai kebutuhan antarwilayah.

“Cadangan pangan adalah kekuatan negara. Stok yang kuat memberi pemerintah ruang untuk merespons gejolak harga, bencana, dan gangguan produksi. Karena itu, cadangan harus dikelola secara hati-hati, transparan, dan selalu diperbarui melalui pengadaan dalam negeri,” katanya.

Pemerintah menyatakan impor beras umum untuk konsumsi telah dihentikan. Kebijakan tersebut perlu dibedakan dari impor untuk kebutuhan khusus yang memiliki jenis, tujuan, volume, waktu, dan dasar kebijakan tersendiri.

Selain itu, penjelasan yang terbuka mengenai kebijakan impor tetap diperlukan agar kepentingan petani dan kebutuhan pangan nasional dapat dijaga secara seimbang.

Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Makassar (ANTARA) - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, Kota Makassar menjadi bagian penting dalam memperkuat peran strategis distribusi pangan di kawasan timur Indonesia (KTI), khususnya Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua).

"Pengendalian inflasi membutuhkan sinergi semua pihak. Makassar memiliki peran strategis dalam distribusi pangan di kawasan timur Indonesia (KTI) dan kami siap menyukseskan program pusat dalam kelancaran distribusi itu," katanya di Makassar, Jumat.

Munafri Arifuddin yang menghadiri Seremoni Peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2026 itu, turut serta dalam memperkuat upaya pengendalian inflasi, khususnya di wilayah timur.

Ia menuturkan pemilihan Pelabuhan Soekarno-Hatta sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada peran strategis Kota Makassar sebagai pintu gerbang distribusi pasokan pangan menuju berbagai daerah di kawasan timur Indonesia.

"Makassar adalah hub di kawasan timur Indonesia dan menjadi pintu gerbangnya. Kesuksesan dan kelancaran program maupun distribusi harus dimulai dari pusatnya, yakni Makassar," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mentan RI sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapenas), Andi Amran Sulaiman, bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, hadir memberikan sejumlah arahan.

Amran menekankan pentingnya memperkuat produksi dan distribusi pangan untuk menghadapi risiko perubahan iklim, termasuk dengan pembangunan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) dan pemangkasan rantai pasok agar ketersediaan pangan terjaga serta harga lebih stabil.

"Kami optimistis Sulsel sebagai hub KTI dapat mendorong terwujudnya swasembada pangan beras yang berkelanjutan. Karena itu, semua pihak harus bekerja bersama-sama, membangun kolaborasi yang kuat," ujarnya.

Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono, menyampaikan bahwa GPIPS kali ini merupakan pelaksanaan seremoni keempat pada 2026, digelar untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi dan pasokan pangan.

“Ini merupakan momentum GPIPS keempat pada 2026 sekaligus momentum memperkuat upaya pengendalian inflasi, khususnya di wilayah timur,” katanya.

Ia menuturkan pemilihan Pelabuhan Soekarno-Hatta sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada peran strategis Kota Makassar sebagai pintu gerbang distribusi pasokan pangan menuju berbagai daerah di kawasan timur Indonesia.

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Makassar (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengingatkan kepada masyarakat khususnya mahasiswa jangan mudah tergiur dengan pinjaman online (pinjol) dan paylater yang justru berpotensi merugikan dalam perjalanan ke depan.

Direktur Eksekutif Kesekretariatan dan Hubungan Lembaga LPS KM Nuruddin di Makassar, Selasa, mengakui pesatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital yang belum diimbangi dengan pemahaman memadai mengenai manfaat dan risikonya.

Kondisi ini, kata dia, membuat generasi muda, termasuk mahasiswa, rentan terjebak pinjaman online dan layanan paylater yang tidak sesuai dengan kemampuan finansial.

"Kadang-kadang mahasiswa tertarik atau tergiur untuk menggunakan paylater, tapi kemampuan untuk melunasi atau melakukan cicilan setiap bulannya itu tidak terjangkau," ujarnya.

"Itu yang kita harapkan sekarang teredukasi masyarakat, ya minimal mereka tahulah cara mengelola keuangan karena ini kan buat masa depan juga," sambungnya pada Kuliah Umum Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like It) di Baruga AP Pettarani Unhas Makassar.

Nuruddin menjelaskan, inklusi keuangan di Indonesia berkembang pesat seiring kemudahan akses melalui aplikasi digital dan layanan mobile banking. "Masyarakat, khususnya generasi muda, kini dapat menggunakan berbagai produk keuangan hanya melalui telepon genggam," katanya.

Namun, menurut dia, peningkatan akses tersebut belum sepenuhnya diikuti pemahaman yang memadai mengenai karakteristik produk, risiko, hingga mekanisme pencairan dana ketika membutuhkan likuiditas.

“Fenomena sekarang memang inklusi keuangan kita itu terlalu cepat. Artinya, masyarakat sekarang akses kepada produk atau jasa keuangan itu sangat luas. Dengan klik, dengan mobile banking, masyarakat, khususnya generasi muda, cepat sekali bisa mengakses jasa atau produk keuangan tersebut,” ujarnya.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menyiapkan Pulau Lanjukang sebagai tujuan wisata bahari unggulan dengan konsep pengembangan yang tetap mengedepankan konservasi dan daya dukung lingkungan.

Pulau indah tersebut dapat dikunjungi dengan menggunakan perahu kayu atau fiber sekitar dua, hingga tiga jam perjalanan untuk menempuh jarak sekitar 45 kilometer dari Kota Makassar.

Meski jarak tempuhnya relatif sama dengan jarak tempuh penyeberangan dari Pelabuhan Bira, Bulukumba, ke Pelabuhan Pamatata di Kabupaten Kepulauan Selayar, namun biaya perjalanan ke Pulau Lanjukan jauh lebih mahal, yakni sekitar Rp1,7 juta hingga Rp2,5 juta (PP) untuk menyewa kapal atau perahu nelayan. Sementara ke Kepulauan Selayar, cukup membayar tiket kapal Ferry milik PT ASDP seharga Rp35 ribu per orang.

Selain menggunakan kapal sewa ke Pulau Lanjukang, pengunjung juga dapat menggunakan jasa travel Marine Buddies Makassar untuk paket wisata seharga Rp250 ribu - Rp350 ribu (PP) per orang. Generasi muda yang mengelola Marine Buddies Makassar -- yang bersinergi dengan World Wide Fund (WWF) -- menjual paket wisata yang dipadukan dengan edukasi tentang lingkungan dan konservasi laut.

Menurut Koordinator Marine Buddies Makassar Junaedi Jabbara, Pulau Lanjukan memiliki potensi wisata bahari yang besar, karena keindahan alamnya yang relatif belum banyak tersentuh aktivitas wisata massal.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka ia menilai pengembangan objek wisata bahari di pulau tersebut perlu memperhatikan keseimbangan tiga pilar, yakni ekologi, ekonomi, dan sosial.

Hal senada dikemukakan Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia Nirwan Dessibali. Menurut pendamping masyarakat Pulau Lanjukang dan pulau tetangganya, yakni Pulau Langkai, warga nelayan di kedua pulau terluar Makassar ini sudah menerapkan "sistem buka tutup".

Konservasi dengan sistem buka tutup itu dilakukan dengan tiga bulan menutup kawasan konservasi dari aktivitas melaut, selanjutnya tiga bulan berikutnya barulah bisa mengambil gurita dan ikan laut di wilayah itu. Praktik baik ini sudah terbangun sejak Juli 2022. Hal itu ditandai dengan kesepakatan bersama warga nelayan dari dua pulau tersebut melalui Forum Pasibuntuluki.

Berkaitan dengan hal tersebut, Nirwan mengingatkan agar aktivitas pariwisata di Pulau Lanjukang yang terkenal keindahan pasir putih dan panorama alamnya itu, jangan sampai rusak hanya karena mengejar aspek ekonominya saja, tanpa mempertimbangkan aspek ekologi dan sosialnya.

Sementara itu, pada momentum World Tourism Day atau Hari Pariwisata Dunia pada 25-27 September 2026 telah menjadi salah satu penguat komitmen Pemkot Makassar untuk mengembangkan sektor pariwisata bahari secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak.

Kepala Dinas Pariwisata Makassar Achmad Hendra Najamuddin mengatakan Pemkot Makassar akan melakukan intervensi di Pulau Lanjukang. Beberapa waktu ke depan, Dinas Pariwisata Kota Makassar akan membangun fasilitas untuk melengkapi sarana di pulau itu. Tantangannya adalah konservasi, sehingga harus mempertimbangkan banyak aspek.

Karena itu, pengembangan Lanjukang tidak dapat dilakukan dengan pendekatan pariwisata massal. Berbagai pihak, termasuk akademisi dan pemangku kepentingan terkait, telah dilibatkan untuk mengidentifikasi potensi, sekaligus batasan aktivitas wisata di kawasan tersebut.

Sejumlah aturan mengenai aktivitas yang tidak boleh dilakukan harus menjadi perhatian, sementara fasilitas yang diperbolehkan akan dikembangkan secara terbatas, sesuai kebutuhan wisatawan dan daya dukung lingkungan.

Pembatasan jumlah wisatawan diperlukan untuk mengantisipasi dampak aktivitas pariwisata terhadap lingkungan, terutama persoalan sampah serta keberadaan ekosistem dan satwa lokal yang dilindungi, seperti gurita, penyu, dan terumbu karang.

Pemerintah juga tengah mempertimbangkan sistem registrasi wisatawan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian kunjungan. Dengan sistem tersebut, jumlah wisatawan yang masuk dapat dipantau dan disesuaikan dengan kemampuan kawasan dalam menerima kunjungan.

Selain itu, transportasi kemungkinan akan juga diatur dan wisatawan yang akan ke Pulau Lanjukang harus melakukan registrasi, sehingga dapat terpantau.

Pengembangan akses transportasi menjadi bagian penting dalam rencana tersebut. Dinas Perhubungan Kota Makassar nantinya diharapkan dapat mendukung penyediaan transportasi laut, termasuk kemungkinan layanan "pete-pete" laut yang dapat menghubungkan wisatawan langsung ke Pulau Lanjukang.

Meskipun demikian, penambahan aksesibilitas tetap akan disesuaikan dengan konsep konservasi. Pemerintah tidak ingin kemudahan transportasi justru mendorong lonjakan kunjungan yang melampaui daya dukung pulau itu.

Karakter Lanjukang yang berada cukup jauh dari pusat Kota Makassar justru dinilai dapat menjadi penyaring alami bagi wisatawan. Pengunjung yang datang diharapkan merupakan wisatawan yang memiliki ketertarikan khusus terhadap wisata bahari dan pengalaman berbasis alam.

Pengembangan Lanjukang juga tidak akan berdiri sendiri. Pemkot Makassar tengah menyusun analisis dan peta keterkaitan sejumlah pulau, mulai dari Pulau Panambungan, Samalona, Barrang Caddi, Barrang Lompo, Kodingareng, hingga Lumu-Lumu.

Konsep tersebut diarahkan untuk membangun satu ekosistem objek wisata bahari Makassar yang saling terhubung. Pulau Samalona yang telah lebih dahulu dikenal wisatawan dapat menjadi salah satu bagian dari jaringan tersebut, sementara pulau lainnya dikembangkan sesuai karakter dan potensi masing-masing.

Pengembangan wisata bahari dengan pendekatan tersebut diharapkan tidak sekadar meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga membuka peluang ekonomi masyarakat pesisir, sekaligus menjaga ekosistem laut dan pulau-pulau kecil Makassar yang tergabung dalam gugusan Kepulauan Spermonde.

Dengan demikian, Pulau Lanjukang bukan disiapkan sebagai tujuan wisata yang dapat dikunjungi sebanyak-banyaknya orang, melainkan sebagai objek wisata bahari yang nilai jual utamanya justru terletak pada alam, konservasi, dan pengalaman wisata yang terjaga.

Wisata edukasi

Dengan status wisata bahari yang mengedepankan konservasi di Pulau Lanjukang, wajar jika disandingkan dengan wisata edukasi tentang menjaga lingkungan, menjaga habitat dan biota laut.

Itu berlaku bagi pengunjung maupun warga Pulau Lanjukang yang dihuni 24 kepala keluarga (KK), tanpa fasilitas pendidikan, sarana air bersih yang minim, serta penerangan dan jaringan telekomunikasi yang terbatas.

Ketua Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokwasmas) Pulau Lanjukang Daeng Jala (61) mengatakan keberadaan Pulau Lanjukang sebagai tujuan wisata telah memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi warga setempat. Sebagian besar ibu rumah tangga di pulau itu, kini mendapat penghasilan tambahan dengan menjual jajanan ataupun makanan ringan di lokasi camping hutan cemara laut.

Menurut tokoh masyarakat Pulau Lanjukang yang juga Wakil Ketua Kelompok Forum Pasibuntuluki ini, biasanya pada Sabtu dan Minggu berjualan karena ada pengunjung datang berlibur. Sementara hari-hari lainnya, perempuan di Pulau Lanjukang membantu suami mencari ikan atau gurita.

Hal itu diakui salah seorang ibu rumah tangga di Pulau Lanjukang, Sarpiah (35). Dari hasil menjual mi instan siram dan kopi, dapat membantu membiayari anaknya bersekolah di pulau tetangga -- Pulau lumu-Lumu - yang ada fasilitas sekolah dasar dan menengahnya.

Sambil berjualan, dia juga menerapkan prinsip kebersihkan dalam berjualan dengan tidak membuang sampah sembarangan, khususnya sampah plastik. Hal itu dilakukan bersama dengan pedagang lainnya, termasuk mengingatkan pengujung agar membuang sampahnya di tempat sampah yang sudah disiapkan di kawasan perkemahan.

Edukasi lainnya yang juga ditekankan kepada pengunjung untuk membantu konservasi penyu hijau dan sisik. Dengan membantu melepasliarkan tukik (anak penyu) ke laut setelah membeli penyu itu pada warga Pulau Lanjukang yang membantu menangkarkan tukik. Seekor tukik dijual Rp10 ribu hingga Rp15 ribu kepada pengunjung, namun tukik yang sudah dibeli tidak boleh dibawa pulang, melainkan dilepasliarkan ke laut.

Dengan prinsip tersebut, warga pesisir Lanjukang mendapatkan nilai ekonomi dari menangkarkan tukik, namun di sisi lain populasi penyu hijau dan sisik dapat terjaga melalui edukasi wisata yang mengedepankan konservasi.

Salah seorang pengunjung, Asriani mengaku sangat senang berwisata di Pulau Lanjukang. Pasalnya, selain dapat menikmati panorama wisata bahari, juga belajar untuk membantu kelestarian biota laut. Dari sisi sosialnya, ia dapat berbaur dengan warga pesisir yang ramah dan memiliki kehidupan yang sederhana dengan sejumlah kearifan lokalnya.

Dengan demikian, pengembangan Pulau Lanjukang sebagai tujuan wisata bahari tidak hanya menjadi upaya Pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat sektor pariwisata, tetapi juga membuka harapan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Perpaduan antara keindahan alam, kearifan lokal, pemberdayaan ekonomi warga, dan edukasi lingkungan menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan pulau tersebut. Tantangannya adalah memastikan setiap langkah pembangunan tetap berpijak pada prinsip konservasi, sehingga generasi mendatang masih dapat menikmati pasir putih, kekayaan biota laut, serta ekosistem pesisir Lanjukang yang lestari.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2026

Makassar (ANTARA) - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin membawa gagasan tentang masa depan ekonomi kreatif anak muda dalam pertemuan United Nations Forum of Mayors 2026 di Jenewa, Swiss, dan memperkenalkan Makassar Creative Hub (MCH) sebagai mesin ekonomi.

Melalui keterangannya diterima di Makassar, Selasa, Munafri Arifuddin mengatakan, MCH sebagai program unggulan yang dirancang untuk mengubah kreativitas, ide, dan bakat generasi muda menjadi peluang usaha, lapangan kerja, serta kekuatan ekonomi baru bagi Kota Makassar.

"Di Kota Makassar, Indonesia, kami memiliki tujuh program aksi. Makassar Creative Hub merupakan salah satu program unggulan yang bertujuan meningkatkan kreativitas dan inovasi, sekaligus berkontribusi terhadap perekonomian kota yang lebih inklusif," ujarnya.

Dalam pemaparannya, Munafri menegaskan bahwa mewujudkan kota yang layak huni dan berkelanjutan membutuhkan langkah nyata. Termasuk membuka ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi dan menciptakan peluang ekonomi baru.

Forum internasional itu sendiri berlangsung di lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss, pada 12–13 Oktober 2026.

Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, Makassar menjadi salah satu daerah yang mendapat kesempatan berpartisipasi dalam forum tersebut bersama lebih dari 60 wali kota dari berbagai penjuru dunia.

Lebih lanjut, Wali Kota Makassar itu menjelaskan, gagasan menghadirkan Makassar Creative Hub berangkat dari besarnya potensi anak muda Makassar.

Dimana memiliki ide, kreativitas, dan bakat, tetapi membutuhkan ruang yang mampu mempertemukan potensi tersebut dengan akses pengembangan keterampilan, kolaborasi, dan peluang usaha.

Menurutnya, MCH dirancang bukan sekadar menjadi tempat berkumpulnya para pelaku kreatif, melainkan sebagai ruang inkubasi, ekosistem kolaborasi, sekaligus penggerak ekonomi bagi kreator, wirausahawan digital, dan perajin lokal.

"Ketika saya menginisiasi Makassar Creative Hub, saya menyadari bahwa anak-anak muda di kota saya penuh dengan ide dan bakat potensial. Namun, mereka membutuhkan wadah untuk mengembangkan bakat tersebut dan menciptakan karya bernilai tinggi," terangnya.

Munafri menjelaskan bahwa melalui MCH, Pemerintah Kota Makassar berupaya memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk masuk ke sektor ekonomi kreatif. Beragam bidang dapat dikembangkan, mulai dari desain busana, penulisan fiksi, perfilman, kuliner, hingga seni pertunjukan.

Tak hanya itu, Munafri yang juga Konsulat Kehormatan Republik Kroasia itu, menekankan pentingnya peran teknologi dalam membuka peluang ekonomi baru bagi generasi muda.

Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), ditambah dengan perluasan jangkauan media sosial, dinilai dapat membantu pelaku kreatif meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, dan menciptakan lapangan kerja.

"Melalui Makassar Creative Hub, kami dapat mempercepat penciptaan lapangan kerja baru bagi generasi muda dengan memanfaatkan teknologi, sistem kecerdasan buatan, dan ekspansi media sosial," ucapnya.

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026