#30 tag 24jam
Kemnaker uji coba pelatihan kompetensi yang terhubung industri
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menguji coba skema pelatihan hibrida (hybrid) yang menghubungkan pembelajaran di balai pelatihan dengan praktik ... [232] url asal
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menguji coba skema pelatihan hibrida (hybrid) yang menghubungkan pembelajaran di balai pelatihan dengan praktik kerja langsung di industri.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan skema ini ditujukan untuk mengatasi kesenjangan kompetensi antara lulusan pendidikan dan kebutuhan dunia kerja.
Yassierli menambahkan, upaya tersebut perlu didukung ekosistem terintegrasi yang melibatkan sektor industri, asosiasi profesi, dan perguruan tinggi.
“Saat ini, uji coba (skema hibrida) sedang berjalan di Sumatera Selatan dengan melibatkan beberapa industri besar seperti Bukit Asam, Pusri Palembang, dan Pertamina,” ujar Menaker.
Dalam skema tersebut, peserta menjalani pembelajaran intensif selama 1–2 bulan di balai pelatihan pemerintah, lalu melanjutkan praktik kerja langsung di industri.
Adapun Kemnaker menanggung seluruh biaya pelatihan, dan peserta memperoleh sertifikat kompetensi secara gratis.
Menurut Yassierli, bidang teknik Heating, Ventilating, Air Conditioning, and Refrigerating (HVACR) menjadi salah satu bidang yang berpeluang menciptakan lapangan kerja baru.
“Seiring iklim global yang makin panas, kebutuhan masyarakat dan industri terhadap perangkat pendingin ikut meningkat,” kata Menaker.
Kondisi itu, lanjut dia, membuka peluang bagi terserapnya teknisi terampil. Industri membutuhkan tenaga ahli yang mampu merakit dan menginstal perangkat pendingin secara presisi, guna memitigasi risiko kebocoran sekaligus menekan emisi gas buang yang berdampak pada lingkungan.
Untuk menyiapkan tenaga terampil tersebut, Kemnaker memiliki 34 Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di seluruh Indonesia, dengan dukungan 1.627 instruktur kompeten.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Menaker: Pelatihan vokasi beri keterampilan sebelum masuki dunia kerja
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pelatihan vokasi memberikan keterampilan praktis bagi angkatan kerja sebelum memasuki dunia ... [303] url asal
#menaker-yassierli #kemnaker #menaker #pelatihan-vokasi-nasional #pelatihan-vokasi #vokasi
Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pelatihan vokasi memberikan keterampilan praktis bagi angkatan kerja sebelum memasuki dunia kerja.
“Melalui pelatihan yang memberikan keterampilan praktis, masyarakat dapat meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri,” kata Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah berkomitmen untuk memberikan fasilitas peningkatan kompetensi melalui berbagai program, termasuk salah satunya Pelatihan Vokasi Nasional.
“Pemerintah terus berkomitmen memfasilitasi masyarakat untuk melakukan skilling, upskilling, maupun reskilling,” ujar Yassierli.
Menaker mencontohkan Pelatihan Vokasi Nasional di Satuan Pelayanan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Satpel PVP) Bantul, Yogyakarta, yang mempersiapkan 96 peserta menjadi tenaga kerja kompeten maupun wirausaha mandiri.
Pelatihan mencakup tujuh kejuruan yang disesuaikan dengan permintaan pasar.
“Kehadiran 96 peserta ini menunjukkan tingginya kesadaran mereka untuk menjadikan keahlian teknis sebagai bekal memenangkan persaingan di dunia usaha dan dunia industri,” ujar Yassierli.
Adapun tujuh kejuruan tersebut meliputi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dengan materi desain grafis dan office advance; Garmen Apparel, yang mencakup menjahit fesyen dan mesin industri; serta Tata Boga untuk pengolahan makanan dan bakery.
Pelatihan juga mencakup Tata Kecantikan dengan materi make-up dan tata rambut; Otomotif untuk servis motor konvensional dan injeksi; Teknik Las Manufaktur (SMAW); serta Teknik Listrik dan Refrigerasi untuk instalasi penerangan dan teknisi AC.
Menaker Yassierli mengimbau masyarakat, terutama generasi muda yang sedang mencari kerja atau ingin beralih profesi, untuk memanfaatkan program pelatihan vokasi gratis yang disediakan pemerintah.
Informasi pendaftaran, ketersediaan kuota, dan pemilihan kejuruan dapat diakses melalui platform resmi SIAPkerja (kemnaker.go.id) pada menu “Skillhub”.
Kemudahan akses tersebut diharapkan membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja.
“Ke depan, Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan balai-balai pelatihan vokasi di berbagai daerah terus bertransformasi menjadi pusat inkubasi talenta unggul yang adaptif terhadap dinamika pekerjaan masa depan,” ujar Menaker Yassierli.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Menaker: Kepastian dalam pemagangan diatur dalam UU Ketenagakerjaan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, kepastian dalam pemagangan diatur dengan jelas dalam Undang-Undang (UU) Pelindungan ... [396] url asal
#yassierli #ruu-pelindungan-ketenagakerjaan #uu-pelindungan-ketenagakerjaan #kemnaker #menaker
Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, kepastian dalam pemagangan diatur dengan jelas dalam Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan.
Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan kegiatan magang dibatasi maksimal selama enam bulan dan peserta berhak mendapatkan uang saku, pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), serta sertifikat pemagangan.
“Pemagangan bukan untuk menggantikan pekerja dengan tenaga murah,” kata Menaker Yassierli.
Tak hanya soal pemagangan, Menaker mengatakan UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga memuat sejumlah pengaturan penting lainnya bagi pekerja, mulai dari kesetaraan di tempat kerja, pelindungan pencari kerja, hingga pelindungan pekerja saat pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Pelindungan pekerja memasuki babak baru. UU Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk menghadirkan aturan yang lebih jelas, adil, dan relevan dengan dunia kerja yang terus berubah dan berkembang,” kata dia.
Dalam poin kesetaraan di tempat kerja, aturan ini mencakup larangan diskriminasi dalam rekrutmen, pengupahan, pengembangan karier, dan hubungan kerja. Setiap pekerja diperlakukan secara adil, bermartabat, dan setara.
Kedua, pelindungan bagi pencari kerja. Pencari kerja mendapatkan akses terhadap informasi pasar kerja yang lebih terbuka, sementara kewajiban pelaporan lowongan kerja diperkuat untuk mencegah percaloan, penipuan, dan lowongan kerja fiktif.
Lebih lanjut, pengaturan penempatan kerja yang adil. Proses penempatan kerja harus dilakukan secara objektif, transparan, dan non-diskriminatif, dengan perhatian khusus kepada penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan masyarakat di daerah tertinggal. Ijazah dan dokumen pribadi juga dilarang untuk ditahan.
Poin berikutnya, hubungan industrial yang seimbang. Hak pekerja untuk berorganisasi dan menyampaikan aspirasi dilindungi, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian perselisihan.
Keenam, K3 sebagai hak fundamental. Pengusaha wajib menjamin K3 melalui sistem manajemen K3 yang terintegrasi, dengan fokus pada pencegahan risiko dan pengendalian bahaya, bukan hanya penanganan kecelakaan.
Poin berikutnya, pengawasan dan sanksi yang lebih tegas. Pengawasan ketenagakerjaan diperkuat melalui pengawas yang lebih profesional, independen, dan proaktif.
Poin kedelapan adalah terkait hak pekerja perempuan dan disabilitas. Terdapat kepastian hak cuti melahirkan dan keguguran, termasuk upahnya, serta pelindungan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas.
Kesembilan, jaring pengaman bagi pekerja yang mengalami PHK. Pengaturan mencakup dana cadangan pesangon, jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja yang terkena PHK, serta pelindungan pekerja alih daya di BUMN yang wajib melalui anak perusahaan BUMN.
Kesepuluh, kesiapan menghadapi dunia kerja di masa depan.
“Selain itu, BPS mengatur survei kebutuhan hidup layak melalui koordinasi dengan Dewan Pengupahan Nasional serta mendorong integrasi data ketenagakerjaan antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Yassierli.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Menaker: MagangHub perkecil "gap" kompetensi dan kebutuhan industri
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan program Magang Nasional (MagangHub) merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk ... [352] url asal
Ini program yang luar biasa. Pemerintah memberikan uang saku selama enam bulan sesuai upah minimum kabupaten/kota. Karena itu, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya
Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan program Magang Nasional (MagangHub) merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memperkecil kesenjangan (gap) antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan industri.
Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan program tersebut memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman kerja sekaligus mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan.
Selama enam bulan pemagangan, peserta menerima uang saku sesuai upah minimum kabupaten/kota.
“Ini program yang luar biasa. Pemerintah memberikan uang saku selama enam bulan sesuai upah minimum kabupaten/kota. Karena itu, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya,” kata Yassierli.
Ia meminta peserta memanfaatkan masa pemagangan untuk belajar dan menunjukkan kemampuan terbaik. Menurutnya, pengalaman selama program dapat menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja.
“Kalau kinerjanya baik dan kompetensinya sesuai, tentu peluang untuk diterima bekerja akan semakin besar,” ujarnya.
Meski demikian, Menaker Yassierli menekankan bahwa keberhasilan pemagangan tidak semata-mata ditandai dengan peserta mendapat tawaran bekerja di perusahaan tempat magang.
Program ini, lanjut dia, juga menjadi kesempatan untuk memperluas jaringan dan membuka akses ke dunia kerja.
“Setelah magang, tidak semua peserta harus bekerja di tempat yang sama. Yang paling penting, masa enam bulan pemagangan ini dapat memberikan pengalaman dan meningkatkan kompetensi,” ujar dia.
Di sisi lain, Menaker mengatakan perusahaan dapat memanfaatkan masa pemagangan untuk mengenali talenta yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Peserta yang menunjukkan kemampuan dan kinerja baik dapat menjadi calon tenaga kerja yang dipertimbangkan untuk direkrut.
“Perusahaan tidak perlu susah-susah mencari pekerja lain kalau sudah ada talenta yang bagus dari peserta magang, maka direkrut,” kata Yassierli.
Sementara itu, program Magang Nasional berlanjut pada 2026. Pada Batch 1, program magang diikuti 46 ribu peserta mengikuti, sementara pada Batch 2 sebanyak 40.962 peserta dinyatakan lolos setelah melalui proses seleksi.
Pemerintah menargetkan total peserta Program Magang Nasional 2026 mencapai 150 ribu orang melalui tiga batch.
Kemnaker menyatakan akan terus melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur manfaat pemagangan, termasuk peningkatan kompetensi, pengalaman kerja, serta perkembangan peserta setelah menyelesaikan program.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)