Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) melalui program Tim Ekspedisi Patriot (TEP) membantu kader Posyandu di Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, membangun usaha camilan sehat berbahan pangan lokal guna menambah pendapatan keluarga.

Kader Posyandu Distrik Prafi, Lailatul Khoriyah mengatakan program tersebut mengubah kondisi ekonomi peserta karena sebelumnya belum memiliki usaha maupun pemasukan, namun kini telah memperoleh penghasilan dari penjualan produk camilan sehat.

"Yang awalnya kami belum memiliki usaha, sekarang menjadi memiliki usaha. Yang awalnya belum memiliki pemasukan, sekarang sudah mendapatkan pemasukan," kata Lailatul dalam keterangan yang sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan selama bertahun-tahun kader Posyandu di Distrik Prafi bekerja secara sukarela tanpa gaji tetap dan hanya menerima honor sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000 saat membantu pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

Melalui pelatihan mengolah hasil kebun menjadi camilan sehat, para kader mulai memproduksi aneka pangan bernilai tambah sehingga memiliki usaha baru sekaligus memperoleh tambahan pendapatan untuk menopang kebutuhan keluarga sehari-hari.

Menurut Lailatul, pendampingan berkelanjutan diperlukan agar produk camilan berbahan pangan lokal tersebut mampu meningkatkan kualitas, memperluas pemasaran, serta menembus pasar nasional sehingga manfaat ekonomi semakin dirasakan masyarakat.

Ketua Tim 3 Ekspedisi Patriot Universitas Airlangga (Unair) Muthmainnah menjelaskan program itu lahir karena banyak kader yang kondisi ekonominya memprihatinkan, padahal mereka sukarelawan tanpa gaji tetap.

"Para kader memiliki bahan pangan lokal yang tersedia di pekarangan, kebun, maupun sawah mereka. Biasanya, hasil panen tersebut hanya dijual mentah ke pasar," kata Muthmainnah.

Pelatihan pertama digelar 3 September, diisi teori dan demonstrasi langsung oleh ahli gizi Puskesmas. Setelahnya, tiap kelompok kader diberi waktu satu hingga dua minggu untuk uji coba resep, dilanjutkan uji rasa, yaitu dengan meminta orang lain mencicipi dan memberi masukan soal rasa dan tekstur.

Tim Patriot juga ikut mendampingi serta membantu pengurusan izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dan sertifikasi halal bersama Dinas Kesehatan dan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dari 107 kader posyandu di Prafi, program itu menjangkau 40 kader yang dibagi dalam lima kelompok, masing-masing didampingi satu anggota Tim Patriot.

Produk yang dibuat antara lain keripik bayam, keripik keladi, keripik singkong, stik labu, dan sale pisang. Semuanya tanpa pewarna, pemanis buatan, penyedap, maupun pengawet.

Kader juga dibimbing mencatat untung-rugi lewat catatan keuangan digital, dan dalam satu kali penjualan, beberapa kader mengaku bisa meraih untung lebih dari satu juta rupiah.

"Kemarin, ada kader yang menyampaikan bahwa dalam satu kali penjualan mereka memperoleh keuntungan sebesar Rp1.200.000, Rp800.000, dan Rp400.000," ujar Muthmainnah.

Adapun langkah itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan desa sebagai sumber kekuatan ekonomi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap program Tim Ekspedisi Patriot mampu menggali potensi ekonomi daerah secara objektif.

"Mudah-mudahan semakin banyak potensi ekonomi yang bisa diidentifikasi dengan objektif," kata AHY.

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menekankan pentingnya riset perguruan tinggi menghasilkan produk turunan bernilai ekonomi tinggi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperkuat kemandirian usaha.

Menurut Iftitah, pengembangan kajian dan inovasi harus diarahkan pada penerapan nyata, sehingga potensi lokal dapat diolah menjadi produk bernilai tambah serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

"Pengembangan kajian dan riset tetap jalan tetapi harus hasilkan produk turunan yang bernilai ekonomi tinggi," kata Iftitah saat meninjau Kampung Prafi Mulya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Manokwari (ANTARA) - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Papua Barat menyerahkan sertifikat lahan untuk pembangunan gedung Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat masing-masing seluas empat hektare.

Kepala Kantor Wilayah BPN Papua Barat Keliopas Fenitiruma di Manokwari, Senin, mengatakan penerbitan dua sertifikat yang merupakan aset pemerintah provinsi dilakukan setelah seluruh tahapan administratif maupun yuridis terpenuhi.

“Kedua bidang tanah itu berada di satu lokasi, sehingga dilakukan pemisahaan sebelum penerbitan sertifikat. Kami serahkan dua sertifikat itu sebagai kado Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Provinsi Papua Barat,” kata Keliopas.

Dia menjelaskan penerbitan sertifikat hak atas tanah (SHAT) menjadi bukti kepemilikan sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap aset milik pemerintah provinsi yang berlokasi di Susweni, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari.

Hal ini sejalan dengan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengamanan aset tanah maupun bangunan milik pemerintah daerah melalui proses sertifikasi, dan aset dimaksud harus clean and clear termasuk dokumen pelepasan adat.

“Sebelum penerbitan sertifikat, asetnya harus clean and clear. Setelah itu, teman-teman dari kantor pertanahan akan lakukan verifikasi hingga pengukuran bidang,” ucapnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Papua Barat Reymond Richard Yap menjelaskan, pemenuhan seluruh dokumen menjadi syarat pengusulan dukungan anggaran pembangunan gedung MRPB maupun DPRP dari pemerintah pusat.

Pembangunan kedua gedung itu awalnya menggunakan skema berbagai anggaran antara APBD dan APBN, namun pemerintah provinsi mengalami keterbatasan finansial sehingga mengajukan usulan agar seluruh konstruksi fisik didanai penuh melalui APBN.

“Karena syarat untuk mendapat dukungan penuh APBN itu dokumennya harus lengkap. Mulai dari surat pelepasan adat maupun sertifikatnya,” kata Reymond.

Selain itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) guna memastikan pihak konsultan merampungkan dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL).

Data rencana anggaran biaya (RAB) serta usulan pendanaan awal yang diajukan pemerintah provinsi kurang lebih sebanyak Rp350 miliar yang terdiri dari gedung DPRP sekitar Rp200 miliar dan gedung MRPB Rp150 miliar.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kita memiliki tanggung jawab jaga hutan, sungai, pesisir, laut, dan keanekaragaman hayati, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi yang adil

Manokwari (ANTARA) - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengungkapkan, tingkat kemiskinan di provinsi tersebut mengalami penurunan dari 21,09 persen pada 2024 menjadi 18,68 persen pada Maret 2026, seiring dengan perbaikan sejumlah indikator pembangunan daerah.

Penurunan angka kemiskinan sebesar 2,41 poin persentase tersebut merupakan capaian positif, tetapi pemerintah daerah masih menghadapi tantangan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang tersebar di tujuh kabupaten se-Papua Barat.

"Capaian pembangunan patut kita syukuri, tetapi tidak boleh membuat kita berpuas diri," kata Dominggus saat memimpin upacara peringatan HUT ke-27 Provinsi Papua Barat di Manokwari, Senin.

Gubernur menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan Papua Barat mengalami penurunan secara bertahap, yakni dari 21,09 persen pada 2024 menjadi 19,58 persen pada September 2025, kemudian kembali turun menjadi 18,68 persen pada Maret 2026.

Perbaikan juga terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 sebesar 68,48 atau bertambah 0,79 poin dibanding 2024 yaitu 67,69. Kemudian, tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 mencapai 4,19 persen, sedangkan rasio gini 0,384 per Maret 2026.

"Ekonomi Papua Barat sepanjang 2025 tumbuh 6,46 persen (c-to-c), sedangkan pada triwulan IV tahun yang sama tumbuh 4,73 persen (yoy)," katanya.

Dominggus menegaskan, perkembangan indikator makroekonomi tersebut harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan perlindungan terhadap hak masyarakat adat di Papua Barat

Pemerintah provinsi saat ini sedang melaksanakan tiga program prioritas, yaitu Papua Barat Cerdas, Papua Barat Sehat, dan Papua Barat Produktif, sebagai instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, kondisi geografis Papua Barat masih menjadi kendala dalam memperluas konektivitas antardaerah dan memastikan pemerataan akses pelayanan dasar, terutama bagi masyarakat yang berdomisili di daerah terpencil, pedalaman, maupun pegunungan.

Keterbatasan infrastruktur, kesenjangan kualitas sumber daya manusia, serta persoalan kemiskinan dan pengangguran membutuhkan penanganan secara berkelanjutan agar manfaat pembangunan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Papua Barat.

Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi maupun besarnya investasi, melainkan juga melalui pemerataan manfaat yang dirasakan masyarakat adat, kelompok rentan, dan generasi muda.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan produktivitas ekonomi, mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), memperkuat efisiensi anggaran, serta memperbaiki tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

"Upaya itu harus diselaraskan dengan percepatan transformasi digital, ilmu pengetahuan, dan daya saing tenaga kerja untuk hadapi kemajuan teknologi," ucapnya.

Dominggus juga menyebut bahwa Papua Barat memiliki potensi sumber daya alam yang besar pada sektor energi, kehutanan, pertanian, perikanan, dan pariwisata yang dapat menjadi penggerak perekonomian daerah.

Pemerintah provinsi juga menempatkan pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai bagian dari strategi pembangunan rendah emisi untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

"Kita memiliki tanggung jawab jaga hutan, sungai, pesisir, laut, dan keanekaragaman hayati, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi yang adil," katanya.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

penerbangan rute Denpasar-Sorong sebelumnya dinonaktifkan sejak April 2026 karena permintaan penerbangan dari wisatawan mengalami penurunan

Sorong (ANTARA) - Garuda Indonesia Cabang Sorong mengaktifkan rute penerbangan Denpasar-Sorong mulai 25 Oktober 2026 hingga Maret 2027 seiring meningkatnya permintaan penerbangan pada periode kunjungan wisatawan.

General Manager Garuda Indonesia Cabang Sorong Nadia Anisa di Sorong, Papua Barat Daya, Kamis, mengatakan penerbangan rute Denpasar-Sorong sebelumnya dinonaktifkan sejak April 2026 karena permintaan penerbangan dari wisatawan mengalami penurunan.

"Seasonality dari para turis itu juga sudah mulai menurun, jadi demand-nya tidak ada. Sekarang ketika sudah mulai masuk periode turis, kami aktifkan kembali," katanya saat memberikan keterangan pers di Kantor Bandara DEO Sorong.

Ia menjelaskan penerbangan Denpasar-Sorong akan berangkat dari Denpasar pada pukul 08.00 Wita dan tiba di Sorong sekitar pukul 12.00 Wita.

Pesawat tersebut kemudian dijadwalkan kembali berangkat dari Sorong menuju Denpasar pada pukul 13.00 WIT.

Nadia mengatakan pengaktifan kembali rute tersebut berlangsung hingga Maret 2027 dengan menyesuaikan perkembangan permintaan penerbangan.

Selain mengaktifkan kembali rute Denpasar-Sorong, Garuda Indonesia juga menambah frekuensi penerbangan rute Jakarta-Sorong pada hari Sabtu hingga Maret 2027.

"Untuk rute Jakarta-Sorong, penerbangan reguler tetap beroperasi pada pukul 00.10 WIB, sedangkan penerbangan tambahan dijadwalkan berangkat dari Jakarta pada pukul 08.55 WIB," ujarnya.

Dia berharap penambahan frekuensi penerbangan dan pengaktifan kembali rute Denpasar-Sorong dapat memberikan lebih banyak pilihan perjalanan bagi masyarakat sekaligus mendukung konektivitas udara menuju Sorong.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026