Jakarta (ANTARA) - Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Universitas Indonesia (UI) mencatat pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan melalui koperasi di kawasan transmigrasi Rempang Eco-City, Batam, Kepulauan Riau, mencapai sekitar dua ton per bulan.

Ketua TEP UI Kawasan Transmigrasi Barelang Vishnu Juwono mengatakan hasil tangkapan tersebut berasal dari perairan sekitar Rempang dan dipasarkan ke pusat Kota Batam melalui kegiatan usaha koperasi setempat.

"Jadi selama ini setiap bulan itu sekitar dua ton ikan. Dua ton ikan yang sudah dijual ke pusat kota," kata Vishnu di Tanjung Banon, Pulau Rempang, Batam dalam keterangan terkonfirmasi Minggu.

Menurut dia, pemasaran tersebut menunjukkan kegiatan usaha perikanan masyarakat transmigrasi lokal telah berjalan dan masih memiliki peluang untuk ditingkatkan seiring pemanfaatan sarana penangkapan ikan yang tersedia.

Vishnu menilai volume pemasaran ikan tersebut berpotensi meningkat apabila kapasitas penangkapan dan pengelolaan usaha nelayan dapat diperkuat.

"Mungkin bisa dua atau tiga kali lipat lagi," ujar dia.

Ia menjelaskan sektor perikanan menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang paling memungkinkan dikembangkan dalam jangka pendek karena masyarakat telah memiliki pengalaman melaut, didukung sarana penangkapan, serta mempunyai akses ke pasar Kota Batam.

"Jadi yang kita lihat dalam jangka pendek tentu saja perikanan," ucapnya.

Pengembangan usaha tersebut juga didukung bantuan 16 unit kapal nelayan dari Kementerian Transmigrasi yang telah disalurkan kepada masyarakat setempat.

Pada 6 Mei 2026 Koperasi Produsen Transmigran Merah Putih Barelang mulai menampung hasil tangkapan nelayan untuk dipasarkan di Batam dan kawasan Galang.

Saat itu, koperasi mencatat 16 kapal bantuan Kementerian Transmigrasi tahun anggaran 2025 telah dioperasikan nelayan melalui mekanisme kerja sama bagi hasil.

Selain bantuan kapal, penguatan kemampuan nelayan dilakukan melalui pelatihan pengoperasian kapal, teknik penangkapan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan.

Vishnu mengatakan pemanfaatan sarana yang telah tersedia perlu terus ditingkatkan agar kegiatan penangkapan ikan memberikan hasil ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

"Ini udah dimanfaatkan, tetapi menurut kami masih bisa ditingkatkan lagi, ya," tuturnya.

Ia menambahkan pengembangan perikanan memerlukan pendampingan berkelanjutan, termasuk peningkatan keterampilan dan kemampuan mengelola usaha, agar masyarakat dapat memperkuat penghasilan dari potensi kelautan di sekitar kawasan transmigrasi.

Menurut dia, penguatan kegiatan ekonomi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian masyarakat, sehingga warga tidak hanya bergantung pada bantuan awal pemerintah, tetapi juga mempunyai sumber pendapatan dari usaha yang dijalankan sendiri.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan akan menindaklanjuti empat rekomendasi hasil kajian Technical University of Munich (TUM), Jerman, bersama Universitas Diponegoro (Undip) untuk mengembangkan kawasan transmigrasi Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau.

Iftitah menjelaskan rekomendasi tersebut mencakup pengelolaan lahan dan agroforestri, penanganan persoalan lingkungan, penguatan kapasitas masyarakat, serta pengembangan ekonomi melalui pariwisata bahari.

"Yang pertama, kami akan jalankan empat-empatnya," kata Iftitah di Tanjung Banon, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, dikonfirmasi Minggu.

Ia mengatakan hasil kajian tersebut telah dibahas bersama jajaran Kementerian Transmigrasi agar dapat dikembangkan menjadi kegiatan yang melibatkan masyarakat setempat dan memperkuat kemandirian ekonomi kawasan.

"Dan tentu saja, setelah ini kita tidak berhenti hanya di ide, tapi kita sudah bicarakan juga dengan Pak Direktur Jenderal tadi untuk diimplementasikan," ujar Iftitah.

Dalam bidang pengelolaan lahan, tim TUM mengusulkan pengembangan agroforestri melalui pemanfaatan lahan secara bersama untuk kegiatan pertanian, penanaman pepohonan, serta budidaya lainnya.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan usaha bagi warga sekaligus menjaga kondisi lingkungan.

Rekomendasi berikutnya berfokus pada penanganan erosi dan pengelolaan air.

Tim peneliti mengusulkan penghijauan lereng, pembangunan sarana penampungan air hujan, serta perbaikan pengelolaan sampah dan limbah di kawasan permukiman.

Untuk penguatan kapasitas masyarakat, TUM mengusulkan pembentukan pusat kegiatan dan pelatihan keterampilan atau skill hub.

Fasilitas tersebut dirancang sebagai tempat belajar bahasa Inggris, pengolahan pangan, pengembangan keterampilan usaha, dan kegiatan bersama warga.

Sementara itu, rekomendasi pengembangan ekonomi diarahkan pada ekowisata dan pariwisata bahari dengan memanfaatkan potensi mangrove atau bakau, kegiatan nelayan, produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta budaya lokal sebagai daya tarik wisata.

Iftitah mengatakan sejumlah kegiatan yang sejalan dengan rekomendasi tersebut telah berjalan sebelum hasil kajian dipaparkan.

Salah satunya pembangunan menara gardu pandang di Tanjung Banon yang diharapkan dapat menarik kunjungan wisatawan dan membuka peluang usaha masyarakat.

"Nah, kita sedang bangun menara gardu pandang," ujarnya.

Menurut Mentrans, kedatangan pengunjung nantinya berpotensi menciptakan kegiatan ekonomi baru, termasuk usaha makanan, minuman, dan layanan penunjang wisata. Pemerintah juga menaruh perhatian pada penghijauan kawasan dan pemanfaatan air hujan untuk menjawab persoalan lingkungan setempat.

Dalam kesempatan yang sama, peneliti dari TUM Prof. Walter Timo de Vries menjelaskan rekomendasi tersebut disusun berdasarkan pengamatan lapangan dan diskusi dengan warga selama sekitar satu minggu melalui program Summer Course Barelang 2026.

Kegiatan yang melibatkan 20 mahasiswa dan tiga staf TUM itu menghasilkan sejumlah gagasan yang disampaikan oleh empat kelompok kajian, masing-masing mengenai pariwisata, lingkungan, pertanahan dan agroforestri, serta pengembangan komunitas.

Walter menilai pengembangan kawasan tidak cukup hanya melalui penyediaan infrastruktur, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat agar potensi ekonomi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

"Jadi yang kita lihat itu komunitas juga aset di sini, bukan hanya untuk menerima sesuatu, tapi juga untuk membuat sesuatu," ucap Walter.

Ia juga menyoroti perlunya pengintegrasian informasi geospasial karena data dan peta yang dibutuhkan untuk perencanaan kawasan masih tersebar di sejumlah instansi.

Menurut Walter, penggabungan informasi tersebut dapat membantu pemerintah menentukan pemanfaatan lahan, mengidentifikasi persoalan lingkungan, dan menyusun langkah penanganan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Amsakar Achmad menyatakan pemerintah daerah akan memberikan perhatian terhadap rekomendasi hasil kajian tersebut bersama kementerian dan lembaga terkait.

"Empat rekomendasi yang tadi disampaikan akan menjadi atensi serius," ungkap Amsakar.

Ia menjelaskan sejumlah kegiatan yang sejalan dengan rekomendasi itu telah berjalan, antara lain penghijauan kawasan dan pemberdayaan ekonomi warga.

Adapun usulan lainnya masih dalam tahap persiapan dan koordinasi lintas instansi sebelum dapat dilaksanakan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam telah menawarkan sekitar 25 hektare lahan untuk dimanfaatkan sementara oleh warga transmigrasi lokal di Rempang Eco-City, Kepulauan Riau, sebelum lahan tersebut digunakan untuk pengembangan industri.

"Dari BP Batam dan Pemkot Batam dalam hal ini juga sudah menawarkan kepada kami ada sekitar lahan 25 hektare yang nanti bisa digunakan sementara waktu sebelum ada industri," kata Iftitah seusai Festival Transmigrasi 2026 di Tanjung Banon, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Minggu.

Iftitah menjelaskan lahan tersebut ditujukan bagi masyarakat yang sebelumnya bekerja sebagai petani agar tetap dapat mengembangkan usaha pertanian dan memperoleh penghasilan selama masa pengembangan kawasan.

"Intinya masyarakat harus punya pekerjaan, masyarakat harus punya pendapatan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Amsakar Achmad juga menyebut luas lahan untuk kegiatan produktif warga tersebut mencapai sekitar 20 hektare.

"Untuk pemanfaatan lahan yang sudah kami berikan kepada Menteri Transmigrasi, (sekitar) 20 hektare," ucap Amsakar

Meski demikian, ia berharap pemanfaatan lahan yang tengah dikoordinasikan dapat membantu warga mengembangkan kegiatan usaha dan meningkatkan potensi ekonomi setempat.

"Ini mudah-mudahan dapat betul-betul nanti menggerakkan potensi masyarakat kita yang ada di sini," ujarnya.

Lebih lanjut, Iftitah mengatakan pengembangan pertanian juga mempertimbangkan komoditas yang sesuai dengan kondisi setempat, termasuk kelapa yang direkomendasikan tim peneliti Technical University of Munich (TUM), Jerman.

Pemerintah juga berencana mengembangkan kegiatan peternakan sebagai pilihan usaha masyarakat.

Menurut dia, pengembangan industri di Rempang harus disertai peningkatan keterampilan dan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat agar mereka turut memperoleh manfaat ekonomi dari investasi yang masuk.

"Orang yang sudah di sini jangan sampai terusir, jangan sampai dilupakan," kata Mentrans.

Kebutuhan lahan garapan tambahan juga disampaikan Muhammad Asli Lubis, warga transmigrasi lokal asal Blongkeng, Pulau Rempang, yang kini tinggal di Tanjung Banon.

Lubis mengatakan telah mengembangkan usaha pertanian selama sekitar tiga bulan terakhir dengan menanam cabai, kangkung, tomat, daun bawang, dan sejumlah sayuran lainnya.

Ia mengaku telah memanen sekitar 70–80 kilogram (kg) sayuran, termasuk 40 kg daun bawang dalam salah satu panen. Namun, ia belum dapat memastikan perkembangan penghasilannya karena usaha tersebut masih dalam tahap awal.

"Kalau sayuran saya udah ada sih kira-kira 70–80 kilo aku sudah mulai. Macam kemarin ini daun bawang kebetulan harganya lumayan Rp70.000 per kilogram, saya panen 40 kilo, gitu," ungkap Lubis.

Ia berharap rencana pemanfaatan lahan sementara dapat segera direalisasikan agar warga yang memiliki pengalaman bertani dapat memperluas kegiatan usaha.

Menurut dia, terdapat kemungkinan peminjaman lahan sekitar setengah hingga satu hektare bagi satu kepala keluarga (KK), tetapi hal itu masih dalam tahap pengupayaan.

"Kita mau usaha bertanam-tanam sayuran seperti biasa," ujarnya.

Berdasarkan data BP Batam pada 13 Mei 2026, sebanyak 242 KK atau 842 jiwa telah menempati hunian baru di kawasan Rempang Eco-City.

BP Batam sebelumnya menjelaskan hunian tersebut berupa rumah tipe 45 di atas kavling seluas 500 meter persegi.

Kavling rumah itu berbeda dari lahan garapan tambahan yang kini ditawarkan untuk menunjang usaha pertanian warga.

Peneliti TUM Walter Timo de Vries menilai pekarangan rumah dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi belum tentu cukup luas untuk menghasilkan pendapatan dari usaha pertanian.

Menurut dia, penyediaan lahan yang lebih luas, termasuk kemungkinan penggunaan lahan secara bersama atau komunal, dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang memiliki keterampilan bertani.

"Ekonominya itu untuk makan sendiri oke, tapi untuk dapat gaji itu kurang. Untuk itu perlu tanah yang lebih luas atau communal tanah," kata Walter.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

survei dilakukan melalui wawancara langsung dari rumah ke rumah untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat setelah menempati kawasan permukiman baru

Batam (ANTARA) - Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Universitas Indonesia (UI) mencatat sebanyak 94 persen responden survei di kawasan transmigrasi Rempang Eco-City, Kota Batam, Kepulauan Riau, berencana tetap tinggal di kawasan tersebut.

Ketua Tim Ekspedisi Patriot UI Kawasan Transmigrasi Barelang (Batam-Rempang-Galang) Vishnu Juwono mengatakan hasil itu diperoleh melalui survei terhadap 172 kepala keluarga (KK) pada Agustus–September 2026.

"Sebanyak 94 persen mereka berencana tetap tinggal," kata Vishnu dalam kegiatan Festival Transmigrasi 2026 di Tanjung Banon, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Sabtu.

Ia menjelaskan survei dilakukan melalui wawancara langsung dari rumah ke rumah untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat setelah menempati kawasan permukiman baru.

Hasilnya, sebanyak 87 persen responden merasa nyaman dan aman tinggal di Rempang Eco-City, sedangkan 83 persen menilai pembinaan yang diberikan membawa manfaat.

Selain itu, sebanyak 64 persen responden menyatakan kondisi ekonomi keluarganya lebih baik setelah menempati kawasan tersebut.

Meski demikian, Vishnu mengatakan peningkatan kemandirian ekonomi masih menjadi tantangan bagi warga

Survei yang sama menunjukkan 42 persen responden tidak bekerja dan 40 persen memiliki pendapatan di bawah Rp1,5 juta.

Menurut dia, kondisi tersebut perlu menjadi dasar bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menyusun pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam menciptakan sumber penghasilan berkelanjutan.

"Kita mau memastikan bahwa nanti pada saat ada perubahan kebijakan, mereka jadi tidak terlalu tergantung lagi pada bantuan pemerintah," ujarnya.

Vishnu menjelaskan Tim Ekspedisi Patriot UI sebelumnya melakukan kajian selama empat bulan pada 2025 untuk mengidentifikasi potensi ekonomi kawasan Barelang.

Hasil kajian tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui program pendampingan pada 2026, dengan perhatian pada pengembangan usaha perikanan, pertanian, pariwisata, serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Salah satu hasil pendampingan yang telah berjalan ialah fasilitasi pengurusan nomor induk berusaha (NIB) bagi 20 UMKM setempat untuk mendukung pengembangan usaha masyarakat.

Ia menambahkan pendampingan Tim Ekspedisi Patriot UI dijadwalkan berlangsung hingga akhir November 2026 dan diharapkan dapat dilanjutkan oleh perguruan tinggi maupun lembaga pelatihan di Batam.

"Kita melihat ini upaya sudah bagus, cuma memang perlu (kelanjutan penguatan) kolaborasi antar-kementerian juga," ungkap Vishnu.

Menurut dia, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar pengembangan kawasan tidak berhenti pada penyediaan rumah dan bantuan awal, tetapi juga menghasilkan kegiatan ekonomi yang mampu menopang kehidupan masyarakat.

Sementara itu, Mery Lelina, warga transmigrasi lokal asal Blongkeng yang telah menempati kawasan Rempang Eco-City hampir satu tahun, mengaku memperoleh pelatihan pemanfaatan lahan pekarangan serta pengolahan hasil perikanan menjadi berbagai produk pangan.

Ia berharap pendampingan tetap dilakukan agar keterampilan yang diperoleh warga dapat berkembang menjadi kegiatan usaha yang berkelanjutan.

"Kami berharap nanti Pak Menteri pun selalu memantau kami terus. Biarpun kami sudah agak berapa tahun di sini jangan dilepas," ucap Mery.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan bantuan bahan pangan selama satu tahun diberikan kepada warga sebagai penopang kebutuhan pada masa transisi.

Setelah itu, pemerintah berupaya memperkuat kemampuan masyarakat mengembangkan usaha agar tidak terus bergantung pada bantuan.

"Intinya masyarakat harus punya pekerjaan, masyarakat harus punya pendapatan," tutur Iftitah.

Ia mengatakan pemerintah juga akan mempersiapkan generasi muda setempat agar memiliki keterampilan untuk memanfaatkan peluang kerja seiring berkembangnya industri di Batam.

Menurut dia, masyarakat transmigrasi lokal harus turut menikmati pertumbuhan ekonomi kawasan dan tidak tertinggal ketika investasi masuk.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026