#30 tag 24jam
Mentrans: 25 hektare lahan ditawarkan bagi petani Rempang
Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam telah menawarkan ... [645] url asal
#kementerian-transmigrasi #rempang-eco-city #lahan-pertanian #transmigrasi-lokal #bp-batam
Batam (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam telah menawarkan sekitar 25 hektare lahan untuk dimanfaatkan sementara oleh warga transmigrasi lokal di Rempang Eco-City, Kepulauan Riau, sebelum lahan tersebut digunakan untuk pengembangan industri.
"Dari BP Batam dan Pemkot Batam dalam hal ini juga sudah menawarkan kepada kami ada sekitar lahan 25 hektare yang nanti bisa digunakan sementara waktu sebelum ada industri," kata Iftitah seusai Festival Transmigrasi 2026 di Tanjung Banon, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Minggu.
Iftitah menjelaskan lahan tersebut ditujukan bagi masyarakat yang sebelumnya bekerja sebagai petani agar tetap dapat mengembangkan usaha pertanian dan memperoleh penghasilan selama masa pengembangan kawasan.
"Intinya masyarakat harus punya pekerjaan, masyarakat harus punya pendapatan," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Amsakar Achmad juga menyebut luas lahan untuk kegiatan produktif warga tersebut mencapai sekitar 20 hektare.
"Untuk pemanfaatan lahan yang sudah kami berikan kepada Menteri Transmigrasi, (sekitar) 20 hektare," ucap Amsakar
Meski demikian, ia berharap pemanfaatan lahan yang tengah dikoordinasikan dapat membantu warga mengembangkan kegiatan usaha dan meningkatkan potensi ekonomi setempat.
"Ini mudah-mudahan dapat betul-betul nanti menggerakkan potensi masyarakat kita yang ada di sini," ujarnya.
Lebih lanjut, Iftitah mengatakan pengembangan pertanian juga mempertimbangkan komoditas yang sesuai dengan kondisi setempat, termasuk kelapa yang direkomendasikan tim peneliti Technical University of Munich (TUM), Jerman.
Pemerintah juga berencana mengembangkan kegiatan peternakan sebagai pilihan usaha masyarakat.
Menurut dia, pengembangan industri di Rempang harus disertai peningkatan keterampilan dan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat agar mereka turut memperoleh manfaat ekonomi dari investasi yang masuk.
"Orang yang sudah di sini jangan sampai terusir, jangan sampai dilupakan," kata Mentrans.
Kebutuhan lahan garapan tambahan juga disampaikan Muhammad Asli Lubis, warga transmigrasi lokal asal Blongkeng, Pulau Rempang, yang kini tinggal di Tanjung Banon.
Lubis mengatakan telah mengembangkan usaha pertanian selama sekitar tiga bulan terakhir dengan menanam cabai, kangkung, tomat, daun bawang, dan sejumlah sayuran lainnya.
Ia mengaku telah memanen sekitar 70–80 kilogram (kg) sayuran, termasuk 40 kg daun bawang dalam salah satu panen. Namun, ia belum dapat memastikan perkembangan penghasilannya karena usaha tersebut masih dalam tahap awal.
"Kalau sayuran saya udah ada sih kira-kira 70–80 kilo aku sudah mulai. Macam kemarin ini daun bawang kebetulan harganya lumayan Rp70.000 per kilogram, saya panen 40 kilo, gitu," ungkap Lubis.
Ia berharap rencana pemanfaatan lahan sementara dapat segera direalisasikan agar warga yang memiliki pengalaman bertani dapat memperluas kegiatan usaha.
Menurut dia, terdapat kemungkinan peminjaman lahan sekitar setengah hingga satu hektare bagi satu kepala keluarga (KK), tetapi hal itu masih dalam tahap pengupayaan.
"Kita mau usaha bertanam-tanam sayuran seperti biasa," ujarnya.
Berdasarkan data BP Batam pada 13 Mei 2026, sebanyak 242 KK atau 842 jiwa telah menempati hunian baru di kawasan Rempang Eco-City.
BP Batam sebelumnya menjelaskan hunian tersebut berupa rumah tipe 45 di atas kavling seluas 500 meter persegi.
Kavling rumah itu berbeda dari lahan garapan tambahan yang kini ditawarkan untuk menunjang usaha pertanian warga.
Peneliti TUM Walter Timo de Vries menilai pekarangan rumah dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi belum tentu cukup luas untuk menghasilkan pendapatan dari usaha pertanian.
Menurut dia, penyediaan lahan yang lebih luas, termasuk kemungkinan penggunaan lahan secara bersama atau komunal, dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang memiliki keterampilan bertani.
"Ekonominya itu untuk makan sendiri oke, tapi untuk dapat gaji itu kurang. Untuk itu perlu tanah yang lebih luas atau communal tanah," kata Walter.
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
TEP UI catat 94 persen warga transmigrasi Rempang ingin menetap
Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Universitas Indonesia (UI) mencatat sebanyak 94 persen responden survei di kawasan transmigrasi Rempang Eco-City, Kota Batam, ... [570] url asal
#rempang-eco-city #universitas-indonesia #tim-ekspedisi-patriot #transmigrasi-lokal #kemandirian-ekonomi
survei dilakukan melalui wawancara langsung dari rumah ke rumah untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat setelah menempati kawasan permukiman baru
Batam (ANTARA) - Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Universitas Indonesia (UI) mencatat sebanyak 94 persen responden survei di kawasan transmigrasi Rempang Eco-City, Kota Batam, Kepulauan Riau, berencana tetap tinggal di kawasan tersebut.
Ketua Tim Ekspedisi Patriot UI Kawasan Transmigrasi Barelang (Batam-Rempang-Galang) Vishnu Juwono mengatakan hasil itu diperoleh melalui survei terhadap 172 kepala keluarga (KK) pada Agustus–September 2026.
"Sebanyak 94 persen mereka berencana tetap tinggal," kata Vishnu dalam kegiatan Festival Transmigrasi 2026 di Tanjung Banon, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Sabtu.
Ia menjelaskan survei dilakukan melalui wawancara langsung dari rumah ke rumah untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat setelah menempati kawasan permukiman baru.
Hasilnya, sebanyak 87 persen responden merasa nyaman dan aman tinggal di Rempang Eco-City, sedangkan 83 persen menilai pembinaan yang diberikan membawa manfaat.
Selain itu, sebanyak 64 persen responden menyatakan kondisi ekonomi keluarganya lebih baik setelah menempati kawasan tersebut.
Meski demikian, Vishnu mengatakan peningkatan kemandirian ekonomi masih menjadi tantangan bagi warga
Survei yang sama menunjukkan 42 persen responden tidak bekerja dan 40 persen memiliki pendapatan di bawah Rp1,5 juta.
Menurut dia, kondisi tersebut perlu menjadi dasar bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menyusun pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam menciptakan sumber penghasilan berkelanjutan.
"Kita mau memastikan bahwa nanti pada saat ada perubahan kebijakan, mereka jadi tidak terlalu tergantung lagi pada bantuan pemerintah," ujarnya.
Vishnu menjelaskan Tim Ekspedisi Patriot UI sebelumnya melakukan kajian selama empat bulan pada 2025 untuk mengidentifikasi potensi ekonomi kawasan Barelang.
Hasil kajian tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui program pendampingan pada 2026, dengan perhatian pada pengembangan usaha perikanan, pertanian, pariwisata, serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Salah satu hasil pendampingan yang telah berjalan ialah fasilitasi pengurusan nomor induk berusaha (NIB) bagi 20 UMKM setempat untuk mendukung pengembangan usaha masyarakat.
Ia menambahkan pendampingan Tim Ekspedisi Patriot UI dijadwalkan berlangsung hingga akhir November 2026 dan diharapkan dapat dilanjutkan oleh perguruan tinggi maupun lembaga pelatihan di Batam.
"Kita melihat ini upaya sudah bagus, cuma memang perlu (kelanjutan penguatan) kolaborasi antar-kementerian juga," ungkap Vishnu.
Menurut dia, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar pengembangan kawasan tidak berhenti pada penyediaan rumah dan bantuan awal, tetapi juga menghasilkan kegiatan ekonomi yang mampu menopang kehidupan masyarakat.
Sementara itu, Mery Lelina, warga transmigrasi lokal asal Blongkeng yang telah menempati kawasan Rempang Eco-City hampir satu tahun, mengaku memperoleh pelatihan pemanfaatan lahan pekarangan serta pengolahan hasil perikanan menjadi berbagai produk pangan.
Ia berharap pendampingan tetap dilakukan agar keterampilan yang diperoleh warga dapat berkembang menjadi kegiatan usaha yang berkelanjutan.
"Kami berharap nanti Pak Menteri pun selalu memantau kami terus. Biarpun kami sudah agak berapa tahun di sini jangan dilepas," ucap Mery.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan bantuan bahan pangan selama satu tahun diberikan kepada warga sebagai penopang kebutuhan pada masa transisi.
Setelah itu, pemerintah berupaya memperkuat kemampuan masyarakat mengembangkan usaha agar tidak terus bergantung pada bantuan.
"Intinya masyarakat harus punya pekerjaan, masyarakat harus punya pendapatan," tutur Iftitah.
Ia mengatakan pemerintah juga akan mempersiapkan generasi muda setempat agar memiliki keterampilan untuk memanfaatkan peluang kerja seiring berkembangnya industri di Batam.
Menurut dia, masyarakat transmigrasi lokal harus turut menikmati pertumbuhan ekonomi kawasan dan tidak tertinggal ketika investasi masuk.
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)