#30 tag 24jam
Pemerintah pacu cetak sawah di Merauke agar tingkatkan produksi pangan
Pemerintah memacu program Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Merauke, Papua Selatan, melalui penguatan sarana produksi, infrastruktur, dan kelembagaan petani untuk ... [439] url asal
#wamentan #saleh #kementan #papua-selatan #pacu-cetak-sawah #merauke-dongkrak
(Antara - Bisnis) 25/10/26 15:13
v/1183019/
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memacu program Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Merauke, Papua Selatan, melalui penguatan sarana produksi, infrastruktur, dan kelembagaan petani untuk meningkatkan produktivitas pangan nasional.
“Ke depan, saya akan laporkan ke Pak Menteri (Pertanian Andi Amran Sulaiman) untuk ada semacam solusi terpadu. Khusus untuk cetak sawah ini, dari mulai hulu sampai hilirnya, sampai bisa berjalan dengan baik,” ujar Wakil Menteri Pertanian Muhammad Saleh Mustafa dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Minggu.
Saleh meninjau langsung lokasi cetak sawah di Desa Muram Sari, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke pada Sabtu (24/10).
Penguatan infrastruktur pertanian, pemenuhan sarana produksi, serta kelembagaan petani menjadi bagian penting untuk mengoptimalkan lahan yang telah dibuka agar semakin produktif dan memberikan manfaat nyata bagi petani.
Berdasarkan data program, luas cetak sawah di Papua Selatan mencapai 45.993 hektare, terdiri atas 17.693 hektare pada 2025 dan 28.300 hektare pada 2026.
Wamentan berdialog dengan kelompok tani dan mendengarkan langsung berbagai kebutuhan di lapangan, mulai dari jalan usaha tani, irigasi, mekanisasi, hingga ketersediaan pupuk dan benih.
Ia mendorong jajaran pertanian untuk terus memperkuat dukungan kepada petani dan memastikan berbagai kebutuhan produksi terpenuhi.
Ketersediaan pupuk, benih, air, serta dukungan alat dan mesin pertanian perlu dioptimalkan agar percepatan tanam berjalan lancar dan lahan yang telah dibuka dapat segera produktif.
“Jangan sampai ada petani yang kurang pupuk, jangan sampai ada petani yang kurang benih. Ibu (Kadis), laporkan,” tegasnya.
Saleh menilai Merauke memiliki potensi besar menjadi lumbung pangan nasional. Pengembangan pertanian di wilayah tersebut perlu terus diperkuat secara berkelanjutan melalui optimalisasi lahan, peningkatan produktivitas, dan dukungan yang memadai bagi petani.
Menurutnya, pengembangan cetak sawah merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan swasembada pangan. Karena itu, perluasan lahan harus diikuti peningkatan produktivitas serta kepastian bahwa hasil pertanian memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Pangan yang kita cita-citakan dan usahakan bersama ini harus terus berlanjut, ditingkatkan, dan dijaga,” tuturnya.
Selain meningkatkan produksi, Wamentan menekankan pentingnya memperkuat kesejahteraan petani, termasuk melalui akses pasar dan pengembangan koperasi.
Petani perlu didukung agar hasil panennya memberikan pendapatan yang layak serta memiliki posisi tawar yang lebih kuat, sehingga tidak bergantung pada praktik ijon maupun tengkulak.
“Semua yang kita usahakan ini akan bisa mendatangkan manfaat apabila kita bersama-sama, saling tolong-menolong, saling baku bantu, saling menyelesaikan persoalan,” ujarnya.
Melalui percepatan tanam, penguatan sarana produksi, dan dukungan dari hulu hingga hilir, Wamentan Saleh mendorong optimalisasi program Cetak Sawah Rakyat di Papua Selatan agar tidak hanya memperluas areal pertanian, tetapi juga meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani.
Upaya ini menjadi bagian dari penguatan potensi Merauke sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional, sekaligus mendukung keberlanjutan swasembada pangan melalui peningkatan produktivitas dan penguatan peran petani.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Pemerintah intervensi harga pangan lewat GPM nasional di 38 provinsi
Pemerintah memperkuat intervensi stabilisasi pangan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak secara nasional di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota untuk ... [597] url asal
#pemerintah #wamentan-saleh #intervensi-harga-pangan #gpm-nasional #bapanas #38-provinsi
Harapan kita, ke depan daya beli masyarakat semakin meningkat sehingga kebutuhan pangan pokok dapat terpenuhi dengan lebih baik
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memperkuat intervensi stabilisasi pangan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak secara nasional di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota untuk menjaga harga, pasokan, serta akses masyarakat terhadap pangan terjangkau.
“Harapan kita, ke depan daya beli masyarakat semakin meningkat sehingga kebutuhan pangan pokok dapat terpenuhi dengan lebih baik,” kata Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Saleh Mustafa dalam GPM Serentak yang digelar Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Jakarta, Kamis.
Saleh mendorong penguatan intervensi agar pemerintah dapat merespons lebih cepat ketika terjadi gejolak harga pangan di daerah.
Ia juga mengapresiasi pelaksanaan GPM yang dinilai membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan. Namun, ia menegaskan perlunya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, termasuk melalui optimalisasi bantuan pangan yang direncanakan Presiden Prabowo Subianto.
Ia berharap berbagai intervensi pemerintah dapat membantu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
Menurut dia, pelaksanaan GPM perlu terus ditingkatkan dan dievaluasi untuk mengukur dampaknya terhadap daya beli masyarakat sebagai konsumen.
Selain menyediakan pangan dengan harga terjangkau, pemerintah memperkuat dukungan sarana untuk pengujian keamanan pangan dan penanganan gejolak harga.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menyerahkan bantuan kendaraan untuk mendukung pengujian keamanan komoditas pangan, termasuk memastikan cabai yang dipasarkan kepada masyarakat aman dikonsumsi dan tidak mengandung bahan berbahaya.
Pemerintah juga menghadirkan kendaraan pendukung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Dukungan sarana itu diharapkan membantu pemantauan kondisi pangan dan mempercepat langkah intervensi di wilayah yang mengalami ketidakstabilan harga.
“Tujuannya agar ketika terjadi gejolak atau harga pangan tidak stabil di suatu wilayah, kita bisa melakukan intervensi secara cepat," tutur Saleh.
Dengan dukungan fasilitas yang tersedia, pemerintah dapat memantau kondisi pangan dan mengambil langkah yang diperlukan.
GPM Nasional diselenggarakan Bapanas bersama Pemerintah Daerah, Perum Bulog, dan ID FOOD dalam rangka Hari Pangan Sedunia 2026 dengan melibatkan Dinas Ketahanan Pangan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Di Jakarta, kegiatan dipusatkan di tiga lokasi, yakni bantaran sungai Flyover Kalibata Cawang-Cililitan, Kantor RW 007 Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur, serta Kantor Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan.
Pemilihan lokasi di kawasan padat penduduk bertujuan mendekatkan layanan pangan murah kepada masyarakat agar manfaat program dapat dirasakan secara langsung.
Pada pelaksanaan GPM di Jakarta, pemerintah menyediakan 400 paket beras yang dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Selain itu, tersedia 2.400 voucher belanja senilai Rp15.000 per voucher untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan.
Di tiga lokasi tersebut, berbagai komoditas pangan disediakan dengan harga di bawah harga pasar.
Komoditas yang tersedia meliputi beras SPHP sebanyak 12,25 ton, beras premium 6 ton, gula pasir 3,24 ton, minyak goreng 5.500 liter, ayam 1.200 ekor, daging sapi 150 kilogram, telur ayam ras 870 kilogram, cabai rawit merah 80 kilogram, cabai merah keriting 185 kilogram, bawang merah 170 kilogram, serta bawang putih 150 kilogram.
Pelaksanaan GPM diperkuat melalui kolaborasi Kementerian Pertanian, Bapanas, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha swasta.
Sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan pangan, memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan terjangkau, serta mempercepat respons terhadap dinamika pasokan dan harga di lapangan.
Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, pelaksanaan GPM di seluruh Indonesia tercatat mencapai 11.349 kegiatan. Rinciannya terdiri atas 127 kegiatan di tingkat pusat, 2.071 di tingkat provinsi, 8.710 di kabupaten/kota, dan 441 kegiatan bersama mitra.
Kementan bersama instansi terkait akan terus memperkuat koordinasi dan dukungan terhadap pelaksanaan GPM.
Upaya itu diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, memperluas akses masyarakat terhadap pangan yang aman dan terjangkau, serta mendukung peningkatan daya beli masyarakat.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026
Wamentan Saleh: Pertanian berdaulat wujudkan Indonesia makmur dan adil
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Muhammad Saleh Mustafa menegaskan, pertanian berdaulat menjadi fondasi mewujudkan Indonesia makmur, adil, dan sejahtera ... [496] url asal
#wamentan-saleh #kementan #pertanian-berdaulat #indonesia #makmur #adil
Untuk itu, penguatan produksi pangan nasional harus berjalan beriringan dengan pembenahan tata niaga agar manfaat pembangunan pertanian dapat dirasakan oleh petani maupun masyarakat sebagai konsumen
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Muhammad Saleh Mustafa menegaskan, pertanian berdaulat menjadi fondasi mewujudkan Indonesia makmur, adil, dan sejahtera melalui peningkatan produksi pangan serta pembenahan tata niaga nasional.
"Untuk itu, penguatan produksi pangan nasional harus berjalan beriringan dengan pembenahan tata niaga agar manfaat pembangunan pertanian dapat dirasakan oleh petani maupun masyarakat sebagai konsumen," kata Saleh terkonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Dia menyampaikan hal tersebut dalam Agri Food Forum yang diselenggarakan di Jakarta. Ia menekankan upaya mencapai swasembada pangan tidak berhenti pada kemampuan memproduksi komoditas di dalam negeri.
Tata kelola niaga yang sehat dengan harga yang wajar, serta keberpihakan kepada petani juga menjadi bagian penting dalam membangun kemandirian pangan nasional.
Menurut Saleh, Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan dari 12 kelompok komoditas pangan pokok di dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran.
Capaian tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat ketahanan pangan. Namun, pemerintah masih perlu mendorong peningkatan produksi sejumlah komoditas yang belum sepenuhnya mandiri, yakni kedelai, bawang putih, susu sapi, dan daging sapi.
“Delapan komoditas sudah swasembada. Tetapi tantangan kami sekarang adalah meningkatkan produksi empat komoditas lain yaitu kedelai, bawang putih, susu sapi, dan daging sapi,” ujar Saleh.
Selain peningkatan produksi, Wamentan menyoroti pentingnya pembenahan tata niaga pangan.
Menurut dia, hasil produksi yang melimpah tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan petani apabila tata kelola niaga belum berjalan secara sehat dan harga di tingkat produsen tidak memberikan keuntungan yang layak.
Dalam rantai perdagangan pangan, keberadaan perantara atau tengkulak perlu dilihat secara proporsional. Perantara dapat membantu mempertemukan petani dengan pasar dan menyelesaikan persoalan distribusi.
Namun, peran tersebut harus dijalankan secara sehat, tanpa menciptakan persoalan baru yang merugikan petani maupun konsumen.
Ia menekankan pentingnya mendorong keberadaan tengkulak budiman, yakni pelaku perantara yang membantu menyelesaikan persoalan dalam rantai perdagangan, bukan justru mengambil keuntungan dengan merugikan pihak lain.
Dengan demikian, tata niaga pangan dapat memberi ruang bagi pelaku usaha sekaligus menjaga kepentingan produsen dan konsumen.
“Kita harus jadi tengkulak budiman, yang menyelesaikan masalah tanpa meninggalkan masalah,” tegasnya.
Menurut Saleh, untuk menciptakan tata niaga pangan yang sehat, Ia menilai penguatan regulasi harus disertai pengawasan dan penegakan hukum yang tepat sasaran.
Penindakan perlu diarahkan kepada pihak yang mengendalikan atau mengorganisasi praktik yang melanggar aturan, bukan semata-mata berhenti pada pelaku yang ditemukan di lapangan.
Langkah tersebut diperlukan agar penegakan hukum mampu menyentuh akar persoalan dan memberikan efek jera.
Pada saat yang sama, kebijakan pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap petani, kelancaran distribusi, keberlangsungan usaha, dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.
Wamentan optimistis sektor pertanian akan semakin berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila seluruh pemangku kepentingan bekerja secara kompak.
Kolaborasi pemerintah, petani, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan produksi sekaligus memperkuat kedaulatan pangan.
“Ke depannya sektor pertanian akan menjadi idola, memberikan kesejahteraan kepada setiap petani. Asal kita kompak. Karena pertanian kalau berdaulat, saya yakin Indonesia akan makmur, adil, sejahtera,” kata Saleh.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)