Untuk itu, diperlukan solusi pengolahan yang dapat mengurangi massa sampah sekaligus membuka peluang pemanfaatan hasil olahan

Jakarta (ANTARA) - Pengembangan teknologi pengolahan sampah di sumbernya dinilai menjadi salah satu alternatif untuk mendukung penerapan ekonomi sirkular di Indonesia.

Direktur PT Wannan Inti Teknologi (WIT) Jeremy Wijaya menyatakan pengelolaan sampah organik tidak hanya berfokus pada pengumpulan dan pembuangan, tetapi juga mencakup upaya mengolah dan memanfaatkan kembali material yang masih bernilai.

"Untuk itu, diperlukan solusi pengolahan yang dapat mengurangi massa sampah sekaligus membuka peluang pemanfaatan hasil olahan," ujar Jeremy Wijaya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia memaparkan teknologi biochemical chamber sebagai salah satu alternatif pengolahan sampah organik, mulai dari skala usaha hingga industri.

Mengutip data, dia menyebutkan Pulau Jawa menyumbang sekitar 58,7 persen dari total timbunan sampah nasional. Di tengah tantangan ini, pengolahan sampah organik di lokasi sumbernya, seperti hotel, restoran, industri makanan dan minuman, serta kawasan komersial, menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi beban penanganan sampah konvensional.

Sampah organik memiliki karakteristik yang membutuhkan penanganan khusus, antara lain kadar air yang tinggi dan potensi menimbulkan bau selama proses penguraian.

Namun, lanjutnya dengan pengelolaan yang tepat, material tersebut juga berpotensi diolah menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Jeremy memperkenalkan sistem pengolahan terintegrasi yang mencakup pemilahan serta pengolahan fraksi padat menggunakan mesin biochemical chamber.

Teknologi ini tersedia dalam variasi kapasitas input mulai dari 30 kilogram hingga 120 ton per hari, bergantung pada model dan spesifikasi unit.

“Dengan mesin biochemical chamber, dalam 1 x 24 jam reduksi massanya mencapai 80 persen. Hasil dari reduksi massa itu bisa digunakan untuk media tanam, membantu menstabilkan pH tanah, meningkatkan unsur hara, serta mendukung reklamasi lahan,” kata Jeremy.

Dengan berkurangnya massa material, teknologi ini juga menawarkan potensi efisiensi dalam penanganan hasil proses.

Pengolahan sampah dari sumbernya menjadi salah satu langkah untuk mendukung ekonomi sirkular, dengan mengoptimalkan pemanfaatan limbah sebagai sumber daya bernilai.

Menurut dia, selama ini limbah organik kerap dipandang sebagai beban yang harus dibuang, padahal, dengan pengolahan yang tepat, limbah tersebut berpotensi menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

“Pemanfaatan kembali sumber daya ini mendukung ekonomi sirkular di tengah masyarakat,” kata Jeremy.

Sementara itu CEO PT Indonesia Environment Consultant, E. Kurniawan Padma berharap produksi berkelanjutan melalui konsumsi yang bertanggung jawab, penggolongan, pengolahan dan juga daur ulang serta pemulihan material.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Indonesia tidak cukup hanya menjadi pembeli teknologi dari negara lain, tetapi juga harus mampu membangun kemampuan sumber daya manusia untuk menguasai, mengoperasikan dan mengembangkannya secara mandiri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mendorong penguasaan teknologi pengolahan sampah menjadi energi melalui transfer pengetahuan dan penguatan sumber daya manusia guna mendukung kemandirian industri nasional.

"Indonesia tidak cukup hanya menjadi pembeli teknologi dari negara lain, tetapi juga harus mampu membangun kemampuan sumber daya manusia untuk menguasai, mengoperasikan dan mengembangkannya secara mandiri," kata Mentrans dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Dia menekankan hal itu setelah mengunjungi Sanfeng Environment Group, perusahaan pengembang teknologi pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy) di Chongqing, Tiongkok.

Dalam kunjungan tersebut, Iftitah mempelajari bagaimana Tiongkok membangun kemampuan teknologi pengolahan sampah melalui pendidikan, penelitian, kerja sama internasional dan pengembangan industri secara bertahap.

“Kita juga ingin kerja sama yang terjalin tidak hanya menjual produk, tetapi kita juga ingin masyarakat diberdayakan melalui transfer pengetahuan dan kemudian bisa untuk transfer teknologi,” ujar Iftitah.

Menurut dia, pengalaman Sanfeng memberikan pelajaran mengenai bagaimana penguasaan teknologi membutuhkan investasi jangka panjang pada manusia, bukan sekadar pengadaan mesin dan pembangunan fasilitas.

Sanfeng merupakan salah satu perusahaan Tiongkok yang mengembangkan teknologi pengolahan sampah perkotaan menjadi energi listrik.

Perusahaan tersebut mulai mengadopsi teknologi dari Jerman pada 2000, kemudian secara bertahap mengembangkan kemampuan rekayasa, manufaktur peralatan, pembangunan fasilitas, serta pengoperasian dan pemeliharaan instalasi pengolahan sampah.

Melalui proses penguasaan teknologi dan inovasi selama lebih dari dua dekade, Sanfeng kini mampu memproduksi berbagai peralatan inti dan mengembangkan proyek pengolahan sampah menjadi energi di sejumlah negara.

Iftitah menaruh perhatian pada perjalanan pengembangan perusahaan tersebut. Menurutnya, keberhasilan membangun teknologi modern tidak terjadi secara instan, tetapi membutuhkan proses belajar, konsistensi dan kemauan mengembangkan kemampuan sendiri.

Pengalaman tersebut relevan bagi Indonesia yang sedang berupaya memperkuat kemampuan industri nasional sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan.

Bagi Iftitah, keberhasilan transfer teknologi bukan semata-mata ketika sebuah mesin berhasil dipasang, tetapi ketika sumber daya manusia di dalam negeri semakin mampu mengoperasikan, merawat dan mengembangkan teknologi tersebut.

Dalam kunjungan tersebut, delegasi Kementerian Transmigrasi juga mempelajari proses pengolahan sampah menjadi energi listrik yang dikembangkan Sanfeng. Salah satu fasilitas yang dikunjungi memiliki kapasitas pengolahan sekitar 3.000 ton sampah per hari.

Melalui proses pengolahan termal, sampah dimanfaatkan untuk menghasilkan energi panas yang kemudian dikonversi menjadi listrik. Sistem tersebut juga dilengkapi teknologi pengendalian gas buang dan penanganan residu pembakaran.

Pengalaman itu menjadi salah satu referensi bagi Indonesia dalam mencari solusi terhadap persoalan sampah perkotaan yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Namun, Iftitah menekankan penerapan teknologi harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat dan kesiapan daerah.

“Untuk membuat hal seperti ini, sebetulnya yang harus kita miliki adalah goodwill. Bukan by project, tetapi kita harus tahu teknologi ini dipakai untuk apa,” katanya.

Menurut dia, investasi teknologi harus memiliki tujuan yang jelas, didukung sumber daya manusia yang mampu mengelolanya, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Selain kelayakan ekonomi, penerapan teknologi pengolahan sampah juga perlu mempertimbangkan volume dan karakteristik sampah, pengelolaan emisi dan residu, serta kesesuaiannya dengan sistem pengurangan, pemilahan dan daur ulang.

Dengan demikian, pembangunan fasilitas tidak hanya menjadi proyek infrastruktur, tetapi bagian dari solusi pengelolaan lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Iftitah juga melihat peluang untuk mendorong penerapan teknologi pengolahan sampah menjadi energi di Indonesia, salah satunya di Kota Batam, Kepulauan Riau.

Menurut dia, pertumbuhan penduduk, kegiatan industri dan perkembangan kawasan ekonomi di Batam membutuhkan sistem pengelolaan lingkungan yang semakin baik.

Kementerian Transmigrasi telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Batam dan siap mendukung penjajakan kerja sama dengan mitra teknologi yang relevan, sesuai kebutuhan serta kewenangan masing-masing pihak.

Kajian awal diperlukan untuk memastikan kelayakan teknis, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan sebelum suatu proyek dapat diputuskan.

Bagi Kementerian Transmigrasi, pembelajaran tersebut juga relevan dengan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif dan berkelanjutan.

Pengembangan kawasan tidak cukup hanya menyediakan permukiman, infrastruktur dan menarik investasi. Kawasan juga memerlukan pelayanan lingkungan yang baik, keterampilan tenaga kerja, serta kemampuan memanfaatkan teknologi untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Menjaga mangrove berarti menjaga pesisir, ekonomi masyarakat dan iklim. Melalui Program Sungai Lestari, kita mendorong perubahan dari sekadar membersihkan sampah menjadi mencegah sampah sejak dari sumbernya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan bersama Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) memperluas Program Sungai Lestari ke Bali untuk mengurangi pencemaran sampah plastik di sungai sehingga dapat melindungi sumber pangan dan penghidupan masyarakat pesisir.

Perluasan program tersebut ditandai dengan peluncuran Program Sungai Lestari dan aksi bersih mangrove yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) di Denpasar, Bali, Jumat.

"Menjaga mangrove berarti menjaga pesisir, ekonomi masyarakat dan iklim. Melalui Program Sungai Lestari, kita mendorong perubahan dari sekadar membersihkan sampah menjadi mencegah sampah sejak dari sumbernya," kata Zulhas dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Program tersebut bertujuan mengurangi sampah, khususnya plastik, yang terbawa aliran sungai menuju laut melalui penguatan pengelolaan sampah dari sumbernya, termasuk pemilahan, pengumpulan dan daur ulang.

Berdasarkan keterangan UNDP, Program Sungai Lestari dilaksanakan di lima lokasi prioritas, yakni Bekasi, Surakarta, Surabaya, Sidoarjo dan Bali.

Khusus di Bali, program percontohan menyasar Tukad Badung di Kota Denpasar dan Tukad Mati di Kabupaten Badung guna mencegah kebocoran sampah ke kawasan pesisir dan laut.

UNDP mencatat bahwa sejak pelaksanaannya dimulai di Surabaya dan Surakarta pada Mei 2026, program tersebut telah mengangkat sebanyak 492 ton sampah dari empat sungai.

Pelaksanaan program itu melibatkan empat organisasi masyarakat sipil, 55 bank sampah, 1.200 perempuan, serta masyarakat di 20 kelurahan dengan dukungan instansi lingkungan hidup setempat.

Pada tahap awal, program juga menjangkau kawasan bantaran sungai yang dihuni lebih dari 54.000 penduduk untuk memperkuat pengelolaan sampah serta mengurangi risiko pencemaran lingkungan.

Sementara itu, perluasan pelaksanaan program ke Bekasi dan Sidoarjo sejak Oktober 2026 memiliki target gabungan pengelolaan sampah sekitar 5.066 ton hingga 2027.

Program Sungai Lestari yang turut didukung Clean Rivers, yayasan yang mendapat dukungan Uni Emirat Arab, menerapkan mekanisme pembiayaan berbasis kinerja bagi organisasi masyarakat sipil.

Melalui mekanisme tersebut, pendanaan dikaitkan dengan jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan dan dialihkan ke jalur pengelolaan yang semestinya berdasarkan hasil verifikasi independen.

Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Sara Ferrer Olivella menilai pengelolaan sampah yang lebih baik juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pekerja di sektor persampahan.

"Pengelolaan sampah yang lebih baik turut membuka peluang pemanfaatan sampah menjadi sesuatu yang bernilai, sekaligus menciptakan pendapatan dan mata pencaharian bagi masyarakat setempat dan pekerja persampahan," ujar Sara.

Sementara itu, Menko Zulhas menekankan bahwa perlindungan sungai dan mangrove perlu dilaksanakan secara terpadu karena pencemaran lingkungan dapat mengganggu ekosistem pesisir dan sumber daya perikanan.

"Mangrove adalah aset strategis nasional. Ekosistem ini melindungi pesisir dan keanekaragaman hayati, menopang ekonomi masyarakat, serta menyerap dan menyimpan karbon untuk mitigasi perubahan iklim," ucap Zulhas.

Menurut dia, pencegahan sampah dari daratan perlu berjalan seiring dengan pelestarian mangrove dan laut untuk menjaga ketahanan pangan serta keberlanjutan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.

Ia menyebut Indonesia memiliki potensi karbon biru yang besar dengan luas ekosistem mangrove sekitar 3,46 juta hektare dan padang lamun sekitar 660 ribu hektare.

Di Bali, upaya tersebut juga melengkapi pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Denpasar Raya yang telah memasuki tahap pembangunan sejak peletakan batu pertama pada 8 Juli 2026.

Zulhas menilai pengembangan infrastruktur pengolahan sampah perlu didukung perubahan perilaku masyarakat, kedisiplinan dalam mengelola sampah, serta kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, akademisi, komunitas, dan dunia usaha.

Melalui pendekatan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, pemerintah berharap perlindungan ekosistem sungai dan pesisir dapat mendukung keberlanjutan pariwisata Bali, ekonomi masyarakat, serta ketahanan pangan nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Gresik, Jawa Timur (ANTARA) -

Pertamina Patra Niaga melalui Bitumen Plant Gresik merenovasi gudang Bank Sampah Kuat di Kelurahan Ngargosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, untuk memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat sekaligus mengurangi risiko kebakaran akibat kebiasaan membuang sampah sembarangan.

"Program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan diarahkan untuk memberikan manfaat nyata," kata Area Manager Communication, Relations and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi di Gresik, Selasa.

Ahad menuturkan renovasi gudang ini merupakan bagian dari pendampingan Bank Sampah Kuat yang dilakukan Bitumen Plant Gresik sejak awal 2026 guna meningkatkan kelayakan fasilitas pengumpulan, pemilahan, dan penyimpanan sampah.

Ia mengatakan program TJSL perusahaan diarahkan untuk memberikan manfaat nyata melalui kolaborasi berkelanjutan dengan masyarakat dan pemerintah setempat.

Menurut dia, sinergi berbagai pihak diperlukan untuk meningkatkan kesadaran warga agar memilah dan mengelola sampah sejak dari sumbernya sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Operation Head Bitumen Plant Gresik Indra Gunawan menjelaskan penyediaan fasilitas yang lebih layak diharapkan dapat mengoptimalkan aktivitas bank sampah sekaligus mendorong keterlibatan dan kemandirian masyarakat dalam mengelola sampah secara bertanggung jawab.

“Dengan fasilitas yang lebih layak, kami berharap aktivitas Bank Sampah Kuat semakin optimal dan mampu mendorong keterlibatan serta kemandirian masyarakat dalam mengelola sampah secara bertanggung jawab,” ujar Indra.

Melalui pendampingan tersebut, Bank Sampah Kuat diharapkan berkembang menjadi wadah pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang tidak hanya mendukung kebersihan lingkungan, tetapi juga membantu mengurangi potensi kebakaran di wilayah Kelurahan Ngargosari.

Lurah Ngargosari Sutrisno pun menyampaikan terima kasih atas dukungan Pertamina Patra Niaga terhadap pembenahan Bank Sampah Kuat karena berhasil melahirkan inovasi berkelanjutan.

Ia menambahkan, pengelolaan sampah yang lebih baik diperlukan untuk mengurangi kebiasaan warga membuang sampah di area kebun yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran terutama saat musim kemarau.

"Kami berharap kolaborasi ini melahirkan inovasi yang bermanfaat dan berkelanjutan,” kata Sutrisno.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng), menyiapkan alokasi awal sekitar Rp21 miliar pada 2027 untuk mendukung peningkatan layanan pengelolaan persampahan melalui program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) dengan total nilai mencapai Rp107 miliar selama lima tahun.

Staf Ahli Bupati Kapuas Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Setda Kapuas, Budi Kurniawan, di Kuala Kapuas, Selasa mengatakan bahwa program tersebut merupakan kepercayaan dari pemerintah pusat dan Bank Dunia untuk memperkuat kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor persampahan.

"Ini merupakan kepercayaan sekaligus amanah besar bagi Kapuas dari pemerintah pusat dan Bank Dunia," katanya saat dikonfirmasi terkait tindak lanjut program LSDP.

Dia menerangkan bahwa Kabupaten Kapuas menjadi satu-satunya daerah di Kalimantan Tengah yang memperoleh program tersebut dari 30 kabupaten/kota penerima di Indonesia.

Budi menjelaskan, pelaksanaan LSDP membutuhkan kesiapan kelembagaan, perencanaan teknis yang matang, serta koordinasi lintas sektor agar setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan. Pada tahap awal, pembiayaan kegiatan akan didahului melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebelum dinilai dan diverifikasi oleh tim Bank Dunia berdasarkan kriteria dan prosedur yang berlaku.

Ia menekankan pentingnya pemahaman mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat, mulai dari Bapperida, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), pemerintah kecamatan, kelurahan, desa, hingga Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pengelola tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS 3R).

Menurut dia, persiapan yang terencana diperlukan agar dukungan anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal dan menghasilkan peningkatan layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Program LSDP diharapkan dapat memperkuat sistem pengelolaan sampah melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, penyediaan infrastruktur yang sesuai kebutuhan, serta penguatan peran masyarakat dalam mengelola sampah di lingkungan masing-masing.

Pengelolaan yang lebih baik juga diharapkan mendorong pengurangan sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA), meningkatkan pemilahan dan pemanfaatan kembali sampah, serta menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Budi meminta seluruh pemangku kepentingan memastikan pelaksanaan program berlangsung transparan, akuntabel, dan sesuai standar yang ditetapkan.

Melalui sosialisasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas mendorong sinergi lintas sektor untuk menghimpun data lapangan, mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur persampahan, serta mempersiapkan kelembagaan pengelola di tingkat desa dan kelurahan sebelum program direalisasikan pada tahun anggaran 2027.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, jumlah timbulan sampah di kabupaten itu tercatat sekitar 220,10 ton per hari atau 800.336,5 ton per tahun.

Sementara sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah sekitar 22,32 ton per hari. Sedangkan sampah yang terolah atau dikelola sekitar 2,97 ton per hari.

Pewarta: Rendhik Andika/All Ikhwan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kehadiran Go-Sari menunjukkan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya persoalan lingkungan dan teknologi

Bantul (ANTARA) - Tumpukan sampah yang selama ini kerap dipandang sebagai sumber masalah perlahan berubah menjadi sumber penghidupan bagi warga Kalurahan Guwosari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Melalui Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) Go-Sari, pemerintah kalurahan bersama masyarakat mengolah sampah menjadi produk bernilai ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja.

Upaya tersebut membutuhkan keberanian mengambil keputusan, perubahan kebiasaan masyarakat, dan kolaborasi berbagai pihak. Sampah tidak lagi sekadar dipindahkan ke tempat pembuangan, tetapi dipilah dan diolah agar kembali menjadi sumber daya yang bermanfaat bagi lingkungan dan kesejahteraan warga.

Lurah Guwosari Masduki Rahmad menjadi salah satu penggerak pengelolaan sampah di tingkat kalurahan. Pria yang juga Ketua Karang Taruna Kabupaten Bantul itu menilai persoalan sampah perlu diselesaikan mulai dari lingkungan terdekat dengan melibatkan masyarakat secara langsung.

“Jangan menyelesaikan sampah di tingkat nasional terlebih dahulu. Di tingkat desa, kita harus menyelesaikannya dulu,” kata Masduki.

Kalurah Guwosari memiliki wilayah sekitar 830 hektare dengan jumlah penduduk sekitar 13.000 jiwa yang tersebar di 15 padukuhan dan 79 rukun tetangga. Kalurahan merupakan istilah untuk desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta.

Kondisi tersebut membutuhkan sistem pengelolaan sampah yang terencana dan berkelanjutan.

Go-Sari mulai dirintis pada 2019 dan terus dikembangkan hingga 2021. Fasilitas pengolahan sampah itu berada di Padukuhan Bungsing dengan memanfaatkan tanah kas kalurahan seluas 24.383 meter persegi.

Pengelola memilah sampah berdasarkan jenisnya untuk menentukan metode pengolahan dan pemanfaatan yang sesuai. Sampah plastik, misalnya, diolah menjadi bahan baku produk baru, sedangkan sampah organik dimanfaatkan untuk budidaya maggot dan pembuatan kompos.

Perkembangan Go-Sari juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Dari awalnya hanya melibatkan dua orang, kegiatan tersebut berkembang hingga mempekerjakan 27 orang, termasuk anak muda yang tidak melanjutkan sekolah dan warga lanjut usia.

Pemerintah kalurahan turut mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui pembiasaan pemilahan sampah sejak dari rumah. Upaya tersebut diperkuat dengan Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 9 Tahun 2019 sebagai salah satu landasan pengelolaan sampah.

Di fasilitas itu, plastik jenis high-density polyethylene (HDPE) diolah menjadi papan yang dapat dimanfaatkan untuk membuat meja dan berbagai produk lainnya. Pengelola juga mengembangkan produk kerajinan, seperti plakat, medali, dan gantungan kunci.

Sementara itu, sampah organik dimanfaatkan untuk budidaya maggot atau larva lalat tentara hitam (black soldier fly/BSF), yang membantu menguraikan sampah dan berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan pakan. Pengelola juga mengembangkan kompos serta menjajaki integrasi dengan kegiatan peternakan ayam dan produksi telur.

Hasil pengembangan tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah pelanggan Go-Sari. Pada 2023, jumlah pelanggan tercatat sekitar 480 dan kemudian bertambah menjadi sekitar 1.545 pelanggan.

Volume sampah yang ditangani juga meningkat dari sekitar 1,7 ton menjadi sekitar 5 ton per hari. Namun, jumlah tersebut belum mencakup seluruh sampah yang dihasilkan masyarakat Guwosari, yang diperkirakan mencapai 8 ton per hari.

Masduki menyebut pendapatan bulanan Go-Sari pun meningkat dari sekitar Rp27 juta menjadi sekitar Rp97 juta. Perkembangan itu menunjukkan potensi pengelolaan sampah sebagai kegiatan ekonomi yang dapat menopang operasional sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat.

Keberlanjutan program, tentu saja, tidak hanya bergantung pada fasilitas, juga pada pengetahuan yang diwariskan kepada generasi berikutnya.

“Apa yang diwariskan tidak hanya tanah. Ilmu pengetahuan juga harus diwariskan,” kata Masduki.

Kolaborasi perkuat nilai ekonomi

Pengembangan Go-Sari turut mendapat dukungan PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Area Manager Communication, Relations, and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah Taufik Kurniawan mengatakan Pertamina mulai mendampingi Guwosari pada 2022.

Semula, pendampingan diarahkan pada kajian pengolahan pisang. Namun, setelah melihat kondisi di lapangan, perusahaan menemukan potensi pengembangan TPS3R yang lebih luas.

Saat itu, persoalan sampah juga berkaitan dengan kebiasaan membakar atau membuang sampah sembarangan yang berpotensi menimbulkan masalah lingkungan dan sosial. Pendampingan kemudian difokuskan pada penguatan pengolahan sampah, pengembangan inovasi, dan penciptaan nilai tambah.

Salah satu pendekatannya adalah mengenalkan pemilahan sampah melalui istilah lokal “bosok, rosok, popok, dan godhong thok”. Istilah tersebut membantu masyarakat mengenali kategori sampah dan menerapkan pemilahan dalam kehidupan sehari-hari.

Dukungan Pertamina tidak hanya diarahkan pada pengolahan material, juga pada pengembangan inovasi dan kemitraan. Selain produk papan plastik, meja, plakat, medali, dan gantungan kunci, pengolahan sampah organik menjadi maggot dan kompos menjadi bagian dari upaya memperluas pemanfaatan sampah.

Program tersebut juga mengembangkan biochar (arang untuk memperbaiki sifat tanah) serta pemanfaatan segel truk yang tidak terpakai untuk didaur ulang. Pelaksanaannya melibatkan sejumlah mitra, di antaranya Universitas Gadjah Mada, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut Taufik, sebanyak 127 orang mendapat manfaat tidak langsung dari program tersebut, antara lain melalui insentif terkait pemilahan sampah. Sebanyak 33 orang lainnya disebut mendapat tambahan penghasilan dari kegiatan yang dikembangkan.

Pertamina juga mencatat nilai ekonomi dari berbagai inovasi pengolahan sampah di Guwosari mencapai sekitar Rp99 juta per bulan. Angka itu merujuk pada nilai ekonomi rangkaian inovasi yang dikembangkan, sehingga cakupannya berbeda dari pendapatan operasional Go-Sari yang disebutkan Masduki.

Taufik mengatakan pendampingan tidak seharusnya berhenti pada pemberian bantuan. Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk melanjutkan program secara mandiri setelah dukungan perusahaan berakhir.

“Kami tentunya tidak ingin setelah Pertamina pergi, program yang sudah sangat bagus ini berlalu begitu saja. Sehingga kami tidak hanya memberikan program CSR, tapi juga memandirikan mereka,” kata Taufik.

Keberlanjutan program membutuhkan pengelolaan usaha yang baik, kualitas produk yang terjaga, serta jejaring pemasaran yang memadai agar nilai ekonomi dari pengolahan sampah terus berkembang.

Tak lekang usia

Manfaat Go-Sari juga dirasakan oleh warga yang terlibat langsung dalam kegiatan pengolahan sampah. Salah satunya Mbah Sakiyem, perempuan berusia 72 tahun yang tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dia telah bekerja di TPS3R Go-Sari selama satu tahun empat bulan. Sebelumnya, Mbah Sakiyem bekerja di sebuah pabrik PVC yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggalnya. Ketika terdapat kemungkinan bekerja di cabang Kebumen, ia memilih tidak ikut pindah dan kemudian bekerja di Go-Sari.

Di tempat kerjanya sekarang, ia menerima upah Rp400.000 per pekan untuk lima hari kerja. Sebelumnya, saat bekerja di pabrik pipa, ia mendapat upah Rp70.000 per hari dengan enam hari kerja dalam sepekan.

Kesempatan bekerja di Go-Sari membuat Mbah Sakiyem tetap produktif dan memperoleh penghasilan pada usia senja. Ia memiliki tiga anak, salah satunya tinggal di Sulawesi Tengah, tidak jauh dari Palu.

“Suka dukanya banyak. Sukanya kalau musim kemarau seperti sekarang ini sisa sampahnya mudah dibakar, tapi kalau musim hujan susah dibakar,” kata Mbah Sakiyem yang menangani insinerator atau mesin pembakar sampah.

Kehadiran Go-Sari menunjukkan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya persoalan lingkungan dan teknologi. Di balik material yang dipilah dan diolah, terdapat warga yang menggantungkan penghidupan pada kegiatan tersebut.

Keterlibatan pekerja lanjut usia juga memperlihatkan bahwa kegiatan ekonomi berbasis lingkungan dapat membuka kesempatan kerja bagi kelompok masyarakat yang masih ingin produktif.

Perjalanan Go-Sari memperlihatkan bahwa pengelolaan sampah dapat menghubungkan kepentingan lingkungan dengan ekonomi masyarakat. Material yang dipilah sejak dari sumbernya berpeluang diolah kembali, sementara kegiatan pengolahannya membuka kesempatan kerja dan pengembangan usaha.

Meskipun demikian, tantangan masih terbentang. Dengan produksi sampah diperkirakan mencapai 8 ton per hari dan sekitar 5 ton di antaranya ditangani Go-Sari, peningkatan kapasitas pengolahan masih diperlukan.

Penguatan kebiasaan memilah sampah, pengembangan teknologi, perluasan pasar produk daur ulang, serta pengelolaan usaha yang konsisten menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan program.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan pedoman pengelolaan alat penangkapan ikan, yang tertinggal, hilang, atau dibuang di laut serta alat tangkap yang telah habis masa pakai atau rusak (ALDFG/EOLFG) untuk mendorong pengelolaan perikanan yang lebih bertanggung jawab dan ekonomi sirkular.

Pedoman tersebut diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 23 Tahun 2026, yang menjadi acuan pengelolaan alat penangkapan ikan dari hulu hingga hilir.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif, dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis, mengatakan alat penangkapan ikan yang tertinggal, hilang, atau dibuang di laut bukan sekadar menjadi sampah, tetapi juga dapat terus menangkap ikan tanpa kendali atau dikenal sebagai ghost fishing.

Ia mengatakan pengelolaan ALDFG/EOLFG merupakan bagian dari kebijakan ekonomi biru KKP yang diterapkan melalui prinsip reduce, reuse, dan recycle (3R).

Menurut dia, penerapan prinsip tersebut diharapkan membuat alat tangkap yang sudah tidak digunakan tidak langsung berakhir sebagai sampah, tetapi dapat kembali masuk ke dalam rantai nilai.

"Alat tangkap tidak berakhir sebagai sampah di laut, tetapi terus berputar dalam rantai nilai dan memberi nilai tambah. Jika jaring bekas memiliki nilai, nelayan akan terdorong membawanya kembali ke darat," katanya.

KKP akan melakukan uji coba penerapan pengelolaan alat tangkap yang telah habis masa pakai atau rusak di tiga pelabuhan perikanan, yakni Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung, PPS Cilacap, dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan.

Selain itu, praktik di lapangan juga akan diperkaya melalui program ATSEA (Arafura and Timor Seas Ecosystem Action) di Pelabuhan Perikanan Merauke serta kegiatan Environmental Justice Foundation di Muncar, Pengambengan, dan komunitas nelayan di Gresik.

Country Director Agence Française de Développement (AFD), lembaga keuangan Pemerintah Prancis, Sandrine Boucher mengapresiasi langkah KKP menerbitkan regulasi pengelolaan ALDFG/EOLFG.

Ia menyatakan pihaknya akan terus mendukung program ekonomi biru di Indonesia, termasuk upaya menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Dia juga berharap percontohan di Indonesia ini dapat ditiru oleh negara-negara lain.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026