#30 tag 24jam
TASPEN dan Kementerian Keuangan perkuat tata kelola layanan pensiun
PT TASPEN (Persero) bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk ... [438] url asal
Jakarta (ANTARA) - PT TASPEN (Persero) bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk memperkuat tata kelola pembayaran pensiun untuk mewujudkan transparansi, ketepatan sasaran, dan kemudahan penyaluran hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pensiunan di seluruh Indonesia.
Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dalam rangka membangun integrasi data berbasis sistem antara TASPEN dan Ditjen Perbendaharaan dalam Pertukaran Data Pengelolaan dan Pelaporan Program Pensiun, Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) Aparatur Sipil Negara (ASN).
Corporate Secretary TASPEN, Henra, menyampaikan bahwa kolaborasi ini adalah bagian dari upaya TASPEN untuk memperkuat tata kelola dan pengelolaan data sebagai fondasi penyelenggaraan layanan jaminan sosial ASN yang andal.
"Melalui sinergi ini, TASPEN terus mendorong pengelolaan data yang aman, akurat, dan terintegrasi sehingga seluruh manfaat dapat diterima tepat waktu dan tepat sasaran bagi lebih dari 9 juta penerima manfaat dan 16.932 titik layanan di seluruh Indonesia," jelasnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Kerja sama ini mencakup pengintegrasian data antar-aplikasi diantaranya Pembayaran Manfaat Pensiun yang melayani pertukaran data peserta TASPEN beserta data diri dan data keluarga, perhitungan pembayaran iuran program JKK dan JKM yang berupa data Peserta Aktif, Pertukaran Data Iuran yang melayani pengelolaan data Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pegawai ASN pusat dan daerah (di luar Kemenhan dan Polri) beserta data keluarga.
Integrasi juga dilakukan untuk sistem Pelaporan & Evaluasi yang melayani pertukaran data autentikasi pensiun, saldo uang pensiun, keterlanjuran bayar, klaim JKK/JKM, estimasi iuran THT, hingga saldo transaksi akumulasi iuran; dan Percepatan Layanan untuk pencairan klaim hak yang lebih efisien bagi pegawai aktif yang meninggal dunia.
Upaya penguatan tata kelola dan integrasi data ini juga menjadi wujud nyata TASPEN dalam mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya pada agenda pemantapan reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas tata kelola pemerintahan, pembentukan Center of Excellence, serta optimalisasi kualitas pelayanan publik di Indonesia.
Kerja sama TASPEN dan Kementerian Keuangan dilakukan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Mitra Pembayaran Pensiun di Aula Gedung Yusuf Anwar, Komplek Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Jakarta.
Dalam kesempatan ini, TASPEN juga memberikan penghargaan kepada Mitra Kerja Pembayaran Pensiun Terbaik. Penilaian ini diberikan melalui rangkaian penilaian yang dilakukan secara obyektif berdasarkan hasil evaluasi kinerja serta tingkat pencapaian autentikasi peserta.
Hingga saat ini, TASPEN telah bekerja sama dengan 46 mitra bayar Perbankan dan POS di seluruh Indonesia untuk mendukung kelancaran pembayaran manfaat pensiun. Setiap mitra bayar wajib memenuhi persyaratan, mengikuti proses evaluasi, serta menerapkan standar layanan dan tata Kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
TASPEN juga memastikan bahwa seluruh mitra bayar diperlakukan secara setara dan memiliki peran yang sama penting dalam mendukung kualitas layanan kepada peserta.
Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
PT Taspen (Persero) senantiasa mendukung kebijakan dan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun bagi ASN dan pejabat negara
Jakarta (ANTARA) - PT Taspen (Persero) menyatakan mendukung rencana kebijakan pemerintah terkait skema pembayaran manfaat pensiun bagi aparatur sipil negara (ASN) secara langsung dari Rekening Umum Kas Negara (RKUN).
“PT Taspen (Persero) senantiasa mendukung kebijakan dan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun bagi ASN dan pejabat negara,” kata Corporate Secretary Taspen Henra di Jakarta, Kamis, sebagai hak jawab PT Taspen (Persero) atas berita berjudul Taspen siap ikuti rencana penyaluran pensiun langsung dari kas negara pada 14 Oktober 2026 .
Selama 63 tahun, lanjut Henra, Taspen telah menjalankan peran dalam menyalurkan manfaat kepada peserta dan berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Pemerintah dalam mewujudkan layanan yang makin mudah, aman, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan peserta.
Henra menyatakan, Taspen memprioritaskan kepentingan, kenyamanan, dan keamanan peserta sebagai prioritas utama.
Oleh karena itu, dia mengatakan, setiap pengembangan mekanisme pembayaran manfaat pensiun perlu memperhatikan aspek kesiapan sistem dan infrastruktur.
“Serta memastikan penyaluran manfaat pensiun berjalan sesuai dengan prinsip 5T, yaitu Tepat Orang, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Tempat, dan Tepat Administrasi,” ujarnya.
Henra melanjutkan, Taspen senantiasa menjalankan mandat Pemerintah dalam penyelenggaraan Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) dan perlindungan sosial ASN serta pejabat negara.
Mandat itu dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Henra menuturkan, Taspen berkomitmen untuk memastikan pengelolaan dan pembayaran manfaat kepada peserta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas, serta menjaga keberlangsungan layanan dan pemenuhan hak peserta.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026
Taspen: Penyaluran uang pensiun lewat koperasi perlu kesiapan sistem
PT Taspen (Persero) menyatakan rencana penyaluran uang pensiun melalui koperasi perlu mempertimbangkan kesiapan regulasi, teknologi, serta mekanisme ... [299] url asal
Jakarta (ANTARA) - PT Taspen (Persero) menyatakan rencana penyaluran uang pensiun melalui koperasi perlu mempertimbangkan kesiapan regulasi, teknologi, serta mekanisme verifikasi dan pertanggungjawaban pembayaran.
Corporate Secretary Taspen Henra mengatakan pihaknya pada prinsipnya siap mengikuti kebijakan pemerintah terkait perubahan mekanisme penyaluran dana pensiun. Namun, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga penyalur.
“Secara peraturan juga belum terakomodasi. Mungkin nanti akan ada perubahan dari pemerintah. Kembali lagi, karena kami sebagai operator atau penyalur, kami mengikuti kebijakan pemerintah,” ujarnya dalam taklimat media di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa ketentuan yang berlaku saat ini mengatur sejumlah kriteria bagi lembaga penyalur pensiun, termasuk ketersediaan jaringan layanan, sertifikasi, serta standar keamanan sistem.
Menurut dia, kesiapan teknologi juga menjadi perhatian karena penyaluran dana pensiun selama ini telah terintegrasi dengan sistem perbankan melalui mekanisme host-to-host.
Sementara itu, skema penyaluran melalui koperasi belum diketahui secara terperinci, termasuk rencana penggunaan aplikasi digital tersendiri atau bekerja sama dengan perbankan.
Lebih lanjut, Taspen mengingatkan bahwa pembayaran pensiun tidak hanya sebatas pemindahan dana kepada penerima, tetapi juga mencakup verifikasi kelayakan penerima dan pertanggungjawaban atas kelebihan pembayaran.
Operator, yang sejauh ini perannya dijalankan oleh Taspen harus memastikan bahwa penerima masih memenuhi persyaratan, termasuk status perkawinan dan kondisi penerima yang masih hidup.
Apabila terdapat pembayaran kepada pihak yang sudah tidak berhak, dana tersebut harus ditagih dan dikembalikan ke kas negara.
Sebelumnya, Kementerian Koperasi menyampaikan rencana yang mengupayakan agar koperasi dapat menjadi mitra pembayaran gaji dan pensiun aparatur sipil negara (ASN), seperti layanan yang dilakukan PT Pos Indonesia dan perbankan.
Usai rapat koordinasi terbatas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jakarta, Rabu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pengajuan terkait rencana tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan.
Ia menyebut anggaran untuk pembayaran tersebut tengah disiapkan, tetapi belum menjelaskan angka secara terperinci serta mekanisme penyalurannya.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)