#30 tag 24jam
Wamendagri sebut gaji ASN melalui KDKMP masih sebatas opsi terbuka
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah ... [289] url asal
#wamendagri #bima-arya #kdkmp #gaji-asn #penyaluran #koperasi
Perlu diluruskan bahwa menyalurkan gaji ASN lewat gerai koperasi itu adalah salah satu opsi saja.
Bandung (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) masih sebatas opsi yang terbuka untuk dipertimbangkan dan belum menjadi kebijakan yang berlaku bagi seluruh ASN.
“Perlu diluruskan bahwa menyalurkan gaji ASN lewat gerai koperasi itu adalah salah satu opsi saja,” katanya saat memberikan keterangan mengenai pengembangan KDKMP, di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis.
Ia menjelaskan gerai KDKMP ke depan dimungkinkan menjadi salah satu saluran penyaluran gaji ASN, termasuk pembayaran pensiun, tetapi pelaksanaannya masih membutuhkan proses dan persiapan lebih lanjut.
“Bisa saja untuk ke depannya dimungkinkan, terbuka kemungkinan, menjadi salah satu outlet untuk menyalurkan gaji, termasuk pensiun dari ASN misalnya,” ujarnya pula.
Menurut Bima, rencana tersebut merupakan bagian dari kemungkinan pemanfaatan gerai koperasi untuk memperluas layanan kepada masyarakat, termasuk dalam mendukung akses terhadap berbagai layanan keuangan.
Namun, ia menegaskan bahwa realisasi opsi tersebut perlu mempertimbangkan kesiapan kelembagaan koperasi serta koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam mekanisme penyaluran gaji dan pensiun ASN.
“Ya tapi kan ini prosesnya masih panjang dan kita juga harus betul-betul memastikan siapnya kelembagaan dan koordinasi dengan berbagai pihak gitu,” katanya lagi.
Bima menambahkan, pembahasan mengenai kemungkinan penyaluran gaji melalui gerai KDKMP tidak dapat dimaknai sebagai keputusan untuk mengalihkan seluruh mekanisme pembayaran gaji ASN ke koperasi.
Pemerintah masih perlu memastikan kesiapan operasional dan kelembagaan KDKMP agar dapat menjalankan fungsi tersebut apabila opsi itu nantinya direalisasikan.
Dengan demikian, penyaluran gaji ASN dan pembayaran pensiun melalui gerai KDKMP masih berupa kemungkinan yang memerlukan kajian serta persiapan lebih lanjut, bukan kebijakan yang mewajibkan seluruh ASN menerima gaji melalui koperasi.
Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026
PT Taspen (Persero) senantiasa mendukung kebijakan dan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun bagi ASN dan pejabat negara
Jakarta (ANTARA) - PT Taspen (Persero) menyatakan mendukung rencana kebijakan pemerintah terkait skema pembayaran manfaat pensiun bagi aparatur sipil negara (ASN) secara langsung dari Rekening Umum Kas Negara (RKUN).
“PT Taspen (Persero) senantiasa mendukung kebijakan dan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun bagi ASN dan pejabat negara,” kata Corporate Secretary Taspen Henra di Jakarta, Kamis, sebagai hak jawab PT Taspen (Persero) atas berita berjudul Taspen siap ikuti rencana penyaluran pensiun langsung dari kas negara pada 14 Oktober 2026 .
Selama 63 tahun, lanjut Henra, Taspen telah menjalankan peran dalam menyalurkan manfaat kepada peserta dan berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Pemerintah dalam mewujudkan layanan yang makin mudah, aman, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan peserta.
Henra menyatakan, Taspen memprioritaskan kepentingan, kenyamanan, dan keamanan peserta sebagai prioritas utama.
Oleh karena itu, dia mengatakan, setiap pengembangan mekanisme pembayaran manfaat pensiun perlu memperhatikan aspek kesiapan sistem dan infrastruktur.
“Serta memastikan penyaluran manfaat pensiun berjalan sesuai dengan prinsip 5T, yaitu Tepat Orang, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Tempat, dan Tepat Administrasi,” ujarnya.
Henra melanjutkan, Taspen senantiasa menjalankan mandat Pemerintah dalam penyelenggaraan Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) dan perlindungan sosial ASN serta pejabat negara.
Mandat itu dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Henra menuturkan, Taspen berkomitmen untuk memastikan pengelolaan dan pembayaran manfaat kepada peserta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas, serta menjaga keberlangsungan layanan dan pemenuhan hak peserta.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)