Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan kolaborasi Kementerian Pertanian dan TNI menjadi kunci memperkuat swasembada pangan nasional menghadapi tantangan perubahan iklim serta menjaga ketahanan berkelanjutan.

"Sinergi tersebut perlu terus diperkuat untuk menjaga ketersediaan pangan, mengantisipasi ancaman perubahan iklim, dan memastikan ketahanan nasional berkelanjutan," kata Amran terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Mentan menyampaikan hal tersebut saat menerima audiensi 46 perwira siswa Pendidikan Reguler (Dikreg) 56 Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI) di Jakarta. Pertemuan itu merupakan bagian dari kunjungan objek strategis bertema Pilarisasi Pangan Lokal sebagai Strategi untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan Berkelanjutan.

Mentan menekankan tantangan pangan ke depan semakin kompleks, terutama akibat perubahan iklim yang memicu kekeringan dan mengganggu produksi pertanian. Karena itu, penguatan kolaborasi dan kesiapan menghadapi risiko produksi menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan swasembada pangan.

Amran juga menekankan pentingnya peran TNI dalam mendukung pembangunan pertanian.

Menurutnya, keterlibatan TNI menjadi bagian dari kerja bersama untuk memastikan program pangan dapat berjalan hingga ke lapangan, sekaligus memperkuat kesiapan negara menghadapi potensi gangguan pasokan pangan.

"Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan pangan, tetapi juga berhubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas nasional," ujarnya.

Karena itu, kata dia, kebijakan pangan perlu dirancang secara cermat, berbasis analisis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Dia juga menyoroti pentingnya keberanian mengambil keputusan yang tepat dalam memperbaiki tata kelola sektor pertanian. Ia mencontohkan penyederhanaan regulasi penyaluran pupuk sebagai salah satu bentuk kebijakan yang dapat mempercepat layanan kepada petani dan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Perwira siswa Sesko TNI, Kolonel Infanteri Henki Vantriardo, mengatakan audiensi tersebut memberikan banyak pencerahan mengenai pentingnya kolaborasi Kementan dan TNI dalam mendukung swasembada pangan.

“Kami mendapatkan banyak pencerahan, arahan, dan nasihat dari Bapak Menteri Pertanian. Beliau menekankan bahwa kolaborasi Kementerian Pertanian dengan TNI selama ini telah mewujudkan swasembada pangan yang sudah cukup lama kita idam-idamkan,” ujar Henki.

Menurut Henki, dukungan TNI terhadap pembangunan pertanian harus terus dijaga, dipelihara, dan ditingkatkan.

Kedaulatan pangan, katanya, merupakan salah satu fondasi strategis bagi kemampuan Indonesia untuk bertahan menghadapi tantangan, meningkatkan daya saing, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat.

“Kedaulatan pangan adalah salah satu senjata agar kita bisa bertahan, bersaing, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Karena itu, dukungan TNI terhadap kedaulatan pangan berkelanjutan harus tetap dijaga, dipelihara, dan ditingkatkan,” katanya.

Sebanyak 46 perwira siswa mengikuti audiensi tersebut, terdiri atas 21 personel TNI Angkatan Darat, 16 personel TNI Angkatan Laut, dan 9 personel TNI Angkatan Udara.

Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya para perwira siswa menghimpun bahan dan memperdalam pemahaman mengenai kebijakan serta strategi pembangunan pangan nasional untuk kebutuhan seminar Dikreg 56 Sesko TNI.

Henki menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdiskusi langsung dengan Menteri Pertanian. Ia menegaskan kesiapan para perwira siswa untuk terus mendukung kolaborasi dengan Kementan dalam memperkuat kedaulatan pangan nasional.

“Kami siap untuk berkolaborasi ke depannya dan memohon arahan dari Bapak Menteri Pertanian,” katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Dari awal kami sampaikan bahwa ada indikasi beberapa pihak yang melakukan penyalahgunaan BBM yang bersubsidi dipakai untuk industri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan ada indikasi penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh industri.

“Dari awal kami sampaikan bahwa ada indikasi beberapa pihak yang melakukan penyalahgunaan BBM yang bersubsidi dipakai untuk industri,” ucap Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Jumat.

Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM (Ditjen Gakkum ESDM) sudah melakukan penindakan di Semarang, Jawa Tengah, bersama TNI Angkatan Laut (AL).

“Itu sebagai salah satu bukti, contoh. Itu di laut, tetapi kalau di darat kan banyak juga yang mobil-mobil yang seharusnya tidak boleh ngambil BBM subsidi itu dipakai. Contoh, tronton,” ucap Bahlil.

Ketika berkunjung ke Kalimantan, Bahlil menyampaikan mobil-mobil untuk kegiatan pertambangan maupun perkebunan terlihat mengantre untuk membeli BBM bersubsidi.

“Di Kalimantan, kan saya kemarin dari sana. Mobil-mobil yang untuk tambang, sebagian untuk kebun, itu masih ada sebagian yang mengantre untuk mengambil BBM subsidi,” ujar Bahlil.

Pernyataan tersebut terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pengangkutan 406 ribu liter atau 406 kiloliter (KL) bahan bakar minyak (BBM) jenis solar B50 menggunakan kapal Self-Propelled Oil Barge (SPOB) NURFAIZAH 03 di perairan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah.

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM (Ditjen Gakkum ESDM) sedang menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pengangkutan dan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mencegah praktik yang berpotensi mengganggu pasokan dan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat.

Kapal SPOB NURFAIZAH 03 pertama kali diketahui saat dilakukan pemeriksaan oleh Kapal Angkatan Laut (KAL) Pulau Menjangan II-5-39 pada 15 September 2026.

Atas temuan tersebut, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) V Semarang menyerahkan penanganan perkara kepada Ditjen Gakkum ESDM untuk pendalaman dan proses lebih lanjut, guna memastikan dugaan pelanggaran ditangani sesuai kewenangan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) -

PT PAL Indonesia (Persero) menangani pemeliharaan dan perbaikan dua kapal perang Republik Indonesia (KRI) untuk menjaga kesiapan armada TNI Angkatan Laut (TNI AL) dalam menjalankan tugas operasional sekaligus memperkuat kemampuan industri pertahanan maritim nasional.

Direktur Produksi PT PAL Indonesia Diana Rosa mengatakan pemeliharaan terencana diperlukan untuk mempertahankan keandalan kapal perang sehingga aset pertahanan tersebut dapat beroperasi sesuai kebutuhan dan standar teknis yang ditetapkan.

“Pemeliharaan kapal harus memastikan kondisi fisik, mesin, dan sistem pendukung tetap berfungsi sesuai standar teknis. Melalui pemeriksaan menyeluruh dan penanganan yang tepat, keandalan kapal dapat dipertahankan untuk mendukung kebutuhan operasional,” katanya di Surabaya, Jumat.

Sebanyak dua kapal yang menjalani pemeliharaan dan perbaikan atau maintenance, repair, and overhaul (MRO) tersebut, adalah KRI Oswald Siahaan-354 dan KRI Fatahillah-361 dengan lingkup pekerjaan disesuaikan berdasarkan kondisi teknis masing-masing kapal.

Pada KRI Oswald Siahaan-354, pekerjaan mencakup pemeliharaan dan perbaikan badan kapal, terutama bagian bawah garis air, sedangkan KRI Fatahillah-361 menjalani docking rutin, perawatan bagian bawah garis air, serta perbaikan sistem bantu kapal.

Rosa menjelaskan pekerjaan MRO membutuhkan pemeriksaan terhadap kondisi aktual kapal untuk menentukan tindakan perbaikan yang tepat, sehingga setiap komponen dan sistem pendukung dapat berfungsi sesuai persyaratan teknis.

Menurut dia, kemampuan merawat dan memperbaiki kapal di dalam negeri menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan penggunaan aset pertahanan sekaligus mengembangkan kompetensi sumber daya manusia dan industri maritim nasional.

Berbekal pengalaman lebih dari empat dekade, kata Rosa, PT PAL terus mengembangkan kemampuan MRO untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan kapal perang maupun kapal komersial, sehingga dukungan teknis terhadap armada dapat dilakukan melalui kapasitas industri dalam negeri.

Pentingnya keandalan kapal juga terlihat pada penugasan KRI dr Radjiman Wedyodiningrat-992 yang menjalankan kunjungan pelabuhan di kawasan Pasifik pada 14 September hingga 12 November 2026, yang memerlukan kesiapan kapal dan sistem pendukung untuk menunjang pelayaran lintas kawasan.

“Bagi kami, kemampuan merawat dan memperbaiki kapal di dalam negeri sangat penting. Dengan begitu, kesiapan armada tetap terjaga dan kemampuan industri maritim nasional juga terus berkembang,” kata Rosa.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan dan TNI Angkatan Darat bersinergi pemanfaatan aset negara di Badan Layanan Umum (BLU) Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kalimarau, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur guna mendukung pertahanan sekaligus menjaga pelayanan penerbangan sipil yang aman.

"Kerja sama ini menjadi wujud sinergi antar-lembaga dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset negara sekaligus mendukung pelayanan transportasi udara dan pelaksanaan tugas pertahanan negara," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Achmad Setiyo Prabowo terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan bersama TNI AD menandatangani perjanjian kerja sama tentang penggunaan sementara dan penggunaan bersama barang milik negara (BMN) di BLU UPBU Kalimarau, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Ia mengatakan penandatanganan perjanjian itu langkah strategis memperkuat kolaborasi antara sektor transportasi dan sektor pertahanan.

“Kerja sama ini menunjukkan bahwa aset negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan bersama, baik untuk mendukung pelayanan penerbangan sipil maupun pelaksanaan tugas pertahanan negara,” ujarnya.

Melalui perjanjian itu, lahan seluas 50.600 meter persegi di BLU UPBU Kalimarau digunakan sementara untuk mendukung pembangunan dan pengoperasian fasilitas Skadron 41 Amur Nirbaya Yudha, Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat (Puspenerbad).

Selain itu, landas pacu bandar udara diatur untuk digunakan bersama dalam mendukung kegiatan penerbangan sipil dan kegiatan pertahanan.

Ia menegaskan pengelolaan BMN dalam kerja sama ini harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan sementara tersebut tidak mengubah status kepemilikan aset yang tetap tercatat sebagai BMN Kementerian Perhubungan.

"Setiap kegiatan pembangunan dan pengembangan juga harus dikoordinasikan serta mendapat persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Di samping itu, keselamatan dan keamanan penerbangan serta keberlangsungan pelayanan penerbangan sipil tetap menjadi prioritas.

Seluruh kegiatan operasional, penggunaan fasilitas bersama, maupun penyesuaian jam operasional bandar udara akan dikoordinasikan dengan BLU UPBU Kalimarau dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas, personel, pelayanan lalu lintas penerbangan, serta kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Dia berharap, perjanjian itu tidak hanya menjadi landasan administratif, tetapi juga dilaksanakan secara konsisten melalui koordinasi, pengawasan, serta pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

"Dengan demikian, pemanfaatan aset negara dapat berjalan optimal, mendukung tugas pertahanan, dan tetap menjamin pelayanan penerbangan sipil yang selamat, aman, dan berkelanjutan,” katanya.

Ditjen Perhubungan Udara juga menyampaikan apresiasi kepada TNI AD beserta jajaran atas dukungan dan komitmen dalam mewujudkan kerja sama ini.

Sinergi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara serta menjadi contoh kolaborasi yang baik dalam pengelolaan aset dan infrastruktur nasional.

Komandan Puspenerbad Mayor Jenderal TNI Moch Masrukin menyampaikan apresiasi kepada Kemenhub atas dukungan dalam pemanfaatan aset di BLU UPBU Kalimarau.

Menurut dia, kerja sama itu sebagai berarti dalam mendukung kesiapan operasional Skadron 41 Amur Nirbaya Yudha untuk melaksanakan tugas pertahanan negara, khususnya di wilayah Kalimantan.

"Kami berkomitmen untuk mematuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan serta terus berkoordinasi dengan pengelola bandar udara agar kegiatan kami tidak mengganggu pelayanan penerbangan sipil,” ujar dia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Dalam kegiatan Bakti TNI AD untuk Rakyat ini, kami sekaligus menggelar Gerakan Pangan Murah dan uji tanak beras SPHP. Hasil olahan beras SPHP kemudian dibagikan secara gratis kepada masyarakat

Banyumas (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Cabang Banyumas menyediakan berbagai bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam pembukaan kegiatan Bakti TNI Angkatan Darat untuk Rakyat di Wilayah Kodam IV/Diponegoro.

Kegiatan yang dipusatkan di Alun-Alun Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat, disambut antusias warga yang ingin mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau, salah satunya eras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Saya mau beli beras SPHP karena harganya terjangkau,” kata salah seorang warga, Samini (56).

Dia mengharapkan kegiatan GPM diselenggarakan secara rutin karena dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari mengingat harga beras medium curah atau nonkemasan saat ini sudah mencapai kisaran Rp15.000 per kilogram.

Sementara itu, Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Banyumas Prawoko Setyo Aji mengatakan GPM merupakan upaya mendekatkan akses pangan kepada masyarakat.

“Dalam kegiatan Bakti TNI AD untuk Rakyat ini, kami sekaligus menggelar Gerakan Pangan Murah dan uji tanak beras SPHP. Hasil olahan beras SPHP kemudian dibagikan secara gratis kepada masyarakat,” katanya.

Dalam kegiatan itu, pihaknya menyediakan satu ton beras SPHP, 600 liter Minyakita, 36 liter minyak goreng merek Rizky, serta 40 kilogram gula pasir.

Menurut dia, beras SPHP dijual dengan harga Rp57.500 per kemasan isi 5 kilogram, Minyakita dipasarkan seharga Rp15.500 per liter, dan minyak goreng merek Rizky dijual Rp18.000 per kemasan.

“Melalui GPM, kami berharap masyarakat semakin mudah memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” katanya

Terkait uji tanak, dia mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk memperkenalkan kualitas beras SPHP kepada konsumen.

Dalam hal ini, pihaknya menyiapkan sekitar 200 porsi nasi dari hasil uji tanak beras SPHP untuk dibagikan secara gratis kepada warga.

Ia mengharapkan uji tanak dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas beras SPHP sebagai salah satu upaya mendukung keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

“Melalui uji tanak tersebut, masyarakat dapat mencicipi langsung nasi yang diolah dari beras program SPHP,” kata Prawoko.

Salah seorang warga yang mencicipi nasi hasil uji tanak, Sofyan (48) menilai beras SPHP memiliki rasa yang enak dan layak dikonsumsi.

Warga lainnya, Umi Sakinah (51). Ia mengaku puas setelah mencicipi nasi yang disajikan dalam kegiatan tersebut dan mengapresiasi Bulog yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mencoba beras SPHP.

“Beras yang ditanak sangat enak,” katanya.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bengkayang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, mengalokasikan anggaran Rp500 juta dari Dana Alokasi Umum (DAU) 2026 untuk penanganan jalan Kapot-Batu Ampar di Kecamatan Siding guna mendukung aksesibilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan.

Wakil Bupati Bengkayang Syamsul Rizal mengatakan, penanganan infrastruktur jalan tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan pembangunan di Kecamatan Siding, yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

“Dukungan anggaran ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, memperlancar mobilitas masyarakat, serta menopang kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat,” kata Syamsul Rizal saat membuka program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler Perbatasan ke-130 Tahun Anggaran 2026 di Kecamatan Siding, Selasa.

Ia mengatakan pembangunan di kawasan perbatasan membutuhkan perhatian bersama, terutama dalam peningkatan infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan publik, serta penguatan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Menurut dia, program TMMD menjadi salah satu sarana untuk mempercepat pembangunan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, pemerintah desa, dan masyarakat.

Pemkab Bengkayang mengapresiasi keterlibatan jajaran TNI, khususnya Kodim 1209/Bengkayang, yang turut mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program tersebut.

Syamsul Rizal menjelaskan, pembangunan melalui TMMD tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup kegiatan nonfisik, seperti penyuluhan wawasan kebangsaan, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.

“Kecamatan Siding merupakan bagian dari kawasan perbatasan negara yang membutuhkan perhatian bersama. Melalui TMMD ini, kita berharap berbagai kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara bertahap melalui kerja sama dan gotong royong,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat, khususnya warga desa-desa di Kecamatan Siding, untuk berpartisipasi aktif selama pelaksanaan program serta menjaga dan memelihara hasil pembangunan agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

Wabup Rizal berharap pembangunan di kawasan perbatasan dapat berjalan bertahap sehingga akses masyarakat terhadap pelayanan publik dan kegiatan ekonomi semakin baik.

Sementara itu, Komandan Kodim 1209/Bengkayang Letkol Inf Aprianda mengatakan, TMMD menjadi salah satu upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat desa, terutama dalam meningkatkan akses transportasi, fasilitas umum, dan pelayanan dasar di wilayah terpencil.

“Kegiatan TMMD merupakan kegiatan yang sangat positif dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, seperti perbaikan jalan, pembangunan fasilitas umum, serta peningkatan akses transportasi yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat,” kata Aprianda.

Program TMMD kali ini katanya, mencakup sejumlah sasaran fisik, yakni pembukaan badan jalan, pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), pembangunan sumur bor, serta pembangunan rumah layak tidak huni (RLTH). Kegiatan penanaman pohon juga menjadi bagian dari program tersebut.

Selain pembangunan fisik, TMMD turut melaksanakan kegiatan nonfisik melalui penyuluhan kepada masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan warga sekaligus mendukung pembangunan desa yang tidak hanya bertumpu pada infrastruktur.

Aprianda mengatakan, pelaksanaan TMMD juga menjadi sarana mempererat hubungan TNI dengan masyarakat melalui semangat gotong royong, kebersamaan, dan kepedulian terhadap pembangunan daerah.

Pewarta: Narwati
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026