#30 tag 24jam
DPR: Harga pupuk turun 20 persen baru terjadi sejak RI merdeka
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak menyebut penurunan harga pupuk subsidi hingga 20 persen guna membantu petani, merupakan kebijakan luar biasa ... [434] url asal
#legislator #wakil-ketua #komisi-iv-dpr-ri #hanan-a-rozak #penurunan-harga-pupuk-20-persen #hadirnya-negara
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak menyebut penurunan harga pupuk subsidi hingga 20 persen guna membantu petani, merupakan kebijakan luar biasa pemerintah yang baru terjadi sejak Indonesia merdeka.
Menurut Hanan, penurunan harga pupuk subsidi hingga 20 persen menunjukkan perhatian pemerintah dalam memperkuat produktivitas petani menuju swasembada pangan yang berkelanjutan.
"Harganya turun 20 persen. Nah, ini luar biasa perhatian pemerintah ya. Baru terjadi ini, kelihatannya (sejak) Indonesia merdeka, baru ini ya pupuk turun harganya. Ini sangat luar biasa," kata Hanan dalam Forum Diskusi Pertanian bertajuk 'Dua Tahun Transformasi Pertanian Era Presiden Prabowo' di Jakarta, Rabu.
Ia menuturkan harga pupuk sebelumnya cukup tinggi sehingga berpotensi menyulitkan petani dalam memperoleh sarana produksi apabila tidak ada dukungan pemerintah melalui kebijakan subsidi.
Hanan mengatakan kenaikan harga bahan baku pupuk seperti gas, fosfat, dan kalium akibat dinamika global menjadi tantangan tersendiri bagi industri pupuk nasional dalam menjaga keterjangkauan harga.
Namun, menurutnya, pemerintah mampu memberikan perhatian luar biasa dengan menurunkan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen meskipun biaya produksi mengalami peningkatan.
Ia menilai kebijakan tersebut menjadi langkah penting karena pupuk dapat tersedia tepat waktu, tepat jumlah, dan dengan harga yang lebih terjangkau bagi petani di seluruh Indonesia.
Selain penurunan harga pupuk, Hanan juga mengapresiasi penyederhanaan aturan distribusi pupuk yang sebelumnya mencapai 145 ketentuan menjadi lebih sederhana sehingga memudahkan petani mendapatkan kebutuhan produksi.
Menurut dia, ketersediaan pupuk dan benih yang semakin baik menjadi faktor pendukung peningkatan produktivitas pertanian serta memperkuat upaya pemerintah mencapai target swasembada pangan nasional.
"Pupuknya juga mudah diperoleh dengan penyederhanaan aturan, dari 145 aturan disederhanakan, kalau tidak salah 4 apa 5 sekarang ini ya, disatukan gitu, sehingga mudah sekali, bisa diperoleh tepat waktu, tepat jumlah, harganya terjangkau oleh petani. Ini luar biasa," ucapnya.
Hanan juga menyoroti pentingnya mekanisasi pertanian karena usia rata-rata petani semakin meningkat sehingga tenaga kerja di sektor pertanian membutuhkan dukungan teknologi dan mesin pertanian.
Ia menyebut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memiliki perhatian besar terhadap modernisasi pertanian sejak 2014 melalui penguatan mekanisasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas petani.
Menurut Hanan, kebijakan pemerintah dalam sektor pertanian berjalan secara paralel, tidak hanya melalui teknologi, tetapi juga kebijakan sosial ekonomi seperti penetapan harga pembelian pemerintah.
Ia juga menjelaskan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram memberikan kepastian bagi petani sekaligus memperkuat cadangan beras pemerintah.
Hanan menyebut berbagai intervensi pemerintah, mulai dari irigasi, pupuk, mekanisasi, hingga kebijakan harga, telah mendorong peningkatan produksi gabah kering panen (GKP).
Ia menilai capaian tersebut menunjukkan arah positif menuju swasembada pangan, dengan dukungan anggaran pertanian yang meningkat dan kebijakan pemerintah yang semakin berpihak kepada petani.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Legislator dukung pemerintah perkuat fondasi swasembada pangan
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A Rozak mendukung langkah pemerintah memperkuat fondasi swasembada pangan melalui berbagai kebijakan pertanian yang disusun ... [478] url asal
#legislator #pemerintah #fondasi-swasembada-pangan #wakil-ketua-komisi-iv-dpr #hanan-a-rozak
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A Rozak mendukung langkah pemerintah memperkuat fondasi swasembada pangan melalui berbagai kebijakan pertanian yang disusun berdasarkan target pembangunan nasional.
Menurut dia, pemerintah telah menetapkan target-target strategis untuk mewujudkan swasembada pangan, termasuk mempertahankan capaian tersebut dengan memperkuat berbagai sektor pendukung pertanian.
"Waktu di 2025 itu ada target-target, apalagi tekadnya adalah tidak ada impor lagi, tekadnya adalah swasembada, mempertahankan swasembada. Nah, itu yang ngitung pemerintah, kemudian hasil perhitungan itu diterjemahkan dalam bentuk target-target," katanya dalam Forum Diskusi Pertanian bertajuk "Dua Tahun Transformasi Pertanian Era Presiden Prabowo" di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan target pembangunan pertanian tersebut disusun melalui perhitungan pemerintah dan diterjemahkan dalam berbagai program yang diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan nasional secara berkelanjutan.
Menurut dia, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam memperkuat fondasi swasembada pangan mulai perbaikan irigasi, penyediaan benih, dan pemenuhan sarana produksi pertanian nasional patut diapresiasi.
Pemerintah menetapkan target pembangunan pertanian berdasarkan kebutuhan nasional, termasuk meningkatkan luas tanam sebagai langkah memperbesar produksi pangan dalam negeri.
Ia mengatakan target luas tanam ditingkatkan dari sekitar 10 juta hektare pada 2024 menjadi lebih dari 11 juta hektare pada 2026 melalui berbagai program strategis pemerintah.
Hanan menilai peningkatan luas tanam didukung perbaikan jaringan irigasi yang dilakukan pemerintah sehingga lahan pertanian dapat memperoleh pasokan air secara lebih optimal.
Menurut dia, normalisasi irigasi hingga tingkat tersier memungkinkan lahan yang sebelumnya kurang produktif kembali dimanfaatkan untuk meningkatkan intensitas tanam dan hasil produksi.
"Kenapa kok bisa meningkat? Nah, ini karena ada program, ada kebijakan. Perbaikan irigasi misalnya ya, tadinya irigasinya tidak normal dinormalkan sampai level tersier. Nah, sehingga yang tadinya bisa tanam misalnya hanya 10 juta hektare, akibat ada perbaikan air irigasi bisa lebih meningkat lagi. Nah, seperti itu. Banyak kebijakan-kebijakan," ucapnya.
Dia menilai pemerintah telah hadir membiayai pembangunan infrastruktur pertanian yang tidak mungkin dilakukan petani secara mandiri, terutama pembangunan bendungan serta jaringan irigasi termasuk pemberian bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).
"Contoh terkait irigasi, Kementerian PU (Pekerjaan Umum) membangun mulai dari bendungan, primer, sekunder, tersier. Kementerian Pertanian juga ada urus tersier karena yang paling dekat dengan petani. Pemerintah hadir di situ, itu tidak mungkin dibiayai oleh petani," katanya.
Selain irigasi, pemerintah juga memastikan ketersediaan benih melalui dukungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan perbenihan agar kebutuhan petani dapat dipenuhi dengan harga yang terjangkau.
Menurutnya, pemerintah tidak mengambil alih kewajiban petani menyediakan benih, tetapi memastikan benih berkualitas mudah diperoleh sehingga kegiatan budidaya berjalan lebih optimal.
Ia menilai pemerintah juga memperkuat penyediaan berbagai sarana produksi pertanian agar petani memperoleh dukungan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas lahan.
Ia menjelaskan keberhasilan produksi padi tidak hanya ditentukan benih dan pupuk, tetapi juga dukungan infrastruktur, pengelolaan lahan, serta proses alam yang menunjang pertumbuhan tanaman.
Hanan berharap, pembangunan irigasi, penyediaan benih, penguatan sarana produksi, dan berbagai kebijakan pemerintah terus dilanjutkan guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional yang berkelanjutan.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026
Legislator: HPP gabah perkuat kepastian harga bagi petani padi
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A Rozak menilai kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah Rp6.500 per kilogram memperkuat kepastian pasar dan ... [573] url asal
#legislator #hpp-gabah #kepastian-harga #petani-padi #wakil-ketua-komisi-iv-dpr-ri #hanan-a-rozak
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A Rozak menilai kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah Rp6.500 per kilogram memperkuat kepastian pasar dan memberikan perlindungan ekonomi bagi petani padi nasional.
"Manakala harga gabah petani di atas HPP, ya sebenarnya nggak, nggak, nggak perlu ada intervensi pemerintah. Itu (HPP) membantu petani," katanya dalam Forum Diskusi Pertanian bertajuk "Dua Tahun Transformasi Pertanian Era Presiden Prabowo" di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, kebijakan HPP gabah menjadi instrumen penting pemerintah menjaga keberlanjutan usaha petani agar tetap produktif mendukung pencapaian swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.
Ia menilai HPP berfungsi memberikan perlindungan kepada petani ketika harga gabah berada di bawah batas yang telah ditetapkan pemerintah melalui kebijakan pembelian.
Menurutnya, apabila harga gabah sudah berada di atas HPP, pemerintah tidak perlu melakukan intervensi karena kondisi tersebut telah memberikan keuntungan bagi petani itu sendiri.
Namun, ketika harga gabah meningkat terlalu tinggi, pemerintah tetap perlu menjaga keseimbangan agar harga beras tidak membebani konsumen melalui berbagai kebijakan stabilisasi.
Ia mengatakan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) berfungsi melindungi konsumen, sedangkan HPP menjadi instrumen pemerintah menjaga kesejahteraan petani melalui kepastian harga hasil panen.
Ia menilai kombinasi kebijakan HPP, HET, dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menciptakan keseimbangan antara kepentingan petani dan masyarakat.
Hanan mengatakan kebijakan HPP juga mendukung peran Bulog dalam menyerap gabah petani sekaligus memperkuat cadangan beras pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan.
Menurut dia, kondisi petani saat ini semakin baik karena dukungan pemerintah terhadap harga hasil panen, sarana produksi, serta infrastruktur pertanian semakin diperkuat.
Ia mengatakan petani kini semakin mandiri karena memiliki pengetahuan dan kemampuan mengelola usaha tani yang berkembang seiring peningkatan dukungan kebijakan pemerintah.
Ia menilai petani tidak lagi sepenuhnya membutuhkan dorongan seperti masa lalu karena adanya kepastian harga membuat mereka lebih bersemangat mengembangkan produksi pertanian.
Menurutnya, ketika harga jual hasil pertanian meningkat dan sarana produksi tersedia, petani akan terdorong secara mandiri untuk terus menanam dan meningkatkan produktivitas.
Ia menyebut kepastian harga menjadi faktor penting yang membuat petani lebih optimistis dalam menjalankan usaha tani tanpa harus selalu menunggu arahan pemerintah.
"Petani sekarang sumringah. Petani sudah beda dengan petani zaman dulu. Waktu dulu petani itu perlu didampingi, diajari," katanya.
Hanan mengatakan fenomena di lapangan menunjukkan petani mulai bergerak aktif ketika mendapatkan informasi terkait ketersediaan air, musim tanam, serta dukungan sarana pertanian.
Ia menjelaskan petani kini lebih siap melakukan berbagai kegiatan produksi seperti membajak sawah, membeli benih, dan menyediakan pupuk untuk mendukung kegiatan budidaya.
Menurutnya, ketersediaan alat panen dan berbagai sarana pendukung pertanian turut memperkuat kemampuan petani meningkatkan produksi serta menjaga keberlanjutan usaha pertanian nasional.
"Sekarang sumringah petani. Nggak usah disuruh, begitu dia lihat, dapat informasi air akan masuk (ke ladang), tanpa disuruh dia langsung bergerak, bergerak membajak sawahnya, kemudian beli benih, beli pupuk," katanya.
Ia menegaskan penguatan cadangan pangan menunjukkan pemerintah tidak hanya mengejar peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan tata kelola hasil pertanian secara menyeluruh.
Ia berharap, peningkatan produksi, kepastian harga, penyerapan hasil panen, dan penguatan cadangan pangan terus dijaga demi mewujudkan swasembada pangan nasional yang berkelanjutan.
Perum Bulog telah menyerap 4,11 juta ton beras petani hingga awal Oktober 2026 dan telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar 4 juta ton.
"Bulog diperintahkan menyerap gabah setara beras 4 juta ton pada 2026," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di Jakarta, Jumat (9/10).
Data hingga 8 Oktober 2026, Bulog telah telah merealisasikan penyerapan beras milik petani sebanyak 4,11 juta ton atau setara 102 persen dari target.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026
DPR: Mekanisasi pertanian percepat transformasi sektor pangan
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak menilai penguatan mekanisasi pertanian yang dilakukan pemerintah menjadi langkah strategis karana dapat ... [399] url asal
#legislator #mekanisasi-pertanian #transformasi-sektor-pangan #wakil-ketua-komisi-iv-dpr-ri #hanan-a-rozak
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak menilai penguatan mekanisasi pertanian yang dilakukan pemerintah menjadi langkah strategis karana dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengatasi keterbatasan tenaga kerja, dan mempercepat transformasi sektor pangan nasional.
Menurut Hanan, mekanisasi pertanian yang dilaksanakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi perubahan kondisi tenaga kerja sektor pertanian.
"Pak Amran Sulaiman ini luar biasa. Dari tahun 2014 kalau tidak salah, beliau memberikan perhatian terhadap mekanisasi pertanian di republik ini, sangat luar biasa," kata Hanan dalam Forum Diskusi Pertanian bertajuk 'Dua Tahun Transformasi Pertanian Era Presiden Prabowo' di Jakarta, Rabu.
Menurutnya, rata-rata usia petani yang semakin meningkat menyebabkan kemampuan tenaga manual dalam mengelola lahan pertanian semakin terbatas sehingga diperlukan dukungan teknologi.
"Sekarang ini tidak kita sadari, coba lihat di angka statistik, kalau tidak salah umur petani ini sudah 48 tahun ke atas ya rata-ratanya, jangan-jangan sudah mendekati 50 tahun sekarang sehingga tenaga untuk di lahan pertanian itu sudah sangat terbatas," ujarnya.
Hanan menilai kehadiran pemerintah melalui bantuan alat mesin pertanian menjadi solusi agar proses budidaya, panen, dan pengolahan hasil pertanian semakin efisien.
"Perlu mesin-mesin, pemerintah hadir. Karena tidak terpikir oleh petani setelah dia panen dia tuh mau beli mesin, itu nggak kepikir, apalagi yang luas (sawahnya) 0,5 hektare, seperempat hektare, 2 hektare, nggak kepikir dia mau beli. (Tapi) pemerintah hadir dengan mesin-mesinnya," ucapnya.
Menurutnya, mekanisasi tidak hanya mempercepat pekerjaan petani, tetapi juga meningkatkan produktivitas lahan serta menekan biaya produksi dalam jangka panjang.
Ia mengapresiasi langkah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang sejak lama memberikan perhatian besar terhadap pengembangan mekanisasi pertanian nasional.
"Wajar kalau kita sebut bahwa ini (Mentan Amran) bapak modernisasi pertanian, itu Pak Amran Sulaiman, ini luar biasa," tuturnya.
Hanan menyebut modernisasi pertanian melalui penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) menjadi salah satu fondasi penting untuk memperkuat daya saing sektor pangan Indonesia.
Ia menilai peningkatan produktivitas pertanian tidak cukup hanya mengandalkan perluasan lahan, tetapi harus didukung inovasi teknologi dan modernisasi sistem produksi.
Menurutnya, kebijakan mekanisasi yang berjalan bersama program pembangunan pertanian lainnya telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi pangan nasional.
"Ini saya bukan memuji-muji, saya ada di lapangan. Kebijakannya paralel, bukan hanya urusan teknis teknologi, tetapi kebijakan-kebijakan sosial ekonomi diperhatikan," tegasnya.
Hanan berharap penguatan teknologi pertanian dapat terus dilanjutkan agar sektor pangan semakin maju dan mampu menarik minat generasi muda.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)