Bogor (ANTARA) - Lembaga Pengembangan Agromaritim dan Akselerasi Innopreneurship (LPA2I) IPB University memberikan pelatihan kepada 30 startup binaan dengan kemampuan menentukan nilai bisnis sehingga masing-masing memiliki dokumen valuasi bisnis.

Wakil Kepala LPA2I Bidang Inkubasi Bisnis dan Kemitraan Industri IPB University Prof Rokhani Hasbullah dalam keterangannya di Bogor, Kamis, menekankan bahwa startup memiliki karakteristik berbeda dari usaha mikro dan kecil pada umumnya yakni sentuhan teknologi dan orientasi pertumbuhan yang kuat.

Oleh Karena itu para startup tidak hanya mempertahankan kapasitas yang telah dicapai, tetapi dituntut terus mengembangkan produk, pasar, teknologi dan skala bisnis.

"Startup harus berani mengembangkan kapasitas masing-masing sehingga valuasi bisnis menjadi aspek penting sebagai upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha,” katanya.

Pemahaman valuasi diharapkan membantu founder melihat bisnisnya dari perspektif lebih luas. Nilai bisnis tidak hanya berdasarkan omzet atau aset, tetapi juga potensi pasar, pertumbuhan, model bisnis, teknologi, traction, tim, serta prospek pengembangan usaha.

IPB secara khusus menggelar workshop valuasi bisnis. Peserta mendapatkan materi pengantar valuasi bisnis, metode perhitungan valuasi bisnis dan praktik penyusunan valuasi bisnis.

Materi disampaikan Dr Muhammad Bachtiar dan Dr Asaduddin Abdullah dari Sekolah Bisnis IPB University serta Indra Purnama, Secretary General MIKTI. Peserta diperkenalkan pada penerapan valuasi dalam konteks startup, termasuk bagaimana data perusahaan dapat menjadi dasar penghitungan.

Narasumber sekaligus valuator mendampingi penyusunan dokumen melalui coaching dan mentoring. Setiap startup didampingi menyempurnakan dokumennya sesuai karakteristik dan kondisi bisnisnya.

Sementara itu Asisten Bidang Inkubator Bisnis LPA2I IPB University, Deva Primadia Almada berharap hasil dari workshop ini tidak berhenti sebagai dokumen administratif.

"Melalui rangkaian kegiatan ini, harapannya setiap startup dapat mengetahui nilai valuasi bisnisnya masing-masing,” katanya.

Menurut Deva, dokumen valuasi diharapkan menjadi instrumen untuk mengambil keputusan bisnis, menyusun strategi pertumbuhan, dan mempersiapkan diri menghadapi calon investor maupun mitra strategis. Valuasi dapat menjadi dasar pembicaraan soal investasi, kepemilikan saham, dan strategi pengembangan bisnis.

Melalui kegiatan ini, LPA2I IPB University tidak hanya mendorong startup menghasilkan produk dan membangun pasar, tetapi juga membekali founder memahami nilai bisnis, potensi pertumbuhan serta kesiapan menuju pendanaan dan scale-up.

Pewarta: Syarif Abdullah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kita mau membawa pengelolaan BUMN kita setransparan mungkin, seterbuka mungkin, melakukan perubahan yang fundamental mengenai pengelolaan BUMN-BUMN kita

Jakarta (ANTARA) - Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria mengatakan, pihaknya sedang melakukan perubahan fundamental terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Kita mau membawa pengelolaan BUMN kita setransparan mungkin, seterbuka mungkin, melakukan perubahan yang fundamental mengenai pengelolaan BUMN-BUMN kita,” ujarnya dalam agenda Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Kamis.

Hasil pemetaan komprehensif yang dilakukan Danantara menunjukkan ada 1.074 perusahaan di bawah naungan BUMN yang dihadapkan pada berbagai masalah, seperti tumpang tindih unit usaha, kerugian operasional, inefisiensi, hingga piutang antara perusahaan yang tak terselesaikan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihaknya membagi 1.074 perusahaan itu ke dalam sektor industrinya masing-masing, lalu membandingkannya dengan standar tolak ukur global (global benchmark).

Kemudian, dilakukan evaluasi yang mencakup analisis model bisnis, struktur biaya, margin EBITDA, analisis pasar, hingga kapasitas internal dari segi keuangan, organisasi, serta sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil analisis, ribuan BUMN itu dikelompokkan ke dalam empat skema penyehatan utama. Pertama adalah likuidasi bagi perusahaan yang beban finansialnya telah melampaui nilai aset. Kedua yaitu divestasi pada unit usaha non inti seperti kepemilikan hotel, rumah sakit, jaringan serat optik, hingga jalan tol yang tersebar di berbagai BUMN.

Selanjutnya ialah konsolidasi dan merger lintas BUMN, seperti penggabungan 23 perusahaan industrial estate menjadi perusahaan industrial estate terbesar di Asia Tenggara dengan tanah kelolaan 35 ribu hektare (ha), pengintegrasian lima perusahaan management aset, hingga rencana konsolidasi 16 perusahaan asuransi, 60 rumah sakit, serta lebih dari 100 hotel.

Danantara juga melakukan konsolidasi internal seperti penutupan 124 perusahaan PT Pertamina (Persero) dan 50 anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

“Total hasil daripada proses inlining yang kita lakukan dari 1.074 perusahaan nanti akan menjadi hanya kurang lebih 200 perusahaan yang kuat-kuat. Inilah yang kita lakukan dan kita harapkan akhir tahun ini selesai,” kata dia.

Lebih lanjut, dia menilai pembenahan tata kelola (governance) turut perlu dilakukan mengingat terdapat praktik rekayasa keuangan (financialengineering), pembukuan yang tak akurat, hingga penurunan nilai aset (impairment) yang menembus angka Rp100 triliun.

Masalah lain yang ditemukan terkait penyerapan investasi berlebih (overinvestment) tanpa menghitung imbal hasil (return on investment) yang menyebabkan sejumlah BUMN terjebak dalam utang berkepanjangan yang tak mampu dibayar.

Persoalan ini dialami perusahaan seperti PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang memiliki proyek mangkrak dengan beban hutang Rp26 triliun, atau utilitas pabrik PT Kimia Farma Tbk yang hanya beroperasi 40 persen, sehingga beban hutang semakin tinggi.

“Karena itu, kita menentukan sekarang harus ada komite investment untuk supaya tidak terjadi lagi (overinvestment). Setiap perusahaan, setiap dia berinvestasi harus melewati komite investasi. Melalui komite investasi ini nanti akan dicek apakah investasinya sesuai atau tidak dengan peruntukan dan rencana kerja daripada perusahaannya,” ucap Kepala BP BUMN itu.

Transformasi di dalam tubuh BUMN juga menyasar pada perubahan model bisnis, Misalnya, PT Pupuk Indonesia (Persero) yang menerapkan skema lama berbasis cost-plus sehingga memicu pembengkakan biaya produksi dan menambah beban subsidi pemerintah, telah diubah menjadi skema mark to market yang berhasil menurunkan harga pupuk, meningkatkan laba hingga hampir 300 persen, serta mendanai revitalisasi delapan pabrik pupuk baru.

Efisiensi serupa dilakukan pula secara bertahap pada sektor ketenagalistrikan di PT PLN (Persero), industri semen, Pertamina, hingga PT Danareksa (Persero).

“Inilah transformasi yang sedang kita lakukan, dan dampaknya dirasakan. Tentu saja transformasi ini membutuhkan komitmen yang kuat, terutama sekali dari seluruh manajemen BUMN. It's now or never. Kita harus berubah atau kita akan begini seterusnya,” ungkap Dony.

“Tentu saja kami berharap dengan transformasi yang terjadi, kita berharap 2026 ini, kita akan membutuhkan keuntungan paling tidak Rp360 triliun. Dari 360 triliun inilah yang akan nanti menjadi engine of growth kita,” kata COO Danantara.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Dinas Pariwisata Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengatakan, para pelaku usaha di sejumlah sentra oleh-oleh siap menyambut para wisatawan MotoGP 2026, dan mereka dipastikan akan memberikan pelayanan terbaik bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram Cahya Samudra di Mataram, Kamis, mengatakan, kesiapan tersebut tidak hanya terlihat di sektor pusat oleh-oleh, tetapi juga dari tingginya angka okupansi perhotelan di Mataram yang terus menunjukkan tren positif jelang ajang internasional itu.

"Okupansi hotel bintang 3 dan 4 di Kota Mataram saat ini telah menembus angka di atas 85 persen," katanya.

Sementara itu, okupansi hotel bintang 2 ke bawah berkisar di angka 70 persen dan diperkirakan terus meningkat mendekati hari pelaksanaan pada 9-11 Oktober 2026.

Terkait dengan itu, Dispar Kota Mataram mengapresiasi kesiapan para pelaku bisnis di kawasan pusat oleh-oleh, seperti di kawasan Sekarbela yang menjadi sentra kerajinan mutiara, pusat perbelanjaan serta kuliner di Kota Mataram, yang dinilai sudah terbiasa dan profesional dalam melayani wisatawan.

Kesiapan mereka juga ditunjukkan dengan bekerja secara profesional, seperti contohnya mutiara di Sekarbela, karena memang daerah tujuan wisata oleh-oleh sehingga mereka sudah terbiasa melayani tamu.

Mutiara menjadi salah satu produk unggulan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Kota Mataram, karena setiap kali wisatawan datang ke Mataram pasti mencari oleh-oleh mutiara khas dari Kota Mataram.

"Prinsipnya, sejauh ini sentra perbelanjaan oleh-oleh yang ada di Kota Mataram sudah siap," katanya.

Selain kesiapan akomodasi dan fasilitas belanja, kata Cahya, keramahan masyarakat juga menjadi modal penting dalam menyukseskan gelaran ajang internasional tersebut.

"Alhamdulillah, antusiasme warga yang tinggi, seperti yang terlihat pada kemeriahan parade pembalap pada Rabu (7/10/2026) di Mataram, menjadi sinyal positif kesiapan NTB dan Kota Mataram khususnya sebagai tuan rumah yang ramah dan berkesan," katanya.

Pewarta: Nirkomala
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Tanjungpandan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memastikan progres pembangunan fisik Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Sungai Padang, Kecamatan Sijuk, hampir rampung secara keseluruhan dan akan segera beroperasi dalam waktu dekat.
‎
‎Kepala Dinas Perikanan Belitung, Ade Winarko di Tanjungpandan, Kamis mengatakan program prioritas nasional ini dihadirkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan mempercepat roda perekonomian nelayan setempat.
‎
‎"Alhamdulillah, progres fisik sudah selesai. Hanya kemarin waktu saya tinjau ke lapangan, itu masih Cold Storage yang masih dalam proses penyelesaian. Kontrak fisiknya pelaksanaannya lain, sedangkan pekerjaan rantai dinginnya oleh penyedia yang berbeda," katanya.
‎
‎Menurutnya, fasilitas rantai dingin Kampung Nelayan Merah Putih Sungai Padang tersebut meliputi unit pabrik es portabel berjenis bubur es (Slurry Ice) serta cold storage.
‎
‎Menurut dia, pabrik es portabel tipe slurry ice saat ini telah selesai dikerjakan, sementara unit Cold Storage sedang memasuki tahap akhir penyelesaian.
‎
‎Selain infrastruktur dasar dan fasilitas rantai dingin, lanjut dia, kawasan KNMP Sungai Padang juga akan segera menerima alokasi bantuan sarana penangkapan ikan.
‎
‎"Bantuan tersebut meliputi 10 unit kapal, 10 unit mesin kapal, serta 700 paket alat tangkap," ujarnya.
‎
‎Ade Winarko menambahkan, di sisi lain, program KNMP tahap ketiga kini telah merambah dua titik lokasi baru di Belitung, yakni Desa Tanjung Rusa dan Desa Pulau Seliu.
‎
‎"Kontrak pengerjaan untuk kedua titik tersebut telah resmi diteken sejak sepekan lalu. Kami lagi menyesuaikan waktu rencana ada Ground Breaking, peletakan batu pertama bersama Bupati Belitung dan Forkopimda," katanya.
‎
‎Ia berharap kehadiran KNMP benar-benar dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dan tidak sekadar menjadi simbol pembangunan fisik semata.
‎
‎Dia meyakini melalui fasilitas yang terintegrasi, perputaran ekonomi di kawasan pesisir diyakini akan bergerak lebih cepat dan berdampak nyata bagi kesejahteraan nelayan.
‎
‎"KNMP itu merupakan program prioritas nasional untuk mendukung dan mensejahterakan nelayan ke depannya. Kami berharap KNMP ini tidak hanya bangunan monumen saja, tapi digunakan dan dioperasionalkan secara baik," ujarnya.

Pewarta: Kasmono/Apriliansyah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Tugas utama kita sebenarnya menciptakan ekosistem yang baik bagi tumbuhnya industri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menekankan penerapan standardisasi, seperti Standar Nasional Indonesia (SNI), perlu dilakukan secara tepat agar tidak justru menjadi hambatan bagi perkembangan industri nasional.

Menurut Sarmuji, standardisasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas produk, memenuhi harapan masyarakat dan memberikan perlindungan kepada konsumen.

Namun, kata dia di Jakarta, Kamis, penerapannya perlu mempertimbangkan kebutuhan industri agar tidak menimbulkan hambatan teknis bagi produk yang digunakan dalam proses produksi di dalam negeri.

"Tapi saya juga menekankan, benar kita maksudnya technical barrier untuk produk dari luar, cuman harus kita teliti SNI mana yang diterapkan memang untuk technical barrier, atau kita review beberapa produk-produk dari luar itu yang justru digunakan untuk produksi dalam negeri juga, terutama orientasi ekspor," ujar Sarmuji.

Ia mencontohkan produk ban yang tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga menjadi bagian dari proses produksi kendaraan bermotor yang memiliki orientasi ekspor.

"Misalkan ban, ban itu satu sisi itu untuk konsumen, orang mau ganti ban dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi dia adalah bahan produksi untuk menciptakan mobil yang mobil itu orientasinya ekspor, itu harus kita lihat lagi, supaya jangan sampai SNI justru menjadi technical barrier bagi industri kita sendiri. Itu yang harus kita pilah-pilah benar," katanya.

Menperin menilai pelaku industri memiliki kemampuan untuk berproduksi, berinovasi, dan memperluas pasar. Namun, keberhasilan itu juga sangat ditentukan oleh lingkungan usaha yang kondusif, termasuk kebijakan pemerintah yang memberikan kepastian dan kemudahan berusaha.

"Tugas utama kita sebenarnya menciptakan ekosistem yang baik bagi tumbuhnya industri. Kegiatan usaha dan produksi dijalankan oleh pelaku industri sendiri, tetapi ekosistem industri tidak bisa diciptakan oleh pelaku industri sendiri. Itu harus menjadi tanggung jawab pemerintah," ungkap Sarmuji.

Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong penyelarasan kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan sektor manufaktur, mulai dari peningkatan efektivitas regulasi dan percepatan pelayanan hingga penguatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kami tidak pernah memberikan larangan PKL untuk berdagang. Tetapi kami mohon koperatifnya semua pelaku PKL agar mengikuti penataan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung

Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, menegaskan tidak melarang pedagang kaki lima (PKL) menjalankan aktivitas usaha selama mengikuti aturan penataan yang telah ditetapkan pemerintah.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan PKL tetap diperbolehkan berjualan dengan memenuhi ketentuan mengenai lokasi, bentuk lapak, kebersihan dan jam operasional.

“Kami tidak pernah memberikan larangan PKL untuk berdagang. Tetapi kami mohon koperatifnya semua pelaku PKL agar mengikuti penataan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung,” kata Farhan di Bandung, Kamis.

Menurut dia, regulasi mengenai PKL di Kota Bandung terus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kota. Karena itu, aturan yang mengatur zona maupun lokasi berjualan dapat mengalami revisi.

“Setiap masa ada regulasinya. Mau tidak mau, regulasi memang akan direvisi, disesuaikan,” ujarnya.

Farhan menegaskan penertiban tetap dilakukan, terutama terhadap bangunan liar (bangli) maupun lapak PKL permanen yang berdiri di atas trotoar dan mengganggu fungsi fasilitas publik.

“Kalau penertiban jalan terus. Karena ketika bangli atau PKL permanen di atas trotoar itu diangkut, drainasenya tidak terpelihara, sampahnya numpuk di mana-mana, ya itu mau tidak mau harus dibersihkan,” ucapnya.

Ia mengatakan penataan dan pengawasan tidak hanya menyasar kawasan tertentu, tetapi dilakukan di seluruh wilayah Kota Bandung hingga tingkat kelurahan.

“Di semua kelurahan. Karena tidak ada kelurahan yang tidak bebas bangli,” kata Farhan.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUKM) Kota Bandung Budhi Rukmana mengatakan Pemkot Bandung sedang menyusun Peraturan Wali Kota (Perwal) dan Keputusan Wali Kota (Kepwal) yang mengatur lokasi yang diperbolehkan untuk berjualan para PKL.

Ia menambahkan konsep tersebut nantinya menentukan lokasi sesuai peruntukan sehingga PKL tetap dapat berjualan tanpa mengganggu fungsi trotoar maupun fasilitas publik lainnya.

“Untuk penataan dan penertiban ini, prinsipnya tidak boleh ada bangunan semipermanen, apalagi permanen di trotoar,” ujar Budhi.

Menurut dia, PKL yang berjualan di lokasi yang telah ditetapkan harus mematuhi sejumlah ketentuan, termasuk menggunakan lapak yang tidak berbentuk bangunan permanen maupun semipermanen dan menjaga kebersihan lingkungan.

“Datang harus bersih, pulang harus bersih. Jadi tidak boleh ada sampah di sekitar situ,” katanya.

Selain itu, Pemkot Bandung akan mengatur jam operasional berdasarkan karakteristik masing-masing lokasi agar aktivitas perdagangan dapat berlangsung pada pagi, sore, maupun malam hari sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

“Jadi artinya boleh berjualan tapi di lokasi yang sesuai peruntukan berdasarkan Kepwal. Nah, itu sedang kita susun,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Tapanuli Selatan, Sumatera Uta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mencatat puncak stok beras pada 2026 mencapai 5,4 juta ton, dan merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

“Alhamdulillah, pada tahun ini, kami laporkan puncaknya stok Bulog itu adalah 5,4 juta ton. Tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka,” ujar Rizal dalam sesi diskusi bertajuk “Kemandirian Pangan Fondasi Kedaulatan Bangsa” yang dipantau secara daring dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kamis.

Sementara itu, tutur Rizal, serapan beras sudah menyentuh 4,09 juta ton per 6 Oktober 2026, melampaui target yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto sebesar 4 juta ton.

Ia menjelaskan bahwa stok beras tersebut merupakan langkah antisipasi Bulog untuk menghadapi kondisi iklim, seperti fenomena El Nino, dan krisis iklim lainnya.

“Stok tersebut juga harus sampai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Itu wajib kami salurkan melalui 26 kantor wilayah Bulog dan 544 kantor cabang Bulog,” kata Rizal.

Langkah tersebut bertujuan untuk memastikan beras-beras Bulog dapat tersalurkan dengan harga standar yang diberikan oleh pemerintah.

Melalui paparannya, Rizal juga menyampaikan Bulog menyatakan tetap menyerap gabah petani sepanjang tahun 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo untuk kesejahteraan dan kepastian harga bagi petani.

“Untuk harga, sesuai dengan inpres yang diberikan oleh Bapak Presiden, Bulog itu menyerap gabah petani dengan kondisi any quality harganya adalah Rp6.500,” ucap Rizal.

Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menekankan cadangan beras nasional yang dikelola Bulog saat ini dapat mencegah kekhawatiran masyarakat soal risiko kelangkaan beras.

Titiek mengatakan cadangan beras menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga pasokan sekaligus mengendalikan pergerakan harga di pasar.

Selain itu, cadangan beras yang mencukupi bahkan melebihi kebutuhan dapat menjadi antisipasi jika terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat maupun perubahan kondisi pasokan.

Ia juga mengapresiasi kondisi produksi beras dalam negeri yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga ketergantungan terhadap beras impor dapat ditekan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyatakan optimistis okupansi perhotelan selama ajang MotoGP yang berlangsung 9-11 Oktober 2026 bisa di atas 90 persen, seiring meningkatnya tren kunjungan penonton dibanding pelaksanaan tahun lalu.

"Informasi dari Ketua Asosiasi Hotel Mataram akhir pekan lalu menyebutkan okupansi hotel sudah di atas 85 persen. Kami targetkan pada puncak MotoGP paling tidak bisa di atas 90 persen," kata Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram Cahya Samudra di Mataram, Kamis.

Dikatakan, walaupun Kota Mataram berada pada ring 3 dari pusat kegiatan di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, namun sebagai Ibu Kota Provinsi NTB, Mataram memiliki sejumlah daya tarik sendiri bagi wisatawan dan para penonton.

Kota Mataram memiliki sejumlah objek wisata antara wisata alam berupa pantai sepanjang 9 kilometer dengan pemandangan sunset yang indah, Kota Tua Ampenan, wisata religi, hingga wisata belanja yang berada di sejumlah sentra oleh-oleh.

Seperti di kawasan Sekarbela yang menjadi sentra kerajinan mutiara atau salah satu produk unggulan UMKM Kota Mataram, sebab setiap wisatawan datang ke Mataram pasti mencari oleh-oleh mutiara khas dari Kota Mataram.

Selain itu ada sentra kerajinan cukli yang merupakan kerajinan kayu yang dihias pecahan kerang mutiara dan menciptakan desain khas serta unik dari tangan pengrajin di kawasan Rungkang Jangkuk, Sayang-Sayang, Kota Mataram.

"Daya tarik lainnya yang tidak kalah menarik adalah Mataram sebagai sentra kuliner berbagai makanan khas lokal. Jadi setelah nonton MotoGP, wisatawan bisa menikmati aneka kuliner di Kota Mataram," katanya.

Bahkan untuk memfasilitasi wisatawan dan pengunjung, Dispar Kota Mataram telah menyiapkan banzar UMKM di Teras Udayana pada tanggal 9-10 Oktober 2026.

Para pelaku UMKM yang dilibatkan dalam bazar tersebut didominasi UMKM kuliner khas seperti Ayam Taliwang, Sate Rembiga, pelecing kangkung, sate pusut, dan kuliner jajan khas lainnya. Selain itu ada juga UMKM dari kriya dan garmen.

"Bazar UMKM itu sekaligus menjadi ajang promosi wisata kuliner di Kota Mataram, sehingga dapat membuang peluang pasar lebih luas," katanya.

Selain menyiapkan bazar UMKM, tambahnya, Dispar Kota Mataram juga menyiapkan hiburan musik langsung (live music) bagi para wisatawan dan penonton yang berkunjung atau menginap di Kota Mataram.

Pewarta: Nirkomala
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat jumlah kejadian layang-layang yang tersangkut di sekitar jalur kereta cepat Whoosh pada September 2026 turun sekitar 65 persen dibandingkan rata-rata kejadian pada periode Juni hingga Agustus 2026.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan pada September tercatat 26 kejadian layang-layang tersangkut, sedangkan rata-rata kejadian pada tiga bulan sebelumnya mencapai sekitar 75 kejadian per bulan.

“KCIC mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah turut menjaga keselamatan jalur Whoosh. Penurunan jumlah kejadian ini merupakan perkembangan positif,” ujar Eva di Bandung, Kamis.

Eva mengatakan dukungan dan kepedulian masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga perjalanan Whoosh tetap aman, lancar, dan andal.

Berdasarkan catatan KCIC, kejadian layang-layang tersangkut mencapai 78 kasus pada Juni, kemudian 90 kasus pada Juli, dan 58 kasus pada Agustus 2026. Angka tersebut kemudian turun menjadi 26 kejadian pada September.

KCIC terus memperkuat pencegahan dengan menyiagakan lebih dari 530 personel pengamanan di stasiun dan sepanjang jalur Whoosh.

“Petugas melakukan patroli selama 24 jam dengan pembagian pengawasan setiap 500 meter serta melakukan pemantauan dan penanganan apabila ditemukan aktivitas bermain layang-layang di sekitar jalur,” katanya.

Ia menyebut kejadian layang-layang banyak ditemukan di koridor Padalarang, Cimahi, Kota Bandung hingga Kabupaten Bandung, terutama di sekitar permukiman dan ruang terbuka.

“Aktivitas tersebut cenderung meningkat saat libur sekolah dan paling sering ditemukan pada pukul 15.00 hingga 18.00 WIB,” katanya.

Eva mengatakan benang layangan yang masuk ke area jalur dapat membahayakan sistem kelistrikan kereta cepat, terutama apabila tersangkut pada Overhead Catenary System (OCS) atau pantograf kereta.

“Kondisi tersebut harus segera ditangani petugas dan dalam situasi tertentu perjalanan kereta dapat ditahan sementara sebagai bagian dari prosedur keselamatan,” katanya.

KCIC mengimbau masyarakat tidak bermain layang-layang dalam radius minimal tiga kilometer dari sisi kiri dan kanan jalur kereta cepat serta menghindari aktivitas berisiko lainnya di sekitar jalur.

“Kami berharap tren positif ini dapat terus dipertahankan. Upaya pengawasan dan edukasi akan terus kami lakukan, namun keberhasilannya membutuhkan dukungan dan kepedulian bersama agar gangguan akibat layang-layang tidak kembali meningkat,” kata Eva.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

penerbangan rute Denpasar-Sorong sebelumnya dinonaktifkan sejak April 2026 karena permintaan penerbangan dari wisatawan mengalami penurunan

Sorong (ANTARA) - Garuda Indonesia Cabang Sorong mengaktifkan rute penerbangan Denpasar-Sorong mulai 25 Oktober 2026 hingga Maret 2027 seiring meningkatnya permintaan penerbangan pada periode kunjungan wisatawan.

General Manager Garuda Indonesia Cabang Sorong Nadia Anisa di Sorong, Papua Barat Daya, Kamis, mengatakan penerbangan rute Denpasar-Sorong sebelumnya dinonaktifkan sejak April 2026 karena permintaan penerbangan dari wisatawan mengalami penurunan.

"Seasonality dari para turis itu juga sudah mulai menurun, jadi demand-nya tidak ada. Sekarang ketika sudah mulai masuk periode turis, kami aktifkan kembali," katanya saat memberikan keterangan pers di Kantor Bandara DEO Sorong.

Ia menjelaskan penerbangan Denpasar-Sorong akan berangkat dari Denpasar pada pukul 08.00 Wita dan tiba di Sorong sekitar pukul 12.00 Wita.

Pesawat tersebut kemudian dijadwalkan kembali berangkat dari Sorong menuju Denpasar pada pukul 13.00 WIT.

Nadia mengatakan pengaktifan kembali rute tersebut berlangsung hingga Maret 2027 dengan menyesuaikan perkembangan permintaan penerbangan.

Selain mengaktifkan kembali rute Denpasar-Sorong, Garuda Indonesia juga menambah frekuensi penerbangan rute Jakarta-Sorong pada hari Sabtu hingga Maret 2027.

"Untuk rute Jakarta-Sorong, penerbangan reguler tetap beroperasi pada pukul 00.10 WIB, sedangkan penerbangan tambahan dijadwalkan berangkat dari Jakarta pada pukul 08.55 WIB," ujarnya.

Dia berharap penambahan frekuensi penerbangan dan pengaktifan kembali rute Denpasar-Sorong dapat memberikan lebih banyak pilihan perjalanan bagi masyarakat sekaligus mendukung konektivitas udara menuju Sorong.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - ​​Dinas Pariwisata Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyiapkan puluhan stan bazar usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk menyemarakkan dan memeriahkan ajang balap motor internasional MotoGP 9-11 Oktober 2026 di Sirkuit Mandalika.

"Stan kami siapkan sebanyak 20 unit untuk 20 tenan di bazar UMKM MotoGP di Teras Udayana Mataram," kata Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram Cahya Samudra di Mataram, Kamis.

Dikatakan, kegiatan bazar UMKM dalam rangka menyemarakkan gelaran MotoGP itu dijadwalkan berlangsung selama dua hari yakni 9-10 Oktober 2026, hingga pukul 23.00 Wita, sebagai salah satu rangkaian kegiatan sampingan atau "side event".

"Sekitar 20 pelaku UMKM yang mengisi stan, akan menyajikan beragam produk kuliner unggulan bagi para pengunjung," katanya.

Dikatakan, para pelaku UMKM yang dilibatkan dalam bazar tersebut didominasi UMKM kuliner khas seperti Ayam Taliwang, Sate Rembiga, pelecing kangkung, sate pusut, dan kuliner jajan khas lainnya. Selain itu ada juga UMKM dari kriya dan garmen.

"Bazar UMKM itu sekaligus menjadi ajang promosi wisata kuliner di Kota Mataram, sehingga dapat membuang peluang pasar lebih luas," katanya.

Selain menyiapkan bazar UMKM, Dispar Kota Mataram juga menyiapkan hiburan musik langsung (live music) bagi para wisatawan dan penonton yang berkunjung atau menginap di Kota Mataram.

"Kegiatan itu diselaraskan dengan program empat tematik mingguan kami. Khusus pada pekan penyelenggaraan MotoGP tanggal 9 dan 10, kami menggelar agenda khusus bertajuk 'Friday Relax' yang dipusatkan di Teras Udayana," katanya.

Cahya mengatakan, agenda "Friday Realx" sebagai kegiatan sampingan untuk memberikan kesempatan bagi para penonton MotoGP yang datang ke Kota Mataram agar bisa menikmati waktu senggangnya di Teras Udayana sebelum menonton kejuaraan final MotoGP pada 11 Oktober 2026.

Selain menyiapkan bazar dan hiburan di Teras Udayana, Dispar Kota Mataram juga menekankan kesiapan para pedagang UMKM dalam menyambut pagelaran bazar MotoGP.

"Para pelaku UMKM kami imbau untuk menjaga kesopanan, kerapian dan kebersihan lingkungan tempat berjualan sebagai bagian dari upaya mendukung sukses ekonomi di Kota Mataram," katanya.

Pewarta: Nirkomala
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kalau per hari ini belum bisa, karena peraturan bursanya masih ada yang sangat mutual. Belum boleh dia menawarkan saham di luar anggota bursa karena ada aturan yang membatasi.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) masih mempersiapkan perubahan sejumlah peraturan dan anggaran dasar dalam rangka pelaksanaan demutualisasi, di tengah minat Danantara untuk menjadi salah satu pemegang saham bursa.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan BEI saat ini masih mengidentifikasi peraturan internal yang perlu disesuaikan sebelum dapat menawarkan saham kepada pihak di luar anggota bursa.

“Kalau per hari ini belum bisa, karena peraturan bursanya masih ada yang sangat mutual. Belum boleh dia menawarkan saham di luar anggota bursa karena ada aturan yang membatasi,” kata Hasan kepada wartawan, usai kegiatan BIG Market Insights 2026, di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan anggaran dasar BEI saat ini masih mengatur kepemilikan saham oleh anggota bursa serta pembatasan pembagian dividen.

Oleh karena itu, perubahan ketentuan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum proses penawaran saham kepada investor baru dapat dilakukan.

Adapun perubahan anggaran dasar harus memperoleh persetujuan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menurut Hasan.

“RUPS dulu, karena anggaran dasarnya harus diubah. Anggaran dasar tidak boleh diubah tanpa melalui mekanisme RUPS,” ujarnya.

Setelah tahapan tersebut diselesaikan, BEI berpotensi menawarkan saham kepada pihak nonanggota bursa, termasuk badan hukum Indonesia yang dinilai dapat menjadi mitra atau investor strategis untuk mendukung penguatan, pengembangan, dan operasional bursa.

Hasan menjelaskan, calon investor selanjutnya dapat menyampaikan minat terhadap penawaran tersebut, kemudian dilanjutkan dengan proses negosiasi valuasi dan harga saham.

Ia pun belum dapat memastikan waktu penyelesaian persiapan demutualisasi, karena pelaksanaannya bergantung pada kesiapan BEI serta persetujuan pemegang saham yang ada saat ini.

“Prosesnya bisa cepat, bisa juga lambat. Artinya, sesuai dengan kesiapan bursa dan tentu disesuaikan dengan rencana penawarannya oleh bursa dan pemegang saham existing,” katanya.

Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani memperkirakan porsi saham yang akan dimiliki Danantara dalam skema demutualisasi BEI sekitar 5 hingga 10 persen.

Rosan mengatakan pembahasan mengenai porsi Danantara tersebut masih berlangsung setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026