KendariS (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di wilayah tersebut telah mencapai Rp3,77 triliun per September 2026.

Kepala Kanwil DJPb Sultra Iman Widhiyanto saat dihubungi di Kendari, Kamis, mengatakan bahwa total pembiayaan tersebut disalurkan kepada 63.335 debitur atau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tersebar di 17 kabupaten/kota se-Sultra.

"Penyaluran KUR dan UMi hingga 30 September 2026 secara keseluruhan tumbuh positif. Total penyaluran mengalami peningkatan 23,72 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), sementara jumlah debitur tumbuh 5,83 persen (yoy)," kata Iman.

Iman menjelaskan berdasarkan skema pembiayaan, KUR Mikro menjadi penyumbang terbesar dan paling mendominasi penyaluran. Skema Mikro mencatatkan nilai penyaluran sebesar Rp2,33 triliun bagi 42.357 debitur.

"Posisi kedua ditempati skema KUR Kecil yang terealisasi sebesar Rp1,06 triliun untuk 4.606 debitur. Sementara itu, untuk program Pembiayaan UMi, termasuk UMi Pro, tercatat secara keseluruhan menyerap anggaran Rp91,12 miliar dengan menjangkau 15.357 debitur," ujarnya.

Selain itu, terdapat penyaluran skema Supply Rumah sebesar Rp168,58 miliar untuk 48 debitur, Demand Rumah Rp101,64 miliar untuk 595 debitur, KUA Rp15,37 miliar untuk 29 debitur, serta SuperMI senilai Rp3,32 miliar untuk 343 debitur.

Iman Widhiyanto menjelaskan jika dilihat dari sebaran kabupaten dan kota, Kabupaten Kolaka menjadi daerah dengan nilai penyaluran terbesar di Sulawesi Tenggara, yakni mencapai Rp543,91 miliar yang dimanfaatkan oleh 7.663 debitur.

"Kemudian disusul oleh Kota Kendari dengan penyaluran sebesar Rp536,61 miliar untuk 6.134 debitur dan Kabupaten Muna sebesar Rp500,07 miliar untuk 11.482 debitur," jelas Iman Widhiyanto.

Sementara tiga daerah dengan nilai penyaluran terendah berada di Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp23,17 miliar untuk 983 debitur, Kabupaten Buton Tengah Rp19,82 miliar untuk 793 debitur, dan Kabupaten Muna Barat sebesar Rp9,02 miliar untuk 335 debitur.

Iman Widhiyanto menegaskan memasuki triwulan IV 2026, DJPb Sultra mendorong perluasan akses pembiayaan di daerah-daerah yang nilai penyalurannya masih relatif rendah.

"Ruang kebijakan kita ke depan adalah memperluas akses pembiayaan di wilayah-wilayah yang masih rendah, sekaligus mengintegrasikan serta menghubungkan KUR dan UMi dengan rantai pasok program-program prioritas pemerintah daerah maupun pusat," tambah Iman Widhiyanto.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengapresiasi dukungan masyarakat dalam menjaga keselamatan di sekitar jalur Whoosh dengan penurunan signifikan jumlah kejadian layang-layang yang tersangkut di sekitar jalur Kereta Cepat Whoosh.

"KCIC mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah turut menjaga keselamatan jalur Whoosh. Penurunan jumlah kejadian ini merupakan perkembangan positif," kata Eva dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, dari data bulan September 2026, jumlah kejadian tercatat sebanyak 26 kejadian atau menurun sekitar 65 persen dibandingkan rata-rata kejadian pada periode Juni hingga Agustus 2026.

Penurunan ini menjadi perkembangan positif dalam upaya menjaga keselamatan dan kelancaran operasional Whoosh.

KCIC mencatatkan jumlah kejadian layang-layang yang tersangkut tercatat sebanyak 78 kejadian pada Juni, 90 kejadian pada Juli, dan 58 kejadian pada Agustus 2026, atau rata-rata mencapai sekitar 75 kejadian per bulan pada periode tersebut. Sementara pada September 2026, jumlah kejadian turun menjadi 26 kejadian.

" Kerja sama dan kepedulian masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga perjalanan Whoosh tetap aman, lancar, dan andal," ujar Eva.

KCIC terus memperkuat langkah pencegahan dengan menyiagakan lebih dari 530 personel pengamanan yang tersebar di stasiun dan sepanjang jalur Whoosh. Petugas melakukan patroli selama 24 jam dengan pembagian pengawasan setiap 500 meter, termasuk melakukan pemantauan dan penanganan langsung apabila ditemukan aktivitas bermain layang-layang di sekitar jalur. Upaya tersebut juga diperkuat melalui koordinasi dan kolaborasi bersama TNI, Polri, serta aparat kewilayahan.

Selain melakukan pengawasan, petugas juga mendatangi langsung titik-titik yang menjadi lokasi bermain layang-layang untuk memberikan edukasi mengenai potensi bahayanya terhadap perjalanan Whoosh. Pendekatan dilakukan secara persuasif kepada masyarakat agar aktivitas tersebut dilakukan di lokasi yang lebih aman dan jauh dari jalur kereta cepat.

Berdasarkan pemetaan KCIC, kejadian layang-layang banyak ditemukan pada koridor Padalarang, Cimahi, Kota Bandung hingga Kabupaten Bandung, terutama di area yang berdekatan dengan permukiman dan ruang terbuka.

Aktivitas tersebut juga cenderung meningkat pada periode libur sekolah, dengan kejadian paling sering ditemukan pada rentang pukul 15.00 hingga 18.00 WIB, saat aktivitas bermain masyarakat di ruang terbuka meningkat.

Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa aktivitas bermain layang-layang tidak hanya dilakukan oleh anak-anak, tetapi juga masyarakat usia dewasa.

Karena itu, sosialisasi dan edukasi ditujukan kepada seluruh kelompok masyarakat, termasuk melalui sekolah, permukiman, dan tokoh masyarakat.

Layang-layang maupun benang layangan yang masuk ke area jalur dapat menimbulkan risiko terhadap sistem kelistrikan kereta cepat, khususnya apabila tersangkut pada Overhead Catenary System (OCS) atau pantograf kereta.

Benda asing yang tersangkut harus segera ditangani petugas untuk memastikan kondisi prasarana tetap aman. Dalam kondisi tertentu, perjalanan kereta dapat ditahan sementara atau dilakukan penyesuaian operasional sebagai bagian dari prosedur keselamatan.

KCIC mengajak seluruh masyarakat untuk terus berperan aktif menjaga keamanan dan keselamatan jalur Whoosh dengan tidak bermain layang-layang dalam radius minimal 3 kilometer dari sisi kiri dan kanan jalur kereta cepat.

Masyarakat juga diimbau tidak melakukan aktivitas berisiko lainnya di sekitar jalur serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan benda asing yang berpotensi mengganggu operasional.

"Kami berharap tren positif ini dapat terus dipertahankan. Upaya pengawasan dan edukasi akan terus kami lakukan, namun keberhasilannya membutuhkan dukungan dan kepedulian bersama agar gangguan akibat layang-layang tidak kembali meningkat," kata Eva menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan keringanan berupa pembebasan sanksi administratif serta pengurangan pokok pajak hingga 50 persen bagi wajib pajak PBB-P2.

"Keringanan pembayaran PBB-P2 menjadi kado spesial bagi warga Kota Pontianak dalam rangka menyambut Hari Jadi Pontianak yang ke-255," ujar Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Pontianak, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk apresiasi sekaligus upaya Pemerintah Kota Pontianak memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Di sisi lain, program ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat serta membantu mengoptimalkan penerimaan daerah untuk mendukung pembangunan Kota Pontianak.

“Kita memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban PBB-P2. Momentum HUT ke-255 Kota Pontianak ini kita manfaatkan untuk memberikan keringanan sehingga masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya,” kata dia.

Ia berharap masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 dapat memanfaatkan kebijakan tersebut sebelum masa berlaku program berakhir. Menurutnya, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sangat penting karena pajak menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

Melalui kebijakan tersebut, wajib pajak PBB-P2 memperoleh pembebasan sanksi administratif serta pengurangan pokok pajak hingga 50 persen. Program ini berlaku hingga 30 November 2026 dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota Pontianak Nomor 902/Bapenda/Tahun 2026.

Kepala Bapenda Kota Pontianak, Ruli Sudira, mengatakan bahwa pembebasan sanksi administratif diberikan untuk tunggakan PBB-P2 tahun 2008 hingga 2026. Sementara itu, pengurangan pokok pajak sebesar 50 persen berlaku untuk PBB-P2 tahun 2008 hingga 2017.

Selain memberikan keringanan, Bapenda Kota Pontianak juga terus mendorong kemudahan pembayaran PBB-P2 melalui berbagai kanal. Pembayaran dapat dilakukan melalui layanan e-Ponti, termasuk menggunakan Virtual Account Bank Kalbar dan BCA serta QRIS.

Masyarakat juga dapat melakukan pembayaran melalui sejumlah kanal lainnya, antara lain Tokopedia, Indomaret, i.Saku, LinkAja, Alfamart, pajakdaerahku.id, DANA, Blibli, Bank Kalbar, dan Shopee.

Ruli menambahkan, digitalisasi layanan pembayaran pajak merupakan bagian dari upaya Bapenda meningkatkan kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

“Dengan tersedianya berbagai kanal pembayaran, masyarakat tidak harus datang langsung ke kantor pelayanan. Pembayaran dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan praktis,” jelasnya.

Terkait realisasi PBB P-2, Bapenda Pontianak mencatat hingga September 2026 sudah mencapai sekitar Rp26 miliar. Bapenda Pontianak tetap optimis target tahun ini dapat tercapai. Bahkan realisasinya bisa lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya karena masih ada waktu tiga bulan yang dapat dimaksimalkan.

Pewarta: Dedi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria membidik penyelenggaraan MotoGP Grand Prix of Indonesia memperkuat posisi Mandalika, Nusa Tenggara Barat, sebagai destinasi wisata olahraga atau sport tourism.

“Kami juga melihat, setelah lima tahun, MotoGP mempengaruhi turisme kita, industri di Mandalika. Banyak orang datang,” ujar Dony dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Antusiasme masyarakat terhadap gelaran MotoGP Grand Prix of Indonesia 2026 terus meningkat. Penjualan tiket MotoGP Mandalika 2026 telah mencapai sekitar 90 persen menjelang pelaksanaan balapan di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 9–11 Oktober 2026.

BP BUMN dan Danantara bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Dorna, serta InJourney terus memperkuat sinergi menjelang penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026.

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memastikan ajang balap motor internasional ini memberikan dampak yang semakin luas bagi pariwisata dan perekonomian nasional.

Ia mengungkapkan, tingginya penjualan tiket juga sejalan dengan pandangan Dorna yang melihat Indonesia sebagai salah satu pasar terbesar MotoGP di kawasan, didukung populasi besar dan basis penggemar MotoGP yang kuat.

Selaras dengan pandangan tersebut, Dony mengatakan penyelenggaraan MotoGP selama lima tahun terakhir telah memberikan dampak terhadap perkembangan pariwisata dan industri di Mandalika. Kehadiran ajang olahraga internasional tersebut mendorong semakin banyak wisatawan datang ke kawasan tersebut.

Perkembangan tersebut turut terlihat dari perubahan aktivitas dan ekosistem di Mandalika. Menurut Dony, kawasan tersebut kini didukung semakin banyak restoran, hotel, serta konektivitas penerbangan internasional.

“Kita melihat hasilnya, trafik di Mandalika dalam lima tahun terakhir telah berubah. Ada banyak restoran, hotel, dan juga penerbangan internasional,” ujar Dony.

Dengan semakin tingginya minat penonton dan berkembangnya ekosistem pariwisata di sekitarnya, MotoGP Mandalika diharapkan tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga terus memperkuat posisi Mandalika sebagai destinasi sport tourism berkelas dunia sekaligus penggerak ekonomi di Nusa Tenggara Barat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Tangerang (ANTARA) - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney) melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, memperkuat komitmen sosialnya bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan berfokus pada penanganan stunting dan pengembangan Airport Rescue Fire Fighting (ARFF).

General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta Heru Karyadi di Tangerang, Kamis menegaskan, bahwa kehadiran bandara tidak hanya berorientasi pada konektivitas dan aktivitas ekonomi, tetapi juga harus memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga sekitar.

"Kami ingin keberadaan bandara dapat memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat, baik melalui dukungan terhadap kesehatan maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia," katanya.

Ia mengatakan, melalui program TJSL difokuskan pada bidang kesehatan, di mana, bandara meluncurkan program InJourney Airports Pangan Berdaya-Penurunan Stunting dan Pencegahan Gizi Buruk Tahun 2026.

Menurutnya, melalui program tersebut, sebanyak 4.000 porsi makanan tambahan (PMT) disalurkan kepada 140 balita berstatus gizi kurang dan sangat kurang (underweight) di Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang.

"Distribusi bantuan tersebut dilakukan secara bertahap melalui Posyandu di delapan desa selama 28 hari," ucapnya.

Selain makanan bergizi, program ini juga dilengkapi dengan penyerahan 140 paket hygiene kit serta edukasi sanitasi, gizi seimbang, dan kesehatan keluarga yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dan tenaga kesehatan setempat.

Sementara itu, di bidang pengembangan sumber daya manusia, pihak bandara menjalankan program InJourney Airports Cerdaskan Bangsa melalui Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Kebandarudaraan Basic Airport Rescue Fire Fighting (ARFF).

Sebanyak 20 peserta terpilih mengikuti program pelatihan intensif selama 30 hari di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug (PPIC). Pelatihan ini dirancang untuk membekali masyarakat sekitar dengan kompetensi khusus di bidang keselamatan dan penanggulangan keadaan darurat penerbangan.

"Melalui program Cerdaskan Bangsa, kami ingin memberikan bekal yang dapat membuka kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk berkembang dan memiliki daya saing di industri penerbangan," paparnya.

Heru menekankan bahwa seluruh rangkaian program TJSL ini mengedepankan prinsip kolaborasi lintas sektor agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran dan berkelanjutan.

"Harapan kami, masyarakat di sekitar Bandara Internasional Soekarno-Hatta dapat tumbuh bersama dengan keberadaan bandara. Anak-anak dapat tumbuh lebih sehat, sementara masyarakat usia produktif memiliki kompetensi dan peluang yang semakin baik," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyampaikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah menindak 1,2 miliar batang rokok ilegal hingga September 2026.

Penindakan tercatat sebanyak 15.307 kali atau meningkat 9,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

"Saat ini rokok ilegal telah kami amankan 1,2 miliar batang. Supaya bisa merasakan, 1,2 miliar batang sampai dengan bulan September yang lalu," kata Suahasil di Jakarta, Kamis.

Penindakan dilakukan melalui DJBC yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum terkait.

Selain rokok ilegal, DJBC juga melakukan penindakan terhadap peredaran narkotika.

Hingga September 2026, tercatat 1.284 kali penindakan dengan total barang bukti mencapai 11,27 ton.

Suahasil juga melaporkan bahwa DJBC sudah melakukan 94 kali penindakan terhadap penyelundupan emas ilegal dengan total barang bukti mencapai 353 kg.

"Banyak yang menyelundupkan emas keluar Indonesia. Lewat udara, lewat pelabuhan laut. Sebanyak 353 kilogram emas berbagai macam tipe. Dari yang serpihan, dari yang bubuk, sampai yang berbentuk bongkahan, dan berbentuk macam-macam," jelas Suahasil.

"Ya boleh saja membawa emas ke luar negeri, ekspor emas adalah sesuatu yang baik, tapi lakukan dengan tata kelola formulir yang baik dan tata kelola yang baik," tambahnya.

Lebih lanjut, Menkeu menilai Kemenkeu melalui DJBC akan terus melakukan penindakan terhadap barang dan aktivitas ilegal guna menjaga stabilitas ekononi.

Sebab, stabilitas ekonomi tidak hanya dijaga melalui indikator makro dan fiskal, tetapi juga lewat perlindungan kegiatan ekonomi legal dari aktivitas ilegal yang merugikan.

"Tentu kita laksanakan (penindakan) bersama dengan aparat-aparat yang lain. Kepolisian, TNI, BNN. Bersama kami juga berpartisipasi melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai," kata Bendahara Negara itu.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, kepastian dalam pemagangan diatur dengan jelas dalam Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan.

Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan kegiatan magang dibatasi maksimal selama enam bulan dan peserta berhak mendapatkan uang saku, pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), serta sertifikat pemagangan.

“Pemagangan bukan untuk menggantikan pekerja dengan tenaga murah,” kata Menaker Yassierli.

Tak hanya soal pemagangan, Menaker mengatakan UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga memuat sejumlah pengaturan penting lainnya bagi pekerja, mulai dari kesetaraan di tempat kerja, pelindungan pencari kerja, hingga pelindungan pekerja saat pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Pelindungan pekerja memasuki babak baru. UU Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk menghadirkan aturan yang lebih jelas, adil, dan relevan dengan dunia kerja yang terus berubah dan berkembang,” kata dia.

Dalam poin kesetaraan di tempat kerja, aturan ini mencakup larangan diskriminasi dalam rekrutmen, pengupahan, pengembangan karier, dan hubungan kerja. Setiap pekerja diperlakukan secara adil, bermartabat, dan setara.

Kedua, pelindungan bagi pencari kerja. Pencari kerja mendapatkan akses terhadap informasi pasar kerja yang lebih terbuka, sementara kewajiban pelaporan lowongan kerja diperkuat untuk mencegah percaloan, penipuan, dan lowongan kerja fiktif.

Lebih lanjut, pengaturan penempatan kerja yang adil. Proses penempatan kerja harus dilakukan secara objektif, transparan, dan non-diskriminatif, dengan perhatian khusus kepada penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan masyarakat di daerah tertinggal. Ijazah dan dokumen pribadi juga dilarang untuk ditahan.

Poin berikutnya, hubungan industrial yang seimbang. Hak pekerja untuk berorganisasi dan menyampaikan aspirasi dilindungi, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian perselisihan.

Keenam, K3 sebagai hak fundamental. Pengusaha wajib menjamin K3 melalui sistem manajemen K3 yang terintegrasi, dengan fokus pada pencegahan risiko dan pengendalian bahaya, bukan hanya penanganan kecelakaan.

Poin berikutnya, pengawasan dan sanksi yang lebih tegas. Pengawasan ketenagakerjaan diperkuat melalui pengawas yang lebih profesional, independen, dan proaktif.

Poin kedelapan adalah terkait hak pekerja perempuan dan disabilitas. Terdapat kepastian hak cuti melahirkan dan keguguran, termasuk upahnya, serta pelindungan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas.

Kesembilan, jaring pengaman bagi pekerja yang mengalami PHK. Pengaturan mencakup dana cadangan pesangon, jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja yang terkena PHK, serta pelindungan pekerja alih daya di BUMN yang wajib melalui anak perusahaan BUMN.

Kesepuluh, kesiapan menghadapi dunia kerja di masa depan.

“Selain itu, BPS mengatur survei kebutuhan hidup layak melalui koordinasi dengan Dewan Pengupahan Nasional serta mendorong integrasi data ketenagakerjaan antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Yassierli.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pontianak (ANTARA) - PLN Peduli ikut menggerakkan ekonomi sirkular di Kota Pontianak, Kalimantan Barat yakni mengubah sampah jadi berkah melalui Program Pengolahan Sampah Plastik dan Sirkular Ekonomi Olahan Sampah Terintegrasi (Prasasti Solusi).

"Prasasti Solusi menjadi bagian dari upaya PLN Peduli mendorong perubahan pola pengelolaan sampah sekaligus menciptakan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat," ujar General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat, Susilo di Pontianak, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa melalui Prasasti Solusi, PLN Peduli ingin memperkuat ekosistem tersebut dengan menghubungkan peran masyarakat, bank sampah, dan pemerintah sehingga manfaat lingkungan dapat tumbuh beriringan dengan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Kami ingin mendorong perubahan cara pandang bahwa sampah tidak selalu berakhir sebagai sesuatu yang dibuang. Ketika dipilah dan dikelola dengan tepat, sampah dapat kembali masuk ke dalam siklus pemanfaatan dan memiliki nilai ekonomi," papar dia.

Program tersebut dijalankan melalui kolaborasi bersama Bank Sampah Unit Permata, Bank Sampah Induk Khatulistiwa, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, serta masyarakat sekitar. Kolaborasi ini diarahkan untuk membangun keterhubungan mulai dari pemilahan dan pengumpulan sampah dari masyarakat hingga pengolahan dan pemanfaatannya agar sampah memiliki nilai guna dan nilai ekonomi.

Melalui Prasasti Solusi, masyarakat didorong untuk melihat sampah bukan sebagai material yang langsung berakhir di tempat pembuangan, tetapi sebagai sumber daya yang dapat kembali masuk ke dalam siklus pemanfaatan. Peran bank sampah menjadi penting sebagai penggerak perubahan perilaku sekaligus penghubung dalam membangun ekosistem pengelolaan sampah dari tingkat masyarakat.

Perwakilan Bank Sampah Unit Permata sekaligus penerima manfaat, Syamsul Arifin, mengatakan program tersebut memberikan dorongan bagi bank sampah untuk meningkatkan peran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah dari sumbernya.

“Bagi kami, sampah yang dipilah dan dikelola dengan baik memiliki nilai. Melalui program ini kami mendapatkan dukungan untuk memperkuat pengelolaan sampah sekaligus mengajak lebih banyak masyarakat agar terbiasa memilah sejak dari rumah. Harapannya, selain lingkungan menjadi lebih bersih sampah yang terkumpul juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujar Syamsul.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Gulzar menyampaikan bahwa keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk membangun pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

“Pengelolaan sampah tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan keterlibatan pemerintah, dunia usaha, bank sampah dan terutama masyarakat. Kolaborasi melalui program ini diharapkan semakin memperkuat budaya memilah sampah dari sumber sekaligus mendorong pemanfaatan kembali sampah agar memiliki nilai dan tidak seluruhnya berakhir sebagai residu,” ucap dia.

Pewarta: Dedi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Palangka Raya (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran meninjau Pelabuhan Bumiharjo Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) sebagai tindak lanjut permintaan dukungan yang telah disampaikan Pelindo.

"Kami ingin memastikan terkait permasalahan yang diajukan kepada kami kemarin, supaya segera kami tindak lanjuti," kata Gubernur Agustiar di Pangkalan Bun, Kamis.

Sebelumnya Pelindo telah mengajukan permintaan dukungan kepada Pemprov Kalteng terkait pengajuan penyesuaian status kawasan Pelabuhan Bumiharjo yang masuk dalam kawasan hutan.

"Oleh karenanya kami harus tahu dulu, makanya kami turun ke lapangan," jelasnya.

Branch Manager Bumiharjo Bagendang Yuvensius Andri Kartiko menyampaikan dengan adanya perubahan status yang masuk kawasan hutan, maka ada beberapa aktivitas yang tertunda.

"Sehingga maksud kami dari Pelindo agar dapat difasilitasi oleh Pak Gubernur. Kemarin juga Pak Direktur Komersial sudah melakukan silaturahmi dengan Pak Gubernur dan diharapkan akan ada solusi yang lebih baik," tuturnya.

Adapun yang diharapkan Pelindo yakni adanya peralihan status wilayah Bumiharjo dari kawasan hutan menjadi HPL atau Hak Pengelolaan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kalteng Yulindra Dedy menambahkan upaya ini menjadi salah satu solusi yang dibahas dalam rapat yang difasilitasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenkoinfra) terkait temuan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Menurut dia, Pelabuhan Bumiharjo sebelumnya telah memiliki sertifikat HPL atau Hak Pengelolaan saat Perda 8 tahun 2003, dan berjalannya waktu terjadi perubahan.

"Dalam Perda 8 tahun 2003 kawasan non hutan kita antara 30-35 persen, sementara Perda 5 tahun 2015 kawasan non hutan hanya 18 persen, termasuk ini kemarin masuk dalam HPK atau Hutan Produksi Konversi," jelasnya.

Yulindra menjelaskan salah satu opsi yang dibahas adalah pengelola mengajukan permohonan pelepasan kawasan kepada Satgas PKH. Selanjutnya, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXI Palangka Raya melakukan pengecekan terhadap pemenuhan persyaratan.

Pemprov Kalteng, lanjutnya, akan memberikan dukungan agar Pelabuhan Bumiharjo dapat memperoleh penyesuaian status. Dukungan tersebut juga akan diperkuat melalui proses perubahan perda revisi tata ruang yang saat ini sedang berjalan.

"Pelabuhan-pelabuhan seperti Bumiharjo, kalau statusnya masih dalam kawasan hutan, kita minta dibantu penyesuaiannya. Kita dukung dalam bentuk perubahan tata ruang," katanya.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - PT PLN (Persero) menyatakan penggunaan kendaraan listrik di Bali terus menunjukkan pertumbuhan hingga Oktober 2026 tercatat 17.725 kendaraan listrik tercatat telah beroperasi di Bali, terdiri atas sekitar 5.000 mobil dan lebih dari 12.000 sepeda motor.

General Manager PLN UID Bali Ajrun Karim di Denpasar, Kamis, mengatakan jumlah tersebut meningkat dibandingkan sekitar 14.000 kendaraan pada Maret 2026 dan sekitar 15.000 kendaraan pada Juli 2026.

Pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin tingginya minat masyarakat terhadap kendaraan listrik di Bali.

“Kalau kita lihat perkembangan mobil listrik sangat luar biasa. Saya datang di bulan Maret, kalau dilihat data ada 14.000. Saya datang di bulan Juli ada 15.000. Sekarang per data bulan Oktober sudah tercatat 17.725 motor dan mobil,” kata Ajrun.

Menurut Ajrun, pertumbuhan kendaraan listrik perlu diikuti dengan kesiapan infrastruktur pengisian daya.

Saat ini, ia menyebut terdapat sekitar 304 SPKLU di 115 lokasi di Bali, termasuk fasilitas yang dikembangkan oleh PLN dan pihak swasta.

PLN, kata Ajrun, membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat dan investor untuk turut membangun infrastruktur SPKLU di Bali. Keterlibatan swasta dinilai penting agar pertumbuhan infrastruktur pengisian daya dapat mengikuti perkembangan kendaraan listrik.

“PLN memberikan kesempatan kepada semua pihak, khususnya swasta, untuk berinvestasi di SPKLU,” ujarnya.

Ajrun menjelaskan PLN akan memberikan ruang bagi investor swasta untuk mengembangkan SPKLU di lokasi-lokasi yang memiliki potensi kebutuhan pengisian daya. Sementara itu, PLN akan mengambil peran untuk menghadirkan fasilitas pengisian daya di wilayah yang belum diminati investor.

Menurutnya, keberadaan infrastruktur pengisian daya yang semakin luas membuat masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan fasilitas pengisian kendaraan listrik di Bali.

“Sudah bukan menjadi isu nanti ngecasnya di mana, karena sudah sangat gampang,” kata Ajrun.

Pertumbuhan kendaraan listrik tersebut juga sejalan dengan arah pengembangan Bali sebagai destinasi pariwisata yang semakin ramah lingkungan.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan pengembangan kendaraan listrik merupakan bagian dari upaya mendorong kawasan rendah emisi dan transportasi berkelanjutan.

Ia menyebut Pemerintah Kota Denpasar telah memiliki kebijakan yang mendorong penggunaan kendaraan listrik, antara lain melalui Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 40 Tahun 2023 tentang penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

Pemerintah Kota Denpasar juga mendorong pengembangan kawasan rendah emisi, termasuk melalui Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 39 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan rendah emisi Sanur.

“Bali kita akan jadikan daerah pariwisata yang berkualitas. Berkualitas itu artinya tidak hanya dari destinasinya yang cantik, indah, bagus, tetapi juga dari sisi kawasan yang rendah emisi,” ujar Arya.

Arya menambahkan, pengembangan transportasi berkelanjutan perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur kendaraan listrik yang memadai.

Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, PLN, dan pelaku usaha menjadi bagian penting dalam mendorong peralihan menuju mobilitas yang lebih ramah lingkungan.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan dengan keterbatasan ekspansi lahan maka penguatan produktivitas, kualitas sumber daya manusia (SDM), inovasi teknologi, hingga integrasi kebijakan dari hulu hingga hilir menjadi penting untuk dijalankan.

Menurut Ketua Bidang Komunikasi Gapki Bandung Sahari langkah itu diperlukan agar industri sawit tanah air tetap mampu memenuhi kebutuhan domestik dan global sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian negara.

"Industri perkebunan kelapa sawit memiliki posisi yang strategis untuk mendorong transformasi ekonomi berkelanjutan di Tanah Air. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas pada 2045," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Posisi industri kelapa sawit dalam perekonomian Indonesia sebetulnya cukup signifikan, tambahnya, beberapa produk turunan industri ini digunakan untuk industri makanan hingga energi.

Selain itu industri ini juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pemenuhan pasokan energi global. Dari pasokan minyak kelapa sawit global yang mencapai 85 juta metric ton (MT), Indonesia berkontribusi sekitar 49 juta MT atau sekitar 58% dari total pasokan minyak kelapa sawit global.

”Hal ini menempatkan Indonesia pada posisi yang signifikan dalam keseimbangan pasokan dan permintaan energi global, mengingat 22 persen dari total pasokan minyak nabati dunia berasal dari Indonesia," katanya.

Bandung menyatakan untuk memenuhi permintaan di masa depan, diperlukan fokus terhadap aspek keberlanjutan maupun produktivitas. Mengingat peran penting Indonesia, keberlanjutan terkait penggunaan atau perluasan lahan dan produktivitas harus menjadi perhatian utama.

Dia menilai seiring dengan pertumbuhan populasi di Indonesia dan dalam skenario produksi minyak kelapa sawit tidak bertumbuh secara signifikan, Indonesia akan mengalami defisit suplai sebesar 27 juta metrik ton (MT) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor.

Sejak pemberlakuan moratorium atas ekspansi perkebunan kelapa sawit oleh sektor swasta, Gapki mencatat pertumbuhan ekspansi lahan telah menurun. Menurutnya, jika area tertanam tidak kunjung bertumbuh, CPO domestik harus memiliki yield sekitar 5 MT/ha per tahun untuk memenuhi kebutuhan.

Di tengah tantangan dan besarnya kebutuhan atas industri ini, Bandung menilai penting untuk meningkatkan produktivitas, konversi lahan yang terkontrol, dan pengembangan agrikultur maritim untuk memastikan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Dengan kata lain, pengendalian alih fungsi lahan secara ketat diperlukan agar area produktif tidak tergerus oleh alih fungsi non-pertanian.

Selain itu, ketersediaan pusat pendidikan dan inovasi teknologi pertanian juga dinilai menjadi fondasi strategis atas cita-cita mencapai Indonesia Emas 2045. Melalui adopsi teknologi tepat guna, efisiensi operasional dapat ditingkatkan secara signifikan.

”Integrasi kebijakan dari hulu ke hilir serta konektivitas antara sektor pertanian, industri, dan jasa juga diperlukan untuk menciptakan nilai tambah yang maksimal bagi perekonomian nasional,” tambahnya.

Bandung juga menilai, dibutuhkan peningkatan kualitas petani dan sumber daya manusia pada bidang agrikultur, hingga peningkatan kapasitas institusi dan kewirausahaan petani dalam proses mendorong transformasi ekonomi yang berkelanjutan di sektor ini.

Selain itu peningkatan investasi dan infrastruktur yang mendukung bagi sektor agrikultur untuk mendorong pemanfaatan yang lebih maksimal dari sektor ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian dan investasi banyak diarahkan ke sektor hilir, tambahnya, namun, ada satu hal fundamental yang tidak boleh kita lupakan yakni pasokan.

Sehebat apa pun inovasi di sektor hilir, semuanya akan kehilangan makna jika tidak memiliki pasokan bahan baku yang cukup untuk mendukung pertumbuhan tersebut.

"Tantangan industri kelapa sawit ke depan bukan lagi semata-mata soal meningkatkan produktivitas, tetapi menjaga ketersediaan pasokan melalui peningkatan produktivitas tanpa mengorbankan prinsip keberlanjutan," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - BUMN bidang konstruksi PT PP (Persero) Tbk (PTPP) mencatat perolehan kontrak baru senilai Rp9,3 triliun hingga Agustus 2026, dengan 66 persen di antaranya berasal dari proyek yang didanai pemerintah.

Sekretaris Perusahaan PTPP Joko Raharjo mengatakan perolehan kontrak tersebut menjadi bagian dari strategi perseroan untuk memperkuat bisnis inti dengan mengutamakan kualitas proyek dan pengelolaan risiko.

"PTPP terus mengedepankan selektivitas dalam memperoleh kontrak baru dengan mempertimbangkan kualitas kontrak, profil risiko, serta potensi kontribusinya terhadap kinerja Perseroan," kata Joko dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan sumber pendanaannya, proyek pemerintah mendominasi perolehan kontrak baru PTPP dengan porsi 66 persen, disusul proyek swasta sebesar 18 persen dan proyek BUMN sebesar 16 persen.

Komposisi tersebut menunjukkan proyek yang didanai pemerintah masih menjadi sumber utama kontrak baru perseroan, sementara proyek swasta dan BUMN turut berkontribusi terhadap portofolio pekerjaan.

Dari sisi lini bisnis, sektor jalan dan jembatan menjadi penyumbang terbesar kontrak baru dengan kontribusi 38 persen, diikuti sektor gedung sebesar 18 persen serta smelter dan pertambangan sebesar 16 persen.

Kontribusi lainnya berasal dari sektor rumah sakit dan bandara yang masing-masing menyumbang 8 persen, infrastruktur air sebesar 6 persen, sekolah 3 persen, pelabuhan 2 persen, serta sumber daya air 1 persen.

Pada Agustus 2026, PTPP memperoleh sejumlah proyek baru, antara lain pembangunan Jalan Hauling Batubara Stage III senilai Rp970 miliar dan pembangunan halte Bus Rapid Transit (BRT) Metropolitan Mebidang di Medan senilai Rp538,5 miliar.

Perseroan juga mencatat proyek lanjutan Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta sebagai salah satu perolehan kontrak pada periode tersebut.

Joko menjelaskan perseroan terus menjalankan strategi Back to Core atau penguatan bisnis inti dengan memprioritaskan proyek yang memiliki kualitas kontrak dan profil risiko terukur.

"Sejalan dengan strategi Back to Core, kami akan terus memperkuat bisnis inti dan menjaga kualitas portofolio proyek guna mendukung pertumbuhan Perseroan yang sehat dan berkelanjutan," ujarnya.

Menurut Joko, PTPP akan mengoptimalkan kemampuan dan pengalaman perusahaan untuk memperoleh proyek di berbagai sektor dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan dan disiplin manajemen risiko.

Sebelumnya, PTPP pada Desember 2025 memproyeksikan perolehan kontrak baru sepanjang 2026 mencapai Rp23,5 triliun, seiring langkah perseroan memperkuat bisnis inti konstruksi dan menata portofolio usaha.

Dalam perkembangan terpisah, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia pada 2 Oktober 2026 menyatakan akan memprioritaskan proses penggabungan PTPP, Adhi Karya, Brantas Abipraya, dan Nindya Karya sebagai bagian dari konsolidasi BUMN Karya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026