Kami mendorong industri jasa keuangan memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai kebutuhan

Tasikmalaya (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, mendorong penguatan ekonomi daerah melalui Program Tasikmalaya Great Sale (TGS) 2026 yang mengintegrasikan promosi usaha, perluasan pemasaran, peningkatan akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap produk dan layanan jasa keuangan.

"Kami mendorong industri jasa keuangan memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai kebutuhan," kata Kepala OJK Tasikmalaya, Nofa Hermawati di Tasikmalaya, Kamis.

Ia menuturkan kegiatan tersebut melibatkan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Priangan Timur yang sudah dibuka secara resmi di Aula Gedung Pusat Industri Kerajinan (PPIK) Kota Tasikmalaya, Rabu (7/10) dan berlangsung sampai 24 Oktober 2026.

Kegiatan tersebut, kata dia, dirangkaikan dengan peluncuran Buku Profil Perusahaan Ekspor Kota Tasikmalaya untuk memperluas peluang pemasaran produk unggulan daerah di tingkat nasional maupun global.

Nofa menegaskan TGS 2026 tidak hanya mendorong transaksi perdagangan, tetapi juga memperluas akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap produk serta layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan.

"Kami ingin momentum TGS dan BIK (Bulan Inklusi Keuangan) 2026 tidak hanya meningkatkan transaksi, tetapi juga mendorong pemanfaatan layanan keuangan secara tepat sehingga dapat mendukung pengembangan usaha dan memperkuat perekonomian daerah," katanya.

Ia menuturkan kegiatan tersebut menghadirkan berbagai penawaran dari industri jasa keuangan, baik perbankan maupun lembaga jasa keuangan non-bank, berupa pengembalian sebagian uang, pembebasan biaya tertentu, serta promosi produk tabungan, pembiayaan, investasi, asuransi, dan pegadaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inisiatif ini, lanjut dia, sejalan dengan semangat BIK 2026 yaitu "Akses Keuangan Merata, Ekonomi Berdaya, Masyarakat Sejahtera" yang mendorong perluasan akses keuangan untuk mendukung produktivitas masyarakat dan pengembangan usaha.

Wakil Wali Kota Tasikmalaya Dicky Chandra Negara menambahkan penyelenggaraan TGS 2026 menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem usaha dan memperluas jangkauan pasar produk unggulan daerah.

"Kolaborasi ini diharapkan mendorong pelaku usaha Tasikmalaya untuk terus tumbuh dan naik kelas," katanya.

TGS 2026 berlangsung pada 4 hingga 24 Oktober 2026 dalam rangka Hari Jadi Ke-25 Kota Tasikmalaya dan BIK 2026 yang melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), industri jasa keuangan, serta berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong transaksi ekonomi, memperluas pasar produk lokal dan meningkatkan pemanfaatan produk serta layanan keuangan oleh masyarakat.

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bandarlampung (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang menutup 38 titik perlintasan sebidang liar yang membahayakan masyarakat sepanjang 2026.

"Penutupan perlintasan sebidang liar merupakan upaya kami dalam memperketat langkah mitigasi risiko kecelakaan di sepanjang jalur rel kereta api," kata Manager Humas KAI Divre IV Tanjungkarang, Azhar Zaki Assjari, di Bandarlampung, Kamis.

Ia menegaskan bahwa penutupan puluhan jalur perlintasan tersebut menjadi komitmen krusial perusahaan dalam menjamin keselamatan operasional perjalanan kereta api sekaligus melindungi nyawa masyarakat pengguna jalan.

"Eksekusi penataan dan penutupan perlintasan sebidang tersebut dilakukan melalui kolaborasi ketat bersama para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, dinas perhubungan, hingga instansi kepolisian setempat," kata dia.

Ia juga mengatakan, selain tindakan fisik penutupan jalur, KAI Divre IV Tanjungkarang secara intensif menggencarkan edukasi keselamatan kepada masyarakat pemukiman di sekitar jalur rel.

"Warga diimbau tegas untuk tidak membongkar paksa pagar penutup atau membuat akses jalan baru yang memotong rel kereta api," kata dia.

Menurutnya keselamatan di perlintasan membutuhkan kesadaran bersama, oleh karena itu KAI mengajak masyarakat untuk tidak lagi melintasi perlintasan yang sudah ditutup dan beralih menggunakan jalur penyeberangan resmi yang jauh lebih aman.

"Kami pun mengingatkan para pengguna jalan yang melintas di perlintasan sebidang resmi untuk mematuhi tata tertib berlalu lintas. Sesuai aturan, kendaraan wajib berhenti saat sinyal perlintasan berbunyi atau ketika palang pintu mulai bergerak turun," kata dia.

Hal itu, lanjut dia, mengingat karakteristik teknis rangkaian kereta api yang tidak dapat melakukan pengereman mendadak, sehingga kedisiplinan pengendara menjadi kunci utama pencegahan fatalitas di perlintasan sebidang.

"Kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak. Oleh karena itu, pastikan kondisi benar-benar aman sebelum melintas dan jangan pernah menerobos palang pintu perlintasan," kata Zaki.

Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Keterlibatan KDKMP dan koperasi harus tetap memperhatikan aspek legalitas, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto

Pangkalpinang (ANTARA) - Kementerian Koperasi Republik Indonesia akan memperbanyak Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang mengelola tambang bijih timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, guna menggerakkan perekonomian masyarakat desa di daerah itu.

"Saat ini Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto fokus pengelolaan perekonomian desa melalui koperasi," kata Asisten Deputi Pengembangan Produksi Kementerian Koperasi Elviandi di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Kamis.

Ia mengatakan dalam konteks pertambangan ini, Kemenkop melihat KDKMP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan untuk mengambil peran pada rantai nilai dan kegiatan ekonomi sektor pertambangan bijih timah yang sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku.

"Keterlibatan KDKMP dan koperasi harus tetap memperhatikan aspek legalitas, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa seluruh aktivitas pertambangan bisa dikelola beberapa entitas-entitas salah satunya koperasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah," katanya.

Ia menyatakan saat ini pemerintah telah memberikan ruang kepada beberapa entitas salah satunya KDKMP untuk mengelola pertambangan dan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Mineral dan Batu Bara.

"Kami terus mendorong KDKMP dan koperasi untuk lebih banyak lagi bisa mengelola penambangan timah karena ini merupakan semangat pemerintah dalam memberantas pertambangan ilegal di daerah ini," katanya.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Arie Primajaya mengatakan pada 2026 ini, sebanyak 35 KDKMP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mengelola pertambangan bijih timah di IUP PT PT Timah (Persero) Tbk yang tersebar di Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung dan Belitung Timur.

"Saat ini sudah ada 35 KDKMP dan 19 koperasi eksisting yang bermitra dengan PT Timah (Persero) Tbk untuk mengelola pertambangan bijih timah di desa dan kelurahan koperasi ini," ujarnya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kami memastikan kesiapan operasional, aspek keselamatan, serta pelayanan bagi penumpang dan awak kapal

Denpasar (ANTARA) - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Benoa, Kota Denpasar, Bali, mengintegrasikan layanan penumpang menyambut musim kedatangan kapal pesiar (cruise) yang dioperasionalkan operator dunia periode 2026/2027.

“Kami memastikan kesiapan operasional, aspek keselamatan, serta pelayanan bagi penumpang dan awak kapal,” kata General Manager Pelabuhan Benoa Anak Agung Gede Agung Mataram di Denpasar, Bali, Kamis.

Menurut dia, pengelolaan operasional kapal pesiar secara terintegrasi melalui pengaturan dermaga, layanan kepelabuhan termasuk penumpang, serta koordinasi lintas instansi.

Tujuannya, kata dia, untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada wisatawan.

Agung menjelaskan kunjungan kapal pesiar internasional memberikan kontribusi terhadap pariwisata Bali, mulai dari pergerakan wisatawan, transportasi, hingga aktivitas pendukung sektor pariwisata.

Untuk itu, pihaknya mengoptimalkan pelayanan kapal pesiar di Pelabuhan Benoa sebagai bagian memperkuat konektivitas maritim dan mendukung geliat ekonomi daerah.

Pelabuhan di Kota Denpasar itu sudah dapat melayani kapal pesiar jumbo untuk sandar (destination port), serta layanan embarkasi dan debarkasi penumpang (turn around).

Peningkatan layanan itu seiring kapasitas dermaga timur untuk kapal pesiar yang sudah diperpanjang menjadi 500 meter dari awalnya hanya 350 meter sehingga dapat menampung dua kapal pesiar jumbo secara bersamaan.

Infrastruktur kepelabuhan tersebut dilaksanakan sejalan dengan pengembangan Bali sebagai gerbang utama wisata maritim atau Maritime Tourism Hub (BMTH).

Adapun menandai musim kunjungan wisatawan kapal pesiar pada paruh 2026, Pelabuhan Benoa mulai menerima sandar kapal pesiar yaitu Heritage Adventurer yang membawa 90 penumpang dan 84 awak kapal.

Berdasarkan catatan BUMN itu, selama 2025 sebanyak 65 kapal pesiar yang dioperasikan operator global singgah di Benoa dengan membawa total 140 ribu wisatawan mancanegara (wisman).

Jumlah kunjungan itu melonjak dibandingkan periode 2024 yang saat itu terdapat 56 kunjungan kapal pesiar dengan arus penumpang atau penumpang yang berangkat dan tiba sebanyak 107.717 wisatawan asing.

Sedangkan pada 2026, sebanyak 76 kapal pesiar mendaftar untuk singgah di Benoa, Bali, dengan realisasi sementara hingga tiga bulan pertama mencapai 35 kapal pesiar dari berbagai negara.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Setelah lima tahun, kami melihat MotoGP memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan pariwisata di NTB

Jakarta (ANTARA) - Holding BUMN sektor aviasi dan pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney membidik dampak ekonomi dari penyelenggaraan MotoGP di Pertamina Mandalika International Circuit, Nusa Tenggara Barat mencapai hampir Rp5 triliun.

“MotoGP Mandalika bukan sekedar tiga hari balapan namun lebih dari itu, yang kita bangun adalah legacy untuk Indonesia dan event ini menjadi katalis untuk mengembangkan destinasi, memperkuat konektivitas, menggerakkan ekonomi lokal, sekaligus membawa Indonesia dan Mandalika ke panggung global,” ujar Direktur Utama InJourney Maya Watono dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dari sisi ekonomi, penyelenggaraan MotoGP memberikan multiplier effect yang semakin luas. Dampak ekonomi dari gelaran MotoGP di Mandalika pada 9–11 Oktober 2026 melibatkan hingga 3 ribu tenaga kerja lokal serta sekitar 600 UMKM dalam ekosistem penyelenggaraan.

Dampak tersebut turut dirasakan melalui meningkatnya aktivitas akomodasi, kuliner, transportasi, perdagangan, hingga sektor pariwisata lainnya.

Tingginya minat terhadap MotoGP juga tercermin dari meningkatnya kebutuhan konektivitas menuju NTB. Berdasarkan data InJourney Airports, terdapat 66 penerbangan tambahan di Bandara Internasional Lombok untuk mendukung peningkatan kapasitas kursi angkutan udara selama periode Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026.

Tambahan tersebut terdiri atas 48 penerbangan tambahan, 11 penerbangan sewa (charter), empat penerbangan dengan penggantian pesawat berukuran lebih besar, serta tiga positioning flight.

Sementara itu, tingkat hunian akomodasi di sekitar Mandalika telah mendekati 100 persen menjelang penyelenggaraan event.

Maya mengatakan penyelenggaraan MotoGP di Mandalika merupakan bagian dari strategi untuk menjadikan event internasional sebagai katalis pengembangan destinasi dan pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

“Karena itu, keberlanjutan MotoGP membutuhkan gotong royong lintas Kementerian, lembaga, BUMN, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholders,” ujar Maya.

Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 menjadi tahun kelima penyelenggaraan MotoGP di Mandalika sejak 2022. Animo masyarakat terhadap ajang ini juga terus menunjukkan pertumbuhan.

Pada 2023, jumlah penonton mencapai 102.929 orang, meningkat menjadi 121.252 orang pada 2024, dan kembali mencatat rekor 140.324 penonton pada 2025. Pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin kuatnya posisi Mandalika sebagai destinasi sport tourism sekaligus daya tarik Indonesia di mata wisatawan dan penggemar olahraga dunia.

Dengan basis lebih dari 632 juta penggemar MotoGP secara global dan jangkauan siaran hampir 200 negara, setiap penyelenggaraan MotoGP Mandalika menjadi etalase Indonesia kepada dunia.

Eksposur global tersebut membuka peluang untuk memperkenalkan Indonesia tidak hanya melalui olahraga, tetapi juga melalui destinasi wisata, budaya, potensi ekonomi kreatif dan UMKM, serta kemampuan Indonesia menyelenggarakan global sport event.

Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria menilai keberlanjutan MotoGP di Mandalika dalam lima tahun terakhir telah memberikan perubahan nyata terhadap perkembangan ekosistem pariwisata di NTB.

“Setelah lima tahun, kami melihat MotoGP memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan pariwisata di NTB. Trafik menuju Mandalika terus berkembang, diikuti pertumbuhan hotel, restoran, penerbangan, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Ini menunjukkan bahwa sebuah event internasional dapat menjadi katalis yang mendorong pertumbuhan ekosistem secara lebih luas,” ujar Dony.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Sorong, Papua Barat Daya (ANTARA) - AirNav Indonesia Cabang Sorong, Papua Barat Daya, mencatat dua penerbangan dialihkan ke bandara lain akibat jarak pandang terbatas karena terdampak kabut asap pada Kamis.

Manajer Operasi Tower 1 AirNav Indonesia Cabang Sorong Hery Purnomo mengatakan kedua penerbangan tersebut masing-masing dialihkan ke Bandara Rendani Manokwari dan Bandara Frans Kaisiepo Biak.

"Hari ini ada dua penerbangan yang terdampak, satu dialihkan ke Rendani Manokwari dan satu ke Biak," katanya saat memberikan keterangan pers di Kantor Bandara DEO Sorong, Papua Barat Daya, Kamis.

Ia menjelaskan penerbangan yang dialihkan ke Biak merupakan pesawat kargo dengan rute Makassar-Sorong, sedangkan penerbangan yang dialihkan ke Manokwari merupakan Batik Air dengan rute Jakarta-Sorong.

Selain penerbangan yang dialihkan, sejumlah pesawat yang berada di landasan juga mengalami keterlambatan keberangkatan menuju tujuan masing-masing.

Hery mengatakan AirNav Indonesia Cabang Sorong tetap memberikan pelayanan navigasi penerbangan sesuai prosedur operasional standar (SOP), khususnya ketika kondisi jarak pandang berada di bawah batas minimum.

Menurut dia, informasi mengenai kondisi cuaca dan jarak pandang yang disampaikan kepada maskapai maupun penerbang bersumber dari Stasiun Meteorologi Kelas I Domine Eduard Osok (DEO) Sorong.

"Apabila ada penerbangan atau pilot memutuskan untuk mengalihkan penerbangan, itu merupakan keputusan dari pilot atau penerbang. Kami sebatas memberikan informasi," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I DEO Sorong Ahmad Bisri mengatakan kondisi kabut asap masih memengaruhi jarak pandang di wilayah Sorong.

Ia menjelaskan angin dominan dari arah tenggara membawa asap dari wilayah yang memiliki banyak titik panas menuju Sorong.

"Karena di sana banyak kondisi titik api, otomatis asapnya juga banyak dan bergeser ke arah sini," katanya.

Ahmad menyebutkan jarak pandang terburuk pada Rabu mencapai sekitar 1.000 meter pada pukul 06.05 hingga 07.00 WIT. Sementara pada Kamis pagi, jarak pandang sempat berada pada 1.500 meter sekitar pukul 07.00 WIT.

Kondisi tersebut, kata dia, dipengaruhi kabut asap dalam kondisi cuaca kering, sehingga jarak pandang dapat berada pada kisaran 1 hingga 5 kilometer.

Ahmad juga menyebutkan hingga 8 Oktober 2026 terdapat 1.463 titik panas di Papua Barat Daya sejak awal Oktober, dengan jumlah terbanyak terdeteksi di Kabupaten Sorong Selatan.

General Manager Garuda Indonesia Cabang Sorong Nadia Anisa mengatakan pihaknya melakukan penyesuaian waktu penerbangan rute Jakarta-Sorong selama kondisi kabut asap berlangsung.

"Selama tiga hari terakhir kami baru bisa mendarat di Sorong sekitar pukul 11.00 WIT. Biasanya kami berangkat dari Jakarta pukul 00.10, sekarang menjadi pukul 05.00," katanya.

Ia menjelaskan penyesuaian jadwal tersebut dilakukan untuk menghindari kemungkinan pengalihan penerbangan sekaligus memberikan kepastian kepada penumpang dalam mengatur perjalanan lanjutan.

Nadia mengatakan pada Senin, Selasa, dan Rabu terdapat masing-masing satu penerbangan yang mengalami keterlambatan sekitar lima hingga enam jam untuk rute Sorong-Jakarta.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Ini kita harapkan nanti paling telat itu di akhir November sudah selesai

Jakarta (ANTARA) - Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengatur (BP) BUMN Dony Oskaria menargetkan aksi korporasi penggabungan (merger) terhadap empat perusahaan BUMN Karya rampung paling lambat akhir November 2026.

Keempat BUMN Karya yang dimaksud mencakup PT Nindya Karya (Persero) dengan PT Brantas Abipraya (Persero), serta PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan PT PP (Persero) Tbk, yang ditargetkan rampung paling lambat pada akhir November.

“Ini kita harapkan nanti paling telat itu di akhir November sudah selesai,” ujarnya dalam agenda Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Kamis.

Pasca merger, strategi penyehatan dilanjutkan melalui pelepasan (divestasi) aset-aset yang tak berkaitan dengan bisnis inti (non-core assets). Seluruh hasil divestasi tersebut dialokasikan secara khusus untuk memangkas sisa utang operasional, sebelum dilanjutkan dengan proses restrukturisasi utang akhir yang disesuaikan dengan kapasitas pembayaran masing-masing entitas.

“Jadi, satu per satu perusahaan itu kita selesaikan secara baik karena saya tidak mau setelah hari ini cuman dipoles-poles, kemudian nanti menjadi problem lagi nah kita perbaikan itu harus fundamental harus benar-benar,” ungkap Dony.

Di samping itu, proses restrukturisasi BUMN Karya dengan tingkat kompleksitas beban keuangan yang sangat berat, seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), dinilai membutuhkan penanganan lebih mendalam dan fundamental.

Pada kasus WIKA, beban utang perusahaan tersebut mencapai sekitar Rp34 triliun yang tak diimbangi kecukupan aset penjamin (underlyingassets). Sementara pada Waskita Karya, pihaknya tengah mengkaji opsi penyehatan, antara lain dengan mengevaluasi potensi pengoptimalan portofolio aset jalan tol (Waskita Toll Road).

“Kita mesti betul-betul melihat mesti diapain perusahaan ini, karena arah dari Pak Presiden sekali kita melakukan perbaikan itu harus tuntas. Kita enggak mau setengah-setengah hanya poles-poles, enggak ada gunanya. Ini yang agak memakan waktu,” kata dia.

“Saya orangnya mesti teliti satu-satu, dilihat lagi future-nya akan kayak gimana dan sebagainya, tapi kalau yang empat (BUMN-BUMN Karya yang cenderung lebih sehat) relatifly mudah untuk kita lakukan (merger),” ucap COO Danantara.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Tapanuli Selatan, Sumatera Uta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan (Wamenko Pangan) Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan telah menyusun peta jalan untuk mendorong regenerasi petani dengan memanfaatkan bonus demografi Indonesia.

“Roadmap (peta jalan) itu telah kami susun bersama. Jadi, mulai dari pendidikan sebagai jembatan regenerasi, kemudian strategi pendidikan sebagai fondasi regenerasi. Ini sudah kami coba susun,” ucap Hanif dalam sesi diskusi bertajuk “Kemandirian Pangan Fondasi Kedaulatan Bangsa” yang dipantau secara daring dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kamis.

Menurut Hanif, dalam melakukan regenerasi petani, yang terpenting adalah mengenalkan pertanian kepada generasi muda sejak sekolah dasar hingga menengah untuk menyiapkan generasi penggerak ketahanan pangan Indonesia.

“Sehingga pada saatnya nanti, ketertarikan kaum muda kita di dalam pertanian ini menjadi sungguh sangat penting,” kata Hanif.

Langkah tersebut diharapkan dapat menutup kesenjangan demografi di sektor pertanian. Hanif mengatakan kesenjangan demografi menjadi permasalahan yang sangat serius untuk ketahanan pangan.

Pada 2013, tutur dia, jumlah petani yang terdata di Indonesia sebanyak 31,71 juta petani. Jumlah tersebut mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi 29,34 juta petani pada 2023.

Dari 29,34 juta petani pada 2023, Hanif mengungkapkan jumlah generasi muda hanya sebesar 21,93 persen.

Menurut dia, demografi menjadi salah satu unsur penting dari lima unsur pertanian. Selain demografi atau sumber daya manusia (SDM), unsur penting lainnya dalam pertanian adalah sebab pertanian memiliki lima unsur penting, yakni ketersediaan tanah, benih, pupuk, serta teknologi.

Hanif berharap dapat memanfaatkan bonus demografi Indonesia untuk mewujudkan ketahanan pangan, di mana sekitar 67 persen dari total penduduk Indonesia merupakan penduduk berusia produktif.

Ia pun mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah membantu membangun iklim pertanian yang lebih menarik. Salah satunya dengan menjaga harga di tingkat petani dan menjaga harga produk pertanian di tingkat konsumen.

“Benar, nanti seperti kita-kita akan berganti masa, berganti waktu, dan mungkin pindah alam. Tetapi bagaimana kemudian kita menghadirkan ketahanan pangan? Kesenjangan demografi ini menjadi sangat serius untuk ketahanan pangan kita. Kita tidak boleh kemudian menganggap ini wajar,” ucap Hanif.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya (ANTARA) - Kabut tipis masih menggantung di lereng Gunung Lawu, ketika pucuk-pucuk teh di Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dipetik satu per satu untuk dibawa menuju rumah produksi teh.

Di tempat itu, aroma khas daun teh yang baru diproses menjadi penanda perjalanan panjang Eko Wuryanto membangun usaha yang kini tidak hanya menghasilkan minuman, tetapi juga membuka ruang penghidupan bagi petani di sekitarnya.

Di antara perkebunan dan aroma teh ini, Eko Wuryanto memilih jalan yang tidak sederhana, ketika memutuskan meninggalkan pekerjaannya sebagai karyawan perusahaan pada 2012 untuk merintis usaha sendiri, setelah melihat potensi teh Kemuning yang belum banyak dikenal wisatawan.

"Waktu pertama buka, keuntungan satu bulan hanya sekitar Rp300 ribu, kira-kira setara dengan gaji saya selama tiga hari ketika masih bekerja di perusahaan," kata pemilik usaha teh ini, mengenang awal perjalanannya.

Keputusan tersebut berawal ketika wisatawan mulai berdatangan ke kawasan kebun Kemuning pada 2010, tetapi belum banyak pilihan bagi mereka untuk membeli teh lokal, sekaligus melihat proses pengolahannya.

Eko kemudian membangun usaha dari modal sekitar Rp8 juta dengan peralatan sederhana yang sebagian dibuat sendiri, meski pada awalnya kapasitas produksi sekitar 50 kilogram per bulan pun belum selalu terserap pasar. Usaha itu semakin berkembangan dengan sentuhan pendampingan dari Bank Indonesia (BI).

Lebih dari satu dekade berlalu, usaha yang dahulu hanya bermitra dengan lima, hingga enam petani itu, kini mampu mengolah sekitar 5-6 ton teh per bulan, dengan melibatkan 26 petani dari lahan sekitar lima hektare.

Perubahan tersebut tidak hanya terlihat dari kapasitas produksi, tetapi juga dari nilai ekonomi yang berputar di sekitar kebun karena Eko memilih membeli pucuk teh segar dari petani setempat dengan harga minimal Rp5.000 per kilogram, lebih tinggi dibandingkan kisaran harga yang menurutnya diterima petani di sejumlah sentra teh lain.

“Harapan saya bagaimana petani ikut merasakan manfaatnya, karena keuntungan bukan hanya untuk saya sendiri, tetapi bagaimana 26 petani ini benar-benar semangat dan berdaya,” ujarnya.

Beragam selera

Di rumah produksi yang menjadi pusat aktivitas Eko dan para petani, pucuk teh yang baru dipetik melewati proses pelayuan, penggulungan dan pengeringan sebelum disimpan sebagai bahan baku untuk kemudian dikembangkan menjadi berbagai produk.

Eko tidak sekadar mempertahankan teh dalam bentuk konvensional, tetapi mencoba membaca selera konsumen dengan menghadirkan teh hijau, hitam, putih, melati, jahe, serai, buah, rempah, hingga matcha yang mulai diminati sejumlah kafe dan restoran di Jakarta.

Ada pula karakter khas yang menjadi identitas produk teh tersebut berupa teh rako, yakni teh dengan sensasi rasa menyerupai kopi yang menurut Eko muncul secara alami dari karakter tanah Kemuning yang dahulu juga menjadi tempat tumbuh tanaman kopi.

Sementara itu, teh putih dibuat dari pucuk daun yang belum mekar dan diproses dengan pengeringan bersuhu rendah, sehingga karakter bahan bakunya tetap dipertahankan, menjadi salah satu produk yang menunjukkan upaya Eko meningkatkan nilai tambah komoditas lokal.

Dari inovasi tersebut, omzet usaha yang pada 2023 berada di kisaran Rp85 juta per bulan, meningkat menjadi sekitar Rp250-300 juta per bulan pada 2026, sedangkan jumlah reseller bertambah dari 235 menjadi sekitar 620.

Pertumbuhan pasar itu, bahkan membawa pesanan dalam jumlah besar, setelah Eko mengikuti pameran di Surabaya dan bertemu pembeli dari Boyolali yang kini memesan sekitar 3.000 produk per hari, dengan nilai transaksi sekitar Rp6 juta.

Pertemuan tersebut menjadi contoh bagaimana pameran tidak berhenti sebagai ruang promosi, tetapi dapat membuka rantai perdagangan baru bagi UMKM daerah ketika produk dipertemukan dengan pembeli yang membutuhkan pasokan secara berkelanjutan.

Membuka pasar

Usaha teh yang dipelopori Eko bersama para petani di Kemuning itu, kini menjadi salah satu UMKM binaan Bank Indonesia (BI) yang mendapat dukungan melalui pendampingan produksi, penguatan peralatan, promosi dan fasilitasi pertemuan dengan calon pembeli melalui berbagai kegiatan pameran.

Bagi Eko, dukungan tersebut membantu menjawab persoalan yang selama ini menjadi salah satu keterbatasan usaha, yakni kemampuan meningkatkan kapasitas produksi, sekaligus memperluas akses pasar ketika permintaan mulai tumbuh.

Ia mengaku salah satu dampak yang paling terasa setelah mengikuti kegiatan yang difasilitasi BI adalah terbukanya pertemuan dengan pembeli dalam skala lebih besar, termasuk pesanan yang kini mencapai ribuan produk setiap hari.

Bahkan, salah satunya melalui keikutsertaannya dalam "Java Coffee & Flavors Fest (JCFF) 2026" yang digelar pada Juli lalu di Surabaya mampu mempertemukan Eko dengan pembeli asal Boyolali, Jawa Tengah, yang justru membuka harapan lebih luas bagi Teh Gambyong.

Dari pembeli yang lokasinya tidak jauh dari Kemuning itu, Teh Gambyong memperoleh pemesanan mencapai sekitar 3.000 pieces produk setiap hari dengan nilai transaksi sekitar Rp6 juta per hari.

"Unik juga, mitra kami dari Boyolali justru bertemu di Surabaya. Dari satu buyer saja, setiap hari kami bisa mendapatkan sekitar Rp6 juta," kata Eko.

Dukungan BI, sekaligus memberi ruang bagi Teh Gambyong untuk memperkenalkan produk lain seperti teh kumis kucing, teh rempah, teh rosella, dan berbagai racikan herbal yang dikembangkan mengikuti kebutuhan pasar.

Bagi BI, pendampingan terhadap UMKM, seperti Teh Gambyong, menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas pelaku usaha lokal agar tidak hanya mampu menghasilkan produk, tetapi juga memiliki akses terhadap pasar, jejaring usaha dan peningkatan kualitas produksi.

Meskipun demikian, pertumbuhan permintaan menghadirkan persoalan baru karena kapasitas produksi saat ini masih belum mampu memenuhi sejumlah permintaan besar, termasuk calon pembeli ekspor yang membutuhkan pasokan sekitar 35-45 ton atau satu kontainer per bulan.

Kondisi tersebut membuat Eko memilih memprioritaskan pasar domestik, sembari memperkuat kapasitas produksi dan memenuhi sejumlah persyaratan pengembangan usaha, termasuk proses pengajuan BPOM setelah sebelumnya mengantongi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dan sertifikasi halal.

Menghidupkan kebun

Bagi Eko, memperbesar produksi bukan semata-mata tentang mengejar omzet karena keberlanjutan usaha bergantung pada keberadaan petani yang memasok bahan baku dari kebun-kebun di sekitar Kemuning.

Musim kemarau menjadi tantangan tersendiri karena pertumbuhan pucuk melambat dan pasokan berkurang, sementara permintaan tetap berjalan, sehingga peningkatan kapasitas produksi tidak bisa dilepaskan dari keberlanjutan kebun teh.

Karena itu, kemitraan dengan petani menjadi bagian penting dari perjalanan Teh Gambyong, termasuk upaya menjaga agar hasil panen tetap memiliki nilai ekonomi yang mendorong masyarakat mempertahankan kebun.

Harapan tersebut mulai menemukan bentuk, ketika semakin banyak petani tertarik bergabung dan memperluas lahan yang dapat menjadi sumber bahan baku sekaligus menjaga roda ekonomi masyarakat sekitar.

Di sisi lain, rumah produksi Teh Gambyong tidak hanya menjadi tempat mengolah dan menjual teh, tetapi juga ruang edukasi bagi wisatawan dan mahasiswa yang ingin melihat perjalanan teh sejak dipetik, hingga siap diseduh.

Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Tengah dan Jawa Timur memanfaatkan kebun serta rumah produksi tersebut sebagai tempat penelitian, sementara pengunjung dapat mengenal proses pengolahan yang selama ini hanya mereka lihat dalam bentuk produk jadi.

"Jadi kami tidak hanya menjual produk, tetapi juga memberikan edukasi, mulai dari tanaman, proses pengolahan, sampai produk itu siap dinikmati," ujar Eko.

Dari sebuah usaha kecil yang dahulu hanya menghasilkan keuntungan sekitar Rp300 ribu sebulan, Teh Gambyong kini tumbuh menjadi usaha yang menghubungkan kebun, petani, pengolah, pasar dan konsumen dalam satu rantai nilai lokal.

Bagi Eko, perjalanan itu pada akhirnya bukan hanya tentang bagaimana membuat teh Kemuning dikenal lebih luas, tetapi sebuah cara secangkir teh yang lahir dari lereng Lawu mampu menjaga agar petani tetap memiliki alasan untuk mempertahankan kebunnya hingga masyarakat sekitar ikut tumbuh bersama.

Di balik upaya mendorong UMKM agar naik kelas, penguatan usaha tidak cukup hanya dengan memperkenalkan produk kepada pasar, tetapi juga membutuhkan kelembagaan yang kuat agar pelaku usaha mampu berkembang secara berkelompok.

Bank Indonesia Jawa Timur menempatkan penguatan kelembagaan melalui koperatisasi sebagai salah satu fondasi pengembangan UMKM, terutama dengan mendorong kelompok tani yang sebelumnya berjalan secara individual untuk membangun sinergi melalui kelompok tani hingga gabungan kelompok tani dan koperasi.

Deputi Direktur Kantor Perwakilan BI Jawa Timur Yono Haryono mengatakan pendekatan tersebut ditempuh karena UMKM memiliki daya tawar yang lebih kuat ketika pelaku usaha mampu bersinergi, sekaligus memudahkan mereka dalam mengembangkan produktivitas dan memperluas skala usaha.

Setelah kelembagaan diperkuat, persoalan berikutnya adalah pembiayaan yang menjadi salah satu tantangan ketika pelaku UMKM hendak meningkatkan kapasitas produksinya, sehingga fasilitasi akses pembiayaan menjadi pilar berikutnya dalam pengembangan UMKM.

Melalui berbagai kegiatan, seperti Java Coffee Festival (JCFF) dan Festival Ekonomi Syariah (Fesyar), BI Jatim tidak hanya mempertemukan UMKM dengan konsumen, tetapi juga mendorong terjadinya perjumpaan bisnis agar pelaku usaha memiliki akses terhadap sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan bisnisnya.

Upaya tersebut kemudian dilanjutkan dengan membuka akses pasar yang lebih luas karena penguatan kelembagaan dan pembiayaan belum cukup tanpa kepastian pasar bagi produk UMKM.

Akses pasar itu diberikan mulai dari pasar domestik hingga peluang ekspor, termasuk melalui berbagai pameran dan agenda perdagangan yang mempertemukan UMKM potensial dengan calon pembeli, baik dari dalam maupun luar negeri.

Dukungan terhadap UMKM dibangun secara bertahap, mulai dari memperkuat kelembagaan dan kemampuan berkelompok, membuka akses pembiayaan, hingga memperluas pasar agar usaha yang telah tumbuh memiliki peluang untuk naik kelas dan berkelanjutan.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2026

Semarang (ANTARA) - Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memasifkan penanaman pohon bakau (mangrove) di wilayah Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak sebelum proyek Giant Sea Wall dimulai.

Wakil Kepala BOPPJ Fadil Imran, di Semarang, Kamis, mengatakan bahwa penanaman mengrove tersebut akan dilakukan juga bersama masyarakat, dan rencananya akan dilakukan waktu dekat.

"Presiden sudah memerintahkan BOPPJ untuk mengoptimalkan perlindungan ekologis dan pengembangan ekonomi masyarakat di Pantura. Salah satu wilayah yang menjadi titik untuk dikelola adalah di Kota Semarang, Demak, dan Kendal," katanya saat beraudiensi dengan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.

Menurut dia, keterlibatan masyarakat maupun komunitas-komunitas menjadi penting dalam menjaga wilayah pesisir.

"Giant Sea Wall dalam konsep besarnya adalah pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan, langkah yang akan dilakukan oleh BOPPJ tersebut selaras dengan program Mageri Segoro yang sudah dilakukan di seluruh pesisir Jateng.

Tercatat, panjang garis pantai di Jateng mencapai 1.127,85 kilometer, terdiri atas wilayah Pantura sepanjang 651,47 kilometer, Pansela (pantai selatan) sepanjang 343,50 kilometer, dan Karimunjawa sepanjang 132,88 kilometer.

Kawasan pesisir tentu harus dijaga karena berkaitan langsung dengan permukiman, tambak, perikanan, kawasan industri, infrastruktur, dan kehidupan masyarakat.

"Tentu saja program BOPPJ itu selaras dengan program Jawa Tengah. Kita punya program Mageri Segoro yang itu sudah melibatkan seluruh komponen masyarakat," katanya.

Khusus di kawasan Pantura, lanjut dia, tantangannya cukup kompleks, yakni bukan hanya abrasi dan erosi yang menyebabkan mundurnya garis pantai, tetapi juga banjir, rob, penurunan muka tanah, sedimentasi, dan lainnya.

Maka dari itu, kata dia, perlindungan Pantura membutuhkan penanganan yang terpadu.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pekanbaru, (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Riau mencatat realisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) mencapai Rp1,12 triliun hingga September 2026, naik Rp187,2 miliar atau 20,04 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto dalam Rapat Rekonsiliasi Data PBBKB Triwulan II dan III serta Sosialisasi Aplikasi e-PBBKB di Pekanbaru , Kamis mengatakan kenaikan penerimaan daerah ini didorong oleh bertambahnya jumlah Wajib Pungut (Wapu) dari 19 instansi pada 2025 menjadi 26 pada tahun 2026.

"Pertumbuhan ini juga didorong oleh bertambahnya jumlah Wajib Pungut dari 19 Wapu pada tahun 2025 menjadi 26 Wapu pada tahun 2026," katanya.

Dia memaparkan bahwa kontribusi terbesar dari total realisasi tersebut disumbangkan oleh pemungutan pajak melalui PT Pertamina Patra Niaga. BUMN tersebut mencatatkan nilai pemungutan sebesar Rp900,96 miliar atau menyumbang 80,33 persen dari total penerimaan PBBKB Riau.

"Ini tentu perkembangan yang baik dan saya menyampaikan terima kasih atas kerja sama Bapak/Ibu. Ini menunjukkan kontribusi Pertamina Patra Niaga sangat besar," ujarnya.

Pemprov Riau lanjutnya memproyeksikan total realisasi PBBKB hingga akhir tahun anggaran 2026 berpotensi menyentuh angka Rp1,510 triliun. Untuk mencapai target tersebut, pengawasan serta optimalisasi pemungutan dari seluruh Wajib Pungut akan terus ditingkatkan hingga Desember mendatang.

Oleh karena itu, Pemprov Riau mengimbau seluruh Wajib Pungut untuk menyetorkan kewajiban pajak sesuai dengan volume aktivitas transaksi penjualan bahan bakar kendaraan di lapangan. Langkah transparansi tersebut dinilai penting demi memastikan penerimaan hak daerah berjalan secara optimal tanpa membebani iklim dunia usaha.

"Kita masih punya waktu sampai akhir tahun. Saya berharap ruang yang masih ada itu dapat kita optimalkan bersama. Bukan dengan membebani dunia usaha, tetapi dengan memastikan apa yang memang menjadi hak daerah dapat kita terima sesuai aktivitas yang sebenarnya," ungkap SF Hariyanto.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Meulaboh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat memberi pelatihan kepada 61 orang putera puteri daerah setempat, untuk belajar bahasa Jepang selama 75 hari sebelum nantinya dikirim untuk magang dan bekerja ke Jepang.

"Sebelum berangkat ke Jepang, para peserta wajib mengikuti proses pelatihan dan pembekalan intensif selama kurang lebih 75 hari di Aceh Barat," kata Bupati Aceh Barat, Tarmizi, Kamis.

Materi yang diberikan meliputi penguasaan bahasa Jepang, pemahaman budaya, serta kesiapan fisik dan mental.

Selama masa pelatihan, pemerintah daerah juga memberikan dukungan fasilitas berupa uang transpor dan konsumsi bagi para peserta.

Tarmizi mengatakan pemerintah daerah saat ini terus berupaya menekan angka pengangguran di wilayahnya dengan memanfaatkan peluang kerja luar negeri. Salah satu langkah konkrit yang diambil adalah melalui program magang kerja ke Jepang.

"Ini upaya kita Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk mengurangi pengangguran dengan memanfaatkan peluang kerja luar negeri. Untuk tahap awal tahun ini, kita mengirimkan 61 orang ke Jepang untuk bekerja di sana," ujar Tarmizi.

Tarmizi menjelaskan program ini dilaksanakan secara legal dan aman melalui kerja sama resmi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Aceh serta Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kementerian.

"Program ini kerja sama dengan Disnakertransmob Aceh dan BP3MI Kemenaker. Jalur resmi dari kementerian ini penting supaya ada jaminan perlindungan langsung dari negara," tegasnya.

Selain itu, Pemkab Aceh Barat juga sedang mendiskusikan kerja sama dengan Asosiasi Ketenagakerjaan (AKN) Aceh Barat untuk mempersiapkan keberangkatan peserta ke beberapa negara tujuan lainnya pada tahun depan, dengan kuota yang diproyeksikan mencapai ratusan orang.

Tarmizi berharap Aceh Barat dapat menjadi pelopor bagi daerah lain di Provinsi Aceh dalam membuka akses peluang kerja internasional bagi para generasi muda.

Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan selama 75 hari dan pengurusan dokumen administrasi, para peserta dijadwalkan akan langsung diberangkatkan ke Jepang pada awal tahun depan.

"Kita mulai dari Aceh Barat sebagai pelopor, yang nantinya diharapkan bisa diikuti oleh seluruh kabupaten/kota di Aceh. Harapan kita, ini bisa memotivasi anak-anak muda Aceh Barat dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran," pungkasnya.

Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026