Kehadiran Go-Sari menunjukkan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya persoalan lingkungan dan teknologi

Bantul (ANTARA) - Tumpukan sampah yang selama ini kerap dipandang sebagai sumber masalah perlahan berubah menjadi sumber penghidupan bagi warga Kalurahan Guwosari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Melalui Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) Go-Sari, pemerintah kalurahan bersama masyarakat mengolah sampah menjadi produk bernilai ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja.

Upaya tersebut membutuhkan keberanian mengambil keputusan, perubahan kebiasaan masyarakat, dan kolaborasi berbagai pihak. Sampah tidak lagi sekadar dipindahkan ke tempat pembuangan, tetapi dipilah dan diolah agar kembali menjadi sumber daya yang bermanfaat bagi lingkungan dan kesejahteraan warga.

Lurah Guwosari Masduki Rahmad menjadi salah satu penggerak pengelolaan sampah di tingkat kalurahan. Pria yang juga Ketua Karang Taruna Kabupaten Bantul itu menilai persoalan sampah perlu diselesaikan mulai dari lingkungan terdekat dengan melibatkan masyarakat secara langsung.

“Jangan menyelesaikan sampah di tingkat nasional terlebih dahulu. Di tingkat desa, kita harus menyelesaikannya dulu,” kata Masduki.

Kalurah Guwosari memiliki wilayah sekitar 830 hektare dengan jumlah penduduk sekitar 13.000 jiwa yang tersebar di 15 padukuhan dan 79 rukun tetangga. Kalurahan merupakan istilah untuk desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta.

Kondisi tersebut membutuhkan sistem pengelolaan sampah yang terencana dan berkelanjutan.

Go-Sari mulai dirintis pada 2019 dan terus dikembangkan hingga 2021. Fasilitas pengolahan sampah itu berada di Padukuhan Bungsing dengan memanfaatkan tanah kas kalurahan seluas 24.383 meter persegi.

Pengelola memilah sampah berdasarkan jenisnya untuk menentukan metode pengolahan dan pemanfaatan yang sesuai. Sampah plastik, misalnya, diolah menjadi bahan baku produk baru, sedangkan sampah organik dimanfaatkan untuk budidaya maggot dan pembuatan kompos.

Perkembangan Go-Sari juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Dari awalnya hanya melibatkan dua orang, kegiatan tersebut berkembang hingga mempekerjakan 27 orang, termasuk anak muda yang tidak melanjutkan sekolah dan warga lanjut usia.

Pemerintah kalurahan turut mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui pembiasaan pemilahan sampah sejak dari rumah. Upaya tersebut diperkuat dengan Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 9 Tahun 2019 sebagai salah satu landasan pengelolaan sampah.

Di fasilitas itu, plastik jenis high-density polyethylene (HDPE) diolah menjadi papan yang dapat dimanfaatkan untuk membuat meja dan berbagai produk lainnya. Pengelola juga mengembangkan produk kerajinan, seperti plakat, medali, dan gantungan kunci.

Sementara itu, sampah organik dimanfaatkan untuk budidaya maggot atau larva lalat tentara hitam (black soldier fly/BSF), yang membantu menguraikan sampah dan berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan pakan. Pengelola juga mengembangkan kompos serta menjajaki integrasi dengan kegiatan peternakan ayam dan produksi telur.

Hasil pengembangan tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah pelanggan Go-Sari. Pada 2023, jumlah pelanggan tercatat sekitar 480 dan kemudian bertambah menjadi sekitar 1.545 pelanggan.

Volume sampah yang ditangani juga meningkat dari sekitar 1,7 ton menjadi sekitar 5 ton per hari. Namun, jumlah tersebut belum mencakup seluruh sampah yang dihasilkan masyarakat Guwosari, yang diperkirakan mencapai 8 ton per hari.

Masduki menyebut pendapatan bulanan Go-Sari pun meningkat dari sekitar Rp27 juta menjadi sekitar Rp97 juta. Perkembangan itu menunjukkan potensi pengelolaan sampah sebagai kegiatan ekonomi yang dapat menopang operasional sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat.

Keberlanjutan program, tentu saja, tidak hanya bergantung pada fasilitas, juga pada pengetahuan yang diwariskan kepada generasi berikutnya.

“Apa yang diwariskan tidak hanya tanah. Ilmu pengetahuan juga harus diwariskan,” kata Masduki.

Kolaborasi perkuat nilai ekonomi

Pengembangan Go-Sari turut mendapat dukungan PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Area Manager Communication, Relations, and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah Taufik Kurniawan mengatakan Pertamina mulai mendampingi Guwosari pada 2022.

Semula, pendampingan diarahkan pada kajian pengolahan pisang. Namun, setelah melihat kondisi di lapangan, perusahaan menemukan potensi pengembangan TPS3R yang lebih luas.

Saat itu, persoalan sampah juga berkaitan dengan kebiasaan membakar atau membuang sampah sembarangan yang berpotensi menimbulkan masalah lingkungan dan sosial. Pendampingan kemudian difokuskan pada penguatan pengolahan sampah, pengembangan inovasi, dan penciptaan nilai tambah.

Salah satu pendekatannya adalah mengenalkan pemilahan sampah melalui istilah lokal “bosok, rosok, popok, dan godhong thok”. Istilah tersebut membantu masyarakat mengenali kategori sampah dan menerapkan pemilahan dalam kehidupan sehari-hari.

Dukungan Pertamina tidak hanya diarahkan pada pengolahan material, juga pada pengembangan inovasi dan kemitraan. Selain produk papan plastik, meja, plakat, medali, dan gantungan kunci, pengolahan sampah organik menjadi maggot dan kompos menjadi bagian dari upaya memperluas pemanfaatan sampah.

Program tersebut juga mengembangkan biochar (arang untuk memperbaiki sifat tanah) serta pemanfaatan segel truk yang tidak terpakai untuk didaur ulang. Pelaksanaannya melibatkan sejumlah mitra, di antaranya Universitas Gadjah Mada, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut Taufik, sebanyak 127 orang mendapat manfaat tidak langsung dari program tersebut, antara lain melalui insentif terkait pemilahan sampah. Sebanyak 33 orang lainnya disebut mendapat tambahan penghasilan dari kegiatan yang dikembangkan.

Pertamina juga mencatat nilai ekonomi dari berbagai inovasi pengolahan sampah di Guwosari mencapai sekitar Rp99 juta per bulan. Angka itu merujuk pada nilai ekonomi rangkaian inovasi yang dikembangkan, sehingga cakupannya berbeda dari pendapatan operasional Go-Sari yang disebutkan Masduki.

Taufik mengatakan pendampingan tidak seharusnya berhenti pada pemberian bantuan. Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk melanjutkan program secara mandiri setelah dukungan perusahaan berakhir.

“Kami tentunya tidak ingin setelah Pertamina pergi, program yang sudah sangat bagus ini berlalu begitu saja. Sehingga kami tidak hanya memberikan program CSR, tapi juga memandirikan mereka,” kata Taufik.

Keberlanjutan program membutuhkan pengelolaan usaha yang baik, kualitas produk yang terjaga, serta jejaring pemasaran yang memadai agar nilai ekonomi dari pengolahan sampah terus berkembang.

Tak lekang usia

Manfaat Go-Sari juga dirasakan oleh warga yang terlibat langsung dalam kegiatan pengolahan sampah. Salah satunya Mbah Sakiyem, perempuan berusia 72 tahun yang tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dia telah bekerja di TPS3R Go-Sari selama satu tahun empat bulan. Sebelumnya, Mbah Sakiyem bekerja di sebuah pabrik PVC yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggalnya. Ketika terdapat kemungkinan bekerja di cabang Kebumen, ia memilih tidak ikut pindah dan kemudian bekerja di Go-Sari.

Di tempat kerjanya sekarang, ia menerima upah Rp400.000 per pekan untuk lima hari kerja. Sebelumnya, saat bekerja di pabrik pipa, ia mendapat upah Rp70.000 per hari dengan enam hari kerja dalam sepekan.

Kesempatan bekerja di Go-Sari membuat Mbah Sakiyem tetap produktif dan memperoleh penghasilan pada usia senja. Ia memiliki tiga anak, salah satunya tinggal di Sulawesi Tengah, tidak jauh dari Palu.

“Suka dukanya banyak. Sukanya kalau musim kemarau seperti sekarang ini sisa sampahnya mudah dibakar, tapi kalau musim hujan susah dibakar,” kata Mbah Sakiyem yang menangani insinerator atau mesin pembakar sampah.

Kehadiran Go-Sari menunjukkan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya persoalan lingkungan dan teknologi. Di balik material yang dipilah dan diolah, terdapat warga yang menggantungkan penghidupan pada kegiatan tersebut.

Keterlibatan pekerja lanjut usia juga memperlihatkan bahwa kegiatan ekonomi berbasis lingkungan dapat membuka kesempatan kerja bagi kelompok masyarakat yang masih ingin produktif.

Perjalanan Go-Sari memperlihatkan bahwa pengelolaan sampah dapat menghubungkan kepentingan lingkungan dengan ekonomi masyarakat. Material yang dipilah sejak dari sumbernya berpeluang diolah kembali, sementara kegiatan pengolahannya membuka kesempatan kerja dan pengembangan usaha.

Meskipun demikian, tantangan masih terbentang. Dengan produksi sampah diperkirakan mencapai 8 ton per hari dan sekitar 5 ton di antaranya ditangani Go-Sari, peningkatan kapasitas pengolahan masih diperlukan.

Penguatan kebiasaan memilah sampah, pengembangan teknologi, perluasan pasar produk daur ulang, serta pengelolaan usaha yang konsisten menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan program.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

Pacitan, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, mendorong penguatan ekosistem kopi lokal dari petani hingga kedai melalui Festival Kopi (Feskop) 2026 yang melibatkan pelaku usaha, lembaga keuangan, dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).

Upaya tersebut ditunjukkan melalui kegiatan meracik kopi menggunakan teknik manual brew V60 oleh sejumlah kepala OPD di Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Pacitan, Jumat.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindustrian (Dikuperin) Pacitan Muhammad Ali Mustofa, mengatakan, festival tersebut menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat rantai produksi dan pemasaran kopi lokal.

Menurut dia, pengembangan kopi daerah membutuhkan sinergi berbagai pihak, mulai dari petani, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pengolah biji kopi, pemilik kedai, hingga pemerintah dan lembaga jasa keuangan.

“Di balik ini semua, ada ruang kolaborasi berbagai pihak dalam rantai produksi kopi, dari hulu hingga hilir,” kata Ali.

Ia menjelaskan, petani berperan dalam penyediaan bahan baku, sedangkan pelaku UMKM mengolah biji kopi menjadi roasted bean atau biji kopi sangrai sebelum dipasarkan dan disajikan kepada konsumen melalui kedai kopi.

Festival tersebut juga melibatkan kepala OPD sebagai bagian dari upaya memperluas pengenalan kopi lokal di lingkungan pemerintah daerah.

Dikuperin sebelumnya menggelar pelatihan untuk membekali para kepala OPD dengan keterampilan meracik kopi menggunakan metode V60.

Dalam kegiatan itu, sejumlah kepala OPD tampak mencoba langsung proses penyeduhan kopi.

Sebagian peserta telah terbiasa meracik kopi, sementara lainnya mendapat pendampingan dari barista profesional.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pacitan Suparlan, misalnya, tampil mengenakan helm proyek saat mengikuti kegiatan tersebut.

Penampilan itu menjadi salah satu cara peserta menunjukkan identitas instansi masing-masing dalam kegiatan festival.

Ali mengatakan metode V60 memiliki teknik penyeduhan berbeda dari kopi tubruk yang lebih umum digunakan masyarakat. Teknik tersebut membutuhkan ketelitian dalam menuangkan air dan mengatur proses ekstraksi kopi.

Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji mengapresiasi penyelenggaraan Festival Kopi 2026, termasuk pelibatan kepala OPD dalam kegiatan meracik kopi.

Menurut dia, kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk mengenalkan proses penyajian kopi sekaligus mendukung pengembangan potensi kopi daerah.

Melalui festival tersebut, Pemkab Pacitan berharap hubungan antara petani, pengolah kopi, pelaku kedai, dan pemangku kepentingan semakin kuat sehingga memberikan ruang bagi pengembangan usaha serta peningkatan nilai tambah produk kopi lokal.

Data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Pacitan, mencatat ada 2.300 hektare perkebunan kopi, namun hanya 700 hektare yang saat ini berstatus Tanaman Menghasilkan (TM) karena sisanya, 600 hektare merupakan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), dan 900 hektare tanaman kopi rusak akibat tidak terawat.

Pemkab Pacitan berencana akan memperbaiki tanaman kopi yang tidak terawat itu melalui intervensi anggaran dan teknologi tanam pada 2027.

DKPP telah mengantongi daftar Calon Petani Calon Lahan (CPCL) seluas 489 hektare untuk diusulkan ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Tapanuli Selatan, Sumatera Uta (ANTARA) - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot membidik pengembangan tahap kedua pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batang Toru dengan tambahan daya sebesar 160 megawatt (MW).

“Setelah ini berjalan dengan baik, kemudian rencananya ada pengembangan 160 MW,” ujar Yuliot ketika ditemui di Bendungan Air PLTA Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Jumat.

Saat ini, PLTA Batang Toru yang dikelola oleh PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) dikembangkan dengan kapasitas terpasang total 510 megawatt (MW). PLTA tersebut dirancang untuk beroperasi penuh pada jam beban puncak (18.00–24.00).

Apabila pengembangan tahap pertama berlangsung dengan lancar, maka Yuliot berencana untuk melakukan pengembangan lanjutan untuk menambah daya yang dihasilkan dari PLTA tersebut.

“(Tahap lanjutannya) setelah yang saat ini jalan. Tetapi kajiannya sudah dibuat,” ucap Yuliot.

Ia mengatakan pengembangan lanjutan PLTA Batang Toru akan mencontoh keberhasilan pengembangan PLTA bertingkat di China. Pengembangan PLTA di Negeri Tirai Bambu tersebut memanfaatkan satu aliran sungai untuk 17 PLTA.

Dengan demikian, China bisa memanfaatkan dengan maksimal potensi daya listrik yang dihasilkan oleh sungai tersebut.

“17 PLTA dalam satu aliran sungai. Mereka memiliki kapasitas sekitar 22 gigawatt (GW),” ucap Yuliot.

Oleh karena itu, ia membidik pengembangan satu unit tambahan di hilir Sungai Batang Toru. Yuliot juga menilai pengembangan unit tambahan tersebut dapat dilakukan oleh NSHE, tanpa perlu mencari pemenang lelang lagi.

“Kalau bisa, ya, tanpa tender lagi. Karena ini (pembangunan yang sedang berlangsung) kan sudah tender. Tinggal perluasan, nambah ke bawah. Ini FS (studi kelayakan)-nya sudah disiapkan oleh NSHE, nanti kalau ditenderkan itu ya, ini pemenang tender cari investor lagi, sodori lagi sama NSHE untuk pengembangan. Itu yang kami tidak inginkan. Ini (NSHE) kan sudah terbukti,” ucap Yuliot.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Realisasi penyerapan gabah sudah mencapai 406.253 ton setara beras, melebihi target sebanyak 374.658 ton

Semarang (ANTARA) - Perum Bulog Wilayah Jawa Tengah mencatat realisasi penyerapan gabah petani hingga Oktober 2026 yang mencapai 108,43 persen dari target tahun ini.

"Realisasi penyerapan gabah sudah mencapai 406.253 ton setara beras, melebihi target sebanyak 374.658 ton," kata Pimpinan Bulog Wilayah Jawa Tengah Sri Muniati di Semarang, Jumat.

Sementara secara nasional, realisasi penyerapan gabah petani sudah mencapai 4,1 juta ton beras.

Menurut dia, capaian tersebut merupakan upaya untuk memberikan kepastian pasar bagi petani, mendukung keberlangsungan usaha pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Ia menuturkan, Bulog telah mengoptimalkan seluruh instrumen, mulai dari penguatan jaringan pembelian di tingkat produksi, peningkatan kesiapan sarana pengolahan dan pergudangan, hingga percepatan penyerapan pada momentum panen dalam melaksanakan pengadaan gabah.

Ia menambahkan, tingginya persediaan cadangan pangan tersebut juga memperkuat posisi Bulog dalam menjalankan peran strategisnya melalui tiga pilar ketahanan pangan nasional.

"Bulog menjaga ketersediaan pangan, mendukung stabilisasi harga di tingkat produsen dan konsumen, serta mengelola cadangan pangan Pemerintah," katanya.

Melalui pengadaan yang kuat di tingkat hulu, kata dia, pemerintah memiliki fondasi stok yang semakin kokoh untuk mendukung berbagai program stabilisasi dan penyaluran pangan kepada masyarakat.

Ia memastikan Bulog akan terus menjaga momentum penyerapan hingga akhir tahun melalui kolaborasi, inovasi, dan penguatan operasional dari hulu hingga hilir.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa optimistis Bank Jatim mampu menggarap potensi ekonomi Kalimantan Timur melalui pembukaan kantor cabang di Balikpapan, Jumat.

"Peran Bank Jatim di Balikpapan ini bisa menjadi bagian dari penguatan kerja sama antar dua provinsi dan pada akhirnya akan memberikan penguatan pada ekonomi secara nasional," kata Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Jawa Timur.

Menurut Khofifah, Balikpapan memiliki posisi strategis untuk mendukung konektivitas perdagangan dan kegiatan usaha di Kalimantan. Kota tersebut juga berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diperkirakan mengalami pertumbuhan ekonomi signifikan dalam 10 hingga 15 tahun mendatang.

Pembukaan kantor cabang itu juga menindaklanjuti aspirasi paguyuban masyarakat Kalimantan Timur asal Jawa Timur yang disampaikan dalam Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur-Kalimantan Timur pada 2024.

"Ini juga merupakan tindak lanjut dari apa yang menjadi inspirasi, masukan, aspirasi paguyuban masyarakat Kalimantan Timur asal Jawa Timur yang disampaikan pada saat Misi Dagang dan Investasi Jatim dan Kaltim pada tahun 2024 yang lalu," ujarnya.

Khofifah mengatakan Bank Jatim perlu mengidentifikasi peluang ekonomi secara terperinci, termasuk kemungkinan kerja sama dengan bank milik negara dan swasta untuk mendukung proyek berskala besar.

"Kalau ada potensi-potensi yang bisa kita maksimalkan dalam skala besar seperti yang tadi Bapak Gubernur Kaltim sampaikan rasanya memang butuh konsorsium,” tuturnya.

Sebuah konsorsium yang memungkinkan untuk bisa di-handle oleh Bank Jatim dan bank-bank himbara maupun bank swasta lainnya di Kalimantan Timur.

Selain itu, Khofifah meminta Bank Jatim membantu usaha kecil dan menengah (UKM) di Balikpapan dan Kalimantan Timur agar berkembang dan naik kelas.

"Bagaimana penguatan ekonomi dan fasilitasi yang dimungkinkan bisa kita lakukan melalui Bank Jatim untuk mendukung UKM di Balikpapan, niatkan ini bagian dari upaya peningkatan UMKM Kaltim supaya naik kelas," katanya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menyatakan dukungan terhadap kehadiran Bank Jatim di Balikpapan.

Ia berharap sinergi pemerintah kedua provinsi, pemerintah kota, perbankan, dan pelaku usaha dapat memperkuat perekonomian daerah serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Banjarmasin (ANTARA) - PT Jasa Raharja (Persero) dan Jasaraharja Putera telah membayarkan santunan kepada 69 ahli waris dari korban Kapal Virgo Transport 8 yang teridentifikasi per 9 Oktober 2026 dengan total nilai Rp4.638.000.000.

"Santunan diberikan kepada ahli waris yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan," kata Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja (Persero) Kalimantan Selatan Ahmad Arkan Nugraha di Banjarmasin, Jumat.

Dia merinci untuk Jasa Raharja telah membayarkan Rp3.312.000.000, sementara Jasaraharja Putera Rp1.326.000.000.

Terkait tambahan tiga korban teridentifikasi oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan hari ini, Arkan mengaku timnya di lapangan langsung melakukan proses verifikasi ahli waris.

"Jika proses administrasi bisa selesai hari ini juga, paling lambat besok sudah bisa dibayarkan santunannya," jelasnya.

Arkan memastikan pula terus melakukan pengawalan terhadap proses pencarian dan identifikasi korban.

Kemudian memberikan pendampingan terhadap keluarga yang saat ini sebagian masih menunggu kabar baik di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin maupun Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin.

"Kami harus memastikan hak korban bisa dipenuhi segera setelah proses identifikasi," tambahnya.

Pewarta: Firman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menyatakan telah mendistribusikan beras untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 877 ribu ton pada pengadaan dua tahap.

"SPHP yang tahap pertama penugasan kami 828 ribu ton sudah habis diselesaikan," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, Bulog sendiri menerima penugasan dari pemerintah untuk mendistribusikan beras SPHP kepada masyarakat dalam rangka mengendalikan harga di pasaran.

Apalagi kata dia, beras SPHP dijual dengan harga yang kompetitif yaitu Rp62.500 per 5 kilogram dan pada tahap awal penugasan yaitu sebanyak 828 ribu ton.

Kemudian, lanjut Rizal, setelah semua beras SPHP tahap pertama terdistribusikan, pemerintah kembali menugaskan Bulog untuk mendistribusikan sebanyak 74.182 ton dan telah terdistribusi 49 ribu ton, sehingga secara keseluruhan beras SPHP yang telah terdistribusi kepada masyarakat sebanyak 877 ribu ton.

"Beras SPHP didistribusikan untuk antisipasi adanya paceklik dan peningkatan harga akibat El-Nino," ujarnya.

Sebelumnya, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) telah menyerap 4,11 juta ton beras petani hingga awal Oktober 2026 dan telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah.

Rizal mengatakan bahwa data hingga 8 Oktober 2026, Bulog telah telah merealisasikan penyerapan beras milik petani sebanyak 4,11 juta ton atau setara 102 persen dari target.

Menurut dia, capaian tersebut melampaui penyerapan pada 2025 dengan capaian 3,19 juta ton dan berada di atas capaian tahun sebelumnya, dan bahkan melampaui penyerapan tertinggi pada 2012 yaitu 3,65 juta ton.

Rizal menyatakan bahwa capaian tersebut juga berkat kerja sama dari semua stakeholder baik TNI, Polri, dan yang utama yaitu para petani.

"Kami ucapkan terima kasih kepada semua stakeholder yang membantu capaian ini bisa terwujud terutama kepada para petani. Berkat kerja keras bersama, dan semua akan bisa tercapai ketika bersatu demi swasembada pangan berkelanjutan," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan pengesahan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (UU SDI) menjadi momentum penting untuk menyatukan salah satu aset strategis bagi masa depan bangsa, yaitu data.

“Data harus melahirkan keadilan sosial, memuliakan martabat manusia, dan membawa manfaat nyata bagi rakyat,” katanya yang juga Ketua Dewan Pengarah SDI saat menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden dalam Rapat Paripurna DPR RI, dari keterangan resmi, Jakarta, Jumat.

UU SDI disebut memperkuat landasan hukum tata kelola data nasional yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kini, lanjutnya, Indonesia memiliki satu fondasi data nasional.

Regulasi baru tersebut mendorong terwujudnya ekosistem data nasional yang akurat, mutakhir, terpadu, aman, dan interoperabel untuk mendukung perumusan kebijakan serta memastikan berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial dan program perlindungan masyarakat semakin tepat sasaran.

Lebih lanjut, pengesahan UU yang menjadi usul inisiatif DPR RI ini merupakan hasil pembahasan intensif antara pemerintah dan DPR RI. Sebelumnya, pemerintah dan DPR RI telah menyepakati hasil pembahasan RUU tentang SDI dalam Rapat Badan Legislasi DPR RI pada Senin (5/10).

Dalam proses pembahasan, pemerintah menyampaikan 1.338 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang dibahas Panitia Kerja (Panja) sejak 23 September hingga 5 Oktober 2026. Pembahasan dilakukan dengan menjunjung asas transparansi dan keterbukaan terhadap masukan masyarakat. UU SDI selanjutnya disusun dalam 20 bab dan 141 pasal.

Sejumlah materi strategis diatur dalam UU SDI, antara lain Data Dasar Nasional sebagai acuan utama dalam perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal dan penganggaran, serta penyaluran bantuan sosial. Data tersebut diklasifikasikan menjadi data terbuka, terbatas, dan tertutup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Panja juga menyepakati penguatan kelembagaan melalui pembentukan Penyelenggara SDI yang bertanggung jawab kepada Presiden. Peran pembina data, produsen data, dan pengguna data diatur secara berjenjang dari tingkat nasional hingga desa/kelurahan.

Dalam implementasinya, penyelenggaraan SDI akan diperkuat dengan kewenangan koordinasi dan aspek keamanan yang memadai, tanpa mengambil alih tugas substantif kementerian dan lembaga yang telah berjalan. Dengan demikian, penguatan tata kelola data diharapkan dapat mengurangi ego sektoral sekaligus memperkuat kolaborasi dan keterhubungan data antar kementerian dan lembaga.

UU SDI mengatur pula kewenangan akses terhadap data, keamanan data, serta pelindungan data pribadi. Pemanfaatan teknologi digital, termasuk kecerdasan artifisial, tetap berada dalam pengawasan manusia.

Masyarakat juga diberikan ruang untuk berpartisipasi, termasuk melalui pemberian masukan dan pelaporan dugaan penyimpangan. Apabila terjadi sengketa, penyelesaiannya mengutamakan musyawarah melalui mekanisme mediasi.

“Data bukan sekadar deretan angka. Bukan sekadar tabel statistik. Dan bukan sekadar sesuatu yang tersimpan di server pemerintah. Data adalah cermin kejujuran Republik. Data memberi tahu kita siapa yang sudah menikmati hasil pembangunan, tetapi juga siapa yang masih tertinggal,” ungkap Menteri PPN.

“Satu Data Indonesia bukan sekadar tentang menyatukan data, melainkan tentang menyatukan langkah untuk memastikan pembangunan menjangkau seluruh rakyat tanpa terkecuali,” ujar Kepala Bappenas.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Badung (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut Bali merupakan provinsi nomor satu dalam pendaftaran tercepat digitalisasi bansos lewat program perlindungan sosial (Perlinsos) dan menantang untuk segera merampungkan sisa target dalam kurang dari empat bulan.

"Apresiasi kepada Provinsi Bali, tahu tidak Provinsi Bali ini nomor satu se-Indonesia untuk saat ini dengan 652.000 lebih KK atau 50,52 persen mendaftar dari seluruh keluarga yang tercatat," kata Menkomdigi saat Uji Coba Program Perlinsos di Badung, Jumat.

Ia mencatat keberhasilan mencapai separuh target keluarga terdata tersebut diselesaikan oleh masyarakat Bali dalam kurun waktu yang sangat cepat berkat kuatnya budaya gotong royong.

Meutya lantas menantang agar sisa target pemenuhan data Perlinsos di Pulau Dewata dapat dituntaskan segera dalam beberapa bulan ke depan.

"Mungkin untuk pemenuhan 50 persennya lagi tidak sampai 4 bulan ya, mungkin tinggal 2-3 bulan lagi seluruh yang berhak di Bali juga sudah terbantu," ujarnya.

Menkomdigi menjelaskan, melalui digitalisasi ini, pemerintah dapat memverifikasi data penerima bantuan agar lebih akurat dan tepat sasaran tanpa ada celah manipulasi.

Kementerian Komdigi sendiri hadir melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan (SPLP) untuk memastikan pertukaran data antarkementerian dalam portal Perlinsos berjalan lancar.

Di tengah masyarakat yang terus berproses mendaftar, Meutya memastikan terus menjaga arus data lintas instansi tersebut agar tidak mengalami kemacetan sistem layaknya lalu lintas di jalan raya.

Integrasi sistem ini sendiri menghubungkan data dari Kementerian Sosial, Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), PLN, Korlantas, hingga BPJS secara transparan dan akurat.

Transformasi digital ini juga diyakini bisa memangkas biaya operasional warga serta menghemat waktu tunggu antrean di kantor pemerintahan yang sebelumnya bisa seharian.

Pemanfaatan agen lokal di tingkat wilayah bahkan memungkinkan proses pendaftaran dan validasi dilakukan langsung secara dekat dari rumah warga.

Menkomdigi kemudian mengajak seluruh masyarakat Bali untuk aktif menggalakkan kepedulian antartetangga demi membantu warga lain yang layak agar segera masuk dalam sistem.

Pihaknya berharap program ini tidak hanya sukses di Bali, tetapi juga dapat menjadi percontohan yang diterapkan secara bertahap ke seluruh wilayah di Indonesia.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Situbondo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mengagendakan ajang "Pesta Mangga Situbondo" dalam upaya memperkuat posisi tawar komoditas mangga lokal di pasar nasional dan sekaligus memantik minat generasi muda setempat terjun ke sektor agribisnis.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertangan) Kabupaten Situbondo Quratul Aini menyampaikan bahwa pemerintah daerah setempat menggelar agenda Pesta Mangga Situbondo ini, salah satunya memacu percepatan hilirisasi agribisnis serta regenerasi petani.

"Kegiatan ini kami menjadwalkan digelar pada 21-22 November mendatang. Tentu ini menjadi bagian untuk mendongkrak produktivitas pertanian, khususnya mangga," kata dia di Situbondo, Jawa Timur, Jumat.

Menurut dia, mangga asal Situbondo selama ini telah memiliki reputasi kuat dan pangsa pasar potensial di Jakarta, dan melalui ajang "Pesta Mangga Situbondo" itu, pemerintah daerah mendorong peningkatan nilai tambah komoditas mangga di daerah itu.

"Agenda ini juga menjadi cara kami menarik minat anak muda Situbondo agar mereka melihat sektor pertanian sebagai peluang bisnis yang menjanjikan," tutur Quratul Aini.

Dia memaparkan dalam Festival Pesta Mangga Situbondo itu nantinya menghadirkan agenda pameran varietas mangga, bursa mangga, lomba produk olahan mangga, lomba konten review mangga serta pemilihan putra dan putri mangga Situbondo.

Beragam agenda komersial dan kreatif itu, kata Quratul Aini, untuk membuka akses langsung antara kelompok petani mangga dengan pembeli hingga konsumen akhir.

Sementara lomba produk olahan mangga, kata dia, untuk mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bisa menciptakan nilai tambah berbasis olahan buah mangga.

"Kalau lomba konten review mangga Situbondo, menjadi strategi kami dalam pemasaran digital guna menjangkau segmen pasar milenial dan Gen-Z, sekaligus penguatan merek atau branding mangga Situbondo," kata Quratul Aini.

Beberapa waktu lalu, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu meraih penghargaan Best Trade Promotion Apkasi Otonomi Expo 2026 di Tangerang. Bupati Rio mempromosikan mangga khas Situbondo secara langsung kepada pengunjung pameran yang digelar Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kupang (ANTARA) - Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, menegaskan kawasan perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki posisi strategis dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

“Provinsi NTT merupakan daerah strategis, dengan wilayah perbatasan sebagai ruang kedaulatan sekaligus peluang meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi dengan berbagai potensi, jika direncanakan dan dikelola secara baik,” kata Makhruzi di Kupang, Jumat.

Hal ini disampaikannya saat Rapat Koordinasi Perencanaan Tematik Perbatasan (PERMATA) Tahun 2026 di NTT, yang dihadiri juga oleh Wagub NTT Johni Asadoma dan pihak terkait lainnya.

Ia mengatakan pengelolaan kawasan perbatasan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar berbagai potensi wilayah dapat dimanfaatkan secara optimal.

Menurut dia, pembangunan kawasan perbatasan tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu instansi, tetapi memerlukan perencanaan dan koordinasi yang terintegrasi.

Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma yang membuka kegiatan tersebut mengatakan pembangunan kawasan perbatasan harus dilaksanakan secara terarah, terintegrasi, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Ia menegaskan rapat koordinasi PERMATA bukan sekadar agenda rutin birokrasi, melainkan bagian dari upaya memastikan kehadiran negara secara nyata di kawasan perbatasan sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Perbatasan adalah wajah kehormatan bangsa dan beranda depan Negara Indonesia. Setiap rupiah uang rakyat harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di garis batas negara. Tidak boleh ada lagi ego sektoral. Kita harus bergerak dalam satu visi dan satu tujuan untuk kemajuan kawasan perbatasan,” tegas Johni.

Ia meminta seluruh perangkat daerah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran sesuai skala prioritas serta menghindari perencanaan yang tumpang tindih dan penganggaran yang tidak terarah.

Johni juga meminta Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) NTT mengawal PERMATA mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi.

“Jangan biarkan dokumen perencanaan hanya menjadi tumpukan kertas di atas meja. Jadikan PERMATA sebagai roadmap yang hidup untuk menuntun langkah konkret kita membangun NTT dari kawasan perbatasan,” ujarnya.

Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama BPPD Provinsi NTT Hermanus Beo Wea melaporkan Rakor PERMATA 2026 diikuti 18 perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan 12 perangkat daerah dari kabupaten pengelola wilayah perbatasan.

Johni menegaskan pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan integritas, sinergi, dan komitmen bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Membangun perbatasan bukan sekadar membangun batas terluar negara, tetapi membangun martabat, wajah dan masa depan masyarakat Nusa Tenggara Timur sebagai beranda depan NKRI,” katanya.

Rakor PERMATA 2026 diharapkan memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan program pembangunan kawasan perbatasan untuk mewujudkan NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan ekosistem dirgantara Indonesia akan diperkuat dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Adapun strategi yang dilakukan ialah mengembangkan kompetensi, pendidikan dan penelitian, serta penguatan kapasitas teknologi dirgantara Indonesia, melalui kerja sama antara Bappenas dengan Airbus untuk memperkuat pengembangan kompetensi, pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian bersama, serta eksplorasi pengembangan pusat riset di bidang dirgantara sebagai tindak lanjut Joint Declaration antara kedua belah pihak.

“Kemitraan kita dengan Airbus harus melangkah lebih jauh dari kepentingan komersial dan berkontribusi pada kemampuan teknologi, ketahanan industri, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Karena itu, kerja sama dengan ITB (Institusi Teknologi Bandung) harus mendukung pendidikan pascasarjana, pelatihan teknis yang intensif, dan penelitian bersama sehingga kita dapat memperkuat penguasaan teknologi Indonesia sekaligus membangun ekosistem dirgantara nasional yang lebih kuat,” ucapnya dalam agenda penandatanganan Nota Kesepahaman antara Airbus dengan Airnav Indonesia dan ITB, dari keterangan resmi, Jakarta, Jumat.

Kolaborasi Airbus–ITB juga diharapkan terhubung dengan agenda yang lebih luas, termasuk pengembangan kemampuan industri PT Dirgantara Indonesia, sertifikasi pesawat NC212, pengembangan N219, peningkatan kemampuan A400M, ekosistem maintenance, repair, and overhaul (MRO), serta pengembangan ekosistem dirgantara Kertajati.

Menteri Rachmat Pambudy menegaskan bahwa implementasi kerja sama perlu dilengkapi dengan rencana kerja, target terukur, institusi penanggung jawab, jadwal, serta kebutuhan sumber daya yang jelas.

“Kerja sama ini bukan hanya antara Indonesia dan Airbus, tetapi harus memperkuat keseluruhan ekosistem dirgantara Indonesia. Kita membutuhkan keterlibatan pemasok lokal, transfer teknologi, peningkatan kemampuan tenaga kerja, serta partisipasi Indonesia yang semakin besar dalam rantai pasok dirgantara global. Komitmen tersebut harus kita terjemahkan menjadi implementasi nyata yang sejalan dengan rencana pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” kata dia.

Sementara Executive Vice President International Airbus Wouter van Wersch menyatakan komitmen pihaknya untuk mengembangkan talenta lokal sebagai fondasi pertumbuhan industri dirgantara.

“Kami percaya Indonesia memiliki kemampuan dan talenta untuk melakukan hal tersebut. Dengan menggabungkan pengembangan industri, pembangunan talenta, dan pengembangan pesawat, kami tidak hanya menyediakan pesawat, tetapi juga membangun kemitraan strategis untuk jangka panjang,” ungkap Wouter.

Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati menambahkan bahwa kerja sama ini telah ditindaklanjuti hingga Juli 2026 melalui kelompok kerja lintas sektor dan diselaraskan dengan kebutuhan industri, ketersediaan sumber daya, serta peta jalan pengembangan ekosistem dirgantara nasional.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026