Aceh Tamiang (ANTARA) - Pemerintah melalui kolaborasi lintas kementerian mempercepat pembangunan 10.000 hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Desa Lubuk Hidup, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh dalam dua tahun.

Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ronny Hutahayan mengatakan dari total kebutuhan huntap lebih dari 18.000 unit di daerah tersebut, lebih dari 10.000 unit di antaranya akan dibangun melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Jadi ini memang sebagai suatu kabupaten ini terdampak paling masif dan juga pembangunannya membutuhkan pembangunan huntap paling besar. Di Tamiang ini sebenarnya paling besar nanti rencana penyediaan huntapnya,” kata Ronny dalam kunjungan dan pemantauan huntap dan huntara di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Kamis.

Pemerintah sebelumnya menetapkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi dalam waktu tiga tahun, yakni 2026 hingga 2028. Namun, berdasarkan arahan Presiden pada 25 Mei 2026, pembangunan huntap dipercepat menjadi dua tahun.

Ronny mengatakan pembangunan huntap ini menjadi salah satu fokus pemerintah dalam pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang.

Secara keseluruhan, kebutuhan huntap di Aceh Tamiang mencapai lebih dari 18.000 unit. Pembangunan tersebut terdiri atas hunian in situ yang berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta hunian ex situ atau relokasi yang dibangun Kementerian PKP.

Di lokasi Desa Lubuk Hidup sendiri, Kemenko Infra bekerja sama dengan Kementerian PKP akan memanfaatkan lahan seluas 10 hektare serta akan dibangun 169 unit rumah huntap yang saat ini masih tahap proses clearing area. Pembangunan di lokasi tersebut ditargetkan dapat diselesaikan pada akhir Desember 2026.

Ronny mengatakan percepatan pembangunan masih menghadapi sejumlah pekerjaan yang perlu diselesaikan, termasuk proses penyediaan lahan. Namun, pemerintah tetap memastikan lokasi hunian berada di luar zona rawan bencana untuk menjaga keselamatan masyarakat dalam jangka panjang.

“Pemilihan lahan di luar zona rawan bencana itu menjadi sangat penting, karena ini menyangkut keamanan dan keselamatan masyarakat ke depannya,” ujarnya.

Untuk 2026, Ronny mengatakan dari Kementerian PKP menargetkan pembangunan 2.399 unit huntap di Aceh Tamiang. Saat ini, sekitar 1.000 unit telah selesai dibangun, sementara pembangunan unit lainnya masih terus berjalan.

Selain pembangunan rumah, pemerintah juga menyiapkan sarana dan prasarana pendukung kawasan huntap yang dilengkapi jalan lingkungan, drainase, sanitasi, penerangan, serta akses air bersih.

Pemerintah juga berupaya memperkuat akses menuju kawasan hunian. Sejumlah ruas jalan menuju lokasi yang belum beraspal akan diupayakan melalui anggaran APBD maupun program jalan desa.

Ronny menekankan percepatan pembangunan huntap membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah juga akan melakukan pemantauan secara berkala selama proses pembangunan, bukan hanya pada tahap akhir.

“Kami mau memastikan bahwa bukan hanya nanti kita monitoring dan evaluasi di akhir, tetapi selama masanya progres pembangunannya,” katanya.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Manado (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan pada acara 'World Coconut Day 2026' mengatakan, kelapa adalah komoditas yang sangat strategis dan memiliki nilai tambah yang tinggi.

"Perkebunan dan hilirisasi produk kelapa mendapat perhatian khusus Bapak Presiden," kata Menko Zulhas di Manado, Kamis.

Menurut Menkop, berkali-kali topik hilirisasi kelapa menjadi topik pembahasan rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden.

Karena itu, ia menjelaskan, tugas yang dulu dikenal dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang dulu dikelola oleh Kementerian Ekonomi, sekarang dipindah ke Kemenko Pangan.

"Tinggal menunggu harmonisasi. Kelapa ini akan menjadi salah satu komoditas yang utama untuk kita kembangkan," katanya.

Menurut Menko Zulhas, nilai ekonomi kelapa sekarang ini lebih tinggi dari nilai-nilai perkebunan yang lain.

Bahkan teman-teman penghasil sawit mengatakan, komoditas kelapa sekarang lebih menguntungkan, jauh lebih tinggi nilainya daripada hasil perkebunan lainnya.

"Atas nama pemerintah Indonesia, saya mengucapkan selamat datang kepada para delegasi negara-negara anggota International Coconut Community (ICC)," katanya.

Menko Zulhas juga memberikan apresiasi kepada ICC atas penyelenggaraan perayaan tahun ini yang mengangkat tema 'Coconut in Times of Uncertainty: Securing Food, Energy, and Livelihoods'. Tema yang artinya "Kelapa di Masa Ketidakpastian: Mengamankan Pangan, Energi, dan Penghidupan" itu sangat relevan dengan tantangan global pada saat ini.

"Di bawah kepemimpinan bapak Presiden Prabowo, sektor pertanian dan pangan dikukuhkan sebagai prioritas utama pembangunan nasional untuk Indonesia," katanya menambahkan.

Acara 'World Coconut Day 2026' di Kota Manado, dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, bupati dan wali kota, Direktur Jenderal International Coconut Community (ICC) Jelfina C. Alow, pejabat setingkat deputi dari Malaysia, Filipina, Papua Nugini, perwakilan duta besar negara sahabat, akademisi, pelaku usaha, petani kelapa, serta undangan lainnya.

Acara berskala global ini diselenggarakan oleh ICC yang berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Manado pada tanggal 7–10 Oktober 2026.

Tema ini menyoroti bagaimana kelapa memiliki peran yang sangat krusial dalam menghadapi ketidakpastian iklim dan ekonomi global melalui tiga pilar utama:

Pertama, sebagai komoditi yang menjamin pangan (Securing Food) karena kelapa bukan lagi sekadar komoditas perkebunan mentah, melainkan sumber nutrisi dan hidrasi yang krusial.

Di tengah perubahan preferensi konsumen, diversifikasi produk turunan seperti air kelapa, krim kelapa, hingga virgin coconut oil (VCO) menjadi andalan pemenuhan pangan global. Dan saat ini, pasar global untuk minuman siap saji berbasis kelapa mengalami pertumbuhan pesat.

Kedua, sebagai sumber energi terbarukan (Securing Energy) dimana bagian limbah kelapa seperti sabut (coconut husk), batok (coconut shell), dan kayu kelapa tua dimanfaatkan sebagai bahan baku energi hijau terbarukan.

Kelapa diintegrasikan ke dalam pengembangan biofuel generasi kedua, briket, serta biochar yang mampu menekan emisi karbon dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Ketiga, sebagai penopang Penghidupan (Securing Livelihoods) dimana ​​​​​​​industri kelapa menjadi pilar ekonomi dan lapangan kerja bagi jutaan petani kecil di wilayah tropis.

Melalui program hilirisasi komoditas, negara produsen seperti Indonesia yang memproduksi sekitar 2,1 juta ton kelapa per tahun, berfokus mengolah produk di dalam negeri agar memberikan nilai tambah ekonomi langsung yang jauh lebih besar bagi kesejahteraan para petani lokal.

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) menjadi strategi tepat dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Saya rasa kita on the right strategy, dan kita sangat mengapresiasi Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang dalam waktu yang sangat singkat segera merumuskan, mengoptimalkan fungsi dari Badan Pengelola Gambut dan Mangrove,” kata Wamenko Hanif saat ditemui di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa BPGMN yang langsung berada di bawah kendali Kepala Negara, diharapkan mampu membuat desain ulang agar lahan dan hutan Indonesia dapat memiliki ketahanan dari potensi kebakaran, utamanya dari aktivitas manusia.

“Secara fundamental, Presiden sudah menyusun Badan Pengendalian Gambut dan Mangrove yang akan kemudian mendesain ulang dengan sangat cepat karena lesson learned-nya sudah banyak sekali untuk membangun landscape kita tahan pada kondisi apa pun,” ujar Hanif.

Selain peran BPGMN, Wamenko Pangan menyoroti pentingnya penanganan karhutla yang harus dilakukan secara terukur dan sistematis.

“Ini kejadian yang terus berulang, terutama di lahan gambut ini harus ditangani berdasarkan scientific-based. Kita sudah memiliki lesson learned yang cukup beragam untuk menangani itu. Tinggal bagaimana kemudian capacities ini dioperasionalkan di lapangan,” kata Hanif.

Ia juga menyoroti bahwa selama ini pemerintah memang masih mengandalkan operasi modifikasi cuaca (OMC) sebagai salah satu upaya penanggulangan permanen dari karhutla.

“Kita tidak boleh lagi menganggap ini biasa. Kita tidak boleh mengharapkan operasi modifikasi cuaca untuk menangani karhutla,” kata Hanif.

“Jadi kita benar-benar harus mulai sekarang, merekayasa landscape untuk kemudian kembali mampu melakukan penahanan landscape-nya dari ancaman karhutla. Jadi kondisi ini yang harus kita bangun,” ujarnya menambahkan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar tidak terus berulang.

Melalui BPGMN, pemerintah mendorong pengelolaan gambut yang terintegrasi mulai dari pencegahan, pemetaan dan deteksi dini hingga penguatan respons ketika terjadi kebakaran.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji membidik peningkatan kontribusi sektor industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi lebih dari 20 hingga 25 persen sebagai bagian dari upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

Sarmuji di Jakarta, Kamis menyampaikan sektor industri perlu tumbuh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi karena industri dinilai menjadi salah satu penggerak utama perekonomian.

Ini disampaikannya menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober.

"Kita menargetkan supaya pertumbuhan industri kita lebih tinggi lagi, melebihi pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena industri inilah sebenarnya mengerek pertumbuhan ekonomi. Jangan justru sektor industri lebih rendah atau hanya seimbang saja dengan pertumbuhan ekonomi kita. Kita lagi mencari cara, benar-benar mencari cara supaya sektor ini tumbuh lebih cepat lagi," ujar Sarmuji.

Menurut dia, kontribusi industri terhadap PDB saat ini berada di kisaran 19 persen. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ingin meningkatkan porsi tersebut secara bertahap hingga mencapai lebih dari 20 persen, dengan sasaran lebih jauh berada pada kisaran 21 persen hingga 25 persen.

"Saat ini kontribusi yang tercatat di BPS, kontribusi industri terhadap pertumbuhan PDB, terhadap produk domestik bruto, sekitar 19 persen. Kita mau lebih cepat lagi, kita capai mudah-mudahan bisa di atas 20 persen, 21 persen sampai 25 persen terhadap PDB," katanya.

Sarmuji menegaskan peningkatan kontribusi tersebut diperlukan agar sektor industri dapat terus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.

"Jangan sampai industri kita layu sebelum mencapai puncaknya. Memang di negara-negara maju juga industri itu melandai dan mungkin turun. Tapi bukan karena lemah industrinya, tapi memang tahapan masyarakatnya sudah sampai ke level itu. Jadi sudah mature, industrinya sudah sampai ke tingkat mature," ujarnya.

Menurut Sarmuji, penentuan target peningkatan kontribusi ini perlu mempertimbangkan kondisi industri secara menyeluruh.

Ia menekankan, pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri. Sementara itu, pelaku industri dapat menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya ketika ekosistem tersebut tersedia dengan baik.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengatur (BP) BUMN Dony Oskaria mengatakan opsi pengembalian dana (refund) dan penyelesaian pembangunan proyek LRT City tetap berjalan.

"Jadi, kita menyerahkan kepada konsumen, mana yang terbaik, karena bagi kami juga tidak ada masalah. Kalau misalkan nanti banyak yang refund, ya, tidak masalah, itu pembangunannya akan tetap (dilanjutkan)," kata Dony saat ditemui di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, lokasi-lokasi bangunan LRT City sangat strategis sehingga disayangkan apabila pengembangannya tidak dilanjutkan.

"Karena secara lokasi itu bagus sekali, aksesnya mudah, dan nanti fasilitasnya akan kita lengkapi dengan commercial area, karena akan dikembangkan oleh Danantara, ke depannya," ujar Dony.

Terkait dengan penyelesaian proyek LRT City yang sudah mulai berjalan pada awal bulan ini, ia menekankan pembangunan dilakukan dengan mengedepankan kualitas yang lebih baik.

"Saya sudah menekankan kepada seluruh tim, kualitasnya harus bagus, karena ini menyangkut nama baik kita," kata Dony.

Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan langkah transformasi BUMN yang kini tengah didorong oleh pemerintah.

"Inilah mengapa penting kita melakukan transformasi terhadap BUMN kita, segala kesalahan-kesalahan masa lalu itu harus kita terangkan. Tidak bisa lagi pola BUMN itu seperti itu, uang orang diambil kemudian tidak dibangun itu, kan. Bagi saya itu tidak bisa," ujar Dony.

Saat disinggung mengenai target penyelesaian proyek LRT City, Dony mengatakan ia tengah menunggu lebih lanjut terkait lini waktu (timeline) yang detil.

"Ini saya mesti cek, karena kan sudah mulai masuk timnya, timnya mulai melakukan penataan, projecttimeline-nya. Nanti mungkin minggu depan saya sudah dapat timeline-nya, masing-masing proyek itu berapa lama untuk diselesaikan," kata dia.

Sebelumnya, Danantara meminta penyelesaian persoalan LRT City dilakukan secara menyeluruh dengan tetap mengutamakan hak dan kepentingan konsumen.

Berdasarkan pemetaan Adhi Karya, dari sekitar 5.400 unit yang telah terjual, sebanyak 3.000 unit telah diserahterimakan kepada konsumen.

Sementara itu, masih terdapat sekitar 2.400 unit yang belum dapat diserahterimakan dan tersebar di sejumlah proyek LRT City.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah tengah mengomunikasikan kemungkinan pemberian subsidi untuk pakan ayam sebagai salah satu upaya mengatasi tingginya harga pakan ayam yang membebani peternak.

Pernyataan tersebut disampaikan Budi merespons keluhan peternak yang tergabung dalam Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Petelur Nasional (PPN) mengenai lonjakan harga pakan ayam yang meningkatkan biaya operasional peternakan.

“Kita sekarang lagi komunikasikan, kita akan cari solusinya segera,” ujar Budi di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, tingginya harga minyak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi harga pakan. Pemerintah, kata dia, akan mengambil langkah agar harga pakan ayam tetap terjangkau bagi peternak.

Budi menjelaskan opsi subsidi untuk pakan ayam masih dalam tahap pembahasan dan belum ada keputusan mengenai skema yang akan diterapkan.

Sebelumnya, pemerintah juga sudah mengumumkan pemberian subsidi untuk impor kedelai bagi perajin tahu dan tempe sebesar Rp2.000 kilogram.

Para peternak yang tergabung dalam Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Petelur Nasional (PPN) mendatangi Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (7/10).

Mereka mengeluhkan kelangkaan serta lonjakan harga jagung dan bungkil kedelai yang merupakan bahan baku utama pakan.

Perwakilan PPN Suardi menjelaskan, jagung dan bungkil kedelai menyumbang porsi besar dalam pakan ayam petelur, yakni masing-masing 50 persen dan 25 persen dari total biaya produksi.

Menurut Suardi, harga bungkil kedelai yang semula normal di kisaran Rp7.200–Rp7.500 per kilogram, kini melonjak drastis hingga menyentuh Rp9.900–Rp10.000 per kilogram.

Adapun harga telur ayam ras segar di tingkat konsumen mencapai Rp29.750 per kilogram, sedangkan harga di tingkat produsen Rp25.600 per kilogram, menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional Bank Indonesia pada 8 Oktober.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Penajam Paser Utara (ANTARA) - PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS), anak perusahaan PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), menerapkan teknologi surface desander untuk mengatasi persoalan pasir pada Sumur N-317L di Lapangan Nilam, Wilayah Kerja (WK) Sanga Sanga, Kalimantan Timur.

Penerapan teknologi tersebut berhasil meningkatkan rata-rata produksi minyak sumur tersebut dari 72 menjadi 159 barel per hari (BOPD), ujar Manager PHSS Field Teddy Indrawan dalam keterangan pers yang diterima di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis.

Teddy Indrawan menyatakan bahwa penerapan teknologi surface desander pada Sumur N-317L menjadi momentum penting dalam upaya PHSS untuk menjawab tantangan operasional pengelolaan lapangan-lapangan migas yang sudah mature.

“Kami menerapkan inovasi dan teknologi sebagai langkah strategis perusahaan dalam menahan laju penurunan produksi, meningkatkan recovery rate, serta mempertahankan tingkat produksi lapangan-lapangan migas yang sudah mature di wilayah Kalimantan, khususnya WK Sanga Sanga,” ungkapnya.

Teddy menjelaskan bahwa secara sederhana, surface desander berfungsi memisahkan pasir dari aliran produksi dengan memanfaatkan gaya sentrifugal. Partikel pasir yang lebih berat dipisahkan dan dikumpulkan, sementara fluida produksi melanjutkan alirannya. Pasir yang terkumpul kemudian dipindahkan secara berkala untuk dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada Sumur N-317L, menurut Teddy, pasir yang terbawa bersama aliran produksi membatasi optimalisasi produksi. Meskipun telah menggunakan perangkat penyaring pasir, masih terdapat pasir yang mencapai permukaan sehingga produksi pasir harus dikelola agar tidak memengaruhi aliran produksi.

”Kami mengkaji karakteristik pasir, kondisi sumur, serta pilihan teknologi penanganan pasir. Hasilnya mengarah pada penggunaan surface desander sebagai solusi untuk Sumur N-317L karena memungkinkan pasir yang terbawa bersama aliran produksi dipisahkan di permukaan sebelum fluida produksi melanjutkan prosesnya,” jelasnya.

Dalam penerapan teknologi tersebut, pihaknya mencatat sekitar 5–7 kilogram pasir per hari yang kemudian dikelola sesuai prosedur yang berlaku. Pada saat yang sama, pemantauan kondisi fasilitas dilakukan secara berkala dan hasil penerapan menunjukkan tidak adanya permasalahan integritas pada peralatan.

”Keberhasilan penerapan surface desander di sumur N-317L menjadi dasar bagi upaya optimalisasi produksi sumur-sumur migas yang sangat penting dalam mendukung ketersediaan dan ketahanan energi nasional, terutama dari Wilayah Kerja Sanga Sanga,” kata Teddy Indrawan.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalbar merevitalisasi Pusat Jajanan Selera Rakyat (Pujasera) Pasar Kakap untuk menghidupkan aset daerah sekaligus membuka ruang baru bagi UMKM dan aktivitas publik masyarakat.

"Revitalisasi Pujasera, Pusat Jajanan Selera Rakyat ini. Insyaallah sudah kita anggarkan di APBD Perubahan dan bulan ini harus sudah bisa dikerjakan," kata Bupati Kubu Raya Sujiwo saat meninjau kawasan tersebut, Kamis.

Sujiwo mengatakan penataan Pujasera Pasar Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, telah dianggarkan melalui APBD Perubahan 2026 dan ditargetkan mulai dikerjakan Oktober.

Menurut dia, Pujasera diprioritaskan karena memiliki potensi besar untuk pemberdayaan UMKM sekaligus menjadi sumber aktivitas ekonomi baru bagi masyarakat Kecamatan Sungai Kakap.

Sujiwo mengatakan pembangunan kios secara keseluruhan belum dapat dilakukan tahun ini karena keterbatasan anggaran. Pemerintah daerah memilih menyelesaikan penataan Pujasera terlebih dahulu, sedangkan pembangunan kios dan pelataran di sisi kanan dan kiri akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.

“Kenapa harus fokus ke Pujasera dulu? Pertama, supaya terjadi pemberdayaan UMKM. Yang kedua, parkir-parkir ini bisa menjadi pemasukan desa maupun pemerintah kabupaten,” ujarnya.

Potensi ekonomi kawasan tersebut, kata Sujiwo, antara lain terlihat dari aktivitas parkir. Saat ini terdapat tidak kurang dari 80 sepeda motor yang parkir inap hampir setiap malam, di luar kendaraan yang menggunakan area parkir umum.

Setelah ditata, Pujasera akan dilengkapi area meja dan kursi sehingga pengunjung dapat membeli makanan dari tenan UMKM dan menikmati jajanan di kawasan tersebut. Pemerintah juga akan menyediakan ruang untuk kegiatan kreatif masyarakat.

“Setiap malam minggu kita beri hiburan. Bisa menjadi panggung kreasi anak-anak muda, seni tradisional, tari-tarian, pencak silat, maupun live music,” katanya.

Sujiwo meyakini peningkatan kunjungan masyarakat akan berdampak langsung terhadap pelaku UMKM karena aktivitas konsumsi akan menggerakkan perputaran ekonomi di kawasan Pasar Kakap.

Ia menargetkan seluruh penataan Pujasera selesai pada akhir Desember 2026 sehingga dapat mulai beroperasi menjelang momentum Natal dan Tahun Baru.

“Target saya sebagai Bupati, Pujasera ini di akhir bulan Desember harus sudah operasional. Saya minta Sekda dan perangkat daerah terkait untuk berkolaborasi,” tegasnya.

Sujiwo meminta perangkat daerah terkait, kecamatan, dan pemerintah desa segera berkoordinasi dan mengeksekusi anggaran yang telah tersedia agar target penyelesaian tidak tertunda.

Penataan Pasar Kakap ke depan juga akan terintegrasi dengan fasilitas lain, seperti taman, rencana aktivitas susur sungai, penerangan, dan kebersihan kawasan.

Pemerintah daerah berharap kawasan yang sebelumnya kurang termanfaatkan tersebut dapat kembali menjadi ruang publik yang hidup.

“Ini aset pemerintah kabupaten, dibangun menggunakan uang rakyat dan uang negara. Ketika kita sudah mengeluarkan anggaran, tidak boleh terhenti. Tujuan kita adalah agar aset-aset yang terbengkalai bisa dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.

Sujiwo mengatakan Kecamatan Sungai Kakap membutuhkan ruang publik untuk berkumpul dan beraktivitas. Karena itu, kawasan Pasar Kakap nantinya tidak hanya memiliki Pujasera, tetapi juga taman dan fasilitas susur sungai.

“Yang tidak kalah penting, Kecamatan Sungai Kakap ini satu-satunya kecamatan yang belum mempunyai ruang publik. Maka di sinilah ruang publiknya,” katanya.

Ia berharap revitalisasi tersebut tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi berlanjut pada pemberdayaan pemerintah desa, pemuda, dan pelaku UMKM sehingga aset daerah yang telah dibangun dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pangkalpinang (ANTARA) - Kementerian Koperasi Republik Indonesia bersama PT Timah (Persero) Tbk meningkatkan kapasitas pengurus Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengelola pertambangan bijih timah, guna menggerakkan perekonomian masyarakat di daerah itu.

"Ini momentum penting agar KDKMP bisa menggali potensi-potensi bahan galian timah secara optimal di desanya," kata Asisten Deputi Pengembangan Produksi Kementerian Koperasi, Elviandi saat membuka Bimtek Peningkatan Kapasitas Produksi KDKMP di Pangkalpinang, Kamis.

Ia mengatakan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Produksi melalui Penerapan Good Mining Practice bagi pengurus KDKMP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan di daerah ini.

"Kami sangat menyambut baik kemitraan PT Timah (Persero) Tbk dengan KDKMP dalam proses operasi pertambangan bijih timah, agar koperasi ini nantinya memiliki modal ataupun investasi yang baik dalam mengelola bahan galian timah yang ada di desanya," ujarnya.

Ia menyatakan kegiatan hari ini untuk memberikan bimbingan teknis bagi pengurus dan anggota KDKMP, baik dalam bentuk regulasi, mekanisme verifikasi administrasi perizinan KDKMP dalam mengelola bahan galian mineral khususnya bijih timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah (Persero) Tbk di Kepulauan Babel ini.

Ia menjelaskan, bimtek ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengurus dan anggota KDKMP dalam menjaga keamanan keselamatan kerja (K3) dalam penambangan bijih timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini.

"Untuk kedepannya, kita akan menandatangani MoU dengan PT Timah (Persero) Tbk, agar bisa memberikan arah dan tujuan lebih jelas lagi bagi KDKMP dalam mengelola pertambangan bijih timah mulai dari hulu hingga hilir pertambangan ini," katanya.

Kadiv CSR PT Timah (Persero) Tbk, Rahmat Taufik dalam sambutannya mengapresiasi Kementerian Koperasi yang telah menginisiasi Bimtek Peningkatan Kapasitas Produksi bagi KDKMP yang bergerak di bidang pertambangan.

"PT Timah (Persero) Tbk tidak henti-hentinya melakukan pembinaan, sosialisasi terkait kegiatan pertambangan bijih timah dan PT Timah berkomitmen memberdayakan koperasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan pertambangan melalui jasa penambangan yaitu menggunakan koperasi," katanya.

Ia berharap dengan adanya bimtek ini bisa meningkatkan pemahaman pengurus dan anggota KDKMP mengenai proses penambangan yang baik dan benar, sehingga bisa mengikuti peraturan dan norma-norma berlaku.

"Kita berharap koperasi menerapkan penambangan baik dan benar, agar bisa bekerja dengan selamat dan produksi bijih timah yang dihasilkan tercapai dengan baik," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Purwokerto (ANTARA) - Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menegaskan penutupan sementara pabrik hebel atau bata ringan milik PT Inovasi Kota Nusantara (IKN) di Desa Losari, Kecamatan Rawalo, bukan berarti Pemerintah Kabupaten Banyumas anti-investasi.

"Itu ditutup sementara karena memang menyalahi perizinan secara fatal. Saya sangat pro-investasi, bahkan saya jemput bola. Sampai ke Jakarta, Surabaya, Semarang, saya betul-betul jemput bola," kata di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Kamis.

Ia mengatakan keputusan penutupan pabrik tersebut bukan keputusan pribadi, melainkan hasil penilaian tim karena kegiatan usaha dinilai tidak sesuai dengan ketentuan perizinan dan tata ruang.

"Saya selalu mengundang mereka untuk datang ke Banyumas. Sudah banyak yang datang, dan satu dua sudah investasi. Mereka merasa nyaman," katanya.

Akan tetapi, kata dia, investasi tetap harus mengikuti aturan karena dalam kasus PT IKN, lokasi pembangunan pabrik berada pada kawasan yang peruntukannya tidak diperbolehkan untuk kegiatan tersebut.

Pihaknya sudah berkali-kali mengingatkan, namun pihak perusahaan tidak mengindahkannya, sehingga Pemkab Banyumas memutuskan untuk menutup sementara pabrik hebel tersebut.

Sementara dalam acara penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Pengawasan Kepemiluan dan Demokrasi di Banyumas di Ruang Joko Kahiman, kompleks Pendopo Sipanji, Purwokerto, Kamis (8/10), Bupati mengaku sedang mengupayakan penyelesaian persoalan pabrik hebel tersebut secara prosedural.

"IKN sudah ditutup karena memang menyalahi aturan. Jadi sekarang narasinya bupati itu tidak pro-investasi, bohong," katanya.

Ia mengatakan Pemkab Banyumas sedang mengupayakan penyelesaian secara prosedural melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Kementerian Pertanian, terutama terkait penataan atau penyesuaian Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

"Saya sudah berupaya mengubah LSD itu dan ada celahnya yang saya usahakan. Tetapi persetujuannya bukan dari kami, melainkan dari kementerian terkait," katanya.

Ia mengatakan upaya penyesuaian LSD juga mempertimbangkan keberlangsungan investasi dan tenaga kerja yang telah terserap.

"Jadi saya tidak anti-investasi. Saya berupaya secara prosedural untuk mencoba mengubah LSD itu karena itu menyangkut tenaga kerja juga," katanya.

Selain itu, dia juga menegaskan tidak akan mentoleransi pihak yang mengatasnamakan dirinya untuk meminta uang dalam pengurusan izin.

"Saya sudah tekan kepada teman-teman, jangan menghambat, apalagi meminta-minta uang untuk perizinan," kata Bupati.

Sebelumnya, Pemkab Banyumas menutup sementara seluruh operasional PT IKN sejak 21 Agustus 2026. Penutupan dilakukan setelah pengawasan menemukan pabrik beroperasi di lahan sekitar 40.000 meter persegi, sedangkan luas yang tercantum dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) hanya 24.485 meter persegi.

Pabrik tersebut sempat kembali berproduksi pada awal September sehingga Pemkab Banyumas kembali menghentikan aktivitas produksi dan meminta perusahaan memenuhi seluruh ketentuan perizinan.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kendari (ANTARA) - PT Pupuk Indonesia (Persero) menyiapkan stok cadangan pupuk bersubsidi sebanyak 350 ribu ton untuk wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua guna mengantisipasi kebutuhan petani menjelang musim tanam, termasuk di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra).

Regional CEO PT Pupuk Indonesia Wilayah IV (Sulawesi, Maluku, dan Papua), Wisnu Ramadhani saat ditemui di Konawe Selatan, Kamis, mengatakan bahwa jumlah ketersediaan pupuk tersebut tergolong aman untuk memenuhi kebutuhan sektor pertanian di kawasan Indonesia Timur.

"Untuk wilayah kami di Regional 4 yang meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua, stok yang tersedia mencapai 350.000 ton. Jadi kondisinya cukup aman," ujar Wisnu Ramadhani.

Ia menjelaskan bahwa saat ini sebagian besar wilayah Indonesia masih memasuki musim kemarau, sehingga penyerapan pupuk oleh petani belum mencapai puncaknya. Situasi ini dimanfaatkan perusahaan untuk memperkuat cadangan stok pupuk (building stock).

"Khusus di wilayah Indonesia Timur, stok yang ada saat ini mampu bertahan hingga 2,5 bulan ke depan, termasuk untuk pasokan di Sulawesi Tenggara," katamu.

Wisnu menjelaskan langkah penyiapan cadangan stok ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi lonjakan permintaan pupuk seiring datangnya musim hujan yang diperkirakan mulai aktif pada akhir Desember, sesuai dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

"Berdasarkan prediksi BMKG, curah hujan tinggi akan dimulai pada Desember, dan saat itulah para petani biasanya mulai melakukan penanaman," jelasnya.

Ia juga menyampaikan guna memastikan kelancaran distribusi hingga ke tingkat bawah, PT Pupuk Indonesia menyalurkan pasokan pupuk langsung ke pengecer resmi atau Penyalur Pupuk Terdapat di Kios (PPTS) yang menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

"Jika biasanya kios pengecer hanya menyetok 5 hingga 10 ton, saat ini stok di masing-masing PPTS dinaikkan hingga mencapai 20 ton di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Terkait mekanisme penebusan pupuk bersubsidi, Wisnu memastikan bahwa proses layanan berjalan lancar tanpa kendala. Sedangkan syarat utama bagi petani adalah terdaftar dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

"Petani yang terdaftar di e-RDKK cukup datang ke kios dan membayar sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan, lalu pupuk bisa langsung dibawa pulang," jelasnya.

Ia menambahkan, guna mempermudah distribusi ke petani, saat ini pemerintah memberikan potongan harga atau diskon sebesar 20 persen untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi.

"Harga pupuk jenis Urea turun dari Rp112.000 menjadi Rp90.000 per sak ukuran 50 kilogram. Sedangkan pupuk NPK Phonska mengalami penurunan dari Rp115.000 menjadi Rp92.000 per sak ukuran 50 kilogram," sebut Wisnu.

Ia menyampaikan untuk menjaga keterbukaan dan mencegah praktik penjualan di atas HET, PT Pupuk Indonesia melengkapi setiap kios resmi dengan daftar harga transparan serta layanan pengaduan.

"Informasi harga sudah kami tempel di setiap kios agar petani tahu. Jika menemukan ada penebusan di atas harga resmi, silakan laporkan ke nomor pengaduan yang tertera di masing-masing kios," tambah Wisnu.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/La Ode Ari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Balikpapan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menawarkan kolaborasi pasokan listrik sebesar 30 Megawatt (MW) melalui Perusahaan Daerah (Perusda) PT Ketenagalistrikan Kaltim guna membantu PT PLN (Persero) mengatasi defisit energi.

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud di Balikpapan, Kamis, menegaskan kolaborasi tersebut sejalan dengan target pemerintah provinsi agar wilayah Kaltim sepenuhnya terbebas dari persoalan pemadaman listrik bergilir pada Desember tahun ini.

"Kami menawarkan kolaborasi untuk membantu penyediaan listrik melalui Perusda PT Ketenagalistrikan Kalimantan Timur dengan potensi pasokan sebesar 30 MW," ujar Rudy Mas'ud saat memimpin rapat koordinasi di Balikpapan.

Rudy menyayangkan persoalan kelistrikan yang memicu pemadaman bergilir masih terjadi di wilayahnya. Padahal, Kaltim merupakan salah satu provinsi penyumbang komoditas batu bara terbesar di Indonesia, namun justru masih mengalami kekurangan pasokan daya.

Berdasarkan data koordinasi, pihak PLN mengakui saat ini sistem kelistrikan daerah mengalami kekurangan pasokan sekitar 80 hingga 100 MW.

Defisit tersebut terjadi akibat pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan mesin skala besar secara bersamaan pada sejumlah pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP).

Sebelumnya, Senior Manager Keuangan, Komunikasi, dan Umum PLN UID Kaltimra, Muchamad Meiryandi, menyampaikan bahwa pemadaman listrik bergilir murni karena kendala teknis pembangkit, bukan disebabkan oleh krisis pasokan batu bara.

Untuk mempercepat pemulihan mesin, PLN mengoptimalkan pengerahan hingga 650 personel teknisi yang bekerja 24 jam dalam tiga shift.

Saat ini, Unit 2 PLTU Kaltim Teluk dilaporkan telah kembali beroperasi menyalurkan daya ke sistem interkoneksi, sementara perbaikan Unit 1 ditargetkan rampung pada akhir Oktober 2026.

Sebagai langkah memperkuat sistem jangka panjang, PLN juga menyiapkan tambahan daya 278 MW melalui pembangkit sewa secara bertahap hingga Desember 2026.

Kondisi pemadaman yang sempat menyentuh durasi dua hingga lima jam dengan pola berkala ini sebelumnya memicu keluhan masif dari masyarakat di berbagai daerah, seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang, karena mengganggu aktivitas ekonomi serta rumah tangga.

Warga bahkan sempat menggelar aksi protes dan mendesak adanya transparansi informasi jadwal serta mekanisme kompensasi atas kerusakan alat elektronik.

Melalui berbagai upaya percepatan dan peningkatan penyediaan kelistrikan yang terus didorong oleh pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan terkait, sistem kelistrikan di Kaltim diharapkan segera pulih secara menyeluruh.

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menambahkan, pemprov juga terus mendorong agar pemerintah daerah bisa menjadi bagian dari pemasok listrik guna memastikan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat mencapai 100 persen.

Pewarta: Arumanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026