Banda Aceh (ANTARA) - Petani di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang terpaksa memanen padi secara manual menggunakan sabit di tengah genangan air di sawah yang masih tinggi akibat jebolnya tanggul sungai di wilayah setempat.

Salah seorang petani Desa Teluk Halban, Sugiono (36), Ahad, mengatakan sawah mulai terendam sejak tanggul yang jebol di Desa Marlempang, airnya mencapai permukiman dan kawasan pertanian setempat.

"Sudah lebih dari sepekan sawah terendam. Awalnya ketinggian air sekitar satu meter lebih sehingga kami belum bisa memanen padi,” kata Sugiono.

Sebagai informasi, banjir akibat jebolnya tanggul sungai di Desa Marlempang, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang telah menyebabkan areal persawahan di Desa Teluk Halban terendam saat padi memasuki masa panen.

Sugiono mengatakan, petani baru dapat memulai panen secara bertahap pada hari kesembilan, tetapi, kondisi tanaman yang terlalu lama terendam menyebabkan batang padi mulai membusuk dan bulirnya berguguran.

Untuk menyelamatkan hasil panen yang tersisa, petani menggunakan perahu karet atau perahu berbahan terpal saat memotong padi untuk dibawa ke darat. Cara tersebut ditempuh karena alat panen (mesin combine) tidak dapat beroperasi di tengah genangan banjir.

Sugiono menuturkan, petani juga kesulitan mendapatkan tenaga kerja karena kondisi sawah yang berat, air berbau, serta menimbulkan rasa gatal.

Keterbatasan alat panen dan sulitnya mencari tenaga kerja membuat proses panen membutuhkan waktu hingga beberapa pekan.

Sebelumnya, biaya panen mencapai Rp150 ribu per rantai. Namun, dalam kondisi saat ini, petani dan pekerja memilih sistem bagi hasil dengan pembagian masing-masing 50 persen dari hasil panen.

“Kalau tidak menggunakan sistem bagi hasil, padi kami terancam membusuk begitu saja karena tidak ada yang sanggup memanennya,” ujarnya.

Menurut Koordinator Kecamatan (Korcam) Kelompok Tani Merdeka ini, areal persawahan yang terdampak dikelola empat kelompok tani dengan luas masing-masing sekitar 25 hektare, dan jumlah petani lebih dari 100 orang.

Sebelum padi terendam banjir, Sugiono mengaku telah berkoordinasi dengan petugas Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) untuk mengupayakan ketersediaan alat panen sebelum banjir mencapai persawahan.

Petani juga sempat bergotong royong memperkuat tanggul seadanya, tetapi derasnya aliran air tidak mampu dibendung.

Sementara itu, Datok Penghulu Desa Teluk Halban, Abdullah Boyak mengatakan genangan air mulai surut, tetapi sebagian besar persawahan masih terendam karena air belum dapat mengalir keluar secara optimal.

Ia menyebutkan, luas areal persawahan produktif di Desa Teluk Halban mencapai 62 hektare dengan pola tanam dua kali setahun. Sekitar 70 persen areal persawahan terdampak banjir ketika tanaman padi hampir memasuki masa panen.

Menurut dia, sektor pertanian menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian besar masyarakat Desa Teluk Halban.

Selain sawah milik masyarakat, banjir juga mengancam lahan percontohan penerapan teknologi pertanian (PMAAS) seluas sekitar satu hektare yang sebelumnya telah ditanami pada Juli lalu. Lahan tersebut belum dapat dipanen meskipun tanaman padi sudah menguning.

"Percepatan penanganan tanggul sangat penting untuk mengurangi risiko kerugian petani, terutama ketika banjir terjadi menjelang masa panen," ujarnya.

Plt Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan (Distanakbun) Aceh Tamiang, Irwan Hadi membenarkan dampak tanggul jebol berimbas terhadap ratusan hektare sawah di wilayah pesisir Aceh Tamiang.

"Iya, banyak sawah yang terimbas banjir. Tapi kami belum dapat update infonya berapa hektare. Ini sedang tunggu data masuk," demikian Irwan Hadi.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Persoalan ini perlu segera ditangani terutama dari sisi kapasitas saluran sekaligus kapasitas tampungan

Kota Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, menambah kapasitas penampungan saluran air di sepanjang kawasan Simpang Lima Jalan Raya Caman Jatibening, Kecamatan Pondokgede, sebagai upaya mengatasi genangan sekaligus mencegah terjadi banjir.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono saat meninjau lokasi tersebut menemukan sejumlah titik saluran diketahui mengalami penyempitan hingga berpotensi menghambat aliran air saat kondisi hujan.

"Persoalan ini perlu segera ditangani terutama dari sisi kapasitas saluran sekaligus kapasitas tampungan," katanya di Bekasi, Sabtu.

Pihaknya menyiapkan pelebaran saluran dan pembangunan long storage atau tampungan air di kawasan tersebut untuk meningkatkan kapasitas pengendalian genangan.

"Kita lihat ada penyempitan saluran yang membuat aliran air tidak maksimal. Karena itu kita siapkan pelebaran saluran dan long storage di kawasan crossing tol," katanya.

Dia menjelaskan long storage direncanakan sebagai bagian dari sistem tampungan untuk menahan air sementara sehingga beban aliran dapat dikurangi ketika terjadi hujan terutama saat intensitas tinggi.

Penanganan ini diharapkan memberikan dampak bagi kawasan Jatibening Permai, Pondok Gede Permai dan kawasan sekitar yang selama ini turut terdampak genangan bahkan mengalami banjir saat musim hujan tiba.

Tri Adhianto menginstruksikan jajaran perangkat daerah terkait untuk memastikan desain serta penanganan di lapangan dengan memperhitungkan konektivitas saluran, kapasitas tampungan serta jalur pembuangan air setelah hujan.

Menurut dia, penanganan genangan harus dilakukan dari hulu hingga hilir sebab pembangunan infrastruktur saluran tanpa memastikan titik akhir alirannya justru berisiko memindahkan persoalan ke wilayah lain.

Selain pembangunan infrastruktur secara masif, Tri juga mengajak segenap masyarakat untuk ikut menjaga fungsi saluran dengan tidak membuang sampah sembarangan.

"Saluran harus kita jaga bersama. Pemerintah membangun infrastruktur, masyarakat ikut menjaga dan memastikan saluran tetap berfungsi dengan optimal," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat sebanyak 5.706 petambak, 506 petambak garam, 360 pengolah dan pemasar ikan, serta 228 nelayan di Sumatera telah kembali menjalankan aktivitas ekonominya pascabencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan pemerintah terus mempercepat pemulihan di sektor perikanan dan kelautan di tiga provinsi tersebut agar mereka bisa kembali menjalankan usaha.

“Pemulihan ini bukan hanya tentang memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kelautan dan perikanan dapat kembali berproduksi, bekerja, dan memulihkan perekonomiannya,” ujar Menteri Trenggono dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Jumat, dikutip dari siaran pers.

KKP mencatat bencana di tiga provinsi tersebut berdampak pada 2.742 nelayan, 16.023 pembudi daya ikan, 364 unit pengolah ikan, serta 1.095 petambak garam.

Selain itu, kerusakan fisik mencakup 2.041 sarana penangkapan ikan, 31.248 hektare lahan tambak dan kolam beserta prasarana pendukung, serta 2.053 unit keramba.

Guna memulihkan sektor produktif tersebut, KKP melakukan pembersihan lahan dan perbaikan sarana secara bertahap.

Hingga 15 Oktober 2026, KKP telah memulihkan sekitar 5.800 hektare tambak dan kolam di 27 kabupaten/kota.

Luas lahan yang kembali beroperasi mencakup 5.707 hektare di Aceh, 73,67 hektare di Sumatera Utara, serta 33,29 hektare di Sumatera Barat.

Trenggono menyebut di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, para pembudi daya bahkan telah melangsungkan panen perdana udang vaname dari tambak yang dipulihkan.

Trenggono menegaskan bahwa pemerintah akan menyelesaikan seluruh target kinerja hingga Desember 2026 dan melanjutkan program pemulihan sampai 2028 agar pemulihan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat bangkit lebih kuat.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat memprioritaskan pemulihan layanan air minum dengan menangani sejumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terdampak banjir di Kota Padang, Sumatera Barat.

Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangan yang dikonfirmasi dari Jakarta, Kamis, menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan layanan dasar.

“Pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar,” ujar Dody.

Banjir di Padang pada Jumat (9/10) dan Sabtu (10/10) lalu, mengakibatkan kerusakan pada sejumlah infrastruktur SPAM, di antaranya SPAM Guo Kuranji, SPAM Palukahan, dan SPAM Gunung Pangilun.

Menurut data Kementerian PU, pada SPAM Guo Kuranji, banjir menyebabkan kerusakan hingga jebolnya bangunan untuk pasokan (intake) serta terputusnya beberapa jaringan pipa transmisi. Sementara itu, bangunan intake SPAM Palukahan tertutup material banjir dan pada SPAM Gunung Pangilun, pekerjaan pembangunan prasedimen mengalami kendala akibat area pekerjaan yang terendam air.

Dari sejumlah infrastruktur yang terdampak, kata Dody, SPAM Guo Kuranji menjadi salah satu prioritas penanganan mengingat perannya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat.

SPAM Guo Kuranji memiliki kapasitas produksi sebesar 80 liter per detik dan melayani sekitar 10.000 sambungan rumah (SR) sehingga kerusakan yang terjadi berpotensi mengganggu kontinuitas pelayanan air minum bagi masyarakat yang bergantung pada sistem tersebut.

Penanganan SPAM Guo Kuranji, menurut Kementerian PU, menjadi tantangan tersendiri karena infrastruktur ini sebelumnya juga terdampak bencana pada November 2025 dan masih dalam proses konstruksi perbaikan.

Kementerian PU menyatakan BPBPK Sumbar akan memprioritaskan penanganan sementara guna mempercepat pemulihan layanan air minum bagi masyarakat, sebelum pekerjaan konstruksi permanen dilanjutkan sesuai dengan kondisi lapangan.

Menurut dia, dengan cara tersebut diharapkan meminimalkan dampak gangguan layanan sekaligus mendukung percepatan pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melakukan kegiatan normalisasi sungai sepanjang 16 kilometer pada aliran Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL) dengan target tuntas akhir tahun ini sebagai upaya meminimalisir risiko banjir akibat pendangkalan.

Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan normalisasi Kali CBL menjadi langkah penting untuk memperlancar aliran air, terutama menghadapi musim hujan guna menekan risiko banjir khususnya di wilayah utara seperti Kecamatan Sukawangi, Tambun Utara hingga Cibitung.

"Pekerjaan normalisasi terus kita kebut. Kemarin saya sudah meninjau Bendung Kedung Gede (BKG) di Kecamatan Pebayuran, sekarang Kali CBL di Tambun Utara. Semoga hasilnya optimal dan mampu meminimalisir dampak banjir," katanya di Cikarang, Selasa.

Dia mengatakan pengerjaan normalisasi dilakukan secara maraton dengan terlebih dahulu melaksanakan penertiban bangunan liar yang berdiri di sepanjang bantaran sungai sebagai pendukung kelancaran normalisasi sekaligus mengembalikan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) seperti sedia kala.

Normalisasi Kali CBL dilakukan sepanjang 16 kilometer lebih dengan rincian tujuh kilometer mengalir dari Tambun Utara hingga Kali Bekasi menuju muara atau pesisir pantai serta sembilan kilometer lebih yang membentang dari Cikarang Barat hingga Tambun Utara.

"Pemerintah Kabupaten Bekasi terus bekerja. Kami ingin memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya dalam mengantisipasi banjir saat musim penghujan," katanya.

Dirinya menegaskan pemantauan terhadap pelaksanaan pekerjaan infrastruktur, termasuk realisasi fisik dan penyerapan anggaran terus dilakukan guna memastikan pelaksanaan pengerjaan berjalan tepat waktu serta sesuai spesifikasi yang tertuang dalam dokumen kontrak kerja.

Asep Surya Atmaja menargetkan penyerapan anggaran pada Dinas SDA-BMBK Kabupaten Bekasi bisa mencapai 97 persen, dengan pelaksanaan pembangunan diupayakan semaksimal mungkin hingga mendekati 100 persen.

"Dalam dua bulan ke depan, pekerjaan infrastruktur akan terus kita kebut. Saya akan kembali turun ke lapangan untuk melihat sejauh mana progres pekerjaan. Target kami minimal 97 persen anggaran pembangunan infrastruktur fisik terserap," katanya.

Sekretaris Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi Denny Rusnandi menjelaskan normalisasi Kali CBL dilaksanakan melalui dua paket pekerjaan utama yakni segmen Desa Kalijaya di Kecamatan Cikarang Barat hingga Jembatan Pulo Puter di Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara.

Pada segmen ini, pekerjaan berlangsung sejak 1 September dengan target tuntas pada 29 Desember mendatang. Saat ini progres pekerjaan menggunakan total 11 alat berat itu sudah menjangkau sepanjang 950 meter.

"Segmen kedua mulai dari Jembatan Pulo Puter di Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara menuju Desa Sukamekar di Kecamatan Sukawangi. Pekerjaan ini dimulai sejak 31 Agustus hingga 28 Oktober 2026 dengan progres terkini sudah menjangkau 2,45 kilometer didukung 10 unit ekskavator," katanya.

Denny menjelaskan Kali CBL terpantau mengalami tingkat sedimentasi cukup tinggi hingga menyebabkan pendangkalan serta penyempitan pada badan sungai. Kondisi ini menghambat aliran air dari sejumlah saluran yang bermuara ke sungai tersebut.

Normalisasi diperlukan untuk meningkatkan kapasitas aliran sekaligus mengurangi risiko banjir, terlebih Kali CBL belum pernah dinormalisasi sejak dibangun. Akibatnya, sedimentasi terus menumpuk dan berpotensi menghambat aliran air, terutama ketika debit meningkat pada musim hujan.

"Melalui normalisasi Kali CBL diharapkan kapasitas sungai makin optimal, aliran air lebih lancar dan potensi banjir yang selama ini mengancam permukiman warga dapat ditekan, khususnya saat intensitas hujan meningkat," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Penanganan banjir harus dilakukan secara cepat dan terukur, terutama untuk melindungi keselamatan masyarakat serta meminimalkan dampak terhadap permukiman. Selain penanganan darurat, kami juga menyiapkan langkah penanganan permanen agar risiko kejadi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengerahkan pompa banjir dan ekskavator untuk menangani genangan akibat meluapnya Sungai Batang Air Dingin di Kota Padang, Sumatera Barat, sekaligus menyiapkan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir secara permanen.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, penanganan darurat diprioritaskan untuk melindungi keselamatan masyarakat dan meminimalkan dampak banjir terhadap permukiman, sementara langkah jangka panjang disiapkan guna mengurangi risiko kejadian serupa.

"Penanganan banjir harus dilakukan secara cepat dan terukur, terutama untuk melindungi keselamatan masyarakat serta meminimalkan dampak terhadap permukiman. Selain penanganan darurat, kami juga menyiapkan langkah penanganan permanen agar risiko kejadian serupa dapat dikurangi," kata Dody dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Banjir yang terjadi pada Sabtu (10/10) tersebut dipicu hujan berintensitas tinggi yang meningkatkan debit Sungai Batang Air Dingin hingga menyebabkan tanggul jebol dan air meluap ke kawasan permukiman.

Berdasarkan laporan sementara Kementerian PU, sekitar 200 rumah terdampak banjir di Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, serta Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara.

Kementerian PU menyatakan, tidak terdapat laporan korban jiwa berdasarkan pendataan sementara, sedangkan genangan masih ditemukan di sejumlah titik saat penanganan berlangsung.

Data pos curah hujan Daerah Aliran Sungai (DAS) Air Dingin menunjukkan akumulasi hujan mencapai 112 milimeter dalam enam jam.

Hujan berintensitas tinggi juga dilaporkan berlangsung sekitar pukul 12.00 hingga 14.30 WIB, yang menyebabkan peningkatan debit aliran sungai dan kerusakan tanggul.

Merespons kondisi tersebut, Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang mengerahkan satu unit pompa banjir bergerak atau mobile flood pump ke Kelurahan Ulak Karang Utara.

Selain itu, BWS Sumatera V Padang memobilisasi dan mengoperasikan satu unit ekskavator jenis crawler di kawasan Lubuk Minturun untuk mendukung penanganan darurat banjir.

Pengerahan peralatan tersebut disertai pemantauan kondisi sungai dan genangan, pendataan kerusakan, serta inventarisasi penyebab dan dampak bencana.

BWS Sumatera V Padang juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan penanganan dilakukan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat terdampak.

Di samping langkah tanggap darurat, Kementerian PU telah memasukkan penanganan permanen Sungai Batang Air Dingin ke dalam rencana induk penanganan tahun 2026.

Penanganan jangka panjang itu mencakup pembangunan check dam atau bangunan pengendali sedimen, pembangunan tanggul, serta normalisasi sungai.

Pembangunan bangunan pengendali sedimen disiapkan untuk membantu mengendalikan material yang terbawa aliran sungai, sedangkan pembangunan tanggul dan normalisasi sungai ditujukan untuk memperkuat perlindungan permukiman serta kapasitas pengendalian aliran air.

Kementerian PU berharap kombinasi penanganan darurat dan pembangunan infrastruktur permanen dapat mengurangi risiko banjir berulang, terutama ketika curah hujan meningkat.

Kementerian menyatakan akan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar penanganan banjir dapat berjalan sesuai kebutuhan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina EP Rantau Field menajak lima sumur minyak dan gas bumi baru di tengah proses pemulihan pascabencana banjir di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, sebagai bukti ketangguhan pejuang energi.

Field Manager Pertamina EP Rantau Tomi Wahyu Alimsyah dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan pengeboran sumur tersebut mendukung keberlanjutan produksi minyak dan gas nasional.

"Setelah melakukan program pemulihan secara bertahap hingga penyelesaian tiga sumur bor baru kini produksi minyak kembali stabil di angka 1.700 barel per hari," katanya.

Tomi mengatakan Pertamina EP Rantau Field, bagian dari Pertamina Subholding Upstream Regional 1 Zona 1 (Pertamina Hulu Rokan/PHR Zona 1), melakukan pemulihan pascabencana banjir secara berkelanjutan.

Karena itu, ia mengatakan dalam waktu empat bulan produksi sudah kembali ke performa awal. Bahkan, saat ini perusahaan sudah melakukan tajak (well spud) lima sumur baru di wilayah kerjanya.

"Kendati masih dalam situasi pemulihan pascabanjir, perusahaan melakukan pengeboran sumur untuk menemukan cadangan migas baru dan mempertahankan produksi migas. Tajak sumur baru ini sangat penting bagi penyediaan energi nasional," ujar dia.

Ia menjelaskan kelima sumur baru tersebut, yakni sumur RNT DZ-51 dan RNT DZ-52 berada di Kampung (Desa) Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang.

Sumur tersebut dibor menggunakan Rig APS-752 berkapasitas 550 HP dengan kedalaman akhir RNT DZ-51: 1145 MMD dan RNT DZ-52: 1037 MMD.

Selanjutnya, sumur RNT DZ-11, RNT DZ-23A dan RNT DZ-33 di Kampung Paya Meta, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang.

Sumur RNT DZ-11 itu dibor menggunakan Rig TMMJ-12 berkapasitas 550 HP dengan kedalaman akhir 1132 MMD sementara dua sumur lainnya sedang proses pengeboran.

Keberhasilan dalam tajak lima sumur baru ini, lanjut Tomi, turut memberikan kontribusi dalam mempertahankan produksi di PEP Rantau Field.

Langkah itu juga menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ketahanan energi serta mendalami potensi cadangan migas di Aceh Tamiang.

"Kolaborasi bersama pihak kontraktor penyedia jasa rig serta dukungan penuh yang diberikan oleh SKK Migas menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menjaga ketahanan dan keberlanjutan energi nasional," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan sebelum melakukan tajak lima sumur baru, Pertamina EP Rantau Field melakukan pemulihan pascabanjir yang menerjang wilayah kerjanya secara bertahap.

Ada empat fase pemulihan yang diterapkan yakni fase emergency, fase reactivation, fase recovery dan fase sustainability.

Fase-fase itu mencakup penanganan keselamatan, perbaikan fasilitas hingga penguatan sistem operasional jangka panjang.

"Tahap awal fokus pada kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, kesehatan dan listrik. Setelah kondisi sudah membaik, tim kemudian bergerak mengaktifkan fasilitas dan sumur sumur produksi," ujar dia.

Tomi mengatakan tim Pertamina EP Rantau Field melakukan berbagai cara untuk pulih lebih cepat dari bencana banjir. Satu di antaranya menghidupkan kembali pembangkit listrik yang menjadi jantung PEP Rantau Field.

Ketika listrik mati, air bersih ikut hilang, karena instalasi pengolahan air (water treatment plant/WTP) juga terendam dan pompa tidak bisa bekerja, begitu juga produksi minyak terhenti total.

"Pembangkit listrik di sini menggunakan gas dari sumur yang telah direaktivasi. Akibat banjir HPCS yang kami miliki mengalami kerusakan berat. Maka, kami melakukan berbagai inovasi untuk bisa kembali menghidupkan listrik," katanya.

Setelah melakukan analisis yang matang, mereka memutuskan tidak mengaktifkan kembali High Pressure Compressor Station (HPCS) yang sebelumnya merupakan stasiun kompresor gas sebagai sumber tunggal pasokan gas untuk pembangkit listrik.

Akan tetapi, dengan semangat inovasi mencari penggantinya dan menemukan bahwa SP-5 dengan sedikit modifikasi ternyata mampu mengambil alih fungsi HPCS untuk menghidupkan listrik.

Saat ini, HPCS belum aktif, pasokan gas datang dari SP-5 dan SP 1 dua sekaligus.

"Setiap ujian tentunya ada hikmah. Salah satu hikmahnya adalah kami melakukan simplifikasi di beberapa fasilitas. Ketika listrik sudah teratasi perlahan produksi yang sebelumnya nol barel mulai bergerak naik,” ujar dia.

Tomi pun menuturkan pemulihan pascabencana banjir ini tergolong cepat, karena hanya membutuhkan waktu empat bulan.

Sebelumnya, banjir besar pada akhir tahun lalu dengan ketinggian berkisar 4-4,5 meter dan endapan lumpur 30-80 sentimeter berdampak terhadap fasilitas produksi, perkantoran dan permukiman pekerja Pertamina EP Rantau.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Secara permasalahan administrasi, ini sudah bisa diselesaikan

Tapanuli Selatan, Sumatera Uta (ANTARA) - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menyatakan masalah administrasi yang melibatkan proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batang Toru di Sumatera Utara sudah tuntas.

“Secara permasalahan administrasi, ini sudah bisa diselesaikan. Tidak ada lagi permasalahan yang terkait dengan denda dan sanksi, termasuk police line (garis polisi) yang sudah dicabut. Ini sudah bisa diselesaikan,” ujar Yuliot ketika ditemui di Bendungan Air PLTA Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Jumat.

Yuliot menjelaskan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) selaku pengembang PLTA Batang Toru terkena sanksi pembayaran denda dari kementerian/lembaga terkait.

Pascabencana banjir dan longsor di Sumatera yang menyebabkan lebih dari seribu orang meninggal dunia pada akhir 2025, KLH/BPLH telah melakukan penyegelan sejumlah perusahaan di tiga provinsi terdampak, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Penyegelan dilakukan karena dugaan kontribusi aktivitas perusahaan yang menjadi faktor banjir dan longsor.

Kemudian, pada awal 2026, KLH menggugat perdata PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST dan PT TBS yang melakukan kegiatan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga dan DAS Batang Toru. Semuanya berada di Sumatera Utara. Total gugatan terhadap enam perusahaan tersebut itu sejumlah Rp4.843.232.560.026.

Untuk PT NSHE, Yuliot menyampaikan terdapat pengenaan denda sekitar Rp200 miliar.

“Atas pengenaan denda sekitar Rp200 miliar yang dikenakan Kementerian Lingkungan Hidup, itu kan sudah diselesaikan, dibayar. Berarti persoalannya selesai,” ucap Yuliot.

Lebih lanjut, Yuliot juga menyampaikan terdapat denda yang dikenakan oleh Kementerian Kehutanan terhadap PT NSHE sekitar Rp74 miliar dan pemasangan garis polisi pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda Sumatera pada 2025.

“Untuk pengenaan denda dari Kementerian Kehutanan karena ada kawasan hutan yang waktu itu dibersihkan sekitar 100 meter persegi, itu sudah dibayarkan. Nilainya Rp74 miliar. Berarti secara administrasi itu sudah terselesaikan semua,” ucap Yuliot.

Menindaklanjuti terselesaikannya permasalahan administrasi, Yuliot secara resmi memulai tahap penggenangan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batang Toru yang berlokasi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Yuliot menyampaikan dengan adanya penggenangan, PLTA yang dikembangkan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) juga akan melalui uji coba terhadap seluruh instrumen yang ada.

Adapun yang dimaksud dengan uji coba instrumen, yakni memastikan power house atau rumah pembangkitnya dapat berfungsi dengan baik, tercapainya target genangan air, serta evakuasi atau penyaluran daya untuk transmisi.

Dengan adanya penggenangan ini, Yuliot menyampaikan PLTA Batang Toru dapat memasuki tahap selanjutnya sebagaimana timeline atau lini masa yang sudah ditentukan.

Yuliot berharap agar pada akhir Oktober, seluruh kegiatan yang terkait dengan penggenangan bisa diselesaikan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026