#30 tag 24jam
Mentrans: DPT dapat integrasikan anggaran kawasan transmigrasi
Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan Dewan Pertimbangan Transmigrasi (DPT) perlu dibentuk kembali sehingga dapat ... [542] url asal
#menteri-transmigrasi #barelang #trans-gotong-royong #tanjung-banon #dewan-pertimbangan-transmigrasi
Batam (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan Dewan Pertimbangan Transmigrasi (DPT) perlu dibentuk kembali sehingga dapat mengintegrasikan program dan anggaran lintas kementerian dalam pembangunan kawasan transmigrasi.
Ia mengatakan pembangunan kawasan transmigrasi membutuhkan keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga agar penyediaan permukiman, infrastruktur, fasilitas sosial, serta sarana kegiatan ekonomi dapat dilaksanakan secara terpadu.
"Kami juga mendorong dibentuk kembali Dewan Pertimbangan Transmigrasi untuk menunjukkan sinergi dan kolaborasi antarkementerian," kata Iftitah dalam rangkaian Workshop dan Media Gathering Kehumasan Kementerian Transmigrasi 2026 di Batam, Kepulauan Riau, Jumat.
Menurut dia, keberadaan DPT diperlukan untuk menyelaraskan kewenangan dan program pembangunan berbagai kementerian agar dapat diarahkan pada pengembangan kawasan transmigrasi yang memiliki potensi ekonomi.
Iftitah juga mengusulkan agar dewan tersebut dipimpin langsung oleh Presiden sehingga koordinasi dan pembagian peran antarkementerian dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.
"Jadi kalau misalkan nih saya berharap dengan adanya DPT, hanya bedanya dengan yang Perpu, dulu ketuanya menteri, ya kan? sekarang presiden," ujarnya.
Sebagai contoh pelaksanaan kolaborasi, ia menyebut pembangunan kawasan transmigrasi Batam, Rempang, dan Galang (Barelang), Kepulauan Riau, yang melibatkan sejumlah instansi pemerintah dalam pembiayaan permukiman dan infrastruktur pendukung.
Iftitah mengatakan kebutuhan pembiayaan pembangunan sekitar 500 rumah di Rempang mencapai Rp490 miliar, tetapi seluruh anggaran tersebut tidak dibebankan kepada Kementerian Transmigrasi.
"Nah, tapi karena ada kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain, maka transmigrasi hanya mengeluarkan Rp112 miliar rupiah," katanya.
Menurut dia, pembagian pembiayaan tersebut melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta sejumlah instansi yang menangani pendidikan dan pertanahan.
"PU ikut iuran, BP Batam ikut iuran, KKP yang bangun dermaga tadi ikut iuran," ujarnya.
Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Transmigrasi pada Februari 2026, kebutuhan anggaran pembangunan dua satuan permukiman di Barelang pada 2025 mencapai sekitar Rp490 miliar, dengan kontribusi Kementerian Transmigrasi tercatat sebesar Rp121,38 miliar.
Dalam laporan tersebut, BP Batam berkontribusi Rp168,55 miliar untuk pembangunan 300 rumah beserta sarana, prasarana, dan utilitas umum, sedangkan Kementerian PU mengalokasikan Rp172,60 miliar untuk pematangan lahan dan pembangunan infrastruktur permukiman.
Sementara itu, KKP memberikan dukungan senilai Rp27,97 miliar untuk pembangunan kampung nelayan. Angka kontribusi Kementerian Transmigrasi dalam laporan Februari tersebut berbeda dari Rp112 miliar yang disampaikan Iftitah dalam paparan terbarunya.
Selanjutnya, pada 14 Mei 2026, BP Batam mencatat sebanyak 242 kepala keluarga atau 842 jiwa telah menempati kawasan hunian baru Rempang Eco City.
Iftitah menjelaskan pembangunan kawasan transmigrasi tidak hanya diarahkan pada penyediaan rumah, tetapi juga mencakup fasilitas pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, serta sarana pendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
Di satuan permukiman Tanjung Banon, misalnya, pemerintah merencanakan pengembangan fasilitas pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah, layanan kesehatan, serta infrastruktur pendukung kegiatan nelayan.
Menurut dia, pembangunan secara terpadu diperlukan agar kawasan transmigrasi tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga mampu mendukung kegiatan usaha dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
Kementerian Transmigrasi bersama Komite I DPD RI pada 5 Oktober 2026 telah membahas usulan pembaruan Undang-Undang Ketransmigrasian, termasuk rencana menghidupkan kembali DPT dengan kelembagaan yang lebih kuat.
Dalam usulan tersebut, DPT direncanakan dipimpin Presiden dengan Menteri Transmigrasi sebagai sekretaris guna memperkuat koordinasi pembangunan kawasan yang melibatkan berbagai sektor.
Iftitah berharap penguatan koordinasi tersebut dapat membantu pemerintah mengintegrasikan pembangunan permukiman dengan pengembangan investasi, industri, dan kegiatan ekonomi masyarakat.
"Kita ingin betul-betul membangun satu kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi," katanya.
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)