Jakarta (ANTARA) - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) kembali menghadirkan layanan pemindahan muatan antarkapal (ship-to-ship/STS) di kawasan Nipa Transhipment Anchorage Area (NTAA), Batam, Kepulauan Riau, untuk memperkuat peran Indonesia pada jalur pelayaran internasional.

Direktur Utama PT Pelindo Jasa Maritim, Arief Hermawan, menyampaikan dimulainya kembali pelayanan STS di Nipa merupakan langkah strategis Pelindo dalam memperkuat bisnis jasa maritim sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi dari aktivitas pelayaran internasional yang melintasi kawasan tersebut.

“Dimulainya kembali pelayanan STS di Nipa menjadi momentum penting bagi Pelindo Group dalam memperluas jangkauan layanan maritim," kata Arief terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Pelayanan yang kembali dimulai pada 9 Oktober 2026 ini dilaksanakan melalui anak usahanya, PT Pelindo Jasa Maritim (PJM), sebagai penyedia jasa maritim untuk mendukung kelancaran aktivitas STS di kawasan tersebut.

Terletak di sekitar Selat Malaka dan Selat Singapura, kawasan Nipa memiliki posisi geografis yang strategis karena berada di dekat salah satu jalur pelayaran dan perdagangan internasional tersibuk di dunia.

Melalui layanan STS, kegiatan pemindahan muatan dapat dilakukan secara langsung antarkapal tanpa harus melalui terminal di darat. Potensi ini menjadi peluang bagi Pelindo untuk memperluas layanan maritim sekaligus meningkatkan daya tarik perairan Indonesia bagi industri pelayaran internasional.

Dimulainya kembali pelayanan STS di kawasan NTAA ditandai dengan kedatangan satu kapal induk (mother vessel) dan dua kapal penerima (daughter vessel) yang terlibat dalam rangkaian kegiatan alih muat secara bertahap.

Kapal induk berukuran 25.487 Gross Tonnage (GT) dengan panjang 180 meter tiba pada 9 Oktober 2026 pukul 02.00 waktu setempat, diikuti kapal penerima pertama berukuran 30.681 GT dengan panjang 195,26 meter.

Selanjutnya, kapal penerima kedua berukuran 25.085 GT dengan panjang 175,93 meter tiba pada 10 Oktober 2026 untuk melanjutkan rangkaian kegiatan STS.

"Melalui PJM, kami memastikan kesiapan operasional, baik dari sisi sarana pendukung maupun tenaga pandu yang kompeten, dengan tetap mengutamakan keselamatan, keandalan, dan kepastian pelayanan bagi pengguna jasa,” ujar Arief.

Dalam mendukung kelancaran kegiatan tersebut, PJM telah menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan, armada pendukung, serta personel operasional sesuai kebutuhan.

Pelindo juga telah melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk otoritas kesyahbandaran, kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan, serta agen kapal guna mendukung kelancaran aktivitas STS sesuai ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, Arief menegaskan pengembangan layanan STS di Nipa tidak hanya berorientasi pada peningkatan aktivitas operasional, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem jasa maritim yang lebih terintegrasi dan kompetitif.

Menurutnya keunggulan geografis Nipa merupakan peluang besar yang perlu didukung dengan kualitas layanan yang konsisten dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

"Kami ingin menjadikan Nipa sebagai salah satu pilihan utama bagi pelaku pelayaran internasional untuk melakukan kegiatan alih muat, sekaligus membuka peluang pengembangan layanan maritim lainnya yang memberikan nilai tambah bagi Indonesia,” tutur Arief.

Penguatan layanan STS di Nipa juga sejalan dengan transformasi bisnis Pelindo dan arah strategis Danantara Indonesia dalam mendorong optimalisasi aset, peningkatan produktivitas, serta penguatan daya saing BUMN.

Melalui sinergi antarentitas Pelindo Group, perusahaan terus berupaya mengembangkan ekosistem layanan kepelabuhanan dan maritim yang terintegrasi, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna jasa.

Dengan kembali dilayaninya kegiatan STS di kawasan NTAA, Pelindo optimistis dapat meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai lokasi kegiatan alih muat internasional, memperluas peluang bisnis jasa maritim, serta mendorong terciptanya nilai ekonomi dari aktivitas pelayaran global yang melintasi perairan Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Data center dapat menjadi berkah ketika pertumbuhannya dipersiapkan dengan infrastruktur andal, penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab, dan kesempatan ekonomi yang terbuka.

Jakarta (ANTARA) - Dalam kolom di Harian Kompas, 15 Oktober 2026, Andreas Maryoto mengangkat pertanyaan reflektif tentang kehadiran data center: apakah menjadi berkah atau musibah?

Pertanyaan ini relevan bagi Batam, ketika peluang investasi digital tumbuh bersamaan dengan perhatian masyarakat terhadap pelayanan air, keandalan listrik, dan kesempatan kerja.

Di tengah gangguan pelayanan, masyarakat membutuhkan penanganan cepat dan penjelasan yang transparan. Wajar jika muncul pertanyaan: apakah infrastruktur Batam sanggup menopang kebutuhan warga sekaligus mendorong pertumbuhan industri? Apakah investasi berteknologi tinggi benar-benar akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus menjadi pijakan dalam meningkatkan kualitas pembangunan.

Kedekatan dengan Singapura, kawasan industri, dan konektivitas internasional memberi Batam peluang untuk mengembangkan layanan cloud, kecerdasan buatan, serta ekonomi digital. Peluang ini patut disambut dengan kesiapan yang sepadan. Besarnya modal masuk harus berjalan bersama keandalan infrastruktur, kualitas pelayanan, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Hingga akhir Agustus 2026, pemetaan BP Batam mengidentifikasi sembilan entitas data center dengan 10 kampus atau lokasi proyek, dalam tahap perencanaan, konstruksi, maupun operasi bertahap. Status tersebut perlu dijelaskan karena rencana investasi, komitmen, pembangunan, dan operasi memiliki konsekuensi kebutuhan utilitas yang berbeda.

Keterbukaan informasi juga menuntut kejelasan cakupan data. Perbedaan jumlah entitas, lokasi proyek, dan pelanggan listrik kerap terjadi akibat perbedaan basis pencatatan. Penjelasan yang komprehensif mengenai perbedaan ini sangat penting untuk membantu publik memahami dinamika investasi, sekaligus mencegah agar angka rencana tidak dipersepsikan sebagai fasilitas yang sudah sepenuhnya beroperasi

Karena itu, informasi investasi harus terhubung dengan perencanaan listrik dan air. Kebutuhan dihitung berdasarkan jadwal pembangunan serta operasi, sehingga penambahan kapasitas dapat dipersiapkan tepat waktu. Dengan cara ini, promosi investasi memiliki dasar kesiapan yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.

Dalam proyeksi PLN Batam periode 2026–2035, daya mampu pasok pembangkit direncanakan meningkat dari sekitar 970 MW pada 2026 menjadi 3.691 MW pada 2035. Penyerapan daya pelanggan data center diperkirakan naik dari 89 MW pada 2026 menjadi 1.150 MW mulai 2031, mengikuti tahapan pengembangan fasilitas.

PLN Batam juga memetakan 17 pelanggan data center, dengan 10 pelanggan memiliki jadwal penyaluran daya kategori komitmen. Angka ini memperlihatkan kebutuhan yang harus diantisipasi, sekaligus menegaskan pentingnya sinkronisasi antara kepastian permintaan, pembiayaan, pembangunan pembangkit, dan kesiapan jaringan.

Namun, proyeksi tetap merupakan rencana yang harus dikawal. Bagi masyarakat dan pelaku usaha, ukuran ketahanan listrik terasa pada kontinuitas pelayanan. Kapasitas pembangkit perlu ditopang cadangan operasional, transmisi, distribusi, serta kemampuan memulihkan gangguan. Pertumbuhan pasokan harus menghasilkan peningkatan keandalan bagi seluruh pelanggan.

Pengembangan energi berkelanjutan juga membuka peluang. PLN Batam memetakan potensi proyek PLTS sekitar 2.500 MWp, antara lain di Rempang, Duriangkang, Pulau Lumba, dan Piayu. Proyek tersebut berada pada tingkat kesiapan berbeda. Potensinya perlu dikembangkan dengan memperhitungkan karakter pembangkitan surya dan kebutuhan keandalan sistem.

Di sektor air baku, ruang antisipasi harus dibaca secara cermat. Proyeksi neraca air dari Pusat Perencanaan Strategis BP Batam menunjukkan kebutuhan pada 2030 diperkirakan mencapai 7.302 liter/detik, berbanding tipis dengan kapasitas rencana sebesar 7.640 liter/detik. Margin keamanan yang hanya sebesar 338 liter/detik ini menjadi peringatan dini, bahwa ketahanan air Batam menuntut ketepatan jadwal pembangunan, percepatan pengurangan kehilangan air (non-revenue water), serta keandalan sistem distribusi.

Dalam proyeksi yang sama, pada 2045 kebutuhan diperkirakan mencapai 10.310 liter/detik, dengan potensi kapasitas maksimum 12.830 liter/detik setelah berbagai program pengembangan terlaksana. Angka masa depan ini belum seluruhnya tersedia sekarang. Realisasinya bergantung pada pembangunan sumber, pengolahan, jaringan, pengelolaan lingkungan, serta kontribusi pemerintah dan dunia usaha.

Neraca air baku juga menggambarkan pelayanan setiap kawasan. Warga merasakan ketersediaan air melalui tekanan dan aliran di rumahnya. Karena itu, perbaikan kebocoran, optimalisasi instalasi, serta pemerataan distribusi harus berjalan bersama penambahan kapasitas.

Dalam jangka panjang, diversifikasi sumber perlu dipercepat melalui desalinasi air laut atau Seawater Reverse Osmosis (SWRO), pemanfaatan kembali air olahan, serta teknologi pendinginan hemat air. Investor dan pengelola kawasan dapat dilibatkan untuk menyediakan tambahan pasokan, dengan perencanaan yang menjaga kebutuhan dasar masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Di sinilah prinsip “Utilities First, Investment Follows” yang menjadi paradigma baru BP Batam menjadi pegangan. Kesiapan utilitas harus masuk sejak awal perencanaan investasi. Pemerintah, operator, pengelola kawasan, dan investor perlu menyepakati kebutuhan, tahapan penyediaan, pembiayaan, serta jadwal operasional. Setiap komitmen harus memiliki penanggung jawab dan kemajuan yang dapat dipantau.

Prinsip ini berlaku pula bagi manufaktur, pariwisata, logistik, dan usaha kecil. Infrastruktur yang kuat memberi kepastian kepada investor sekaligus memperbaiki pelayanan publik. Investasi baru perlu diarahkan ikut memperbesar kapasitas daerah, sehingga pertumbuhan industri membawa manfaat yang dirasakan lebih luas.

Manfaat ekonomi data center juga harus dipersiapkan. Peluang pekerjaan hadir dalam tiga tahap: konstruksi, operasi, dan ekosistem digital. Kebutuhannya mencakup kontraktor, instalasi listrik, pendingin, logistik, teknisi, keamanan, pemeliharaan, hingga jasa digital. Setiap tahap membutuhkan keterampilan dan pola kemitraan berbeda.

Untuk menjembatani kebutuhan tersebut, BP Batam menginisiasi MANTAB (Manajemen Talenta Batam), sebuah platform yang menghubungkan pencari kerja, lembaga pendidikan dan pelatihan, serta dunia industri. Melalui platform ini, kebutuhan kompetensi industri dapat dipertemukan dengan potensi tenaga kerja dan program peningkatan keterampilan.

Bersama pengembangan pemasok lokal, MANTAB diarahkan agar masyarakat Batam semakin siap mengambil bagian dalam pertumbuhan investasi digital. Keberhasilannya perlu terlihat pada penempatan tenaga kerja, peningkatan kompetensi, serta keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok investasi.

Kepercayaan publik tumbuh ketika pemerintah menjelaskan keberhasilan sekaligus tantangan. Informasi mengenai status proyek, kebutuhan utilitas, penyebab gangguan, dan kemajuan perbaikan perlu disampaikan secara berkala. Dialog dengan media, masyarakat, akademisi, dan asosiasi usaha membantu kebijakan tetap dekat dengan pengalaman sehari-hari warga.

Keterbukaan harus disertai tindak lanjut. Keluhan warga perlu menjadi bahan evaluasi pelayanan; kebutuhan investor menjadi masukan perencanaan. Keduanya memberi gambaran tentang kesiapan Batam. Pemerintah bertanggung jawab menyatukan informasi tersebut menjadi keputusan yang terukur, adil, dan dapat dilaksanakan.

Pertanyaan dari kolom Kompas tadi akhirnya kembali kepada pilihan tata kelola kita. Data center dapat menjadi berkah ketika pertumbuhannya dipersiapkan dengan infrastruktur andal, penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab, dan kesempatan ekonomi yang terbuka. Keberhasilan itu memerlukan kerja bersama serta konsistensi pelaksanaan.

Bagi saya, masa depan Batam tidak boleh hanya diukur dari megahnya nilai investasi, melainkan juga dari kemampuannya menjaga kualitas hidup warga. Apabila lonjakan investasi beriringan dengan keterjaminan pasokan air, keandalan energi listrik, dan semakin luasnya ruang kesempatan bagi masyarakat lokal, di situlah kemajuan sejati diuji. Jawaban nyata atas keselarasan itulah yang akan merawat kepercayaan publik dan menentukan arah masa depan Batam.

*) Fary Djemy Francis, Deputi Bidang Investasi BP Batam

Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - PT Bandara Internasional Batam (BIB) Kepulauan Riau (Kepri) menyebut bahwa beberapa jadwal penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Hang Nadim Batam (BTH) mengalami penyesuaian jadwal atau ditunda, karena penurunan jarak pandang akibat sebaran kabut asap.

Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam Annang Setia Budhi mengatakan penyesuaian jadwal disebabkan oleh penurunan jarak pandang (visibility) akibat sebaran kabut asap yang melanda beberapa wilayah di Sumatera.

"Pada hari ini, Jumat, 16 Oktober 2026 terdapat beberapa penerbangan yang mengalami keterlambatan," katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Jumat.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

1. JT246 (PLM - BTH): Delay 1 jam 44 menit

2. JT239 (BTH - PKU): Delay 2 jam 07 menit

3. ID6863 (BTH - CGK): Delay 1 jam 18 menit

BIB melaporkan bahwa saat ini seluruh penerbangan tersebut telah kembali beroperasi setelah kondisi cuaca di lokasi dinyatakan aman untuk aktivitas penerbangan (cleared for flight operation).

Tim operasional dan penanganan darat (ground handling) juga telah melakukan penanganan delay management sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sementara itu, juga terdapat penerbangan perintis yang dibatalkan yakni Susi Air tujuan Batam- Rengat (PP).

“Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh penumpang merupakan prioritas utama dalam operasional kami. Terima kasih atas pengertian dan kerja sama seluruh penumpang,” kata Annang.

PT Bandara Internasional Batam terus berkoordinasi secara aktif dengan AirNav Indonesia, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta pihak maskapai penerbangan untuk terus memantau pergerakan kabut asap dan tingkat visibilitas udara.

“Kami juga memastikan pihak maskapai menjalankan kewajibannya dalam memberikan pemenuhan hak-hak penumpang (passenger compensation) sesuai dengan regulasi penanganan keterlambatan yang berlaku,” katanya.

Pihak bandara mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh para pengguna jasa dengan adanya keterlambatan maupun pembatalan penerbangan tersebut.

“Kami mengimbau seluruh calon penumpang untuk memantau pembaruan status penerbangan secara berkala melalui saluran resmi maskapai masing-masing atau layanan Customer Service di Terminal Bandara Internasional Hang Nadim Batam,” ujarnya.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau (Kepri), mewajibkan pengembang pusat data (data center) membangun dan mengoperasikan instalasi pengolahan air mandiri berbasis teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) untuk memenuhi kebutuhan operasional.

Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk mendukung perkembangan investasi pusat data tanpa mengabaikan keberlanjutan sumber air dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Secara teknis, pengembangan ekosistem data center di KEK Nongsa Digital Park (NDP) maupun kawasan industri Kabil telah didorong menggunakan model pengelolaan air mandiri berbasis teknologi SWRO,” kata Ariastuty dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Jumat.

Ia menjelaskan, berdasarkan data BP Batam, dari enam pelaku usaha pusat data yang terdata, satu telah beroperasi, satu masih dalam tahap konstruksi, dan empat lainnya berada pada tahap perencanaan konstruksi.

Di kawasan Nongsa Digital Park, pengelola kawasan telah memiliki embung internal untuk kebutuhan pemeliharaan kawasan.

Sementara itu, dukungan pasokan air dari Waduk Duriangkang untuk fasilitas pusat data hanya bersifat sementara dan sangat terbatas selama tahap konstruksi serta persiapan fasilitas.

“Dua pelaku usaha pusat data lainnya di kawasan Nongsa masih dalam tahap rencana pengembangan. Adapun dua pelaku usaha di kawasan Kabil juga belum beroperasi dan masih berada dalam tahap perencanaan konstruksi,” katanya.

Ariastuty menekankan pentingnya membedakan kebutuhan air aktual dari fasilitas yang telah beroperasi dengan kebutuhan yang diproyeksikan dari proyek-proyek yang masih dalam tahap perencanaan.

Di tengah kebutuhan air yang terus berkembang, BP Batam juga menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat ketahanan pasokan air bagi masyarakat, melalui optimalisasi sumber air baku, perbaikan jaringan distribusi, dan percepatan pembangunan infrastruktur air.

”Saat ini kami juga sedang dalam diskusi bersama agar dapat kembali dilaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan berkoordinasi bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG),” katanya.

BP Batam turut memprioritaskan pemasangan sistem pemantauan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berbasis Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) untuk mendeteksi kebocoran dan memantau kondisi operasional jaringan secara berkelanjutan.

Selain itu, BP Batam menjajaki kemitraan dengan pihak swasta dan instansi pemerintah, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai (BWS), untuk mempercepat diversifikasi sumber pasokan air.

Penjajakan tersebut mencakup pengembangan teknologi SWRO serta tindak lanjut potensi pasokan air dari Kabupaten Lingga dan Bintan.

Untuk jangka panjang, pembangunan waduk baru turut menjadi salah satu opsi, meskipun proses pembangunan hingga dapat dimanfaatkan diperkirakan membutuhkan waktu lima hingga tujuh tahun.

“Seluruh opsi perlu dijalankan secara terpadu agar Batam tidak hanya mengatasi kebutuhan air saat ini, tetapi juga membangun ketahanan pasokan air yang berkelanjutan,” kata Ariastuty.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Itu kan pergantian direksi aksi korporasi biasa, ya. Pergantian Dirut BUMN itu kan hak daripada Danantara dan sudah barang tentu ada arahan dari Bapak Presiden.

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan pergantian Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero) merupakan aksi korporasi biasa dan hak Danantara.

“Itu kan pergantian direksi aksi korporasi biasa, ya. Pergantian Dirut BUMN itu kan hak daripada Danantara dan sudah barang tentu ada arahan dari Bapak Presiden,” ujar Bahlil ketika ditemui setelah acara Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), di Karawang, Jawa Barat, Kamis.

Ketika disinggung mengenai apakah pergantian Dirut PLN dilatarbelakangi oleh pemadaman listrik atau blackout yang terjadi di Batam, Kepulauan Riau, Bahlil kembali menegaskan bahwa pergantian direksi merupakan aksi korporasi yang biasa.

“Cuman biasa aja kok, itu (pergantian dirut) biasa,” ujar Bahlil.

Terkait arahan khusus dari Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil menyampaikan akan melakukan rapat terlebih dahulu dengan PLN.

“Nanti kami rapatkan, ya,” ujar Bahlil pula.

Suroso Isnandar ditunjuk untuk menggantikan Darmawan Prasodjo sebagai Dirut PT PLN (Persero), kata Komisaris PLN Andi Arief ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu (14/10).

Penggantian tersebut dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PLN pada Rabu (14/10) malam ini, pukul 18.30 WIB yang digelar menggunakan aplikasi Zoom Meeting.

RUPSLB tersebut dihadiri oleh seluruh direksi PLN, komisaris PLN, dan BP BUMN.

Pergantian Dirut PLN tersebut terjadi setelah Batam, Kepulauan Riau, mengalami pemadaman listrik atau blackout.

Bahlil menyebut dugaan penyebab pemadaman listrik di Batam, Kepulauan Riau, berasal dari sejumlah persoalan teknis, termasuk gangguan jaringan akibat petir hingga dugaan hewan yang terkena jaringan listrik.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Berdasarkan informasi terbaru yang kami terima, kondisi kelistrikan Batam sudah pulih 100 persen

Batam (ANTARA) - Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau (Kepri), memastikan pasokan listrik di Kota Batam telah kembali normal pascagangguan pasokan listrik yang melanda Batam sejak Senin (12/10) dan berdampak pada aktivitas masyarakat, pelayanan publik.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad menyampaikan bahwa pasokan listrik telah kembali pulih sepenuhnya berdasarkan informasi terbaru yang diterimanya.

“Berdasarkan informasi terbaru yang kami terima, kondisi kelistrikan Batam sudah pulih 100 persen,” katanya dalam keterangan resmi di Batam, Kamis.

Namun bagi Amsakar, pemulihan listrik bukan sekadar persoalan menyalakan kembali jaringan.

“Yang terpenting adalah memastikan masyarakat dapat kembali beraktivitas, kebutuhan dasar terpenuhi dan pelayanan publik berangsur normal,” kata dia.

Pihaknya memastikan pemerintah mengawal setiap progres agar seluruh aspek layanan dasar bagi masyarakat Kota Batam dapat kembali normal.

Di tengah situasi tersebut, Amsakar juga menyampaikan apresiasi kepada tim teknis PLN Batam yang bekerja menangani gangguan.

Sejak kejadian berlangsung, pihaknya terus berkoordinasi dengan Direksi PLN Batam beserta jajaran untuk memantau penanganan dan mendorong percepatan pemulihan.

“Kami memahami seluruh lapisan masyarakat merasakan langsung dampak gangguan ini. Karena itu, sejak awal kami terus berkoordinasi dengan PLN Batam dan seluruh pihak terkait agar penanganan berjalan cepat dan langkah-langkah yang diperlukan segera dilakukan. Kami mengapresiasi kerja keras seluruh tim yang terlibat,” ujarnya.

Dengan pasokan listrik yang kembali normal, distribusi air juga sedang melalui pemulihan, namun memerlukan waktu hingga jaringan perpipaan kembali terisi secara bertahap.

Data BP Batam per Rabu (14/10) pukul 06.00 WIB menunjukkan sekitar 80 hingga 85 persen area pelanggan telah kembali menerima aliran air pada elevasi normal.

Sementara itu, 319 trip mobil tangki disiapkan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di wilayah yang masih mengalami gangguan.

Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam Denny Tondano menjelaskan bahwa pulihnya operasional instalasi pengolahan air tidak serta-merta membuat seluruh pelanggan langsung menerima air secara normal.

“Jaringan perpipaan membutuhkan waktu untuk kembali terisi hingga tekanan dan volume air stabil. Wilayah yang berada di ujung jaringan maupun kawasan dengan elevasi lebih tinggi berpotensi membutuhkan waktu lebih lama,” kata Denny.

BP Batam memperkirakan proses pemulihan jaringan perpipaan secara keseluruhan dapat membutuhkan waktu.

Selama proses tersebut, distribusi air menggunakan mobil tangki disiapkan sebagai dukungan sementara, dengan prioritas bagi fasilitas kesehatan, rumah sakit, rumah ibadah dan pemukiman yang masih mengalami gangguan.

Kondisi ini menjadi perhatian karena kebutuhan air bersih tidak dapat ditunda.

Ia mengimbau masyarakat yang belum menerima aliran air secara normal diharapkan mengikuti informasi resmi mengenai distribusi bantuan dan perkembangan pemulihan di wilayah masing-masing.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) menyebut lonjakan permintaan listrik seiring pertumbuhan ekonomi perlu diimbangi dengan peningkatan keandalan sistem dan perawatan infrastruktur kelistrikan untuk menjaga kontinuitas pasokan kepada masyarakat.

Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN Suroso Isnandar mengatakan pertumbuhan ekonomi yang positif mendorong permintaan listrik meningkat signifikan. Kondisi tersebut menjadi sinyal positif yang perlu diikuti dengan kesiapan infrastruktur kelistrikan.

"Ekonomi kita yang tumbuh baik menyebabkan demand yang cukup melonjak tinggi dan ini merupakan sinyal yang baik sebetulnya, yang harus diikuti dengan lebih andalnya perawatan yang kita punya," kata Suroso di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Ia mencontohkan, gangguan kelistrikan yang terjadi di Batam, Kepulauan Riau, menyebabkan pemadaman dan mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, gangguan tersebut berkaitan dengan persoalan pada salah satu transformator.

Suroso mengakui masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki, termasuk sistem perawatan infrastruktur kelistrikan di Batam.

"Kita menyadari banyak yang harus di-improve, termasuk yang ada di Batam ini," ujarnya.

PLN akan mengevaluasi kembali sistem perawatan yang ada agar mampu mengimbangi peningkatan permintaan listrik, termasuk di Batam yang mengalami pertumbuhan kebutuhan energi.

Suroso mengatakan penelusuran penyebab pasti gangguan listrik tersebut masih berlangsung. PLN juga akan mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik.

Di sisi lain, ia menyampaikan bahwa pasokan listrik di Batam telah pulih 100 persen per Rabu (14/10), sedangkan pemulihan di wilayah Bintan masih berlangsung secara bertahap.

Terkait kemungkinan kompensasi bagi pelanggan terdampak, Suroso menyebut PLN akan melakukan evaluasi setelah proses pemulihan selesai.

Pemberian kompensasi mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk batas durasi pemadaman yang menjadi persyaratan.

"Akan kami review setelah ini. Pada detik ini kami belum melakukan review karena kami masih fokus pada recovery yang terjadi pada kemarin dan hari ini," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyebut dugaan penyebab pemadaman listrik atau blackout yang terjadi di Batam, Kepulauan Riau, berasal dari sejumlah persoalan teknis, termasuk gangguan jaringan akibat petir hingga dugaan hewan yang terkena jaringan listrik.

Bahlil mengatakan berdasarkan laporan yang diterimanya, terdapat beberapa kendala teknis dalam pengelolaan jaringan listrik di wilayah tersebut.

"Ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batam dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir, menurut mereka. Dan ada kesalahan teknis lah, kira-kira begitu," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan, salah satu dugaan penyebab gangguan tersebut berkaitan dengan hewan, yang disebutnya kemungkinan kelelawar.

Namun, Bahlil tidak merinci lebih lanjut mengenai kronologi maupun keterkaitan faktor tersebut dengan pemadaman listrik.

"Teknisnya itu ada tiga, salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa, kira-kira begitu ya," jelasnya.

Bahlil menegaskan gangguan tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam upaya memperbaiki pelayanan kelistrikan kepada masyarakat. Ia menyebut perbaikan perlu dilakukan secara lebih intensif di sejumlah daerah.

Menurutnya, persoalan tersebut berada pada tingkat implementasi yang dikelola oleh PT PLN (Persero), sehingga perlu ditelusuri lebih lanjut berdasarkan evaluasi teknis perusahaan.

Terkait kemungkinan pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terdampak pemadaman, Bahlil mengatakan akan membicarakan hal tersebut terlebih dahulu dengan pihak PLN.

"Saya nanti akan bicarakan terlebih dahulu dengan teman-teman dari PLN. Karena PLN yang paling tahu secara teknis implementasi di lapangan," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), membuka 20 jenis pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi bagi 657 pencari kerja dan peserta yang belum pernah kerja ber-KTP Batam.

Kepala Disnaker Kota Batam Yudi Suprapto mengatakan program tersebut ditujukan bagi warga yang belum bekerja, dengan prioritas peserta yang belum pernah mengikuti pelatihan dari Disnaker Batam.

“Pelatihan bersertifikasi ini gratis dan peserta hanya dapat memilih satu jenis pelatihan,” kata Yudi saat dihubungi di Batam, Rabu.

Sebanyak 20 jenis pelatihan yang dibuka mencakup bidang konstruksi, pengelasan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), desain, teknologi informasi, tata busana, kecantikan, serta pengoperasian alat berat.

Di antaranya pelatihan scaffolding, las 5G SMAW, bahasa Korea, menjahit tata busana, petugas K3, Ahli K3 Umum, desain grafis muda, welding inspector basic, las 3G FCAW, operator komputer, AutoCAD, forklift tingkat dasar, menjahit pola, operator K3, tata rias salon, fitter structure, welder 3G/4G, dan rigger.

“Dari berbagai program tersebut, pelatihan forklift menampung peserta terbanyak, yakni 48 orang, disusul tata rias salon sebanyak 45 orang,” katanya.

Ia menjelaskan, pendaftaran dibuka pada hari ini dan hingga siang hari ini, jumlah pendaftar tercatat mencapai 2.584 orang, jauh melebihi kuota 657 peserta yang tersedia. "Ini artinya masyarakat sangat antusias,” katanya.

Pelatihan berbasis keterampilan ini merupakan kedua kali dibuka kegiatan pada tahun 2026, pertama di awal tahun yang dianggarkan dengan APBD Murni, dengan 82 jenis unit kompetens. Yang sekarang ini dianggarkan melalui APBD-Perubahan,” katanya.

Yudi menjelaskan, peserta mendaftar melalui tautan yang disediakan Disnaker Batam, sedangkan proses seleksi dilakukan langsung oleh lembaga pelatihan kerja (LPK) yang menyelenggarakan pelatihan.

“Program ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan LPK di Kota Batam yang memenuhi persyaratan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka juga memiliki tenaga ahli sesuai bidang pelatihan masing-masing,” katanya.

Untuk persyaratan khusus, calon peserta pelatihan Ahli K3 Umum, petugas K3, dan operator K3 wajib memiliki pendidikan minimal D3 atau sederajat.

Sementara itu, peserta pelatihan las 4G dan 5G diutamakan memiliki pengalaman serta telah mengikuti pelatihan pengelasan tingkat dasar hingga 3G.

Disnaker Batam mengimbau masyarakat untuk memantau informasi lanjutan melalui akun Instagram dan TikTok resmi instansi tersebut, untuk informasi pendaftaran ulang dan tahap selanjutnya.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Tanjungpinang (ANTARA) - PLN Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) melakukan kebijakan penyalaan listrik secara bergilir menyusul terjadinya pemadaman total (blackout) sistem kelistrikan di Kota Batam, yang menjadi penyuplai utama listrik ke Pulau Bintan (Tanjungpinang dan Bintan).

Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kota Tanjungpinang Rully Agus Widanarto mengatakan saat ini pihaknya hanya mengandalkan dua pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), yaitu PLTD Suka Berenang dan PLTD Kelurahan Air Raja, dengan daya maksimal 32 MegaWatt.

"Sedangkan beban rata-rata pemakaian listrik di Pulau Bintan per hari mencapai 80-100 MegaWatt, makanya kita coba maksimalkan daya yang ada untuk melayani warga secara bergantian per enam jam," kata Rully di Tanjungpinang, Selasa.

Rully juga menekankan PLN Tanjungpinang memprioritaskan pembagian listrik di kawasan objek vital, seperti rumah sakit agar jangan sampai listrik mati dan menghambat pelayanan kesehatan.

Ia menyampaikan blackout listrik di Batam lalu menjalar ke Pulau Bintan terjadi sejak Senin (12/10) pagi, dipicu beberapa pembangkit listrik di Batam keluar dari sistem, sehingga pembangkit listrik lainnya tidak sanggup menanggung beban daya yang terlalu tinggi.

Menurutnya sampai Senin malam, beberapa pembangkit listrik di Batam sudah berangsur pulih, namun belum bisa menyuplai daya ke Pulau Bintan karena secara teknis frekuensinya belum stabil.

"Sampai tadi malam, listrik di Batam juga belum pulih total. Kondisinya padam nyala hingga pagi," ujarnya.

Rully turut menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah masyarakat yang masih mengalami dampak pemadaman listrik total sejak Senin pagi hingga Selasa, terutama di wilayah Kijang dan Tanjung Uban, Kabupaten Bintan.

Menurutnya PLTD dari Tanjungpinang tidak bisa mengirimkan listrik ke Bintan, mengingat jarak yang relatif jauh hingga memicu tegangan daya rendah atau tidak stabil.

"Kalau kita paksakan, masyarakat tetap tak bisa maksimal menikmati listrik. Justru dapat merusak peralatan listrik," ucapnya.

Ia menambahkan PLN Tanjungpinang terus berupaya melakukan pemulihan suplai listrik dari Batam ke Pulau Bintan, yang ditargetkan mulai dikirim Selasa sore.

PLN masih menunggu pemulihan PLTU Tanjung Kasam (Batam) supaya bisa beroperasi kembali dan menyuplai listrik ke Pulau Bintan.

"Mudah-mudahan malam ini, pasokan listrik di Pulau Bintan sudah pulih 100 persen," demikian Rully.

Pewarta: Ogen
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

PT PLN Batam menegaskan bahwa seluruh informasi tersebut adalah tidak benar

Batam (ANTARA) - PT PLN Batam, Kepulauan Riau (Kepri) membantah bahwa terdapat pemadaman listrik terencana selama tiga hari (12-14 Oktober 2026) sehubungan dengan beredarnya unggahan grafis di media sosial yang menyebarluaskan informasi tersebut.

Manager Komunikasi PLN Batam Yoga Perdana Sulastama menegaskan bahwa pada Senin (12/10) sore ke malam, terdapat unggahan grafis mengenai Pengumuman Pemadaman Listrik Terencana Selama 3 Hari serta pesan berantai yang menyatakan bahwa listrik hanya menyala dari PLTD Tanjungpinang dan warga hanya kebagian nyala 6 jam.

“PT PLN Batam menegaskan bahwa seluruh informasi tersebut adalah tidak benar (hoaks),” katanya saat dikonfirmasi di Batam, Selasa.

Yoga mengatakan PLN Batam tidak pernah mengeluarkan pengumuman pemadaman terencana selama 3 hari berturut-turut, maupun pemberlakuan pembatasan nyala listrik 6 jam sebagaimana dinarasikan dalam pesan dan gambar yang beredar luas di masyarakat.

Ia juga mengatakan telah beredar infografis lainnya yang memuat informasi hoaks.

“Informasi yang beredar mengenai gangguan layanan internet akibat kerusakan kabel bawah laut Singapura-Batam tidak berkaitan dengan gangguan maupun proses pemulihan sistem kelistrikan PLN Batam,” kata dia.

Masyarakat dan pelanggan juga diimbau untuk memantau pembaruan informasi resmi secara berkala melalui kanal komunikasi resmi PLN Batam yakni Instagram @ptplnbatam, Facebook PT PLN Batam, Contact Center (0778) 5702 123, dan aplikasi bright by PLN Batam.

“Pastikan informasi yang diterima bersumber dari kanal resmi PLN Batam dan hindari menyebarkan informasi yang belum terverifikasi,” tambah Yoga.

PT PLN Batam juga mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh pihak, sehingga proses pemulihan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Pemulihan dilakukan melalui tahapan teknis yang terukur

Batam (ANTARA) - PT PLN Batam, Kepulauan Riau (Kepri) berhasil memulihkan pasokan listrik kepada pelanggan terdampak di Kota Batam menyusul gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan pemadaman meluas pada Senin (12/10) pukul 06.37 WIB.

Sekretaris Perusahaan (Sekper) PT PLN Batam Rudi Antono mengatakan pemulihan sistem ini merupakan hasil kerja intensif seluruh tim teknis dan operasional yang terus melakukan penormalan sistem kelistrikan secara bertahap.

“Berdasarkan indikasi awal, gangguan diduga dipicu oleh masuknya hewan liar ke area Gardu Induk Sungai Harapan yang menyebabkan gangguan pada instalasi kelistrikan hingga berdampak pada pasokan listrik di sejumlah wilayah,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Selasa.

Ia mengatakan penyebab pasti gangguan masih dalam proses penelusuran lebih lanjut oleh tim teknis dan pihak berwenang.

Lebih lanjut, katanya, proses pemulihan menunjukkan perkembangan signifikan sejak Senin (12/10) malam.

Seluruh gardu induk dan jaringan transmisi terdampak telah berhasil dinormalkan, diikuti dengan pemulihan jaringan distribusi hingga pasokan listrik kepada seluruh pelanggan terdampak di Kota Batam kembali menyala.

“Pemulihan dilakukan melalui tahapan teknis yang terukur, mulai dari pemeriksaan dan penormalan pembangkit, sinkronisasi unit, hingga pemulihan jaringan transmisi dan distribusi. Seluruh proses turut dilaksanakan dengan tetap mengutamakan keselamatan, kestabilan, dan keandalan sistem kelistrikan,” katanya.

Pada hari Selasa pukul 4.00 pagi, 98 persen kelistrikan pelanggan sudah menyala, dan 99 persen beban padam telah menyala. Selain itu, 100 persen kelistrikan untuk gardu induk dan transmisi di Kota Batam sudah kembali operasional.

Meski pasokan listrik telah kembali normal, PLN Batam tetap menyiagakan petugas teknis dan operasional untuk memantau kondisi sistem serta memastikan keandalan pasokan listrik kepada masyarakat.

Selain memastikan pemulihan pasokan listrik, PLN Batam juga berkomitmen memenuhi hak pelanggan atas mutu pelayanan.

“Apabila gangguan yang terjadi melampaui standar Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) atau Service Level Agreement (SLA) yang diperjanjikan, PLN Batam akan memberikan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Rudi.

Bagi pelanggan reguler, kompensasi diberikan sebesar 10 persen dari biaya beban bulanan, mengacu pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 22 Tahun 2017.

Sementara itu, bagi pelanggan layanan keandalan, kompensasi diberikan sebesar 15 persen hingga 25 persen dari Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (RPTL) sesuai dengan jenis layanan keandalan yang diperjanjikan.

Kompensasi akan diberikan secara otomatis melalui tagihan listrik berikutnya, tanpa perlu pengajuan klaim dari pelanggan.

PLN Batam menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan serta mengapresiasi kesabaran, pengertian, dan dukungan seluruh masyarakat selama proses pemulihan berlangsung.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026