Jakarta (ANTARA) - Harga bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina, Shell, dan bp terpantau stabil per 19 Oktober 2026, tanpa mengalami penyesuaian harga sejak September 2026 meski harga minyak dunia mengalami fluktuasi.

Dikutip dari laman resmi Pertamina di Jakarta, Senin, harga BBM subsidi maupun nonsubsidi tak mengalami perubahan harga sejak September 2026.

Berikut rincian harga BBM per 19 Oktober 2026:

Harga Pertalite Rp10.000 per liter (tetap);
Solar subsidi Rp6.800 per liter (tetap);
Pertamax Rp15.950 per liter (tetap);
Pertamax Turbo Rp19.600 per liter (tetap);
Pertamax Green Rp19.150 per liter (tetap);
Dexlite Rp23.700 per liter (tetap);
Pertamina Dex Rp25.200 per liter (tetap).

Lebih lanjut, harga BBM di SPBU Shell, yakni V-Power Diesel, juga terpantau stabil sejak 1 September 2026.

Adapun rincian harga BBM di SPBU Shell adalah sebagai berikut:

V-Power Diesel Rp25.420 per liter.

Harga BBM di SPBU bp juga selaras dengan SPBU lainnya, yakni tak berubah sejak awal September.

Berikut ini adalah rincian harga BBM di SPBU BP:

BP Ultimate Rp19.330 per liter (tetap);
BP 92 Rp16.130 per liter (tetap);
BP Ultimate Diesel Rp25.420 per liter (tetap).

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Data yang sudah dialihmediakan mencapai 80 persen. Kita akan tarik data dari server pusat untuk menerbitkan kembali Buku Tanah pengganti

Jakarta (ANTARA) - Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir karena 80 persen data pertanahan telah dialihmediakan sehingga dapat membantu proses penelusuran informasi dan pemulihan dokumen yang terdampak kebakaran.

"Data yang sudah dialihmediakan mencapai 80 persen. Kita akan tarik data dari server pusat untuk menerbitkan kembali Buku Tanah pengganti," kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat Hasan Basri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa BPN bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang berkoordinasi untuk memastikan layanan pertanahan bagi masyarakat bisa berjalan setelah kebakaran melanda Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Karawang pada Rabu (14/10) malam.

Hasan Basri menjelaskan, data pertanahan yang telah dialihmediakan dapat menjadi sumber untuk menelusuri kembali informasi yang dibutuhkan dalam pemulihan administrasi pertanahan.

Untuk saat ini, kondisi arsip fisik yang terdampak kebakaran masih perlu didata dan diperiksa untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.

"Untuk sertifikat kan umumnya dipegang oleh masyarakat, jadi insyaallah data aman," ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan, pelayanan pertanahan bagi warga Kabupaten Karawang untuk sementara disiapkan di Islamic Center Karawang.

Pemkab Karawang telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menyiapkan layanan laporan kehilangan di kantor Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Karawang. Sementara itu, pendataan dan pemeriksaan arsip yang terdampak kebakaran terus diperlukan untuk menentukan langkah pemulihan dokumen.

Kementerian ATR/BPN bersama Pemkab Karawang akan terus berkoordinasi dalam upaya pemulihan pelayanan pertanahan pascakebakaran. Sejalan dengan itu, masyarakat diimbau mengikuti informasi resmi dari Kantah Kabupaten Karawang mengenai lokasi, mekanisme, dan jadwal pelayanan sementara.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Gas bumi memiliki keunggulan dari sisi kepraktisan, kenyamanan, potensi efisiensi biaya energi, serta karakteristik pembakaran yang lebih bersih

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) -

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) menjajaki pengembangan jaringan gas bumi (jargas) di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, untuk mendukung efisiensi energi rumah tangga dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sekaligus memperluas pemanfaatan gas domestik.

“Gas bumi memiliki keunggulan dari sisi kepraktisan, kenyamanan, potensi efisiensi biaya energi, serta karakteristik pembakaran yang lebih bersih,” kata Area Head PGN Sidoarjo Heri Frastiono dalam keterangan diterima di Surabaya, Jatim, Jumat.

Menurut Heri, kegiatan ekonomi lokal Trenggalek seperti usaha keripik tempe, alen-alen dan produk olahan lainnya dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam mengidentifikasi kebutuhan energi untuk mendukung aktivitas produksi UMKM.

Dalam kegiatan sosialisasi pengaturan dan pengawasan gas bumi melalui pipa di Trenggalek ini, ia mengatakan ketersediaan energi yang andal dan berkelanjutan menjadi salah satu faktor penting bagi pelaku usaha untuk menjaga kelancaran produksi sekaligus mengembangkan usahanya.

Meski demikian, pengembangan jargas di suatu wilayah perlu mempertimbangkan ketersediaan pasokan, kesiapan infrastruktur, potensi kebutuhan pelanggan, serta keekonomian pembangunan jaringan agar dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.

“PGN senantiasa terbuka untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi potensi pengembangan pemanfaatan gas bumi di berbagai daerah, termasuk Trenggalek,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Gas Bumi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Muhiddin mengatakan pengembangan jargas dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor yang mencapai 7,5 juta ton per tahun.

Muhiddin menuturkan pemanfaatan gas bumi melalui jaringan pipa dapat memberikan kemudahan karena melalui jargas untuk rumah tangga maka gas dapat disalurkan langsung ke rumah pelanggan melalui jaringan pipa sehingga masyarakat tidak perlu melakukan pembelian dan penggantian tabung gas secara berkala.

Anggota Komisi XII DPR RI Sartono menambahkan peluang pembangunan jargas di wilayah Mataraman termasuk Trenggalek perlu dibahas lebih lanjut dengan kementerian dan lembaga terkait berdasarkan potensi wilayah serta kebutuhan masyarakat.

Selain itu, pengembangan infrastruktur gas bumi perlu dilakukan secara terintegrasi mulai dari ketersediaan sumber pasokan hingga penyaluran kepada konsumen akhir agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) -

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong penjajakan pembangunan dan pengembangan jaringan gas bumi (jargas) di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG yang mencapai 7,5 juta ton per tahun.

“Dengan adanya program jargas ini, kita akan bisa menekan impor LPG yang sampai saat ini sudah mencapai 7,5 juta ton per tahun,” kata Direktur Gas Bumi BPH Migas Muhiddin dalam keterangan diterima di Surabaya, Jumat.

Dalam kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi pengaturan serta pengawasan gas bumi melalui pipa di Trenggalek, Muhiddin mengatakan pemanfaatan gas bumi melalui jaringan pipa dapat memudahkan masyarakat memperoleh energi untuk kebutuhan rumah tangga sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber energi domestik.

Pengembangan jargas di Trenggalek juga berpeluang mendukung kegiatan ekonomi lokal, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan pasokan energi untuk menunjang proses produksi.

Anggota Komisi XII DPR RI Sartono mengatakan peluang pembangunan jargas di wilayah Mataraman termasuk Trenggalek perlu dibahas lebih lanjut bersama kementerian dan lembaga terkait dengan mempertimbangkan potensi wilayah serta kebutuhan masyarakat.

Terlebih, pengaturan dan pengawasan penyaluran gas bumi melalui pipa memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan energi, daya saing industri, kepastian investasi, serta perlindungan konsumen.

Oleh sebab itu, kata Sartono, pengembangan infrastruktur gas bumi perlu dilakukan secara terintegrasi mulai dari ketersediaan sumber pasokan hingga penyaluran kepada konsumen akhir agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

“Peluang pembangunan jargas perlu dibahas lebih lanjut bersama kementerian dan lembaga terkait dengan mempertimbangkan potensi wilayah serta kebutuhan masyarakat,” kata Sartono.

Area Head PGN Sidoarjo Heri Frastiono mengatakan produk unggulan Trenggalek, seperti keripik tempe dan alen-alen, menjadi salah satu potensi UMKM yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan pemanfaatan jaringan gas bumi.

Menurut Heri, gas bumi berpotensi menjadi alternatif energi yang praktis dan efisien bagi pelaku usaha apabila didukung kesiapan pasokan dan infrastruktur yang memadai.

Meski demikian, pengembangan jaringan gas bumi perlu memperhitungkan ketersediaan pasokan, kesiapan infrastruktur, potensi kebutuhan pelanggan, serta keekonomian pembangunan jaringan.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengungkapkan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan berada di bawah Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi.

“Saya kasih bocoran saja, tadi rapat dengan saya itu adalah BP BUMN, Kementerian Investasi, insyaallah sudah hampir pasti di bawah koordinasi Kemenko Hilirisasi, ya,” ucap Bahlil ketika dijumpai di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

Bahlil mengatakan susunan struktur kementerian yang berkoordinasi di bawah Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi akan diatur melalui peraturan presiden.

Menurut Bahlil, yang kini merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), perpres yang mengatur ihwal Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi akan selesai dalam waktu dekat.

Ketika disinggung mengenai kemungkinan masuknya Kementerian Perindustrian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil menyampaikan hal tersebut masih berupa kemungkinan.

“Rasa-rasanya, ya. Tapi itu (Kemenperin di bawah Kemenko Hilirisasi) baru feeling, ya. Feeling,” ucap Bahlil.

Pernyataan tersebut ia sampaikan terkait dengan rapat yang digelar di Kementerian ESDM. Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) Dony Oskaria, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, hingga Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra.

“Rapatnya sifatnya koordinasi saja, biasa dalam rangka mendorong bagaimana penciptaan nilai tambah dan bagaimana bisa meningkatkan PNBP dan meningkatkan devisa kita di era kondisi global yang tidak menentu,” ucap Bahlil.

Pada Kamis (1/10), Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sebagai jabatan baru, Bahlil dilantik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029 yang ditetapkan pada 30 September 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil menyampaikan bahwa pembentukan kementerian koordinator baru ditujukan untuk melakukan percepatan eksekusi target hilirisasi dan transisi energi dari Presiden Prabowo Subianto.

Adapun, kantor untuk Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi saat ini masih akan berada di Kementerian ESDM.

Meskipun merangkap jabatan, Bahlil menyampaikan hanya menerima satu gaji. Dengan penambahan Kemenko Hilirisasi, ia memastikan tidak akan terjadi pemborosan karena anggaran diprioritaskan berasal dari Kementerian ESDM.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Sinergi Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal di Bidang Perdagangan.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga Simatupang menyampaikan implementasi PKS ini diharapkan menjadi landasan bagi pelaksanaan program bersama yang terukur, efektif, dan berkelanjutan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing instansi.

"Melalui sinergi ini, pemerintah mendorong terciptanya ekosistem perdagangan yang makin tertib, pelaku usaha yang makin patuh terhadap ketentuan, serta konsumen yang makin terlindungi dan memperoleh kepastian informasi mengenai produk yang diperdagangkan," ujar Moga dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

PKS tersebut ditandatangan sebagai upaya mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini merupakan implementasi dari Kesepakatan Bersama antara BPJPH dengan Kemendag yang ditandatangani pada 12 Mei 2026, yang meliputi pertukaran data dan/atau informasi, pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat, pengawasan produk halal yang beredar di pasar, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan
koordinasi dalam penanganan dan penarikan barang dari peredaran.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyambut baik kerja sama dengan Kementerian Perdagangan sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekosistem halal nasional.

Ia menegaskan bahwa pembinaan pelaku usaha dan pengawasan produk halal memerlukan kolaborasi dan sinergi lintas sektor.

"Kolaborasi dengan Kementerian Perdagangan diharapkan dapat memperkuat pembinaan dan pengawasan produk halal, sehingga pelaksanaan jaminan
produk halal semakin efektif, masyarakat terlindungi, dan pelaku usaha memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya," katanya.

Selanjutnya, kerja sama ini akan ditindaklanjuti melalui program dan kegiatan yang konkret, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, pelaku usaha, serta pemerintah.

Momentum ini sebagai langkah bersama untuk memperkuat jaminan produk halal, meningkatkan perlindungan konsumen, serta memajukan perdagangan Indonesia yang lebih aman dan berdaya saing.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga mencatat sebanyak 966 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah menyediakan layanan penjualan LPG 3 kilogram (kg) hingga Oktober 2026 untuk memperluas akses energi bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Penyaluran LPG 3 kg melalui koperasi tersebut didukung 285 agen pemasok, sedangkan sekitar 33.347 tabung LPG telah didistribusikan melalui jaringan KDKMP di berbagai wilayah Indonesia.

"Sekitar 33.347 tabung LPG telah didistribusikan melalui jaringan KDKMP, dan kami berharap jaringan ini dapat terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat," kata Direktur Transformasi, Digitalisasi, dan Sustainability Pertamina Patra Niaga Tenny Elfrida dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Jumlah KDKMP yang menyediakan layanan LPG 3 kg tersebut bertambah delapan dibandingkan akhir September 2026, ketika Pertamina Patra Niaga melaporkan penyaluran LPG telah menjangkau 958 koperasi.

Tenny menjelaskan dukungan Pertamina terhadap KDKMP dilakukan melalui penyediaan produk LPG Bright Gas maupun LPG 3 kg sebagai bagian dari penguatan jaringan distribusi energi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut dia, keterlibatan koperasi dalam penjualan LPG diharapkan dapat mendekatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan energi sekaligus mendukung pengembangan kegiatan ekonomi lokal.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Aminuddin Ma'ruf meninjau KDKMP Meruya Selatan, Jakarta Barat, Kamis (15/10), untuk melihat langsung pengelolaan koperasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Aminuddin mengapresiasi pengelolaan koperasi yang menggabungkan penjualan kebutuhan pokok, penyediaan LPG, serta pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Koperasi Kelurahan Meruya Selatan ini selain menjual kebutuhan sehari-hari, juga membuka ruang untuk memasarkan produk-produk UMKM di sekitar. Harganya relatif lebih murah dibandingkan toko-toko lain," ujar Aminuddin.

Peninjauan juga dilakukan di sejumlah KDKMP lainnya di wilayah Jakarta dan Banten, antara lain Cakung Timur, Cipedak, Bintaro, Pondok Aren, serta Meruya Timur.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Tenny Elfrida bersama Direktur Penunjang Bisnis Pertamina Patra Niaga Putut Andriatno untuk melihat dukungan distribusi energi melalui jaringan koperasi.

Pertamina menyatakan kehadiran LPG di KDKMP diharapkan dapat memperkuat fungsi koperasi sebagai pusat pelayanan kebutuhan masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha setempat.

Manfaat layanan tersebut dirasakan Suwanto, warga yang membeli LPG 3 kg di KDKMP Bintaro. Ia mengaku lebih mudah memperoleh LPG karena lokasi penjualan berada dekat dengan tempat tinggalnya.

"Alhamdulillah, adanya LPG ini sangat membantu warga. Lokasinya juga dekat, sekitar 100 meter dari tempat tinggal kami. Semoga program ini semakin maju dan berjalan lancar," ungkap Suwanto.

Selain mendekatkan akses energi, KDKMP diharapkan dapat membantu memperluas pemasaran produk UMKM dan memperkuat aktivitas perdagangan di lingkungan masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan sebanyak 10.070 KDKMP telah beroperasi secara nasional pada 15 Oktober 2026.

Pemerintah melakukan pemantauan selama delapan hari untuk memastikan kesiapan fasilitas, ketersediaan barang, dan kelancaran operasional koperasi.

Pemantauan tersebut mencakup sembilan provinsi dengan perhatian pada ketersediaan barang kebutuhan masyarakat, termasuk LPG 3 kg, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), MinyaKita, serta pupuk bersubsidi.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pangan per 14 Oktober 2026, sebanyak 83.363 KDKMP telah berbadan hukum, 79.733 memiliki akun Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes), dan 60.854 telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Melalui kerja sama pemerintah, BUMN, dan koperasi, penguatan distribusi kebutuhan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pelayanan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

pelayanan Kantor ATR/BPN Karawang akan terus berjalan. Kantor pelayanan akan disiapkan di lingkungan Pemkab Karawang

Karawang (ANTARA) - Pemerintah Karawang, Jawa Barat, menyiapkan kantor sementara sebagai lokasi pelayanan transisi terkait dengan terbakarnya Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karawang pada Rabu (14/10) malam.

"Insya Allah pelayanan Kantor ATR/BPN Karawang akan terus berjalan. Kantor pelayanan akan disiapkan di lingkungan Pemkab Karawang," kata Bupati Karawang Aep Syaepuloh ​​​​​​di Karawang, Kamis.

Ia menyampaikan kantor pelayanan pertanahan diupayakan akan tetap berjalan dengan mengalihkan ke Gedung Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Karawang.

Ia mengimbau masyarakat tidak khawatir, karena untuk sebagian besar data pertanahan di Karawang telah dialih media sehingga pemulihan melalui server yang tersedia terus diproses oleh Kantor ATR/BPN Karawang.

"Kami terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan keamanan data serta keberlangsungan pelayanan pertanahan agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang optimal," katanya.

Bupati mengatakan, pihaknya langsung bergerak cepat atas kejadian kebakaran yang melanda Kantor BPN Karawang. Penanganannya dilakukan berkolaborasi dengan jajaran Forkopimda, BPBD, Damkar, Satpol PP, hingga Polres Karawang.

Disebutkan bahwa gedung utama Kantor BPN Karawang terbakar hampir 90 persen. Sedangkan area gudang penyimpanan arsip terdampak sekitar 70 persen.

Beberapa rak dokumen penting dilaporkan berhasil direlokasi dari lokasi kebakaran.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Jawa Barat, Hasan Basri mengatakan, untuk memastikan pelayanan pertanahan tidak terhenti terlalu lama, ATR/BPN Karawang bersama pemerintah daerah menyiapkan kantor sementara sebagai lokasi pelayanan transisi.

Menurut dia, pelayanan pertanahan tetap menjadi perhatian karena kebutuhan masyarakat berlangsung setiap hari.

Untuk pelayanan langsung pada Kamis ini belum bisa dilakukan. Bagi masyarakat yang butuh pelayanan di Kantor ATR/BPN Karawang dapat mengikuti informasi resmi mengenai mekanisme pelayanan sementara dan prosedur pemulihan dokumen setelah kebakaran.

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menekankan pemulihan ekosistem gambut harus tetap berjalan tanpa menunggu pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).

"Enggak usah (tunggu badan baru), jalan terus!" kata Hanif Hanif seusai rapat koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan kementerian dan unit teknis yang sudah ada dapat melanjutkan pekerjaan pemulihan gambut sembari menunggu penguatan kelembagaan tersebut.

Menurut dia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan telah memiliki unit kerja di daerah yang dapat menjalankan tugas terkait pengelolaan dan pemulihan ekosistem gambut.

Oleh karena itu, menurut Hanif, keberadaan lembaga yang sudah ada perlu dimanfaatkan untuk memastikan kegiatan pemulihan tidak terhenti selama proses pembentukan BPGMN berlangsung.

"Nah ini wajib jalan sekarang, wajib jalan sekarang," ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah telah memiliki berbagai data mengenai kondisi gambut yang dikumpulkan sejak kebakaran hutan dan lahan besar pada 2015.

Informasi tersebut menurutnya dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan langkah pemulihan yang lebih sistematis, terutama dalam memperbaiki kondisi kawasan gambut yang rentan mengalami kebakaran berulang.

"Data tentang gambut ini sudah terkompilasi dengan sangat komplit kok, tinggal kemudian bagaimana mengolahnya menjadi sistem yang sangat tangguh," ucapnya.

Dalam paparannya, Hanif menyebut hampir 2,5 juta hektare dari sekitar 13 juta hektare lahan gambut di Indonesia berada dalam kondisi terdegradasi berat.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya mempercepat pemulihan agar fungsi gambut sebagai penyimpan air dapat kembali diperkuat.

Hanif juga menyampaikan Kementerian Lingkungan Hidup telah memiliki unit kerja pengelolaan gambut di enam provinsi, sementara Kementerian Kehutanan mempunyai unit kerja di daerah yang memiliki kawasan gambut.

Menurut dia, keberadaan perangkat tersebut memungkinkan pekerjaan pemulihan tetap berjalan tanpa menunggu pembentukan badan baru.

Wamenko Pangan menilai pelaksanaan pemulihan perlu mendapat dukungan keahlian dan hasil penelitian, termasuk melalui keterlibatan akademisi serta pakar yang didukung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Ia menjelaskan perbaikan kondisi gambut juga perlu dilakukan setelah penanganan kebakaran, sehingga upaya pengendalian karhutla tidak hanya bertumpu pada pemadaman ketika api muncul.

Langkah tersebut mencakup pengelolaan jaringan kanal, pembasahan kembali gambut, dan perbaikan tata air untuk mempertahankan kelembapan kawasan serta mengurangi risiko kebakaran pada masa mendatang.

Sementara itu, pemerintah tengah menyiapkan pembentukan BPGMN sebagai lembaga yang diarahkan memperkuat pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove secara terpadu.

Kementerian Kehutanan sebelumnya menyampaikan bahwa pembentukan BPGMN telah dibahas melalui lokakarya pada 1–2 Oktober 2026, termasuk mengenai mandat, struktur organisasi, dan rancangan Peraturan Presiden sebagai dasar pembentukannya.

Badan tersebut direncanakan memiliki tiga mandat utama, yakni perlindungan ekosistem, pemulihan atau restorasi, serta pengembangan manfaat ekonomi gambut dan mangrove secara berkelanjutan bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari kegiatan yang telah berjalan, Kementerian Lingkungan Hidup sebelumnya juga menyiapkan kelanjutan pengelolaan gambut di Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan melalui peta jalan pascaproyek periode Oktober 2026 hingga Desember 2029.

Hanif menegaskan koordinasi lintas kementerian diperlukan agar pemulihan gambut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, termasuk dengan dukungan pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, dan kalangan ahli.

"Kami Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang membawahi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan akan siap untuk mengkoordinasi pembangunan lanskap itu," kata Hanif.

Penguatan kondisi ekosistem gambut menjadi bagian penting dari upaya memperbaiki ketahanan kawasan terhadap karhutla sekaligus menjaga keberlanjutan kegiatan ekonomi dan lingkungan masyarakat.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Berdasarkan informasi terbaru yang kami terima, kondisi kelistrikan Batam sudah pulih 100 persen

Batam (ANTARA) - Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau (Kepri), memastikan pasokan listrik di Kota Batam telah kembali normal pascagangguan pasokan listrik yang melanda Batam sejak Senin (12/10) dan berdampak pada aktivitas masyarakat, pelayanan publik.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad menyampaikan bahwa pasokan listrik telah kembali pulih sepenuhnya berdasarkan informasi terbaru yang diterimanya.

“Berdasarkan informasi terbaru yang kami terima, kondisi kelistrikan Batam sudah pulih 100 persen,” katanya dalam keterangan resmi di Batam, Kamis.

Namun bagi Amsakar, pemulihan listrik bukan sekadar persoalan menyalakan kembali jaringan.

“Yang terpenting adalah memastikan masyarakat dapat kembali beraktivitas, kebutuhan dasar terpenuhi dan pelayanan publik berangsur normal,” kata dia.

Pihaknya memastikan pemerintah mengawal setiap progres agar seluruh aspek layanan dasar bagi masyarakat Kota Batam dapat kembali normal.

Di tengah situasi tersebut, Amsakar juga menyampaikan apresiasi kepada tim teknis PLN Batam yang bekerja menangani gangguan.

Sejak kejadian berlangsung, pihaknya terus berkoordinasi dengan Direksi PLN Batam beserta jajaran untuk memantau penanganan dan mendorong percepatan pemulihan.

“Kami memahami seluruh lapisan masyarakat merasakan langsung dampak gangguan ini. Karena itu, sejak awal kami terus berkoordinasi dengan PLN Batam dan seluruh pihak terkait agar penanganan berjalan cepat dan langkah-langkah yang diperlukan segera dilakukan. Kami mengapresiasi kerja keras seluruh tim yang terlibat,” ujarnya.

Dengan pasokan listrik yang kembali normal, distribusi air juga sedang melalui pemulihan, namun memerlukan waktu hingga jaringan perpipaan kembali terisi secara bertahap.

Data BP Batam per Rabu (14/10) pukul 06.00 WIB menunjukkan sekitar 80 hingga 85 persen area pelanggan telah kembali menerima aliran air pada elevasi normal.

Sementara itu, 319 trip mobil tangki disiapkan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di wilayah yang masih mengalami gangguan.

Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam Denny Tondano menjelaskan bahwa pulihnya operasional instalasi pengolahan air tidak serta-merta membuat seluruh pelanggan langsung menerima air secara normal.

“Jaringan perpipaan membutuhkan waktu untuk kembali terisi hingga tekanan dan volume air stabil. Wilayah yang berada di ujung jaringan maupun kawasan dengan elevasi lebih tinggi berpotensi membutuhkan waktu lebih lama,” kata Denny.

BP Batam memperkirakan proses pemulihan jaringan perpipaan secara keseluruhan dapat membutuhkan waktu.

Selama proses tersebut, distribusi air menggunakan mobil tangki disiapkan sebagai dukungan sementara, dengan prioritas bagi fasilitas kesehatan, rumah sakit, rumah ibadah dan pemukiman yang masih mengalami gangguan.

Kondisi ini menjadi perhatian karena kebutuhan air bersih tidak dapat ditunda.

Ia mengimbau masyarakat yang belum menerima aliran air secara normal diharapkan mengikuti informasi resmi mengenai distribusi bantuan dan perkembangan pemulihan di wilayah masing-masing.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) dan Danantara menyiapkan Rp581 miliar untuk transformasi Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) sebagai proyek percontohan peningkatan kualitas layanan kesehatan di bawah pengelolaan Indonesia Healthcare Corporation (IHC).

“Ini jadi Indonesia Hospital. Jadi, jangan tanggung-tanggung. Maunya memang ini flagship-nya kita, kayak orang kalau ke Indonesia itu rumah sakit terbaik. Itu harusnya rumah sakit kita,” ujar Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria dalam keterangannya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Transformasi RSPP akan menjadi tahap awal sebelum dilanjutkan ke 38 rumah sakit lainnya yang dikelola IHC. Hal tersebut menjadi pokok pembahasan Dony Oskaria saat bertemu jajaran direksi IHC di Wisma Danantara.

Kepala BP BUMN menekankan bahwa transformasi RSPP harus dilakukan secara menyeluruh untuk mewujudkan arahan Presiden RI agar rumah sakit tersebut menjadi Indonesia Hospital dan kebanggaan nasional.

Transformasi RSPP mencakup peningkatan kualitas pelayanan medis, fasilitas, tenaga profesional, serta pengalaman pasien.

Untuk memperkuat kapasitas layanan, IHC merencanakan penambahan 40 dokter spesialis dalam dua tahun ke depan dan 70 dokter spesialis baru pada 2030.

Pembaruan sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dalam mendorong perubahan budaya kerja di lingkungan rumah sakit.

“Kita perlu memulai rekrut dokter baru dan juga perawat baru dan pekerja baru. Kami memerlukan darah baru, darah muda, untuk transformasi budaya,” ujar Dony.

Dari sisi komersial dan keuangan, rencana pengembangan RSPP mencakup nilai investasi sebesar Rp581 miliar.

Transformasi dirancang melalui peningkatan kapasitas tempat tidur, pembenahan proses pelayanan, penguatan keselamatan pasien, serta peningkatan pengalaman pasien melalui layanan fisik dan digital.

Transformasi tersebut direncanakan berlangsung selama 24 bulan. Namun, Dony meminta percepatan pelaksanaan agar seluruh proses dapat diselesaikan pada pertengahan 2028.

Direksi IHC juga diminta melibatkan kontraktor profesional yang berpengalaman dalam pembangunan dan renovasi fasilitas rumah sakit guna memastikan kualitas pekerjaan dan ketepatan waktu.

Transformasi RSPP diharapkan menjadikannya rumah sakit rujukan berstandar nasional dan internasional sekaligus menjadi model peningkatan kualitas bagi 38 rumah sakit lainnya di bawah IHC.

Upaya ini menjadi bagian dari pembenahan layanan kesehatan BUMN yang berorientasi pada kualitas medis, keselamatan, dan pengalaman pasien.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi mencapai 459.468 unit sejak 2025 hingga 14 Oktober 2026.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, merinci realisasi tersebut terdiri atas 278.868 unit rumah sepanjang 2025 dan 180.600 unit rumah hingga 14 Oktober 2026.

"Sektor perumahan bukan hanya mengejar target realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk pencapaian tiga juta rumah, tetapi juga membangun ekosistem. Ini yang menjadi catatan penting bagi kami," kata Heru.

Untuk mengejar target penyaluran FLPP sebanyak 350.000 unit pada 2026, BP Tapera berkolaborasi dengan pengembang perumahan guna mempercepat penyediaan rumah subsidi hingga akhir Desember.

Heru mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi potensi sekitar 39.000 unit rumah yang dapat mendukung percepatan penyaluran, mencakup rumah siap huni (ready stock) maupun rumah yang masih dalam proses pembangunan.

Selain itu, BP Tapera memfokuskan strategi pemasaran di sejumlah provinsi yang memiliki potensi penyaluran besar berdasarkan capaian historis, tetapi penyerapannya masih perlu ditingkatkan.

"Fokus pemasaran kami yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Lampung. Harapannya capaian sampai 31 Desember 2026 bisa melebihi realisasi tahun lalu yang sebanyak 278,8 ribu unit," ujar Heru.

FLPP merupakan skema pembiayaan KPR bersubsidi yang disediakan pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memperoleh hunian yang layak dan terjangkau.

Melalui program tersebut, pemerintah menyediakan dukungan pembiayaan agar masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat membeli rumah dengan skema kredit bersubsidi.

Program FLPP menawarkan sejumlah kemudahan, antara lain suku bunga tetap selama masa cicilan, tenor kredit hingga 20 tahun, serta uang muka mulai satu persen. Penerima yang memenuhi ketentuan juga dapat memperoleh Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

Fasilitas tersebut dapat diakses oleh MBR yang memenuhi persyaratan, baik pekerja formal maupun informal, termasuk aparatur sipil negara (ASN), pekerja lepas, dan buruh harian.

Melalui percepatan penyaluran FLPP, pemerintah berharap akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau semakin luas sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan tiga juta rumah.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026