#30 tag 24jam
Pemkab Karawang siapkan kantor pelayanan pertanahan sementara
Pemerintah Karawang, Jawa Barat, menyiapkan kantor sementara sebagai lokasi pelayanan transisi terkait dengan terbakarnya Kantor Badan Pertanahan Nasional ... [284] url asal
pelayanan Kantor ATR/BPN Karawang akan terus berjalan. Kantor pelayanan akan disiapkan di lingkungan Pemkab Karawang
Karawang (ANTARA) - Pemerintah Karawang, Jawa Barat, menyiapkan kantor sementara sebagai lokasi pelayanan transisi terkait dengan terbakarnya Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karawang pada Rabu (14/10) malam.
"Insya Allah pelayanan Kantor ATR/BPN Karawang akan terus berjalan. Kantor pelayanan akan disiapkan di lingkungan Pemkab Karawang," kata Bupati Karawang Aep Syaepuloh di Karawang, Kamis.
Ia menyampaikan kantor pelayanan pertanahan diupayakan akan tetap berjalan dengan mengalihkan ke Gedung Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Karawang.
Ia mengimbau masyarakat tidak khawatir, karena untuk sebagian besar data pertanahan di Karawang telah dialih media sehingga pemulihan melalui server yang tersedia terus diproses oleh Kantor ATR/BPN Karawang.
"Kami terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan keamanan data serta keberlangsungan pelayanan pertanahan agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang optimal," katanya.
Bupati mengatakan, pihaknya langsung bergerak cepat atas kejadian kebakaran yang melanda Kantor BPN Karawang. Penanganannya dilakukan berkolaborasi dengan jajaran Forkopimda, BPBD, Damkar, Satpol PP, hingga Polres Karawang.
Disebutkan bahwa gedung utama Kantor BPN Karawang terbakar hampir 90 persen. Sedangkan area gudang penyimpanan arsip terdampak sekitar 70 persen.
Beberapa rak dokumen penting dilaporkan berhasil direlokasi dari lokasi kebakaran.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Jawa Barat, Hasan Basri mengatakan, untuk memastikan pelayanan pertanahan tidak terhenti terlalu lama, ATR/BPN Karawang bersama pemerintah daerah menyiapkan kantor sementara sebagai lokasi pelayanan transisi.
Menurut dia, pelayanan pertanahan tetap menjadi perhatian karena kebutuhan masyarakat berlangsung setiap hari.
Untuk pelayanan langsung pada Kamis ini belum bisa dilakukan. Bagi masyarakat yang butuh pelayanan di Kantor ATR/BPN Karawang dapat mengikuti informasi resmi mengenai mekanisme pelayanan sementara dan prosedur pemulihan dokumen setelah kebakaran.
Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
BPN Blora dorong warga urus Roya, per Okt, 5.045 sertifikat diproses
Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, Jawa Tengah, mengimbau masyarakat segera menghapus catatan Hak Tanggungan (Roya) setelah melunasi pinjaman agar status ... [410] url asal
Blora (ANTARA) - Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, Jawa Tengah, mengimbau masyarakat segera menghapus catatan Hak Tanggungan (Roya) setelah melunasi pinjaman agar status sertifikat tanah lebih jelas dan tidak menyulitkan transaksi pertanahan berikutnya.
Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Elvyn Bina Eka Kusuma di Blora, Minggu, mengatakan sebanyak 3.912 pemohon mengajukan penghapusan catatan Hak Tanggungan selama Januari hingga 9 Oktober 2026, dengan total 5.045 sertifikat Hak Tanggungan yang diproses.
"Pengurusan Roya penting dilakukan masyarakat yang telah melunasi pinjaman di perbankan atau lembaga keuangan. Sebab, catatan Hak Tanggungan pada sertifikat tanah masih dapat tercantum apabila proses penghapusannya belum diurus," kata Elvyn.
Ia menjelaskan, catatan Hak Tanggungan yang belum dihapus berpotensi menyulitkan pemilik tanah ketika hendak menjual asetnya atau kembali menggunakannya sebagai jaminan pinjaman.
Roya adalah proses pencoretan atau penghapusan catatan Hak Tanggungan (HT) pada buku tanah dan sertipikat di Kantor Pertanahan (BPN) karena utang atau kredit yang dijaminkan telah lunas.
Istilah roya berasal dari serapan bahasa Belanda, yaitu royement, yang memiliki arti pencoretan, pembatalan, atau penghapusan suatu pembukuan, catatan, atau pendaftaran.
Dalam hukum agraria dan perbankan di Indonesia - yang banyak mewarisi sistem hukum dari era kolonial Belanda (Burgerlijk Wetboek / BW) - istilah royement diserap dan disingkat menjadi roya.
Pada Oktober 2026, Kantor Pertanahan Blora telah menerbitkan 159 Roya. Masyarakat yang mengurus layanan tersebut dikenai biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp50.000 per sertifikat.
Elvyn menegaskan, biaya tersebut merupakan penerimaan negara untuk layanan pendaftaran Roya, bukan pendapatan yang dikelola langsung oleh Kantor Pertanahan Blora.
"Biaya PNBP pendaftaran Roya hanya Rp50.000 per sertifikat. Masyarakat bisa datang langsung ke loket pelayanan ATR/BPN dengan membawa persyaratan yang diperlukan," ujarnya.
Persyaratan pengurusan Roya meliputi formulir permohonan, identitas pemohon, sertifikat tanah, sertifikat Hak Tanggungan, serta surat Roya atau keterangan pelunasan dari kreditur, seperti bank atau lembaga keuangan.
Pemohon juga perlu menyiapkan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemberi Hak Tanggungan atau debitur maupun kuasanya sesuai dengan ketentuan pelayanan.
Di sisi lain, Kantor Pertanahan Blora mencatat 5.045 sertifikat Hak Tanggungan didaftarkan sepanjang 2026 sebagai jaminan pinjaman di perbankan.
Khusus selama sembilan hari pertama Oktober 2026, sebanyak 181 sertifikat diajukan untuk pembebanan Hak Tanggungan sebagai agunan pinjaman.
Elvyn mengimbau masyarakat mengurus layanan pertanahan secara mandiri tanpa menggunakan perantara agar proses pelayanan berjalan sesuai ketentuan.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Kantor Pertanahan Blora juga menghadirkan inovasi "Sekar Arum, singkatan dari Sertipikat Jadi, Kami Antar ke Rumah". Melalui inovasi tersebut, petugas mengantarkan produk layanan pertanahan secara langsung kepada pemohon.
Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026
BPN imbau masyarakat tak gunakan perantara untuk urus tanah
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berkomitmen meningkatkan layanan pertanahan bagi masyarakat, untuk itu ... [291] url asal
Masyarakat diharapkan memanfaatkan layanan pertanahan secara langsung tanpa perantara. Sekali lagi saya sampaikan, tanpa perantara
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berkomitmen meningkatkan layanan pertanahan bagi masyarakat, untuk itu masyarakat diimbau tidak menggunakan perantara ketika mengurus dokumen pertanahan.
"Masyarakat diharapkan memanfaatkan layanan pertanahan secara langsung tanpa perantara. Sekali lagi saya sampaikan, tanpa perantara," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN Uunk Din Parunggi di Jakarta , Rabu.
Menurut dia, pengawasan ketat dan efisiensi sistem telah diterapkan Kementerian ATR/BPN untuk memastikan seluruh layanan peralihan hak terintegrasi dapat berjalan sesuai dengan standar serta ketentuan yang berlaku.
Dalam upaya menjaga mutu pelayanan, kata Uunk, setiap kepala kantor pertanahan diwajibkan untuk memantau langsung kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hasil kinerja tersebut nantinya dipublikasikan agar masyarakat dapat mengetahui transparansi dan rekam jejak kerja PPAT di wilayah masing-masing.
Selain itu, lanjut Uunk, pelaporan akta kini menerapkan prinsip fiktif positif serta metode First In First Out (FIFO). Penerapan metode ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta menjamin kepuasan masyarakat terhadap kepastian waktu penyelesaian layanan.
Kementerian ATR/BPN menggarisbawahi sertifikat tanah bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan bukti kepastian hukum yang memberikan rasa aman serta perlindungan bagi keluarga hingga generasi mendatang.
Untuk memberikan kemudahan, masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau ingin menyampaikan pengaduan terkait layanan pertanahan dapat menghubungi layanan resmi Kementerian ATR/BPN di nomor hotline WhatsApp 0811-1068-0000. Layanan pengaduan ini beroperasi setiap Senin hingga Jumat, pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB.
Transformasi layanan pertanahan ini menandai era baru tata kelola administrasi pertanahan yang modern, akuntabel, dan transparan. Dengan sistem ini, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang datang mengurus pertanahan tanpa kepastian kapan urusannya selesai.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)