#30 tag 24jam
Legislator: Karhutla jangan ubah status sebagai paru-paru dunia
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mengingatkan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tak kunjung berhenti hingga pertengahan Oktober ... [589] url asal
Namun, kita tidak boleh terjebak dengan jargon. Harus ada aksi nyata dan konkret dalam waktu sesingkat-singkatnya
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mengingatkan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tak kunjung berhenti hingga pertengahan Oktober 2026 ini jangan sampai mengubah pandangan dunia terhadap hutan di Indonesia dari status ‘Paru-paru Dunia’ jadi ‘Perusak Paru-paru'.
“Karhutla sudah tak lagi merusak kesehatan, tapi juga telah memaksa orang orang tua kehilangan anaknya dan seorang anak kehilangan ayah,” kata Alex Indra Lukman di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan kebakaran hutan dan lahan ini juga membuat tanaman dan satwa langka juga musnah akibat kejadian berulang ini.
“Mau sampai kapan kita seperti ini,” kata dia menegaskan
Ia merespons kejadian duka empat anak bangsa harus meregang nyawa, saat memadamkan karhutla di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) pada Kamis (15/10).
Sementara itu, dua relawan lainnya mengalami luka bakar serius dan harus menjalani perawatan intensif akibat Karhutla yang melanda TNBTS yang berada di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.
Karhutla juga masih terus terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera dan matahari tak lagi bersinar cerah di kawasan itu sejak asap menyesakkan dada.
Ia memandang, diksi ‘Terorisme Ekologi’ yang disampaikan Presiden Prabowo pada rapat terbatas tanggal 16 September 2026, juga sudah tepat.
“Namun, kita tidak boleh terjebak dengan jargon. Harus ada aksi nyata dan konkret dalam waktu sesingkat-singkatnya,” kata dia.
Ia menambahkan saat ini tetangga Negeri Jiran Malaysia sudah mengolok-olok dengan ‘meme jerebu’ terkait kasus Karhutla kita. Mungkin, karena sudah kesal dengan kabut asap yang ikut mereka rasakan dampaknya.
Alex menyarankan Presiden Prabowo untuk membuka data perusahaan yang teridentifikasi, terkait dengan konsesi lahan dan titik panas penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ia menyebutkan Walhi dan Greenpeace Indonesia telah mengungkap data, ada 52 perusahaan yang terafiliasi dengan modal asal luar negeri terkait karhutla di Indonesia.
“Jangan biarkan data ini jadi bola panas di ruang publik, tanpa klarifikasi dan tindakan yang jelas dari pemerintah," tegas Anggota DPR RI Dapil Sumbar 1 ini.
Catatan BMKG, karhutla tahun 2026 ini telah terjadi sejak Januari hingga Juni 2026 yang ditandai dengan peningkatan titik panas (hotspot) dan luasan lahan yang terbakar mencapai 107.465 hingga 202.004 hektare.
Pada Juli 2026, titik api mulai meluas di berbagai daerah seperti Papua (sejak Juli) dan wilayah Pulau Sumatra serta Kalimantan.
Bulan Agustus 2026 jadi puncak krisis karhutla nasional dengan lonjakan luas area yang terbakar secara drastis hingga ratusan ribu hektare di berbagai provinsi prioritas seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Papua Selatan.
“Karhutla ini memerlukan penanganan dengan bantuan kecanggihan teknologi,” kata dia.
Alex mencatat karhutla telah menyebabkan korban luka mencapai 324 orang kategori luka berat dan 23 orang luka ringan. Mayoritas berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah.
Kondisi ini juga telah menyebabkan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada 277.075 kasus ISPA kumulatif sebagaimana direkapitulasi oleh Kementerian Kesehatan di 63 kabupaten/kota dari tujuh provinsi terdampak (per 12 Oktober 2026) dengan 62.400 kasus 22,5 persen menimpa anak usia 0-5 tahun atau balita.
Asap juga berdampak pada kualitas udara yang buruk, gangguan penerbangan di beberapa wilayah, penutupan sekolah di daerah terdampak seperti Papua dan Timor Leste serta puluhan ribu hektare lahan terbakar.
"Kami, sebagai wakil rakyat berduka yang sedalam-dalamnya pada semua keluarga korban, baik yang meninggal dunia maupun luka serta terserang ISPA," kata dia mengungkapkan.
"Kami mendesak Presiden, jangan tunggu korban terus berjatuhan. Kalau negara ini tak memiliki peralatan, tentu akan banyak bangsa yang bersedia turut membantu seperti yang dilakukan Jepang beberapa waktu lalu," kata dia.
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Pemkab Karawang siapkan kantor pelayanan pertanahan sementara
Pemerintah Karawang, Jawa Barat, menyiapkan kantor sementara sebagai lokasi pelayanan transisi terkait dengan terbakarnya Kantor Badan Pertanahan Nasional ... [284] url asal
pelayanan Kantor ATR/BPN Karawang akan terus berjalan. Kantor pelayanan akan disiapkan di lingkungan Pemkab Karawang
Karawang (ANTARA) - Pemerintah Karawang, Jawa Barat, menyiapkan kantor sementara sebagai lokasi pelayanan transisi terkait dengan terbakarnya Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karawang pada Rabu (14/10) malam.
"Insya Allah pelayanan Kantor ATR/BPN Karawang akan terus berjalan. Kantor pelayanan akan disiapkan di lingkungan Pemkab Karawang," kata Bupati Karawang Aep Syaepuloh di Karawang, Kamis.
Ia menyampaikan kantor pelayanan pertanahan diupayakan akan tetap berjalan dengan mengalihkan ke Gedung Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Karawang.
Ia mengimbau masyarakat tidak khawatir, karena untuk sebagian besar data pertanahan di Karawang telah dialih media sehingga pemulihan melalui server yang tersedia terus diproses oleh Kantor ATR/BPN Karawang.
"Kami terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan keamanan data serta keberlangsungan pelayanan pertanahan agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang optimal," katanya.
Bupati mengatakan, pihaknya langsung bergerak cepat atas kejadian kebakaran yang melanda Kantor BPN Karawang. Penanganannya dilakukan berkolaborasi dengan jajaran Forkopimda, BPBD, Damkar, Satpol PP, hingga Polres Karawang.
Disebutkan bahwa gedung utama Kantor BPN Karawang terbakar hampir 90 persen. Sedangkan area gudang penyimpanan arsip terdampak sekitar 70 persen.
Beberapa rak dokumen penting dilaporkan berhasil direlokasi dari lokasi kebakaran.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Jawa Barat, Hasan Basri mengatakan, untuk memastikan pelayanan pertanahan tidak terhenti terlalu lama, ATR/BPN Karawang bersama pemerintah daerah menyiapkan kantor sementara sebagai lokasi pelayanan transisi.
Menurut dia, pelayanan pertanahan tetap menjadi perhatian karena kebutuhan masyarakat berlangsung setiap hari.
Untuk pelayanan langsung pada Kamis ini belum bisa dilakukan. Bagi masyarakat yang butuh pelayanan di Kantor ATR/BPN Karawang dapat mengikuti informasi resmi mengenai mekanisme pelayanan sementara dan prosedur pemulihan dokumen setelah kebakaran.
Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Kantah Karawang terbakar, BPN sebut pemulihan layanan jadi prioritas
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan berkomitmen menjaga hak-hak masyarakat yang berkaitan ... [276] url asal
#kebakaran-kantah-karawang #kebakaran-kantah #layanan-pertanahan
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan berkomitmen menjaga hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan tanahnya serta memulihkan pelayanan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, secepat mungkin setelah kebakaran.
"Prioritas pertama kami adalah keselamatan seluruh pegawai dan masyarakat, kemudian pengamanan aset serta dokumen pertanahan yang masih dapat diselamatkan," ujar Wamen Ossy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Wamen Ossy mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang pada Kamis (15/10) dini hari untuk memastikan penanganan kebakaran berjalan dengan baik. Kebakaran terjadi pada Rabu (14/10) malam sekitar pukul 23.10 WIB, yang mana api dilaporkan berasal dari lantai dua gedung, sedangkan penyebab kejadian masih belum diketahui, karena perlu penyelidikan oleh kepolisian.
Wamen Ossy menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, petugas pemadam kebakaran, Polres, Kodim, serta pihak terkait dan masyarakat yang turut membantu penanganan kebakaran.
"Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Pemda, Damkar, Polres dan Kodim serta pihak terkait lainnya dan masyarakat dalam membantu proses penanganan pemadaman. Kami tentu akan berkoordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait untuk mengetahui penyebab kebakaran ini," ujarnya.
Ossy mengatakan bahwa terkait keberlangsungan layanan pertanahan, Kementerian ATR/BPN berkomitmen menjaga hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan tanahnya serta memulihkan pelayanan di Kabupaten Karawang secepat mungkin.
Kementerian ATR/BPN akan terus berkoordinasi dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, kepolisian, dan instansi terkait untuk menindaklanjuti kejadian tersebut.
Masyarakat diimbau tetap tenang dan mengikuti informasi dari kanal resmi Kementerian ATR/BPN. Informasi mengenai perkembangan penanganan kebakaran dan pelayanan pertanahan akan disampaikan melalui kanal resmi Kementerian ATR/BPN setelah tersedia keterangan yang terkonfirmasi.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
APHI mendukung revisi ketentuan pembakaran lahan dua hektare
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mendukung rencana pemerintah merevisi ketentuan pembukaan lahan dengan cara membakar hingga dua hektare per kepala ... [599] url asal
#lahan #pembukaan-lahan #pembakaran-lahan #kebakaran-hutan-dan-lahan #karhutla #aphi
APHI mendukung langkah pemerintah merevisi ketentuan pembukaan lahan dengan cara membakar.
Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mendukung rencana pemerintah merevisi ketentuan pembukaan lahan dengan cara membakar hingga dua hektare per kepala keluarga, untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pembukaan lahan tanpa bakar bagi masyarakat.
Ketua Umum APHI Soewarso menilai rencana tersebut perlu diikuti pengkajian menyeluruh terhadap pelaksanaan aturan, efektivitas pengawasan, serta kesiapan masyarakat untuk beralih pada pengolahan lahan tanpa bakar.
"APHI mendukung langkah pemerintah merevisi ketentuan pembukaan lahan dengan cara membakar. Tujuannya memperkuat pencegahan karhutla, melindungi masyarakat, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak," kata dia dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa.
Dukungan tersebut menanggapi rencana pemerintah mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk usulan menghapus ketentuan yang membuka ruang pembakaran lahan atas dasar kearifan lokal.
Soewarso mengatakan evaluasi aturan perlu mempertimbangkan risiko penjalaran api, terutama ketika kondisi lahan kering dan kemampuan pengendalian kebakaran terbatas.
Menurut dia, batas luas lahan tidak dapat menjadi satu-satunya pertimbangan, namun kondisi cuaca, karakteristik lahan, ketersediaan air, serta kesiapan sarana dan personel juga perlu diperhatikan.
"Api tidak mengenal batas kepemilikan lahan. Pembakaran pada satu lokasi dapat menimbulkan risiko bagi wilayah sekitarnya apabila tidak terkendali. Karena itu, pencegahan harus menjadi pertimbangan utama dalam penataan aturan," ujarnya.
Ia menegaskan perubahan ketentuan harus berjalan bersama penyediaan alternatif yang dapat diterapkan masyarakat. Dukungan tersebut dapat berupa peralatan pengolahan lahan, pendampingan teknis, dan akses pembiayaan.
"Perubahan aturan perlu disertai solusi yang nyata. Masyarakat harus mendapatkan dukungan agar dapat membuka dan mengolah lahan tanpa membakar dengan biaya yang terjangkau," katanya lagi.
Soewarso menambahkan pelaku usaha dapat mendukung upaya tersebut melalui kemitraan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan serta kondisi setempat, yang mana pelaksanaannya perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa agar bantuan tepat sasaran.
Pakar hukum kehutanan dan lingkungan hidup Sadino menilai, rencana revisi perlu didasarkan pada pemahaman yang utuh terhadap ketentuan yang berlaku, sehingga ketentuan dua hektare tidak dapat dimaknai sebagai izin umum untuk membakar hutan.
Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Adapun ayat (2) mengatur agar penerapan ketentuan tersebut memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.
Dalam penjelasannya, kearifan lokal yang dimaksud mencakup pembakaran lahan paling luas dua hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman varietas lokal dan dikelilingi sekat bakar guna mencegah penjalaran api ke wilayah sekitarnya.
"Ketentuan tersebut harus dibaca secara utuh. Ada konteks kearifan lokal, batas luas lahan, jenis tanaman, dan persyaratan sekat bakar. Jadi, tidak tepat apabila dipahami sebagai kebebasan membakar hutan atau lahan seluas dua hektare," katanya.
Menurut Sadino, pengkajian perlu menelaah apakah persyaratan yang ketat tersebut dapat dilaksanakan dan diawasi secara efektif, serta apakah pengaturannya memberikan kejelasan bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum.
Dia mengatakan perubahan ketentuan pada tingkat undang-undang harus ditempuh melalui mekanisme perubahan peraturan perundang-undangan mulai dari UU dan PP sehingga penyesuaian aturan di daerah juga perlu mengikuti perubahan ketentuan yang menjadi dasar hukumnya.
"Apabila pemerintah hendak menghapus atau mengubah ketentuan tersebut, prosesnya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Pengaturannya perlu jelas agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan dan penegakan hukum," ujarnya.
Dia menambahkan proses perubahan undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP) akan berdampak pada peraturan yang lebih rendah, maka perubahan tersebut perlu melibatkan masyarakat adat dan masyarakat lokal, pemerintah daerah, akademisi, serta pihak terkait untuk memastikan perlindungan lingkungan berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Sadino juga menekankan bahwa evaluasi ketentuan pembakaran lahan bagi masyarakat tidak mengurangi kewajiban pelaku usaha dalam mencegah dan menangani karhutla sesuai peraturan yang berlaku.
Pewarta: Subagyo
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026
Pemkab Garut berencana merevitalisasi Pasar Andir yang terbakar
Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat melakukan rapat koordinasi untuk rencana merevitalisasi Pasar Andir di Kecamatan Bayongbong yang dilanda kebakaran pada ... [326] url asal
#garut #pemkab-garut #pedagang-pasar #pasar-andir #kebakaran-pasar #revitalisasi-pasar
segera direvitalisasi dan kita juga sudah melaporkan ke Pemprov Jabar, ke Dinas Perindag Jabar, kemudian kita juga segera melaporkan ke Kementerian Perdagangan
Garut (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat melakukan rapat koordinasi untuk rencana merevitalisasi Pasar Andir di Kecamatan Bayongbong yang dilanda kebakaran pada Rabu (07/10) agar pedagang secepatnya bisa berdagang dengan aman, nyaman dan perekonomian daerah tumbuh.
"Ya, idealnya begitu, jadi segera direvitalisasi dan kita juga sudah melaporkan ke Pemprov Jabar, ke Dinas Perindag Jabar, kemudian kita juga segera melaporkan ke Kementerian Perdagangan," kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Kabupaten Garut, Ridwan Efendi di Garut, Kamis.
Ia menuturkan kebakaran Pasar Andir menyebabkan 382 kios dari jumlah kios keseluruhannya sebanyak 731 kios dalam kondisi hangus terbakar berikut barang dagangannya.
Pemerintah daerah, kata dia, langsung melakukan upaya untuk menanggulangi kondisi pasar yang terbakar tersebut untuk mendata berapa besar dampak bangunan dan kerugian materi dari kebakaran pasar itu.
"Untuk melakukan penanggulangan jelas kita sekarang sudah memitigasi, kita sudah mulai menyiapkan langkah-langkah penanggulangan darurat," katanya.
Ia menyampaikan hasil rapat koordinasi dengan perwakilan pedagang yang salah satunya pedagang ingin tetap berjualan di pasar tersebut, tapi ingin dilakukan perbaikan dulu.
Musibah kebakaran di pasar itu, kata dia, dalam setahun ini merupakan yang kedua kali dengan lokasi berbeda, sehingga menjadi perhatian pemerintah untuk segera dilakukan pembenahan dari mulai menata pedagang, dan jaringan listriknya.
"Infrastruktur sebetulnya di sana rangkanya masih baik karena terbuat dari beton dan atap baja, hanya saja memang dilihat ada ketidakteraturan para pedagang dengan jaringan listrik," katanya.
Ia menyampaikan revitalisasi tersebut merupakan jangka panjang yang harus disiapkan terlebih dahulu kajian kondisi dan luas pasar, lalu pengajuan anggaran untuk kebutuhan pembangunan pasar tersebut.
Skema anggarannya, kata dia, apabila membutuhkan dana yang cukup besar maka akan diajukan ke pemerintah pusat yang saat ini sudah dilaporkan ke Kementerian Perdagangan.
"Ya, tergantung besaran, kalau besarannya memang cukup besar, tentu ini bisa di pusat, kita sifatnya menerima manfaat," katanya.
Pewarta: Feri Purnama
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Pemkab Garut siapkan relokasi pedagang korban kebakaran Pasar Andir
Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, menyiapkan tempat untuk merelokasi pedagang korban kebakaran Pasar Andir di Kecamatan Bayongbong agar tetap bisa ... [326] url asal
#garut #polres-garut #pemkab-garut #pasar-andir #kebakaran-pasar #relokasi-pasar
Mereka berharap bisa segera berdagang kembali, hanya kita sedang mengerjakan tempat yang memang kira-kiranya aman bagi mereka berjualan
Garut (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, menyiapkan tempat untuk merelokasi pedagang korban kebakaran Pasar Andir di Kecamatan Bayongbong agar tetap bisa berjualan mendapatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup.
"Mereka berharap bisa segera berdagang kembali, hanya kita sedang mengerjakan tempat yang memang kira-kiranya aman bagi mereka berjualan," kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Kabupaten Garut, Ridwan Efendi di Garut, Kamis.
Ia menuturkan, kebakaran yang melanda pasar tradisional di Kecamatan Bayongbong, Rabu (7/10) malam dan berhasil dipadamkan Kamis dini hari itu menyebabkan 382 kios terdampak sehingga tidak bisa lagi digunakan untuk berjualan.
Pemerintah daerah, kata dia, langsung melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah dinas, dan melibatkan perwakilan pedagang pasar korban kebakaran agar bisa kembali berjualan dengan putusan tempat alternatifnya di terminal sebelah pasar.
"Salah satu alternatifnya ada area terminal di sebelah pasar yang mungkin akan dijadikan salah satu alternatif untuk berjualan, dan nanti akan terlebih dahulu dibersihkan dan dibenahi," katanya.
Ia menyampaikan sementara ini pedagang bisa berjualan dulu di kawasan terminal tersebut sambil proses pembenahan berjalan yang ditargetkan dua sampai tiga hari ke depan.
Relokasi pedagang itu, kata dia, agar mereka tetap bisa berjualan mendapatkan penghasilan, sekaligus menjaga kebutuhan masyarakat terhadap berbagai barang pokok, terutama pangan, juga menjaga perekonomian masyarakat.
"Di sana juga masyarakat ataupun para pelanggan yang biasa memenuhi kebutuhan dari pasar itu harus segera kita pulihkan walaupun dalam kondisi darurat, apalagi transaksi di sana cukup besar, padat," katanya.
Terkait angka kerugian materi dampak dari kebakaran itu, kata Ridwan, masih dilakukan penghitungan, sementara pihaknya baru mencatat jumlah total kios di pasar itu sebanyak 731 kios, dan yang terdampak 382 kios.
Ia menyampaikan petugas pemadam kebakaran berhasil dengan cepat untuk memadamkan kobaran api sehingga tidak menjalar luas membakar bangunan lainnya.
"Alhamdulillah bisa diselesaikan, bisa diminimalkan oleh petugas dari Disdamkar sampai dini hari," katanya.
Pewarta: Feri Purnama
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)