#30 tag 24jam
KPA: BRAN harus pahami akar masalah reforma agraria di Indonesia
Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika meminta agar Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) dapat memahami akar permasalahan ... [312] url asal
Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika meminta agar Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) dapat memahami akar permasalahan reforma agraria agar undang-undang yang telah disahkan dapat berpihak kepada masyarakat.
"Kepala BRAN ini harus memahami esensi dari undang-undang, orientasinya harus seperti apa," kata Dewi di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, Undang-undang Pengaturan Reforma Agraria sudah ditunggu puluhan tahun dan baru kali ini bisa disahkan sehingga ekspetasi masyarakat terhadap peraturan tersebut tinggi.
Untuk itu, kata Dewi Kepala BRAN memiliki peran penting, arena tanpa memahami akar masalah dari agraria di Indonesia seperti ketimpangan dan konflik serta kemiskinan maka bisa jadi BRAN ini akan kehilangan orientasinya apa yang dimaksud dengan reforma agraria.
"Yang pertama tentunya adalah bagaimana substansi arah dan orientasi serta tujuan diundangkannya undang-undang pengaturan reforma agraria ini betul-betul dipahami oleh kepala BRAN," ujarnya.
Dewi menjelaskan bahwa undang-undang tersebut juga dapat melakukan koreksi terhadap ketimpangan kekuasaan tanah dan juga menata ulang struktur agraria dan menyelesaikan konflik struktural.
Apalagi lanjut Dewi, Kepala BRAN Dedi Prasetyo berlatar belakang dari kepolisian maka harus memahami apa yang menjadi akar masalah dari konflik agraria itu yang berkaitan dengan institusi kepolisian.
"Karena kepolisian menjadi bagian dari akar masalah di dalam konflik agraria dan itu bukan rahasia lagi ada banyak problem-problem yang sebenarnya keterlibatan polisi, tentara di dalam penanganan konflik agraria yang represif," katanya menambahkan.
Selain itu, menurut dia, minimal BRAN harus memiliki empat kedeputian pertama kedeputian yang menangani konflik agraria. Kemudian kedeputian menangani redistribusi tanah atau pemulihan hak atas tanah.
Selanjutnya, kata Dewi, BRAN juga perlu membentuk kedeputian yang menangani atau memimpin mengkoordinasikan program-program pemberdayaan bagi subyek reforma agraria setelah penyesuaian konflik, dan redistribusi tanah dilakukan.
"Yang terakhir yaitu kedeputian yang menangani perencanaan, evaluasi dan monitoring. Setidaknya empat kedeputian itulah yang harus ada, wajib di dalam struktur BRAN ke depan," katanya.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Pemkab Karawang siapkan kantor pelayanan pertanahan sementara
Pemerintah Karawang, Jawa Barat, menyiapkan kantor sementara sebagai lokasi pelayanan transisi terkait dengan terbakarnya Kantor Badan Pertanahan Nasional ... [284] url asal
pelayanan Kantor ATR/BPN Karawang akan terus berjalan. Kantor pelayanan akan disiapkan di lingkungan Pemkab Karawang
Karawang (ANTARA) - Pemerintah Karawang, Jawa Barat, menyiapkan kantor sementara sebagai lokasi pelayanan transisi terkait dengan terbakarnya Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karawang pada Rabu (14/10) malam.
"Insya Allah pelayanan Kantor ATR/BPN Karawang akan terus berjalan. Kantor pelayanan akan disiapkan di lingkungan Pemkab Karawang," kata Bupati Karawang Aep Syaepuloh di Karawang, Kamis.
Ia menyampaikan kantor pelayanan pertanahan diupayakan akan tetap berjalan dengan mengalihkan ke Gedung Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Karawang.
Ia mengimbau masyarakat tidak khawatir, karena untuk sebagian besar data pertanahan di Karawang telah dialih media sehingga pemulihan melalui server yang tersedia terus diproses oleh Kantor ATR/BPN Karawang.
"Kami terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan keamanan data serta keberlangsungan pelayanan pertanahan agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang optimal," katanya.
Bupati mengatakan, pihaknya langsung bergerak cepat atas kejadian kebakaran yang melanda Kantor BPN Karawang. Penanganannya dilakukan berkolaborasi dengan jajaran Forkopimda, BPBD, Damkar, Satpol PP, hingga Polres Karawang.
Disebutkan bahwa gedung utama Kantor BPN Karawang terbakar hampir 90 persen. Sedangkan area gudang penyimpanan arsip terdampak sekitar 70 persen.
Beberapa rak dokumen penting dilaporkan berhasil direlokasi dari lokasi kebakaran.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Jawa Barat, Hasan Basri mengatakan, untuk memastikan pelayanan pertanahan tidak terhenti terlalu lama, ATR/BPN Karawang bersama pemerintah daerah menyiapkan kantor sementara sebagai lokasi pelayanan transisi.
Menurut dia, pelayanan pertanahan tetap menjadi perhatian karena kebutuhan masyarakat berlangsung setiap hari.
Untuk pelayanan langsung pada Kamis ini belum bisa dilakukan. Bagi masyarakat yang butuh pelayanan di Kantor ATR/BPN Karawang dapat mengikuti informasi resmi mengenai mekanisme pelayanan sementara dan prosedur pemulihan dokumen setelah kebakaran.
Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
BPN sebut layanan PERINTIS 10 hari kini tersedia di 131 Kantah
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat ini mengimplementasi layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 hari sudah ... [386] url asal
#layanan-pertanahan #sertifikasi-tanah #layanan #sertipikat-tanah-ts
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat ini mengimplementasi layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 hari sudah menyasar 131 kantor pertanahan (Kantah) dan ini merupakan "pilot project" tahap ketiga.
"Di tahap tiga pelaksanaan 'pilot project' PERINTIS 10 Hari ini, kami memperluas implementasinya di 36 Kantah. Dengan begitu, total Kantah yang melaksanakan PERINTIS 10 Hari sudah ada 131 Kantah," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Sesditjen PHPT), Kementerian ATR/BPN Heri Mulianto di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, pelayanan tersebut telah memasuki tahap ketiga pelaksanaan setelah sebelumnya diterapkan di 17 Kantah pada tahap awal dan diperluas ke 78 Kantah pada 24 September 2026, implementasi layanan ini semakin diperluas dengan tambahan 36 Kantah.
Seiring dengan perluasan tersebut, Heri Mulianto meminta jajaran Kantah yang baru menjalankan PERINTIS 10 Hari untuk mensosialisasikan layanan tersebut kepada masyarakat.
Ia menekan bahwa jajaran perlu memanfaatkan berbagai platform agar informasi mengenai layanan tersebut dapat menjangkau lebih banyak pemohon layanan pertanahan.
Perluasan implementasi PERINTIS juga perlu diikuti kesiapan setiap Kantah dalam menjalankan mekanisme layanan. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor yang perlu diperhatikan, terutama dalam penetapan petugas yang bertanggung jawab melakukan verifikasi berkas.
"Jajaran di Kantah perlu memastikan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memahami kewajiban melakukan 'geotagging' pada saat pengecekan. Lalu, petugas verifikator yang telah ditunjuk harus memahami penerapan sistem 'first in first out' (FIFO) serta mekanisme fiktif positif dalam pemeriksaan akta setelah Sistem Pelaporan Akta berjalan. Pemahaman terhadap mekanisme tersebut merupakan bagian dari kesiapan pelaksanaan PERINTIS 10 Hari," ujarnya.
Adapun 36 Kantah yang mulai mengimplementasikan PERINTIS 10 Hari pada tahap ketiga 'pilot project_' antara lain Kantah Kota Banda Aceh, Kota Jambi, Kota Bengkulu, Kota Yogyakarta, Kota Palangkaraya, Kota Manado, Kota Palu, Kota Kendari, Kota Ambon, Kota Jayapura, Kota Ternate, Kota Serang, Kota Pangkal Pinang, dan Kota Gorontalo.
Selain itu, terdapat Kantah Kabupaten Manokwari, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Batang, Kota Bontang, Kabupaten Tapin, Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarbaru, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Malaka, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bangka Tengah.
"Dengan bertambahnya jumlah Kantah pelaksana, perluasan PERINTIS 10 Hari diharapkan semakin mendekatkan layanan Peralihan Hak Terintegrasi kepada masyarakat," katanya menambahkan.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026
Kepala BRAN pastikan dukung penuh program perumahan rakyat
Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Dedi Prasetyo mengatakan bahwa akan mendukung penuh program perumahan rakyat yang sedang dilakukan Kementerian ... [323] url asal
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Dedi Prasetyo mengatakan bahwa akan mendukung penuh program perumahan rakyat yang sedang dilakukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan mendata kawasan atau lahan yang dapat digunakan.
"Sebagai Kepala Badan Reforma Agraria yang baru tentunya akan menjadi atensi kami informasi yang disampaikan oleh Bapak Menteri (Maruarar Sirait) bersama tim terkait permasalahan pertanahan," kata Dedi saat beraudiensi dengan Kementerian PKP di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan bahwa pertemuannya dengan Kementerian PKP merupakan langkah awal untuk memetakan permasalahan agraria di kementerian terkait.
Setelah mendapat sejumlah informasi permasalahan pertanahan untuk perumahan rakyat maka pihaknya akan berupaya menyelesaikan permasalahan yang ada, kata Dedi menjelaskan.
Untuk itu, BRAN dalam waktu dekat segera mendata dan membuat sistem reforma agraria guna memberikan kepastian mana lokasi yang dapat dibangun sebagai perumahan guna mendukung program 3 juta rumah.
"Yang pertama adalah sistem satu data reforma agraria. Ini penting, ini memberikan kepastian, salah satunya di Kementerian Perumahan, mana lokasi yang akan dibangun, baik untuk perumahan subsidi maupun yang nonsubsidi. Sehingga target pembangunan 3 juta rumah ini dapat terkoneksi," ujar dia.
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) memberikan kepastian terkait masalah pertanahan, agar semua berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.
"Intinya kepastian saja," kata Menteri PKP Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara usai mengadakan pertemuan dengan Kepala BRAN Dedi Prasetyo.
Ia mengatakan bahwa permasalahan agraria harus segera diperbaiki dan mendapatkan kepastian hukum, agar kelak tidak terjadi konflik yang berkepanjangan.
Menurut dia, sebuah daerah harus bisa memetakan peruntukan lokasi pertanahan yang ada, misalnya lokasi untuk persawahan sudah dipetakan, perumahan, dan lokasi mana yang dapat digunakan untuk dimanfaatkan sebagai lahan energi.
Sehingga, kata Ara, di kemudian hari tidak ada persoalan yang dapat mengganggu investasi maupun program yang dijalankan oleh pemerintah seperti halnya swasembada pangan.
Ia meminta agar BRAN dapat memetakan permasalahan pertanahan, mengingat Kementerian PKP tidak bisa menyelesaikan persoalan terkait pertanahan
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026
Pengukuran terjadwal cara ATR/BPN membenahi alur kerja petugas ukur
Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Virgo ... [436] url asal
Dengan Pengukuran Terjadwal, masyarakat bisa memilih langsung opsi waktu pengukuran yang sudah dijadwalkan.
Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Virgo Eresta Jaya menyatakan layanan pengukuran terjadwal yang telah diterapkan di 462 kantor pertanahan (Kantah) merupakan upaya untuk membenahi alur kerja petugas ukur serta kepastian bagi masyarakat.
"Idenya layanan Pengukuran Terjadwal, simpul pekerjaannya kita perpendek. Dulu ada surat tugas dari kepala seksi pengukuran ke pelaksana, lalu ke juru ukur. Juru ukur mengerjakan lalu yang memetakan petugas pemetaan. Panjanglah. Kalau sekarang, simpulnya saya buat dua saja, petugas ukur sekaligus pemetaan," kata Virgo, di Jakarta, Senin.
Menurut dia, layanan tersebut menerapkan tujuh hari waktu tunggu kegiatan pengukuran dan lima hari proses penyelesaian Peta Bidang Tanah (PBT) setelah pengukuran, yang pelaksanaannya sudah diuji coba sejak Juli 2025 lalu.
Virgo menjelaskan, dengan Pengukuran Terjadwal, masyarakat bisa memilih langsung opsi waktu pengukuran yang sudah dijadwalkan. Waktu pengukuran jadi bisa disesuaikan dengan ketersediaan waktu yang dimiliki masyarakat.
Ia mengatakan bahwa konsep layanan ini, per harinya para petugas ukur mengerjakan satu berkas pengukuran berikut pemetaannya dengan waktu pengerjaan sesuai dengan durasi layanan Pengukuran Terjadwal, yaitu estimasi maksimal lima hari kerja.
"Dari transformasi layanan Pengukuran Terjadwal itu tentunya banyak perubahan terjadi, baik dari segi internal BPN seperti petugas ukur kami hingga masyarakat dalam hal ini pemohon agar siap dengan berkas yang harus lengkap," ujarnya.
Tak hanya dari sisi petugas ukur, Dirjen SPPR juga mengimbau masyarakat untuk memastikan kesiapan sebelum jadwal pengukuran, seperti memastikan batas-batas bidang tanah dengan pagar atau patok dan tidak ada masalah lain yang menimpa bidang tanah mereka.
Kesiapan ini juga tercantum dalam surat pernyataan yang akan dijelaskan oleh petugas loket dan ditandatangani oleh pemohon saat memasukkan berkas dan memilih jadwal pengukuran di Kantah.
"Kita juga berusaha edukasi pemohon. Kita sediakan surat pernyataan yang akan dijelaskan kepada petugas loket. Kalau misal petugas ukur kita datang kemudian ternyata tetangganya tidak setuju dengan batasnya, kita tutup ya berkasnya. Atau misalnya setelah kita petakan ternyata masuk ke kawasan hutan, atau masuk aset Barang Milik Negara (BMN) kita tutup ya," katanya lagi.
Transformasi layanan pertanahan juga diperkuat dengan pembenahan sumber daya manusia. Dalam hal ini, pembenahan juga menyentuh petugas loket yang menjadi lini awal dalam memastikan pemohon memahami mekanisme Pengukuran Terjadwal.
Menurut Virgo, petugas loket tidak hanya menerima berkas, namun perlu membacakan atau menjelaskan surat pernyataan kepada pemohon agar masyarakat memahami kesiapan yang harus dipenuhi sebelum memilih jadwal pengukuran.
Dengan cara tersebut, pemohon dapat mempertimbangkan kembali pengajuan apabila kondisi bidang tanah maupun persyaratannya belum siap, tidak menjadi tunggakan di kemudian hari.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)