Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan mengatakan bahwa pemerintah telah mengadakan pertemuan untuk mematangkan kelembagaan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), yang baru dibentuk sebagai tindak lanjut Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria, termasuk penataan organisasi dan kewenangan BRAN.

"Kami telah membahas penataan organisasi dan kewenangan BRAN, termasuk koordinasinya dengan Kementerian ATR/BPN, untuk memperjelas pembagian tugas," kata Ossy dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Menurut Ossy, pemerintah telah menggelar rapat di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan melibatkan kementerian yang memiliki kewenangan terkait Reforma Agraria, termasuk ATR/BPN.

Pada rapat tersebut kata Ossy, dibuka pembahasan mengenai sumber daya manusia, tugas pokok dan fungsi, serta tujuan dari BRAN, termasuk koordinasinya dengan Kementerian ATR/BPN.

Menurut dia, kejelasan hubungan kerja diperlukan agar pelaksanaan Reforma Agraria dapat berjalan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.

"Ini untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, serta memperkuat efektivitas pelaksanaan Reforma Agraria," ujarnya .

Berdasarkan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria, BRAN bertugas untuk mengurai kebuntuan hukum dalam penyelesaian konflik agraria.

BRAN nantinya dapat melakukan perencanaan, menyusun peta jalan, menetapkan lokasi prioritas Reforma Agraria, serta melakukan verifikasi terhadap objek dan subjek yang berkaitan dengan konflik agraria.

Pembahasan kelembagaan ini menjadi bagian dari penyelarasan peran pemerintah dalam pelaksanaan Reforma Agraria. Dengan mematangkan pembagian peran, diharapkan koordinasi antara BRAN dan kementerian terkait dapat berjalan lebih terarah.

Selain Wamen ATR/Waka BPN, dalam rapat tersebut turut hadir Kepala BRAN Dedi Prasetyo, Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, serta Deputi Bidang Perundang-Undangan dan Administrasi Hukum, Lydia S. Djaman.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Palangka Raya (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran meninjau langsung Pelabuhan Bagendang Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk memastikan aktivitas logistik dan pelayanan kepelabuhanan tetap berjalan optimal di tengah berbagai tantangan termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Berdasarkan penjelasan pihak pengelola, aktivitas di Pelabuhan Bagendang berjalan lancar ya,” kata Agustiar di Palangka Raya, Minggu.

Dia menjelaskan peninjauan dilakukan Sabtu kemarin bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Gubernur menegaskan, pelabuhan merupakan salah satu pintu utama penggerak perekonomian sehingga kelancaran aktivitasnya harus terus dijaga.

Menurutnya, pengecekan langsung diperlukan untuk memastikan kondisi operasional di lapangan sesuai dengan laporan yang diterima pemerintah daerah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap kelancaran aktivitas pelabuhan tersebut terus terjaga sehingga distribusi barang, terutama bahan kebutuhan pokok, tetap berlangsung baik dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi di tengah kondisi karhutla.

Head Terminal Peti Kemas (TPK) Bagendang Bumiharjo Akhmad Fajar menjelaskan aktivitas bongkar muat dan distribusi logistik hingga saat ini berjalan dengan baik meskipun Kalimantan Tengah menghadapi karhutla.

Kelancaran aktivitas di pelabuhan memastikan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjaga, khususnya di wilayah Kabupaten Kotim, Seruyan dan Katingan.

“Alhamdulillah, selama kondisi kebakaran hutan dan lahan ini, aktivitas kita tetap normal, terutama distribusi bahan sembako kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Pelabuhan Bagendang menangani aktivitas bongkar muat hingga mencapai 6.000 TEUs per bulan. Aktivitas tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran arus barang dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah.

Menurut dia, operasional pelabuhan juga tetap berjalan dengan menyesuaikan kondisi pasang surut air. Kegiatan kapal dan bongkar muat dilaksanakan sesuai kondisi perairan serta prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku. Penyesuaian dilakukan agar aktivitas kepelabuhanan tetap berlangsung aman dan lancar.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kapasitas jalan ini hanya delapan ton. Tetapi kalau sudah 20 ton atau 25 ton itu tidak boleh. Kita akan tegakkan aturan ya

Kotawaringin Timur, Kalteng (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyatakan jalan provinsi dari Sampit-Samuda Kecamatan Mentaya Hilir Utara dan dari Samuda-Ujung Pandaran Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur sepanjang 84,53 kilometer atau 99,33 persen dalam kondisi mantap untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Ruas jalan yang mantap menunjang sekaligus memacu aktivitas pergerakan perekonomian daerah maupun masyarakat, apalagi jalan tersebut merupakan akses penghubung dari ataupun menuju perkotaan dengan Pelabuhan Bagendang yang memiliki layanan peti kemas.

Gubernur Agustiar di sela peninjauan jalan di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sabtu, meminta pemerintah kabupaten turut menjaga kondisi jalan melalui pengawasan bersama, sehingga infrastruktur yang telah diperbaiki tidak kembali mengalami kerusakan akibat dilewati kendaraan yang melampaui kapasitas jalan.

"Kapasitas jalan ini hanya delapan ton. Tetapi kalau sudah 20 ton atau 25 ton itu tidak boleh. Kita akan tegakkan aturan ya," jelasnya.

Berdasarkan data rekapitulasi jalan provinsi, ruas jalan di Kotawaringin tersebut terbagi menjadi dua jalur utama, yakni Sampit-Samuda sepanjang 35,62 kilometer dan Samuda-Ujung Pandaran sepanjang 49,48 kilometer.

Seluruh ruas tersebut telah beraspal, dengan kondisi mantap mendominasi panjang jalan. Hanya pada ruas Samuda-Ujung Pandaran masih terdapat kerusakan atau kondisi tidak mantap yakni sepanjang 0,57 kilometer.

Wakil Bupati Kotawaringin Timur Irawati mengapresiasi perbaikan jalan yang dilakukan pemerintah provinsi karena dinilai memberikan manfaat langsung bagi mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi daerah.

Menurut dia, perbaikan jalan yang telah terlaksana penting untuk mengurangi risiko kecelakaan yang sebelumnya terjadi akibat kondisi jalan yang mengalami kerusakan.

Irawati menambahkan jalur tersebut juga memiliki peran strategis karena menghubungkan sejumlah wilayah, termasuk akses menuju pelabuhan di Bagendang yang menjadi jalur pengangkutan barang.

Dengan kondisi jalan yang semakin baik, kelancaran distribusi barang diharapkan meningkat, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan memperkuat konektivitas antarkawasan di Kotawaringin Timur.

Pemerintah daerah berharap perbaikan jalan yang telah dilakukan dapat diikuti dengan pengawasan penggunaan jalan sesuai kapasitasnya, sehingga manfaat pembangunan infrastruktur dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Saat meluncurkan mandatori biodiesel 50 persen (B50) pada pertengahan Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa implementasi program tersebut bukan sekadar pencapaian teknologi, melainkan bukti nyata kedaulatan bangsa di sektor energi.

Langkah tersebut menjadi penjelas bahwa Indonesia mampu mengoptimalkan kekayaan alamnya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa kedaulatan suatu bangsa ditentukan oleh kemampuannya memenuhi kebutuhan strategis secara mandiri, salah satunya energi. Pada kesempatan sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan, Indonesia dapat segera mencapai kemandirian energi dalam lima tahun ke depan.

Presiden Prabowo berpandangan, energi sangat penting untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, serta mentransformasikan bangsa kita menjadi negara modern dan negara maju.

​Menurut Presiden, kedaulatan sebuah negara sangat ditentukan oleh kemampuannya memenuhi kebutuhan strategis secara mandiri, terutama pasokan energi. Ia pun optimistis target kemandirian energi nasional dapat terwujud dalam kurun lima tahun ke depan.

Kemandirian ini dinilai sebagai fondasi vital untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus mentransformasikan Indonesia menuju negara maju dan modern.

Untuk itu Presiden Prabowo pasang target ambisius, agar Indonesia segera mencapai kemandirian energi, melalui peta jalan yang terukur.

Presiden juga menegaskan bahwa upaya mewujudkan swasembada energi telah menjadi prioritas sejak awal masa kepemimpinannya.

Optimisme ini berpijak pada melimpahnya potensi sumber daya energi domestik, mulai dari panas bumi, batu bara, hingga cadangan gas alam yang terbentang di berbagai wilayah Nusantara.

Komitmen BUMN

Presiden menegaskan bahwa selain pangan, energi merupakan sektor paling strategis bagi keberlangsungan suatu negara. Oleh karena itu, Indonesia dituntut untuk mandiri agar tetap kokoh dan berdaulat di tengah dinamika global.

“Negara sebesar kita, kalau masih mau merdeka dan bertahan hidup, mau tidak mau kita harus mandiri. Energi adalah salah satu bidang yang sangat menentukan,” ujar Presiden.

Guna mewujudkan tekad tersebut, PT Pertamina (Persero) selaku BUMN energi nasional menyatakan dukungan penuh terhadap visi kedaulatan dan ketahanan energi nasional. Bersama entitas anaknya, termasuk PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Pertamina terus mengoptimalkan pengelolaan sektor minyak dan gas bumi demi kesejahteraan rakyat sesuai amanat konstitusi.

Komitmen tersebut ditegaskan kembali oleh Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, saat memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lingkungan Pertamina Group, Senin (1/10).

Dalam pesannya, ia mengingatkan para perwira Pertamina untuk menjadikan momentum tersebut sebagai pendorong dalam menjaga amanat negara, yakni menjamin ketahanan energi nasional melalui penyediaan energi yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Dirut Pertamina juga mengajak seluruh perwira menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam bekerja dan melayani masyarakat. Semangat kebersamaan ini diharapkan menjadi penggerak utama bagi perusahaan dalam menunaikan mandat menjaga ketahanan serta kedaulatan energi nasional.

Langkah Pertamina dinilai sudah berada di jalur yang tepat, terutama ketika kinerja korporasi selaras dengan visi Asta Cita.

Dalam pidato tahunannya di DPR RI pada pertengahan Agustus 2026, Presiden Prabowo kembali menekankan krusialnya penguatan ketahanan dan kemandirian energi, salah satunya melalui peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas).

Dalam konsep Asta Cita, energi diposisikan bukan sekadar pemenuh kebutuhan infrastruktur, melainkan instrumen strategis untuk memacu industri nasional, memperkuat daya tahan ekonomi, serta memagari bangsa dari ketergantungan asing.

Sejalan dengan penekanan Presiden, energi adalah kunci kedaulatan, fondasi keadilan, dan pilar pembangunan. Tanpa pasokan energi yang merata dan berkelanjutan, sulit membayangkan hadirnya masyarakat yang sejahtera, industri yang kokoh, maupun akses pendidikan yang setara di seluruh pelosok negeri.

Di tengah dinamika geopolitik global yang penuh ketidakpastian, kemandirian energi telah menjadi keharusan mutlak. Bangsa yang gagal mengamankan sumber energinya akan senantiasa terbayang-bayang krisis.

Saat ini, dunia tengah memasuki babak baru ketika energi dan mineral strategis menjadi penentu arah ekonomi global. Pergeseran peta dari minyak dan gas menuju listrik, baterai, energi terbarukan, serta mineral kritis kian mengintensifkan persaingan geopolitik.

Indonesia memang diberkahi cadangan energi dan mineral yang melimpah. Namun, potensi besar tersebut baru akan menjelma menjadi kekuatan riil apabila seluruh elemen bangsa bergerak selaras dalam satu tujuan. Indikator kekuatan negara kini tak lagi sebatas diukur dari besarnya cadangan minyak bumi, melainkan mulai bergeser ke kemampuan menguasai teknologi dan memproduksi energi hijau yang ramah lingkungan.

Guna merespons perubahan lanskap global ini, Indonesia membutuhkan sebuah masterplan kedaulatan energi yang menjadi payung strategi lintas era pemerintahan. Rencana besar tersebut harus mencakup peta jalan transisi energi, strategi hilirisasi mineral, arah diplomasi energi internasional, penguatan industri domestik, penguasaan teknologi, hingga skema pendanaan berkelanjutan.

Kedaulatan energi bukan sebatas pemenuhan pasokan listrik dan bahan bakar minyak, melainkan tentang posisi tawar bangsa di panggung dunia.

Sejarah mengajarkan bahwa kemandirian energi memberikan ruang bebas bagi suatu negara untuk mengambil keputusan strategis tanpa bayang-bayang tekanan eksternal. Ketika Indonesia mampu mengelola dan menguasai potensi energinya secara mandiri, bangsa ini memegang penuh kendali atas masa depannya sendiri.

Dukungan Danantara

Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mencapai net-zero emission (NZE) pada 2060 melalui transisi energi menuju pembangunan rendah karbon. Dalam proses ini, skema pendanaan berkelanjutan menjadi kunci vital, tak hanya dari kapasitas ekonomi, tetapi juga dari legitimasi hukum yang mendasarinya.

Kehadiran Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai sovereign wealth fund (SWF) membuka peluang strategis untuk memperkuat investasi hijau, khususnya di sektor panas bumi, energi surya, serta hilirisasi nikel berbasis dekarbonisasi.

Pimpinan Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia juga sudah menyampaikan komitmennya dalam mendukung transisi energi berkeadilan menuju target NZE 206.

Mandat investasi Danantara terbagi menjadi tiga kategori, yakni optimalisasi kinerja BUMN, investasi langsung pada sektor strategis seperti ketahanan energi, ekonomi rendah karbon dan hilirisasi industri, serta investasi global untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

Seluruh portofolio investasi tersebut dievaluasi secara ketat melalui perspektif keberlanjutan yang mencakup aspek transisi dan adaptasi iklim, kelayakan ekonomi, hingga dampak sosial.

Langkah ini mendesak mengingat Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan (EBT) hingga 3.700 gigawatt (GW), tetapi kapasitas terpasangnya saat ini belum mencapai 20 GW. Guna mengoptimalkan raksasa potensi tersebut, fokus investasi perlu diarahkan pada pengembangan teknologi penyimpanan energi (energy storage) serta modernisasi jaringan kelistrikan pintar (smart grid).

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menyatakan bahwa komitmen terhadap ketahanan energi telah dibuktikan melalui kesuksesan program biodiesel B50 yang mampu memangkas secara signifikan impor solar. Dalam konteks ini, Danantara memainkan peran sentral dalam memfasilitasi pendanaan, termasuk melalui BUMN di sektor energi.

Seusai menopang keberhasilan B50, Danantara bersiap mengarahkan fokus investasinya pada pengembangan bioetanol berbasis tebu untuk melepaskan ketergantungan Indonesia dari impor bensin.

Danantara memastikan alokasi investasi produksi bioetanol ditujukan untuk memperkuat fondasi ketahanan energi nasional. Rencana pembangunan fasilitas pengolahan pun telah masuk dalam jajaran portofolio investasi prioritas.

Guna menjamin kecukupan pasokan bahan baku yang utamanya bersumber dari molase tebu, pemerintah bersiap mempercepat ekspansi perkebunan tebu sebagai bagian integral dari transisi energi nasional. Tak tanggung-tanggung, penyediaan lahan hingga dua juta hektare telah direncanakan untuk menopang produksi bioetanol yang kelak dialokasikan sebagai bahan campuran bensin menuju target E20 hingga E50.

​Dukungan penuh terhadap langkah strategis ini turut ditegaskan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Ia memastikan dividen BUMN yang dikelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara tidak dialokasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 maupun 2027, melainkan diputar kembali untuk investasi berkelanjutan.

Melalui skema reorientasi ini, seluruh pemupukan modal dari dividen BUMN dipertahankan di lingkungan Danantara untuk diinvestasikan kembali (reinvest) ke dalam proyek berkelanjutan dan infrastruktur energi masa depan. Sementara itu, APBN dapat difokuskan penuh untuk membiayai pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, serta program perlindungan sosial.

​Dengan tata kelola dana yang mandiri dan efisien, Danantara diharapkan mampu melipatgandakan efek pengganda (multiplier effect) investasi, termasuk menarik partisipasi modal swasta nasional maupun global.

Publik dan pemerintah menaruh harapan besar agar Danantara sebagai sovereign wealth fund sekaligus investment fund. menjadi katalis utama terwujudnya kemandirian dan kedaulatan energi Indonesia sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

*) Dr Taufan Hunneman adalah Dosen UCIC, Cirebon.

Copyright © ANTARA 2026