​Capaian berupa statistik penetrasi internet, angka investasi startup, hingga penindakan konten negatif perlu ditransformasikan menjadi manfaat konkret yang dirasakan masyarakat.

Denpasar (ANTARA) - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah genap berusia dua tahun. Momentum ini tidak hanya patut disyukuri, tetapi juga menjadi ajang evaluasi terhadap perjalanan transformasi digital Indonesia.

​Salah satu fokus Asta Cita Kabinet Merah Putih adalah percepatan transformasi digital nasional. Pelaksanaan program strategis ini melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, salah satunya Kementerian Komunikasi dan Digital.

Dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertepatan dengan digelarnya Bali Tech Week pada 19–23 Oktober 2026 oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).

​Beriringannya kedua momentum ini bukanlah kebetulan semata. Melalui lebih dari 900 pertemuan bisnis, Bali Tech Week hadir mempertemukan startup, investor, serta perusahaan teknologi lintas negara.

​Ajang ini merangkum 13 agenda utama yang mencakup kecerdasan buatan (AI), pengembangan perusahaan rintisan, industri gim, keamanan siber, investasi, infrastruktur digital, hingga arah kebijakan ekonomi digital. Penyelenggara pun menargetkan partisipasi lebih dari 4.000 peserta global.

​Isu-isu kunci dan mendesak yang digarap meliputi perluasan akses internet di Indonesia, pemacu pertumbuhan ekonomi digital, penguatan kualitas talenta digital, hingga jaminan keamanan masyarakat di ruang siber.

Menjawab tantangan tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa pembangunan ekosistem digital nasional ke depan bertumpu pada tiga pilar utama, yakni "Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga".

​Ketiga kata kunci tersebut mencerminkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya mengejar perluasan jaringan, tetapi juga memastikan konektivitas mendorong pertumbuhan ekonomi serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

​"Tugas utama kita tidak lagi hanya membangun konektivitas di Indonesia, tetapi juga memastikan konektivitas tersebut terwujud dalam sebuah pertumbuhan, baik ekonomi, masyarakat, maupun perbaikan layanan publik," ujar Meutya dalam forum Bali Tech Week 2026 di Bali.

​Menghubungkan Nusantara

​Dalam paparannya, Meutya merinci pilar konektivitas yang mencatatkan akses internet Indonesia telah menjangkau sekitar 235 juta penduduk dengan tingkat penetrasi 81,72 persen.

​Sementara itu, jaringan 4G telah menjangkau 98,96 persen populasi dengan kecepatan rata-rata internet bergerak (mobile broadband) mencapai 84 Mbps. Adapun untuk layanan pita lebar tetap (fixed broadband), kecepatan rata-rata mencapai 67 Mbps.

​Pemerintah menargetkan kecepatan pita lebar tetap meningkat menjadi 100 Mbps pada 2029, sekaligus memperkecil kesenjangan kualitas internet antara Pulau Jawa dan wilayah timur Indonesia.

​Guna mencapai target tersebut, pemerintah membuka pemanfaatan spektrum frekuensi 1,4 GHz untuk teknologi Fixed Wireless Access (FWA). Teknologi ini diharapkan mampu menyediakan kecepatan internet hingga 100 Mbps dengan tarif terjangkau, berkisar Rp100.000 hingga Rp150.000 per bulan.

​Selain itu, pemanfaatan spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz diarahkan untuk memperluas jaringan, termasuk 5G, hingga ke wilayah perdesaan. Komdigi juga menjajaki sinergi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memanfaatkan infrastruktur kelistrikan sebagai penopang jaringan telekomunikasi.

​Perluasan akses ini menjadi fondasi krusial bagi pertumbuhan ekonomi digital. Kendati demikian, pemerintah masih dihadapkan pada tantangan untuk memastikan konektivitas tersebut dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat di sektor pendidikan, kewirausahaan, layanan publik, hingga pengembangan inovasi.

Menumbuhkan ekonomi digital Indonesia

​Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) mencatat nilai ekonomi digital Indonesia mencapai 99 miliar dolar AS pada 2025, angka tertinggi di Asia Tenggara. Berdasarkan laporan yang dipaparkan Menkomdigi Meutya Hafid dalam forum Bali Tech Week, nilai tersebut diproyeksikan melonjak hingga 360 miliar dolar AS pada 2030.

​Potensi ekonomi digital nasional diperkirakan bertambah besar seiring penguatan kerja sama regional, seperti Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Meutya menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut berpeluang menambah nilai ekonomi digital ASEAN hingga 600 miliar dolar AS, di luar proyeksi dasar, sehingga total potensi ekonomi digital kawasan mampu menembus 2 triliun dolar AS.

​Kendati memiliki pasar yang besar, posisi Indonesia tidak serta-merta menjadi kuat. Indonesia masih membutuhkan lonjakan jumlah perusahaan rintisan (startup), talenta kompeten dan kompetitif, dukungan permodalan, riset berkelanjutan, serta sinergi industri dengan perguruan tinggi.

​Untuk memperkuat ekosistem tersebut, pemerintah mengembangkan Garuda Spark Innovation Hub yang kini telah beroperasi di 10 kota besar. Program ini ditargetkan menjangkau lebih banyak kabupaten/kota dalam tiga tahun ke depan guna mempertemukan startup, investor, akademisi, perusahaan teknologi, dan komunitas.

​Dalam dua tahun perjalanannya, Garuda Spark telah menyelenggarakan 178 program, melatih lebih dari 15.000 talenta digital, membina 80 startup, serta melibatkan 80 mitra. Investasi langsung yang berhasil diserap melalui program ini mencatatkan angka Rp429,5 miliar.

​Di samping itu, penguatan industri gim nasional turut menjadi strategi kunci dalam memperluas cakupan ekonomi digital. Meutya menyebut Indonesia saat ini memiliki 339 studio gim. Ajang Bali Tech Week menjadi wadah strategis untuk menjembatani pelaku industri lokal dengan penerbit (publisher) gim mancanegara, demi mendongkrak daya saing produk kreatif Indonesia di panggung global.

Menjaga ruang digital yang aman

​Pertumbuhan ekonomi digital memerlukan pondasi berupa kepercayaan publik dan kepastian regulasi. Inovasi idealnya berjalan selaras dengan pelindungan masyarakat, sementara pelaku usaha membutuhkan payung hukum yang jelas demi keberlanjutan investasi.

​"Pertumbuhan membutuhkan kepercayaan. Masyarakat perlu merasa aman saat menggunakan layanan digital, dan pelaku usaha membutuhkan kepastian mengenai batasan tanggung jawab mereka," ujar Meutya Hafid.

​Sebagai langkah konkrit, pemerintah berjanji melibatkan pelaku industri dalam konsultasi kebijakan. Pendekatan ini bertujuan agar regulasi dapat adaptif terhadap pesatnya perkembangan teknologi tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat luas.

​Salah satu fokus utama pemerintah adalah pelindungan anak di ruang digital melalui penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Seiring kebijakan ini, Kemenkomdigi mencatat sejumlah platform berisiko tinggi telah memblokir atau menonaktifkan hingga jutaan akun.

​Meski demikian, pemerintah menekankan bahwa keberhasilan pelindungan anak tidak sekadar diukur dari banyaknya akun yang ditindak. Perusahaan teknologi didorong menerapkan prinsip safety bydesign, yakni mengintegrasikan aspek keselamatan sejak awal perancangan produk dan layanan guna memitigasi risiko secara preventif, bukan sekadar responsif.

​Dari sisi penindakan, Kemenkomdigi mencatat telah menangani 5,15 juta konten negatif sepanjang Oktober 2024 hingga 11 September 2026. Dari jumlah tersebut, lebih dari empat juta di antaranya merupakan konten perjudian daring (online), yang memperlihatkan tingginya tantangan pengawasan ruang siber nasional.

​Di samping pembersihan konten, Kemenkomdigi mendorong penguatan verifikasi identitas pelanggan seluler berbasis biometrik. Hingga kini, sebanyak 31,1 juta pelanggan diklaim telah melalui verifikasi biometrik, yang pembatalan dan penerapannya wajib dibarengi pengamanan data pribadi secara mutlak.

Tiga pekerjaan rumah prioritas

​Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran, Kemenkomdigi menetapkan tiga prioritas utama: tata kelola kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), penguatan talenta digital, dan pelindungan data pribadi. Ketiga agenda tersebut dinilai krusial untuk memastikan transformasi digital berlangsung inklusif, berkelanjutan, dan berdampak merata.

​Terkait pengembangan AI, Indonesia ditegaskan harus menentukan arah dan kecepatannya secara mandiri sesuai kepentingan nasional, bukan sekadar mengekor persaingan negara lain atau dikendalikan raksasa teknologi global. Kebijakan ini wajib memperhitungkan kesiapan sumber daya manusia, kapasitas infrastruktur, hingga ketersediaan energi.

​"Kita perlu meyakini bahwa kecepatan Indonesia tidak boleh ditentukan oleh negara lain ataupun perusahaan teknologi, tetapi kita tentukan sendiri secara berdaulat," tegas Meutya.

​Salah satu krusialitas yang mengemuka adalah sejauh mana kesiapan pemenuhan energi untuk menopang pusat data (data center) dan pengembangan AI tersebut. Mengingat infrastruktur digital berdaya komputasi tinggi membutuhkan pasokan listrik yang andal, perencanaan jangka panjang mutlak diperlukan agar investasi teknologi tidak memicu krisis energi domestik.

​Guna mengatasi potensi hambatan itu, Kemenkomdigi mengusulkan pembangunan AI factory dan pusat data dilakukan secara terintegrasi lintas sektor. Sinergi antarkementerian/lembaga sangat diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan teknologi, energi, infrastruktur, dan investasi secara efisien.

​Di sisi lain, Indonesia perlu memacu kualitas talenta digital agar tidak sekadar menjadi pangsa pasar produk asing. Pendidikan, pelatihan, dan riset nasional harus dipertajam untuk mencetak ahli kecerdasan buatan, analisis data, keamanan siber, hingga rekayasa perangkat lunak.

​Di tingkat regional, kolaborasi antarnegara ASEAN juga memegang peranan penting untuk memperluas pasar digital, menyelaraskan regulasi, serta memperkuat benteng keamanan siber. Kehadiran perwakilan mancanegara pada Bali Tech Week 2026 makin menegaskan arti strategis kemitraan internasional dalam persaingan ekonomi digital global.

​Capaian berupa statistik penetrasi internet, angka investasi startup, hingga penindakan konten negatif perlu ditransformasikan menjadi manfaat konkret yang dirasakan masyarakat. Pemerataan kualitas jaringan, pembukaan lapangan kerja, penguatan industri lokal, dan jaminan keamanan data pribadi masih membutuhkan pengawalan berkelanjutan.

​Dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran telah menjadi fondasi awal. Memasuki tahun ketiga, muara keberhasilan transformasi digital tidak lagi hanya diukur dari seberapa luas masyarakat terhubung ke internet, melainkan dari kemampuan Indonesia mengubah konektivitas menjadi produktivitas, investasi menjadi nilai tambah ekonomi, serta inovasi menjadi layanan yang aman dan bermanfaat bagi seluruh rakyat.

Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2026

Dengan begitu, indikator keberhasilan KDKMP bukan sekadar diukur dari bangunan gerai atau banyaknya jumlah pembentukan legalitas di awal.

Jakarta (ANTARA) - Sejak diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Juli 2025, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) terus berkembang.

Hingga pertengahan Oktober 2026, Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes) mencatat sebanyak 83.363 KDKMP telah resmi berbadan hukum.

Namun, besarnya angka koperasi berbadan hukum tersebut perlu dibedakan antara kesiapan fisik dan aktivitas usahanya.

​Pembangunan fisik yang masif, misalnya, terus digencarkan pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara dengan alokasi anggaran sekitar Rp3 miliar per koperasi. Hasilnya, per 20 Oktober 2026, sebanyak 28.662 bangunan KDKMP telah rampung.

​Kendati demikian, ketersediaan fisik belum menjamin koperasi dapat langsung beroperasi. Setiap KDKMP masih harus melengkapi sarana pendukung hingga mengajukan purchase order ke BUMN untuk pengisian komoditas usaha. Dari total bangunan yang selesai, pemerintah mencatat baru 10.070 KDKMP yang telah memenuhi syarat dan siap beroperasi penuh.

Menariknya, di tengah proses pembangunan fasilitas baru tersebut, beberapa koperasi justru sudah menggerakkan roda ekonomi lebih cepat.

Kementerian Koperasi mencatat ada 2.757 KDKMP yang telah aktif melakukan aktivitas transaksi sejak 2025—bahkan sebelum memperoleh fasilitas bangunan fisik dari Agrinas.

Per 20 Oktober 2026, total volume transaksi KDKMP yang tercatat di Simkopdes mencapai 98.130 transaksi dengan total nilai Rp348,95 miliar.

Komoditas utama yang mendominasi transaksi ini antara lain beras reguler senilai Rp96,55 miliar, beras SPHP kemasan 5 kg senilai Rp93,03 miliar, MinyaKita 1 liter Rp30,86 miliar, dan pupuk NPK Phonska Rp25,62 miliar.

Dinamika dan percepatan KDKMP dari sekadar pembentukan lembaga menuju penyediaan fasilitas usaha tidak lepas dari payung hukum yang kuat.

Pada 2025, pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025 serta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan KDKMP.

Langkah ini kemudian diperkuat melalui Inpres Nomor 17 Tahun 2025 yang menugaskan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mempercepat pembangunan fisik gerai, pergudangan, beserta seluruh kelengkapannya.

Pada 2026, tata kelola KDKMP makin dipertegas melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2026. Regulasi ini tidak hanya mengatur penyelenggaraan operasional harian, tetapi juga menugaskan Agrinas untuk mengelola dan mendampingi operasional KDKMP selama masa transisi dua tahun menuju kemandirian penuh.

Menuju Operasional

Meskipun 28.662 bangunan KDKMP telah rampung didirikan, fokus pemerintah saat ini tertuju pada pemantauan lapangan guna memastikan 10.070 KDKMP yang siap beroperasi dapat berfungsi secara optimal. Pemantauan ini untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik sekaligus memetakan kendala teknis di tiap lokasi.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa beberapa KDKMP di Jawa Timur bahkan telah memulainya lebih awal melalui uji coba penyaluran bantuan sosial, mulai dari Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga bantuan alat dan mesin pertanian.

Koperasi-koperasi yang ditinjau juga telah dilengkapi manajemen pengelola, sarana transportasi, hingga pasokan barang kebutuhan pokok bersubsidi seperti minyak goreng MinyaKita, beras SPHP, LPG 3 kg, dan pupuk. Pemerintah pun mendirikan posko pemantauan untuk mengawal kelancaran distribusi logistik tersebut ke masyarakat.

Kendati demikian, keberhasilan operasional KDKMP sangat bergantung pada keandalan sumber daya manusianya. Perpres Nomor 82 Tahun 2026 menugaskan Agrinas untuk mengelola dan mendampingi operasional koperasi selama masa transisi dua tahun.

Penugasan ini mencakup pengelolaan harian, pengembangan bisnis, pemantauan, hingga integrasi sistem operasional dengan Simkopdes.

Untuk menopang peran tersebut, penyiapan SDM dilakukan secara masif. Dari target rekrutmen awal sebanyak 30.000 orang, sebanyak 28.624 peserta berhasil menyelesaikan tahapan pelatihan hingga tersertifikasi menjadi manajer koperasi.

Hingga saat ini, 26.911 manajer telah menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bersama Agrinas.

Para manajer ini bertugas memetakan kebutuhan pasar lokal, mengonsolidasikan produk, meningkatkan volume transaksi, hingga memperluas keanggotaan.

Ragam unit usaha yang diampu pun sangat luas, mulai dari pengelolaan gerai sembako, layanan simpan pinjam, klinik dan apotek desa, pengelolaan cold storage, hingga jasa logistik lokal.

Selama masa transisi dua tahun, dukungan gaji para manajer disiapkan oleh pemerintah melalui APBN. Setelah masa kontrak dua tahun berakhir, koperasi diharapkan telah cukup matang dan menguntungkan sehingga mampu membiayai gaji pegawainya secara mandiri dari hasil usaha.

Belajar dari KDMP Tamanmartani

Model koperasi yang ideal dan responsif terhadap kebutuhan warga sudah dijalankan oleh KDMP Tamanmartani di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Koperasi ini telah beroperasi sejak Juni 2025 dengan memanfaatkan lahan aset desa, jauh sebelum adanya program bantuan bangunan fisik dari Agrinas. Hingga Juni 2026, anggotanya telah mencapai 1.118 orang.

KDMP Tamanmartani mengelola beberapa unit usaha, mulai dari gerai sembako, sarana produksi pertanian (saprotan), budi daya ikan nila metode bioflok, penyedia Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Agen BNI 46, hingga fasilitas klinik kesehatan.

Modal usahanya dihimpun dari simpanan pokok anggota sebesar Rp100.000 dan simpanan wajib Rp5.000. KDMP Tamanmartani juga mendapat pinjaman Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi sebesar Rp750 juta serta penyertaan modal BUMKal sebesar Rp80 juta.

Unit bisnis klinik kesehatan di KDMP Tamanmartani saat ini tengah menyiapkan proses sertifikasi menuju Klinik Pratama agar dapat melayani pasien BPJS Kesehatan. Kehadiran layanan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh warga desa mengingat jarak ke puskesmas terdekat cukup jauh.

Pengalaman KDMP Tamanmartani memberikan dua pelajaran penting bagi pengembangan KDKMP.

Pertama, usaha koperasi dapat tumbuh ketika mampu mengoptimalkan aset lokal, memvariasikan sumber pembiayaan, serta menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Meski demikian, pendekatan ini tidak dapat diterapkan secara seragam karena setiap desa memiliki potensi dan karakteristik ekonomi yang berbeda.

Kedua, keberlanjutan koperasi sangat ditentukan oleh rasa memiliki dari para anggotanya, di mana warga tidak sekadar diposisikan sebagai konsumen, melainkan pemilik yang berkepentingan langsung terhadap kemajuan usaha bersama.

Perkembangan KDKMP sejak diluncurkan pada Juli 2025 telah melewati serangkaian tahapan penting, mulai dari legalitas kelembagaan, pembangunan fisik, penyiapan SDM manajerial, hingga uji coba operasional.

Namun, capaian angka-angka saat ini masih mencerminkan indikator yang berbeda-beda. Angka 83.363 koperasi berbadan hukum, 28.402 bangunan fisik, 10.070 unit siap beroperasi, dan 2.757 unit yang bertransaksi menunjukkan bahwa tingkat kesiapan dan kematangan tiap koperasi belum merata.

Tantangan utama ke depan adalah memastikan seluruh koperasi yang telah dibangun dapat menjalankan usahanya secara konsisten, memperluas keanggotaan, dan memberi dampak ekonomi nyata bagi warga.

Masa transisi dua tahun di bawah pendampingan Agrinas juga harus dimanfaatkan untuk mentransfer kapasitas manajerial dan bisnis.

Dengan begitu, indikator keberhasilan KDKMP bukan sekadar diukur dari bangunan gerai atau banyaknya jumlah pembentukan legalitas di awal.

Ujian sebenarnya adalah apakah setelah dua tahun mendatang, koperasi-koperasi ini masih mampu beroperasi, menghasilkan laba secara berkelanjutan, mandiri secara finansial tanpa terus bergantung pada bantuan pemerintah, serta menjadi pilar kesejahteraan ekonomi di desa dan kelurahan.

Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Ade Jona Prasetyo mengapresiasi capaian ekonomi dan investasi nasional selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai memperkuat fondasi perekonomian Indonesia.

Ia mengatakan perkembangan positif tersebut tercermin dari pertumbuhan investasi, penguatan hilirisasi, pemerataan pembangunan, serta perluasan kesempatan kerja yang menjadi modal penting bagi dunia usaha.

"Kami melihat berbagai perkembangan positif dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, terutama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi, serta memperkuat agenda hilirisasi nasional," kata Ade Jona dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, berbagai capaian tersebut menunjukkan pentingnya keberlanjutan kebijakan pemerintah dalam menjaga kepercayaan investor, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing perekonomian nasional.

"Bagi dunia usaha, ini menjadi modal penting untuk terus membangun optimisme dan memperluas kegiatan ekonomi," ujar dia.

Salah satu capaian yang mendapat perhatian HIPMI adalah realisasi investasi nasional selama periode Oktober 2024 hingga September 2026 sebesar Rp3.923,2 triliun, berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Realisasi investasi tersebut disertai penyerapan tenaga kerja sebanyak sekitar 5,48 juta orang, sedangkan investasi di luar Pulau Jawa mencapai Rp2.031 triliun atau 51,8 persen dari total investasi nasional.

"Investasi yang terus masuk merupakan salah satu indikator penting kepercayaan dunia usaha terhadap prospek Indonesia. Yang juga patut kita apresiasi adalah semakin besarnya porsi investasi di luar Jawa," ucapnya.

Ade Jona menilai persebaran investasi tersebut menunjukkan semakin terbukanya peluang pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah, sehingga aktivitas ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat bisnis yang telah berkembang.

Selain investasi, HIPMI mengapresiasi kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,11 persen sepanjang 2025, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sebesar 5,03 persen pada 2024.

Sementara itu, perekonomian nasional tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026, dengan pertumbuhan semester I 2026 mencapai 5,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut Ade Jona, perkembangan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah dan dunia usaha untuk terus memperkuat konsumsi domestik, produktivitas industri, perdagangan, serta investasi produktif.

Ia juga mengapresiasi konsistensi pemerintah dalam menjalankan hilirisasi sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri dan memperkuat struktur industri nasional.

Sepanjang Januari hingga September 2026, realisasi investasi hilirisasi tercatat mencapai sekitar Rp480 triliun atau 31,2 persen dari total investasi nasional pada periode tersebut.

"Kami mendukung arah kebijakan pemerintah yang menempatkan hilirisasi sebagai salah satu prioritas pembangunan ekonomi. Indonesia harus semakin mampu mengolah sumber daya yang dimiliki menjadi produk bernilai tambah," tuturnya.

Ade Jona berharap penguatan hilirisasi semakin memperluas manfaat ekonomi bagi industri nasional, pengusaha lokal, serta tenaga kerja melalui keterlibatan yang lebih besar dalam rantai pasok industri.

Di sisi kesejahteraan masyarakat, ia turut mengapresiasi penurunan tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07 persen pada Maret 2026, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 22,93 juta orang.

Menurut dia, capaian tersebut perlu terus diperkuat melalui sinergi antara perlindungan sosial, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi desa, koperasi, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Pembangunan ekonomi harus memberikan kesempatan kepada semakin banyak masyarakat untuk tumbuh dan mandiri. Karena itu, kami memandang penguatan ekonomi desa, UMKM, dan kewirausahaan sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional," katanya.

Ade Jona menilai momentum positif dua tahun pemerintahan tersebut perlu dijaga melalui penyederhanaan perizinan, kepastian regulasi, perluasan akses pembiayaan produktif, serta peningkatan keterlibatan pengusaha nasional dalam proyek investasi.

Selain itu, penguatan kualitas tenaga kerja, efisiensi biaya logistik, dan dukungan terhadap industri padat karya dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi semakin banyak menciptakan kesempatan kerja.

Ia menyatakan bahwa HIPMI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat sektor riil, meningkatkan daya saing industri, melahirkan pengusaha baru, dan memperluas kesempatan berusaha bagi generasi muda.

"Kami mengapresiasi berbagai capaian yang sudah diraih pemerintah, dan tentu masih banyak pekerjaan yang harus kita tuntaskan bersama. HIPMI siap terus mendukung langkah pemerintah, menghadirkan investasi produktif, melahirkan pengusaha-pengusaha baru, serta membuka lapangan kerja seluas-luasnya," ucap Ade Jona.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan empat langkah pembenahan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memperluas pemerataan layanan, meningkatkan keamanan pangan, serta memperkuat tata kelola dan pengawasan dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Empat langkah tersebut meliputi percepatan layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), penataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), peningkatan keamanan dan mutu makanan, serta pembenahan data penerima manfaat dan penindakan penyimpangan.

"Memasuki dua tahun pemerintahan, arahan Presiden MBG segera diimplementasikan secara merata, terutama di wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Kekurangan harus dibenahi, tata kelola ditertibkan, dan penyimpangan kita tindak tegas," kata Zulhas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan hal tersebut seusai memimpin rapat koordinasi terbatas tingkat menteri mengenai penyelenggaraan MBG di Jakarta, Senin (19/10).

Pada langkah pertama, pemerintah mempercepat pemerataan layanan MBG melalui aktivasi SPPG baru di wilayah 3T, terutama daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses layanan.

Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengaktivasi 480 SPPG baru di 16 provinsi wilayah Indonesia timur pada 2 Oktober 2026, disusul 980 SPPG di Sumatera, Kalimantan, dan Bali pada 14 Oktober.

Tahap berikutnya dijadwalkan berlangsung pada pekan keempat Oktober dengan fokus pada pesantren dan sekolah keagamaan di daerah terpencil.

Pemerintah juga menargetkan petunjuk teknis penyelenggaraan SPPG wilayah 3T rampung pada pekan ini.

Langkah kedua mencakup pembenahan tata kelola dapur MBG melalui pemberlakuan skema insentif baru sebesar Rp2.000 per porsi sejak 2 Oktober 2026, disertai pendataan ulang kelayakan operasional SPPG.

Berdasarkan ketentuan Surat Penetapan Sementara 2 (SPS 2), SPPG harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), tidak sedang dikenai penghentian operasional sementara, tidak pernah mengalami kejadian fatal, serta melayani lebih dari 1.000 penerima manfaat.

Data BGN mencatat sebanyak 26.385 SPPG berstatus operasional dalam SPS 2. Penataan tersebut dilakukan untuk memastikan dapur yang melayani masyarakat memenuhi persyaratan penyelenggaraan program.

Selanjutnya, pemerintah meningkatkan keamanan dan mutu makanan, antara lain melalui uji coba penyajian MBG secara prasmanan di 66 SPPG yang tersebar di 10 provinsi.

Uji coba tersebut mengacu pada praktik penyelenggaraan makanan di sejumlah negara, termasuk Jepang dan Italia.

Berdasarkan evaluasi awal pemerintah, metode prasmanan dinilai berpotensi menjaga makanan tetap hangat, mengurangi sisa makanan, serta meningkatkan edukasi gizi melalui keterlibatan guru dan siswa.

Pemerintah akan mengevaluasi hasil uji coba secara berkala sebelum mempertimbangkan perluasan penerapannya ke daerah lain.

Sebagai langkah keempat, pemerintah menertibkan data penerima manfaat MBG melalui validasi berdasarkan nama dan alamat (by name by address) yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pendataan tersebut mencakup siswa, santri, serta kelompok 3B, yakni balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Integrasi data diharapkan meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran sekaligus menjadi dasar evaluasi manfaat program.

Zulhas menegaskan bahwa pembenahan tata kelola juga harus disertai penindakan terhadap praktik perantara dan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan SPPG.

"Kalau dulu itu, yayasan-yayasan dibentuk, titik ditentukan, ya akhirnya kerjasama korupsi, itu yang kita bersihkan. Dan kalau ada kesalahan yang sengaja, (bukti) jelas terang-benderang, bisa dibawa ke pengadilan," ucapnya.

Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya tengah menguji coba integrasi kamera pengawas atau CCTV di sekitar 70 SPPG dengan sistem pemantauan pusat berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Menurut Sudaryono, CCTV yang telah tersedia di dapur selama ini umumnya digunakan untuk pengawasan internal. Integrasi ke pusat diharapkan memungkinkan pemantauan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), mulai dari persiapan dan pengolahan makanan hingga pencucian perlengkapan makan.

Pengawasan juga diperkuat melalui peran Satuan Tugas MBG di daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Melalui pembenahan tersebut, pemerintah berupaya memastikan perluasan jangkauan MBG berjalan seiring dengan peningkatan keamanan makanan, ketepatan penerima manfaat, dan akuntabilitas penyelenggaraan program.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp3.923,2 triliun dengan berhasil menyerap 5,4 juta tenaga kerja, sehingga mendorong perekonomian dan industrialisasi nasional selama dua tahun masa jabatan, kata Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani.

“Jumlah investasi yang masuk total Rp3.923,2 triliun dan penyerapan tenaga kerjanya adalah 5.485.944 orang,” kata Rosan usai melaporkan perkembangan tersebut dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Rosan menjelaskan bahwa capaian investasi bernilai fantastis tersebut merupakan hasil perhitungan akumulatif sejak triwulan keempat tahun 2024 hingga triwulan ketiga tahun 2026.

Berdasarkan asal modalnya, penanaman modal dalam negeri (PMDN) mendominasi capaian tersebut dengan angka sebesar Rp1.998,7 triliun, sementara penanaman modal asing (PMA) tercatat menempel ketat di angka Rp1.924,5 triliun.

Pemerataan pembangunan ekonomi nasional juga terlihat dari porsi investasi di luar Pulau Jawa yang lebih tinggi, yakni mencapai Rp2.031 triliun atau 51,8 persen dibandingkan kawasan Pulau Jawa yang mencatatkan Rp1.892,2 triliun atau 48,2 persen.

Lebih lanjut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memacu masuknya investasi berkualitas yang tidak sekadar bernilai besar, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata melalui penguatan sektor hilirisasi.

“Yang kita inginkan dari investasi yang masuk adalah ujungnya industri hilirisasi, di antaranya kemudian industrialisasi,” ungkap Rosan.

Guna memperlancar aliran modal penopang industrialisasi tersebut, pemerintah berupaya keras memperkuat iklim penanaman modal melalui pengintegrasian sistem perizinan yang melibatkan 28 kementerian dan badan.

Langkah strategis pemangkasan birokrasi ini dirancang khusus untuk memberikan jaminan keamanan proses hukum dan efisiensi waktu bagi para pemilik modal domestik maupun internasional.

“Yang diharapkan investor kan semuanya tentunya adalah kepastian. Itu yang kita coba lakukan mengurangi ketidakpastian. Baik dari segi perizinan, baik dari segi waktu, baik dari segi iklim investasi,” kata Rosan.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Saat meluncurkan mandatori biodiesel 50 persen (B50) pada pertengahan Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa implementasi program tersebut bukan sekadar pencapaian teknologi, melainkan bukti nyata kedaulatan bangsa di sektor energi.

Langkah tersebut menjadi penjelas bahwa Indonesia mampu mengoptimalkan kekayaan alamnya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa kedaulatan suatu bangsa ditentukan oleh kemampuannya memenuhi kebutuhan strategis secara mandiri, salah satunya energi. Pada kesempatan sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan, Indonesia dapat segera mencapai kemandirian energi dalam lima tahun ke depan.

Presiden Prabowo berpandangan, energi sangat penting untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, serta mentransformasikan bangsa kita menjadi negara modern dan negara maju.

​Menurut Presiden, kedaulatan sebuah negara sangat ditentukan oleh kemampuannya memenuhi kebutuhan strategis secara mandiri, terutama pasokan energi. Ia pun optimistis target kemandirian energi nasional dapat terwujud dalam kurun lima tahun ke depan.

Kemandirian ini dinilai sebagai fondasi vital untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus mentransformasikan Indonesia menuju negara maju dan modern.

Untuk itu Presiden Prabowo pasang target ambisius, agar Indonesia segera mencapai kemandirian energi, melalui peta jalan yang terukur.

Presiden juga menegaskan bahwa upaya mewujudkan swasembada energi telah menjadi prioritas sejak awal masa kepemimpinannya.

Optimisme ini berpijak pada melimpahnya potensi sumber daya energi domestik, mulai dari panas bumi, batu bara, hingga cadangan gas alam yang terbentang di berbagai wilayah Nusantara.

Komitmen BUMN

Presiden menegaskan bahwa selain pangan, energi merupakan sektor paling strategis bagi keberlangsungan suatu negara. Oleh karena itu, Indonesia dituntut untuk mandiri agar tetap kokoh dan berdaulat di tengah dinamika global.

“Negara sebesar kita, kalau masih mau merdeka dan bertahan hidup, mau tidak mau kita harus mandiri. Energi adalah salah satu bidang yang sangat menentukan,” ujar Presiden.

Guna mewujudkan tekad tersebut, PT Pertamina (Persero) selaku BUMN energi nasional menyatakan dukungan penuh terhadap visi kedaulatan dan ketahanan energi nasional. Bersama entitas anaknya, termasuk PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Pertamina terus mengoptimalkan pengelolaan sektor minyak dan gas bumi demi kesejahteraan rakyat sesuai amanat konstitusi.

Komitmen tersebut ditegaskan kembali oleh Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, saat memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lingkungan Pertamina Group, Senin (1/10).

Dalam pesannya, ia mengingatkan para perwira Pertamina untuk menjadikan momentum tersebut sebagai pendorong dalam menjaga amanat negara, yakni menjamin ketahanan energi nasional melalui penyediaan energi yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Dirut Pertamina juga mengajak seluruh perwira menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam bekerja dan melayani masyarakat. Semangat kebersamaan ini diharapkan menjadi penggerak utama bagi perusahaan dalam menunaikan mandat menjaga ketahanan serta kedaulatan energi nasional.

Langkah Pertamina dinilai sudah berada di jalur yang tepat, terutama ketika kinerja korporasi selaras dengan visi Asta Cita.

Dalam pidato tahunannya di DPR RI pada pertengahan Agustus 2026, Presiden Prabowo kembali menekankan krusialnya penguatan ketahanan dan kemandirian energi, salah satunya melalui peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas).

Dalam konsep Asta Cita, energi diposisikan bukan sekadar pemenuh kebutuhan infrastruktur, melainkan instrumen strategis untuk memacu industri nasional, memperkuat daya tahan ekonomi, serta memagari bangsa dari ketergantungan asing.

Sejalan dengan penekanan Presiden, energi adalah kunci kedaulatan, fondasi keadilan, dan pilar pembangunan. Tanpa pasokan energi yang merata dan berkelanjutan, sulit membayangkan hadirnya masyarakat yang sejahtera, industri yang kokoh, maupun akses pendidikan yang setara di seluruh pelosok negeri.

Di tengah dinamika geopolitik global yang penuh ketidakpastian, kemandirian energi telah menjadi keharusan mutlak. Bangsa yang gagal mengamankan sumber energinya akan senantiasa terbayang-bayang krisis.

Saat ini, dunia tengah memasuki babak baru ketika energi dan mineral strategis menjadi penentu arah ekonomi global. Pergeseran peta dari minyak dan gas menuju listrik, baterai, energi terbarukan, serta mineral kritis kian mengintensifkan persaingan geopolitik.

Indonesia memang diberkahi cadangan energi dan mineral yang melimpah. Namun, potensi besar tersebut baru akan menjelma menjadi kekuatan riil apabila seluruh elemen bangsa bergerak selaras dalam satu tujuan. Indikator kekuatan negara kini tak lagi sebatas diukur dari besarnya cadangan minyak bumi, melainkan mulai bergeser ke kemampuan menguasai teknologi dan memproduksi energi hijau yang ramah lingkungan.

Guna merespons perubahan lanskap global ini, Indonesia membutuhkan sebuah masterplan kedaulatan energi yang menjadi payung strategi lintas era pemerintahan. Rencana besar tersebut harus mencakup peta jalan transisi energi, strategi hilirisasi mineral, arah diplomasi energi internasional, penguatan industri domestik, penguasaan teknologi, hingga skema pendanaan berkelanjutan.

Kedaulatan energi bukan sebatas pemenuhan pasokan listrik dan bahan bakar minyak, melainkan tentang posisi tawar bangsa di panggung dunia.

Sejarah mengajarkan bahwa kemandirian energi memberikan ruang bebas bagi suatu negara untuk mengambil keputusan strategis tanpa bayang-bayang tekanan eksternal. Ketika Indonesia mampu mengelola dan menguasai potensi energinya secara mandiri, bangsa ini memegang penuh kendali atas masa depannya sendiri.

Dukungan Danantara

Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mencapai net-zero emission (NZE) pada 2060 melalui transisi energi menuju pembangunan rendah karbon. Dalam proses ini, skema pendanaan berkelanjutan menjadi kunci vital, tak hanya dari kapasitas ekonomi, tetapi juga dari legitimasi hukum yang mendasarinya.

Kehadiran Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai sovereign wealth fund (SWF) membuka peluang strategis untuk memperkuat investasi hijau, khususnya di sektor panas bumi, energi surya, serta hilirisasi nikel berbasis dekarbonisasi.

Pimpinan Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia juga sudah menyampaikan komitmennya dalam mendukung transisi energi berkeadilan menuju target NZE 206.

Mandat investasi Danantara terbagi menjadi tiga kategori, yakni optimalisasi kinerja BUMN, investasi langsung pada sektor strategis seperti ketahanan energi, ekonomi rendah karbon dan hilirisasi industri, serta investasi global untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

Seluruh portofolio investasi tersebut dievaluasi secara ketat melalui perspektif keberlanjutan yang mencakup aspek transisi dan adaptasi iklim, kelayakan ekonomi, hingga dampak sosial.

Langkah ini mendesak mengingat Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan (EBT) hingga 3.700 gigawatt (GW), tetapi kapasitas terpasangnya saat ini belum mencapai 20 GW. Guna mengoptimalkan raksasa potensi tersebut, fokus investasi perlu diarahkan pada pengembangan teknologi penyimpanan energi (energy storage) serta modernisasi jaringan kelistrikan pintar (smart grid).

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menyatakan bahwa komitmen terhadap ketahanan energi telah dibuktikan melalui kesuksesan program biodiesel B50 yang mampu memangkas secara signifikan impor solar. Dalam konteks ini, Danantara memainkan peran sentral dalam memfasilitasi pendanaan, termasuk melalui BUMN di sektor energi.

Seusai menopang keberhasilan B50, Danantara bersiap mengarahkan fokus investasinya pada pengembangan bioetanol berbasis tebu untuk melepaskan ketergantungan Indonesia dari impor bensin.

Danantara memastikan alokasi investasi produksi bioetanol ditujukan untuk memperkuat fondasi ketahanan energi nasional. Rencana pembangunan fasilitas pengolahan pun telah masuk dalam jajaran portofolio investasi prioritas.

Guna menjamin kecukupan pasokan bahan baku yang utamanya bersumber dari molase tebu, pemerintah bersiap mempercepat ekspansi perkebunan tebu sebagai bagian integral dari transisi energi nasional. Tak tanggung-tanggung, penyediaan lahan hingga dua juta hektare telah direncanakan untuk menopang produksi bioetanol yang kelak dialokasikan sebagai bahan campuran bensin menuju target E20 hingga E50.

​Dukungan penuh terhadap langkah strategis ini turut ditegaskan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Ia memastikan dividen BUMN yang dikelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara tidak dialokasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 maupun 2027, melainkan diputar kembali untuk investasi berkelanjutan.

Melalui skema reorientasi ini, seluruh pemupukan modal dari dividen BUMN dipertahankan di lingkungan Danantara untuk diinvestasikan kembali (reinvest) ke dalam proyek berkelanjutan dan infrastruktur energi masa depan. Sementara itu, APBN dapat difokuskan penuh untuk membiayai pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, serta program perlindungan sosial.

​Dengan tata kelola dana yang mandiri dan efisien, Danantara diharapkan mampu melipatgandakan efek pengganda (multiplier effect) investasi, termasuk menarik partisipasi modal swasta nasional maupun global.

Publik dan pemerintah menaruh harapan besar agar Danantara sebagai sovereign wealth fund sekaligus investment fund. menjadi katalis utama terwujudnya kemandirian dan kedaulatan energi Indonesia sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

*) Dr Taufan Hunneman adalah Dosen UCIC, Cirebon.

Copyright © ANTARA 2026