Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menilai kawasan industri sebagai sarana yang baik untuk mendorong industrialisasi, dan pengembangan kawasan industri membutuhkan dukungan pemerintah daerah dalam menyiapkan lahan dan infrastruktur.

"Kawasan industri itu sebenarnya sesuatu yang bagus untuk mendorong industrialisasi, karena di dalamnya itu paket lengkap," kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pengembangan kawasan industri butuh dukungan dari pemerintah daerah terutama masalah perizinan dan juga lahan untuk pembangunannya.

"Hanya perlu dukungan dari pemerintah daerah untuk menyiapkan infrastrukturnya, lahan, dan lain sebagainya," ujarnya.

Sarmuji mengatakan pengembangan kawasan industri di daerah akan bergantung pada potensi wilayah. "Nanti tergantung mana potensi yang bisa dijadikan kawasan industri," katanya.

Pernyataan itu disampaikan Sarmuji usai menerima penghargaan Lencana Jer Basuki Mawa Beya kategori emas dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam Upacara Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Pemprov Jatim memberikan penghargaan itu atas dedikasi Sarmuji dalam membangun Jawa Timur.

Sarmuji juga mengapresiasi kinerja Pemprov Jatim. Menurut dia, data yang dipaparkan Gubernur Khofifah menunjukkan pembangunan Jawa Timur berjalan cukup baik, dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional dan tertinggi di kawasan Jawa.

"Itu menunjukkan kerja keras yang luar biasa dari pemerintah provinsi. Selamat juga kepada Provinsi Jawa Timur yang sudah mencapai hari jadi ke-81, dan prestasinya makin lama makin baik," katanya.

Sarmuji berterima kasih kepada Gubernur Khofifah dan jajarannya. Ia memandang penghargaan itu sebagai bentuk penilaian Gubernur dan jajarannya atas akumulasi perjalanannya selama ini.

"Saya merasa, sebagai warga Jawa Timur, diperhatikan oleh Gubernur dan timnya itu sudah luar biasa. Perjalanan saya selama ini diperhatikan, itu sudah merupakan penghargaan tersendiri bagi saya. Ini akan memotivasi saya untuk berbuat lebih baik," kata dia.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Di dunia kerja dan industri perkebunan, akan berhadapan dengan tantangan lapangan yang dinamis, cuaca yang menantang, serta tuntutan kedisiplinan dan kepemimpinan yang tinggi.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) perkebunan melalui Program Beasiswa SDM Perkebunan Tahun 2026, salah satunya disiapkan untuk menghadapi tantangan industri perkebunan ke depan.

Direktur Utama BPDP Eddy Abdurrachman mengatakan, pembangunan sektor perkebunan tidak dapat dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia yang akan mengelolanya di masa depan.

Oleh karena itu, kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, program beasiswa tidak hanya diarahkan untuk memberikan akses pendidikan, tetapi juga membangun kesiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja dan tantangan di lapangan.

“Penguasaan ilmu kebun dan teknologi pertanian saja tidak cukup. Di dunia kerja dan industri perkebunan, akan berhadapan dengan tantangan lapangan yang dinamis, cuaca yang menantang, serta tuntutan kedisiplinan dan kepemimpinan yang tinggi," ujar Eddy saat kegiatan Pembinaan Mental, Fisik, dan Disiplin Kebun (Bintalfisdisbun) bagi penerima beasiswa.

Di wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta, kegiatan ini diikuti oleh 570 mahasiswa dari lima perguruan tinggi mitra, yakni Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE), Institut Teknologi Sains Bandung Universitas Koperasi Indonesia (IKOPIN), Universitas Borobudur, dan Universitas Nusa Bangsa.

Menurut dia, pembekalan melalui Bintalfisdisbun dirancang untuk membangun karakter pantang menyerah, kedisiplinan dan etos kerja, serta kemampuan bekerja sama dan memimpin yang dilaksanakan melalui kolaborasi BPDP dengan unsur pelatih dan instruktur.

"Bintalfisdisbun ini bukan untuk membebani, melainkan untuk membentuk karakter pantang menyerah, kedisiplinan dan etos kerja, serta jiwa korsa dan kepemimpinan sebagai bekal menghadapi tantangan di dunia kerja dan industri perkebunan," kata Eddy.

Pembinaan bagi penerima Beasiswa SDM Perkebunan 2026 dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia. Selain Jawa Barat dan DKI Jakarta, kegiatan serupa telah dilaksanakan di Aceh, Riau, Padang, Jambi, Yogyakarta, Samarinda, Banjarmasin, dan Makassar.

Pelaksanaan di berbagai daerah tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembinaan penerima beasiswa yang berasal dari berbagai wilayah dan perguruan tinggi.

Dengan demikian, pembekalan tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada nilai-nilai yang diperlukan untuk menjadi bagian dari dunia perkebunan. Di Jawa Barat dan DKI Jakarta, kegiatan berlangsung bersama Yonbekang 1/Tribhakti Yudha/1 Kostrad.

Para mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan pembinaan yang diarahkan untuk membangun kedisiplinan, ketangguhan, kerja sama, dan kepemimpinan.

Eddy menekankan bahwa beasiswa yang diterima mahasiswa merupakan kesempatan sekaligus amanah. Setelah menyelesaikan pendidikan, para penerima beasiswa diharapkan dapat menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya sektor perkebunan.

Ia mendorong mahasiswa untuk tidak hanya berorientasi pada pencapaian pribadi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekebun di daerah masing-masing.

Setelah lulus nanti, tambahnya, mereka harus kembali untuk membangun kebun rakyat, memperkuat kelompok tani, serta meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekebun sawit di daerah masing-masing.

"Kalian adalah bagian dari masa depan sawit Indonesia," ujar Eddy.

Tahun ini, sebanyak 5.000 mahasiswa diterima sebagai penerima beasiswa, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 400 penerima.

Menurut Eddy, peningkatan jumlah penerima beasiswa tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk memperluas kesempatan pendidikan sekaligus menyiapkan generasi muda yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter untuk mendukung kemajuan perkebunan Indonesia.

Pewarta: Subagyo
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Aneka Tambang Tbk (Antam) memperkuat pengembangan bisnis berbasis hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas mineral sekaligus memperkuat fundamental perseroan dalam jangka panjang.

Upaya tersebut sejalan dengan kinerja perusahaan yang tetap solid pada semester I 2026, ditopang pertumbuhan bisnis nikel serta bauksit dan alumina.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Antam, Arini Kasmira dalam keterangannya diterima di Jakarta, Senin, menyampaikan capaian kinerja pada semester I 2026 mencerminkan fundamental perseroan yang tetap solid, didukung optimalisasi kinerja komoditas utama serta pengelolaan biaya dan risiko yang disiplin.

"Antam terus menjaga momentum pertumbuhan melalui optimalisasi kinerja operasional, peningkatan efisiensi, serta penguatan portofolio bisnis pada komoditas emas, nikel, serta bauksit dan alumina. Pada saat yang sama, kami tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan dan risiko," ujar Arini.

Menurut dia, pengembangan bisnis berbasis hilirisasi menjadi salah satu langkah perseroan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas mineral dan memperkuat kinerja jangka panjang.

"Dengan fundamental yang semakin kuat dan portofolio komoditas yang terdiversifikasi, kami optimistis Antam dapat menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan," katanya lagi.

Berdasarkan riset BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS), Antam membukukan pendapatan sebesar Rp62,7 triliun pada semester I 2026, meningkat 6,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, laba bersih perseroan melonjak 36 persen menjadi Rp6,4 triliun.

Kinerja tersebut didukung pertumbuhan pendapatan dari bisnis nikel serta bauksit dan alumina. BRIDS mencatat, pendapatan kedua bisnis tersebut masing-masing tumbuh 32,4 persen dan 28,3 persen, sedangkan bisnis emas tumbuh moderat sebesar 1,4 persen.

Pertumbuhan pendapatan ditopang oleh lonjakan pendapatan bisnis nikel serta bauksit dan alumina masing-masing 32,4 persen dan 28,3 persen, sedangkan emas tumbuh moderat 1,4 persen.

BRIDS menilai, perbaikan harga jual rata-rata atau average selling price (ASP), terutama pada komoditas nikel, menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan laba bersih Antam.

Pada kuartal II-2026, ASP nikel tercatat meningkat 18,7 persen secara kuartalan dan 44 persen secara tahunan menjadi 80 dolar AS per ton. Kenaikan tersebut didorong oleh harga patokan mineral (HPM) yang lebih tinggi. Adapun volume penjualan bijih nikel mencapai 3,4 juta ton.

Dari sisi profitabilitas, margin laba bersih atau net profit margin (NPM) bisnis nikel meningkat 410 basis poin secara kuartalan menjadi 54,5 persen. Sementara itu, NPM bisnis bauksit mencapai 24,1 persen dan emas sebesar 4,4 persen.

Untuk bisnis emas, volume penjualan pada kuartal II-2026 mencapai 9,6 ton, meningkat 13,6 persen dibandingkan kuartal sebelumnya. Namun, BRIDS mencatat harga emas pada periode tersebut turun 9,2 persen secara kuartalan seiring normalisasi harga, meskipun masih tumbuh 38 persen sepanjang tahun.

Secara keseluruhan, laba bersih Antam pada semester I-2026 telah mencapai 69,7 persen dari proyeksi setahun penuh BRIDS dan 70 persen dari konsensus analis. Adapun pendapatan perseroan pada periode tersebut mencapai 52,9 persen dari estimasi setahun penuh BRIDS.

BRIDS mempertahankan proyeksi pendapatan Antam sepanjang 2026 sebesar Rp118,7 triliun dan laba bersih Rp9,2 triliun.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pembangunan industri nasional tidak hanya membutuhkan investasi dan teknologi, tetapi juga SDM yang kompeten, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan industri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyampaikan penguatan sumber daya manusia (SDM) harus menjadi bagian terintegrasi dalam pembangunan industri nasional guna meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan daya saing manufaktur.

“Pembangunan industri nasional tidak hanya membutuhkan investasi dan teknologi, tetapi juga SDM yang kompeten, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan industri. Karena itu, pembangunan SDM industri harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam penguatan struktur industri nasional,” kata Sarmuji dalam keterangan resminya dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Menurut Menperin, peningkatan produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting untuk memperkuat daya saing industri nasional. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan produktivitas tenaga kerja industri manufaktur meningkat dari Rp124,35 juta per orang pada 2025 menjadi Rp147,7 juta per orang pada 2029.

Untuk mencapai target tersebut, pendidikan dan pelatihan vokasi perlu diselaraskan dengan kebutuhan dunia industri. Pendekatan link and match, serta penguatan dual system dinilai penting untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja.

“Pendidikan vokasi perlu memiliki keterkaitan yang kuat dengan kebutuhan dunia industri. Konsep link and match dan penguatan dual system menjadi pendekatan penting agar lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja,” ujarnya.

Sarmuji menambahkan, pengembangan kompetensi SDM industri juga perlu mengikuti perubahan teknologi yang semakin cepat, termasuk penguasaan kompetensi digital, otomasi, analisis data, hingga keamanan siber.

“Dengan SDM industri yang semakin kompeten, produktivitas tenaga kerja dapat terus ditingkatkan dan pada akhirnya memperkuat daya saing industri manufaktur nasional. Kemenperin akan terus memastikan program pengembangan SDM selaras dengan kebutuhan pembangunan industri,” katanya.

Sejalan dengan upaya tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin menjalankan program pendidikan dan pelatihan vokasi melalui 13 perguruan tinggi vokasi, sembilan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan tujuh Balai Diklat Industri (BDI).

Program tersebut mencakup pendidikan vokasi sistem ganda, pelatihan kompetensi, sertifikasi, inkubasi bisnis, serta pengembangan kompetensi Industri 4.0.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPSDMI Adie Rochmanto Pandiangan mengatakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan nyata sektor industri.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kurikulum, kompetensi tenaga pengajar, infrastruktur pendidikan, serta keterhubungan dengan dunia usaha dan dunia industri.

“BPSDMI terus memastikan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan memiliki relevansi dengan kebutuhan industri. Lulusan tidak hanya dibekali pengetahuan, tetapi juga kompetensi praktis dan sertifikasi yang dibutuhkan di lingkungan kerja,” katanya.

Minat masyarakat terhadap pendidikan vokasi industri juga tercermin dari jumlah pendaftar hingga 30 Juni 2026. Pendidikan tinggi vokasi mencatat 61.744 pendaftar dengan kuota 4.566 orang, sedangkan pendidikan menengah vokasi menerima 33.592 pendaftar untuk kuota 2.749 orang.

Adie menyampaikan tingginya minat tersebut menjadi modal untuk menyiapkan talenta industri sejak jenjang pendidikan. Namun, kualitas lulusan tetap perlu diperkuat agar kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.

“Kami juga memperkuat ekosistem pengembangan SDM industri melalui sertifikasi kompetensi, inkubasi bisnis, serta peningkatan kompetensi Industri 4.0. Dengan pendekatan tersebut, lulusan memiliki pilihan untuk bekerja, melanjutkan pendidikan, maupun mengembangkan kewirausahaan industri,” ujarnya.

Dalam sasaran pembangunan jangka menengah BPSDMI hingga 2029, persentase SDM industri yang kompeten ditargetkan meningkat secara bertahap hingga 89 persen.

Sementara itu, persentase lulusan pendidikan yang bekerja dan memiliki kompetensi ditargetkan mencapai 88 persen pada 2029.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kami ingin mengaktivasi Creative Hub di berbagai daerah sebagai tempat bagi para pelaku fesyen untuk meningkatkan kemampuan sekaligus membangun komunitas

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong pelaku usaha fesyen Tangerang Selatan, Banten, meningkatkan kapasitas bisnis dan mengembangkan produk berkelanjutan melalui pelatihan manajemen usaha agar mampu memperluas jangkauan pasar, termasuk ke tingkat internasional.

Direktur Fesyen Kementerian Ekonomi Kreatif Iffah Sa’aidah mengatakan, pelatihan ini diikuti oleh 33 pelaku usaha di Tangerang Selatan, pada 10–11 Oktober 2026 yang merupakan bagian dari aktivasi Creative Hub di Tangerang Selatan.

"Kami ingin mengaktivasi Creative Hub di berbagai daerah sebagai tempat bagi para pelaku fesyen untuk meningkatkan kemampuan sekaligus membangun komunitas. Mereka yang sebelumnya menjalankan usaha secara mandiri dapat saling mengenal, berbagi pengalaman, dan membuka kesempatan kerja sama sehingga ekosistem kreatif di daerah semakin kuat,” ujar Iffah dalam keterangan yang diterima, di Jakarta, Senin.

Program ini menyasar pelaku usaha di tingkat kabupaten/kota dan provinsi agar memiliki kapasitas bisnis yang lebih baik. Pelatihan juga mencakup pembangunan jejaring antarpelaku industri, pengembangan produk, strategi merek, pemanfaatan kekayaan intelektual, hingga penerapan konsep fesyen berkelanjutan

Menurut dia, pengembangan Creative Hub menjadi salah satu upaya memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di daerah.

Dalam pelatihan tersebut, peserta mempelajari tren industri fesyen, praktik ramah lingkungan, serta teknik upcycling atau pemanfaatan kembali material untuk menghasilkan produk baru. Materi lainnya meliputi pengembangan produk, branding, dan kekayaan intelektual yang dapat mendukung penguatan identitas serta nilai tambah produk lokal.

Iffah berharap peningkatan kapasitas tersebut dapat membantu lebih banyak merek fesyen lokal menembus pasar yang lebih luas. Selain memperkuat penjualan domestik, pengembangan merek lokal juga diarahkan untuk membuka peluang ekspor dan menarik investasi ke sektor ekonomi kreatif.

“Harapannya, produk fesyen dari daerah tidak hanya berkembang di pasar domestik, tetapi juga memiliki kesempatan bersaing secara internasional. Kami ingin semakin banyak merek lokal yang dapat menjangkau pasar ekspor dan menarik investasi sehingga pertumbuhan ekonomi kreatif memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional,” jelas Iffah.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan S. Maringan mengatakan, pengembangan usaha fesyen dan sektor kreatif lainnya berpotensi memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah.

Menurutnya, pelaku usaha fesyen, alas kaki, hingga parfum memiliki peluang untuk mengembangkan bisnis dan menjangkau pasar luar negeri. Pertumbuhan usaha tersebut diharapkan turut membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan di Tangerang Selatan. Masih banyak pelaku usaha fesyen yang perlu didorong untuk meningkatkan skala bisnisnya," kata Maringan.

Sementara itu, pemilik merek My Faye Indonesia, Asri Septiana, menilai pelatihan tersebut memberikan tambahan wawasan untuk mengembangkan produk batik dan tenun menjadi busana siap pakai.

Dia juga menilai interaksi dengan sesama pelaku usaha membuka kesempatan untuk bertukar pengalaman dan memperoleh inspirasi dalam mengembangkan bisnis.

Melalui penguatan kapasitas usaha dan kolaborasi, pelaku fesyen daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk sekaligus memanfaatkan peluang pertumbuhan industri fesyen di pasar domestik maupun global.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara melakukan kunjungan kerja ke China pada 12–18 Oktober 2026 untuk menjajaki kerja sama pertanian modern, hilirisasi dan industrialisasi, guna membuka peluang kerja bagi masyarakat di kawasan transmigrasi.

Iftitah mengatakan kunjungan atas undangan Pemerintah China itu bertujuan mempelajari pemanfaatan teknologi, investasi dan pengembangan sumber daya manusia untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, terutama di luar Pulau Jawa.

"Kita membutuhkan teknologi, investasi, industri, dan sumber daya manusia yang mampu menciptakan nilai tambah. Karena itu, kita ingin belajar dari pengalaman China dalam membangun industri dan mengembangkan ekonomi pedesaan," kata Iftitah dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, pengalaman China dalam mengintegrasikan pertanian, pembangunan infrastruktur, industrialisasi dan peningkatan kualitas tenaga kerja dapat menjadi referensi bagi pengembangan kawasan transmigrasi di Indonesia.

Ia menilai kawasan transmigrasi perlu dikembangkan menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang mampu menyediakan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, bukan sekadar tempat perpindahan penduduk dan penyediaan lahan.

Dalam kunjungan tersebut, Iftitah dijadwalkan bertemu dengan Kementerian Pertanian dan Pedesaan China atau Ministry of Agriculture and Rural Affairs (MARA) pada 12 Oktober untuk membahas peluang kerja sama pertanian modern, teknologi produksi, pengolahan hasil pertanian dan revitalisasi ekonomi perdesaan.

Pertemuan itu juga dijadwalkan melibatkan Akademi Ilmu Pengetahuan Pertanian China atau Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) dan Pusat Kerja Sama Ekonomi Luar Negeri China atau Foreign Economic Cooperation Center (FEC) untuk menjajaki pengembangan teknologi serta kerja sama ekonomi di sektor pertanian

Sejumlah komoditas dari kawasan transmigrasi yang berpotensi menjadi fokus penjajakan meliputi durian di Sulawesi Tengah, kelapa genjah di Nusa Tenggara Timur, kelapa di Maluku Utara, serta padi, kakao, kopi dan tebu di Papua.

Iftitah menegaskan kerja sama yang diharapkan tidak terbatas pada peningkatan produksi komoditas, tetapi juga mencakup industri pengolahan, perluasan akses pasar, transfer teknologi dan penyiapan tenaga kerja lokal.

"Kita ingin lebih banyak produk diolah di Indonesia, lebih banyak nilai tambah tinggal di daerah, dan lebih banyak masyarakat memperoleh pekerjaan," ujar Mentrans.

Selain pertemuan dengan pemerintah Tiongkok, Iftitah dijadwalkan memberikan kuliah umum di Institute of South-South Cooperation and Development (ISSCAD), Peking University, Beijing pada 12 Oktober.

Dalam kegiatan tersebut, ia akan memaparkan transformasi transmigrasi Indonesia melalui pengembangan kawasan berbasis investasi, industrialisasi, peningkatan produktivitas dan pemerataan kesempatan ekonomi.

Kerja sama akademik kedua negara sebelumnya telah dijajaki. Pada 9–22 Mei 2026, Kementerian Transmigrasi mengirimkan 36 peserta ke China untuk mengikuti pelatihan pengembangan kawasan transmigrasi dan pengentasan kemiskinan.

Selanjutnya, pada Agustus 2026, ISSCAD Peking University menyatakan kesiapan memperluas kerja sama dengan Kementerian Transmigrasi melalui penelitian bersama dan pertukaran akademik untuk mendukung pembangunan kawasan transmigrasi.

Selain agenda pemerintahan dan akademik, delegasi Kementerian Transmigrasi dijadwalkan mengunjungi sejumlah pusat industri dan penelitian di Beijing, Chongqing, Hangzhou, Zhejiang dan Shanghai.

Lokasi yang direncanakan untuk dikunjungi antara lain BAIC Group, Chongqing Academy of Agricultural Sciences, Chongqing Sanfeng Environment Group, China National Rice Research Institute, Zhejiang Huayou Cobalt, Zhenshi Holding Group dan Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC).

Melalui rangkaian kegiatan itu, delegasi akan mempelajari pengembangan manufaktur, teknologi lingkungan dan riset pertanian sebagai bahan pertimbangan dalam memperkuat kegiatan ekonomi kawasan transmigrasi.

Sebagai bagian dari penyiapan pengembangan ekonomi kawasan, Kementerian Transmigrasi pada September 2026 juga mengevaluasi 246 program Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 yang melibatkan 1.476 peserta di 53 kawasan transmigrasi untuk memastikan pelaksanaannya sesuai kebutuhan masyarakat dan target pembangunan kawasan.

Iftitah mengatakan pendekatan yang dipelajari dari China akan disesuaikan dengan kondisi geografis, sosial, budaya, lingkungan dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Ia berharap hasil kunjungan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui penjajakan investasi, pengembangan industri pengolahan, kerja sama penelitian dan peningkatan keterampilan masyarakat setempat.

"Ukuran keberhasilan diplomasi ekonomi bukan berapa banyak negara yang kita kunjungi atau berapa banyak pertemuan yang kita lakukan. Ukurannya adalah manfaat nyata bagi Indonesia. Berapa investasi yang masuk, berapa lapangan kerja yang tercipta, dan berapa pendapatan masyarakat yang meningkat," tutur Iftitah.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Banyak brand Indonesia, khususnya di sektor kuliner dan kopi, telah memiliki daya saing untuk masuk ke pasar regional. Yang dibutuhkan adalah akses jejaring dan mitra yang tepat.

Jakarta (ANTARA) - Panorama Media resmi membuka FLEI Business Show edisi ke-27 dan Café & Brasserie Expo Indonesia (CBE) edisi ke-9 yang membuka peluang bagi jenama lokal untuk memperluas pasar ke kawasan regional melalui pertemuan dengan investor dan calon mitra bisnis dari sejumlah negara Asia Tenggara, yakni Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, Vietnam, dan Malaysia.

"Kami menghadirkan kedua pameran ini berdampingan karena kebutuhan pasarnya saling terhubung. Investor yang menemukan konsep usaha di FLEI juga membutuhkan pemasok dan peralatan di CBE. Dengan mempertemukan seluruh mata rantai tersebut di satu lokasi, kami ingin setiap kunjungan menghasilkan tindak lanjut bisnis yang nyata," ujar President Director Panorama Media Royanto Handaya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Salah satu program yang dihadirkan adalah business matching yang memfasilitasi pertemuan antara pemilik jenama, investor, dan calon mitra untuk membuka peluang kerja sama bisnis. Pameran ini juga menghadirkan konferensi bisnis yang membahas strategi pertumbuhan dan perkembangan industri waralaba.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pengembangan Ekspor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Juan Permata Adoe mengatakan, sejumlah jenama Indonesia, khususnya di sektor kuliner dan kopi, memiliki daya saing untuk memasuki pasar regional. Namun, ekspansi membutuhkan akses jejaring dan mitra bisnis yang tepat.

“Banyak brand Indonesia, khususnya di sektor kuliner dan kopi, telah memiliki daya saing untuk masuk ke pasar regional. Yang dibutuhkan adalah akses jejaring dan mitra yang tepat,” ujarnya.

Peluang ekspansi tersebut sejalan dengan perkembangan pendaftaran waralaba lokal di Indonesia. Kementerian Perdagangan mencatat, hingga Agustus 2026, jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk jenama lokal mencapai 169, melampaui jenama asing sebanyak 163 STPW.

Ketua Umum Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI) Levita G Supit menilai perkembangan tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan pasar terhadap jenama dalam negeri. Meski demikian, penguatan standar bisnis tetap diperlukan agar jenama lokal mampu bersaing di pasar domestik maupun global.

Menteri Perdagangan Budi Santoso sebelumnya juga mendorong jenama lokal untuk memperkuat standar bisnis agar mampu memperluas jangkauan pasar. Industri waralaba dinilai berperan dalam memperluas kesempatan berusaha, sekaligus menggerakkan perdagangan dalam negeri.

"Industri waralaba memiliki peran penting dalam memperluas kesempatan berusaha dan menggerakkan perdagangan dalam negeri. Kami mendorong brand lokal untuk terus memperkuat standar bisnisnya, agar mampu bersaing di pasar domestik maupun global, dan pameran seperti ini menjadi sarana yang efektif untuk mempertemukan pemilik brand dengan calon mitra," ujar Budi.

Penyelenggaraan tahun ini turut melibatkan kolaborasi asosiasi industri, antara lain Perhimpunan WALI, Asosiasi Kopi Indonesia (ASKI), Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), dan Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo).

Selain mempertemukan pemilik jenama dengan calon mitra, FLEI digelar bersamaan dengan Café & Brasserie Expo (CBE) Indonesia untuk mempertemukan pelaku usaha kuliner dengan pemasok bahan baku seperti kopi, teh, cokelat, beer, wine, dan spirits, peralatan, dan solusi operasional.

Pengunjung dapat menguji produk sebelum membeli, menjalin kerja sama melalui Business Matching, dan mengikuti Cafe Talks, Latte Art Workshop, serta Coffee Roasting Experience.

Prospek industri ini ditopang oleh pasar domestik yang terus bertumbuh. Laporan Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memproyeksikan konsumsi kopi Indonesia pada 2024/2025 mencapai 4,8 juta karung berukuran 60 kilogram, naik dari 4,45 juta karung pada 2020/2021.

"Pertumbuhan jumlah kedai kopi berdampak langsung pada permintaan biji kopi dalam negeri, yang pada akhirnya menguatkan petani dan roaster lokal. Semakin banyak pelaku usaha kafe yang menggunakan kopi Nusantara, semakin besar nilai tambah yang kembali ke hulu," ujar Ketua Umum DPP ASKI Irsan Yumeno.

FLEI Business Show edisi ke-27 dan Café & Brasserie Expo Indonesia (CBE) edisi ke-9, di NICE PIK 2, Tangerang, Banten, berlangsung hingga Minggu, 11 Oktober 2026.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Danantara Development Management Fund (DDMF) membidik investasi yang menciptakan lapangan kerja dan mendorong industrialisasi dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

"Melalui investasi pembangunan yang terukur dan kolaboratif, proyek strategis diharapkan tidak berhenti pada pembangunan aset. Proyek tersebut perlu menumbuhkan ekosistem industri, memperluas peluang usaha, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan menghadirkan manfaat sosial-ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, investasi menjadi instrumen untuk membangun daya saing sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia," ujar CEO PT Danantara Development Management Fund (DDMF) Sigit Puji Santosa dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Prioritas DDMF mencakup sektor-sektor yang menjadi jangkar kebutuhan nasional, antara lain ketahanan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan ketahanan bencana, ekonomi rakyat dan desa, serta pengentasan kemiskinan.

Menurut Sigit, di tengah upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, Indonesia memerlukan investasi yang tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan. Investasi jangka panjang perlu diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, membuka lapangan kerja, mengembangkan talenta, dan membangun industri bernilai tambah tinggi.

Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki modal besar berupa sumber daya alam, pasar domestik yang besar, serta basis manufaktur yang mampu menjadi pijakan bagi transformasi ekonomi.

Berdasarkan data Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Trade in Value Added (TiVA) 2025, sekitar 82 persen nilai ekspor manufaktur Indonesia tercipta di dalam negeri. Angka ini setara dengan China sebesar 81 persen dan lebih tinggi dibandingkan Malaysia, Korea Selatan, dan Vietnam.

"Namun, kontribusi Indonesia terhadap ekspor manufaktur global masih sekitar 0,3 persen. Kondisi ini menunjukkan peluang besar untuk meningkatkan skala, kompleksitas, dan daya saing industri nasional," kata Sigit.

Danantara Development Management Fund (DDMF) dibentuk untuk menjembatani kebutuhan pembangunan nasional dengan proyek yang layak secara ekonomi, tetapi memerlukan waktu lebih panjang untuk mencapai kelayakan finansial.

Sebagai holding investasi yang berfokus pada pembangunan nasional dan pelayanan publik, DDMF menjalankan peran katalitik melalui penyiapan proyek, penyusunan struktur investasi yang bankable, mobilisasi modal jangka panjang, serta pengawalan pelaksanaan proyek hingga menghasilkan dampak.

Sigit menekankan pentingnya dukungan publik terhadap mandat DDMF dalam mendorong pembangunan nasional.

“DDMF hadir untuk memediasi kebutuhan pembangunan nasional dengan proyek-proyek yang secara ekonomi viable, tetapi membutuhkan waktu lebih panjang untuk mencapai hasilnya. Karena itu, kami menjalankan peran catalytic investment agar dampak strategis dan ekonomi proyek dapat dikapitalisasi,” katanya.

Dalam menilai investasi, DDMF mempertimbangkan tiga dimensi secara bersamaan, yakni nilai dan dampak strategis, kelayakan ekonomi, serta kelayakan finansial.

"Dengan pendekatan ini, keberhasilan proyek tidak hanya diukur dari imbal hasil, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan lapangan kerja, memperkuat rantai pasok domestik, mengurangi ketergantungan impor, serta meningkatkan kapabilitas industri dan teknologi nasional," katanya.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyampaikan percepatan pengembangan kawasan industri sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) bertujuan untuk mempercepat hilirisasi, memperkuat struktur industri, serta mendorong pemerataan investasi di Tanah Air.

“Pengembangan kawasan industri penting untuk diupayakan sebagai Proyek Strategis Nasional agar percepatan hilirisasi dan pembangunan industri dapat berjalan lebih optimal. Untuk itu, kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait guna membahas usulan dan tindak lanjutnya,” ujar Menperin dalam pernyataan dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Pihaknya kata dia, mendukung pengusulan sejumlah kawasan industri sebagai PSN dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, mengingat pengembangan kawasan industri juga berperan dalam mendorong pemerataan kegiatan industri sekaligus menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru.

Upaya tersebut menurut dia, diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja berkualitas serta meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Tri Supondy menyampaikan bahwa penetapan kawasan industri sebagai PSN diharapkan dapat memperkuat dukungan pemerintah terhadap pengembangan kawasan yang memiliki peran strategis bagi struktur industri nasional.

“Pengembangan kawasan industri perlu diarahkan agar mampu membangun ekosistem industri yang terintegrasi. Melalui pengusulan sebagai PSN, kami berharap percepatan pembangunan kawasan industri dapat semakin mendukung hilirisasi, menarik investasi, dan memperluas persebaran kegiatan industri di Indonesia,” ujar Tri.

Tri menambahkan, proses pengusulan PSN perlu disertai pembahasan lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan prioritas proyek serta tahapan tindak lanjutnya. Dengan demikian, kawasan industri yang diusulkan dapat mendukung kebutuhan pembangunan industri nasional dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

Hingga triwulan III 2026, sebanyak 181 kawasan industri telah beroperasi di sejumlah wilayah Indonesia dengan menampung lebih dari 12 ribu tenant atau perusahaan industri.

Realisasi investasi kumulatif di kawasan industri tersebut mencapai sekitar Rp6.700 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 2,3 juta orang.

Selain mendorong percepatan pembangunan kawasan industri melalui PSN, Kemenperin memperkuat landasan regulasi melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri. RUU tersebut merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.

Regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat tata kelola kawasan industri agar semakin berdaya saing, mendukung peningkatan investasi, dan mendorong pemerataan pembangunan industri di seluruh wilayah Indonesia.

RUU Kawasan Industri juga diharapkan menjadi salah satu upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan dalam penyelenggaraan kawasan industri, termasuk aspek perizinan, lahan dan tata ruang, penyediaan infrastruktur, keamanan, serta pengelolaan lingkungan.

Sebelumnya, Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menyampaikan percepatan pengajuan, evaluasi, dan penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bisa menarik investasi, memperkuat daya saing industri, dan mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana menyampaikan percepatan penetapan PSN dan KEK diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang kompetitif, mempercepat realisasi proyek industri, serta memberikan kepastian berusaha bagi investor domestik maupun asing.

"Kawasan industri memiliki peran strategis sebagai motor penggerak investasi, hilirisasi, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja. Namun, untuk mencapai target tersebut, kita membutuhkan keberanian melakukan terobosan kebijakan, khususnya dalam mempercepat proses perizinan dan realisasi investasi,” ujar Ma'ruf dalam keterangan resmi yang telah dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (9/10).

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - Badan Pengusahaan (BP) Batam tengah menyiapkan lahan dan perizinan untuk pengembangan industri padat karya guna mengimbangi pertumbuhan investasi pusat data (data center) yang padat modal di Batam, Kepulauan Riau.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan Investasi BP Batam Irfan Syakir Widyasa mengatakan pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kegiatan industri sekaligus membuka peluang penyerapan tenaga kerja di Batam.

"Industri data center yang kita tahu sangat padat modal itu, nah di Batam juga diimbangi dengan berbagai industri padat karya," kata Irfan dalam Workshop Kehumasan dan Media Gathering Kementerian Transmigrasi di Batam, Kepulauan Riau, Jumat.

Ia menjelaskan masuknya investasi pusat data menunjukkan semakin beragamnya sektor industri di Batam.

Namun, pengembangan industri yang membutuhkan banyak tenaga kerja juga menjadi perhatian agar pertumbuhan investasi dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Menurut dia, sejumlah kawasan industri yang diproyeksikan mendukung pengembangan tersebut masih berada dalam tahap persiapan, terutama terkait penyediaan lahan dan penyelesaian perizinan.

"Nah, hanya saja yang padat karyanya ini masih proses penyiapan lahan, perizinan, dan penyiapan-penyiapan," ujarnya.

Irfan menyebut pengembangan kawasan industri berskala besar tidak hanya berpusat di Rempang Eco-City, tetapi juga mencakup sejumlah wilayah lain di Batam.

"Tidak hanya Rempang Eco-City, ada yang sama besarnya nanti di Galang, Galang Gesek, lalu di Pulau Tanjung Sauh sama besarnya, di Pulau Setokok sama besarnya," ungkap Irfan.

Ia mengatakan pengembangan industri juga berlangsung melalui perluasan kawasan yang sudah ada, sehingga pertumbuhan kegiatan usaha tidak hanya mengandalkan pembukaan lokasi investasi baru.

"Kawasan-kawasan industri di Batam yang besar-besar itu sudah ekspansi menambah lokasi," katanya.

Irfan memperkirakan sejumlah kawasan industri yang tengah dikembangkan tersebut akan mengalami pertumbuhan signifikan dalam satu hingga tiga tahun mendatang.

Meski demikian, ia belum merinci jenis industri yang akan beroperasi di masing-masing lokasi, besaran investasi yang disiapkan, maupun perkiraan jumlah tenaga kerja yang dapat terserap.

Menurut Irfan, kesiapan kawasan menjadi salah satu faktor penting dalam menarik investasi, mencakup ketersediaan infrastruktur, kepastian tata ruang, kemudahan perizinan, serta dukungan sumber daya manusia.

Dalam paparannya, ia menyebut Batam telah memiliki 31 kawasan industri, empat kawasan ekonomi khusus (KEK), dan tiga proyek strategis nasional (PSN) yang menjadi bagian dari ekosistem pengembangan investasi.

Keberadaan kawasan tersebut melengkapi kegiatan ekonomi Batam yang mencakup industri manufaktur, galangan kapal, logistik, dan sektor digital, termasuk pengembangan pusat data.

Irfan juga menyampaikan bahwa realisasi investasi Batam pada 2025 mencapai Rp69,3 triliun, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp60 triliun.

Selain perluasan kawasan industri, BP Batam menempatkan penyiapan tenaga kerja sebagai salah satu faktor utama dalam meningkatkan daya saing investasi.

Menurut dia, ketersediaan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan industri dan sertifikasi kompetensi menjadi bagian dari arah pengembangan Batam ke depan.

"Jadi ke depan Batam akan promosi bahwa kalau perusahaan buka di Batam, kita siap talent-nya, siap human resource-nya yang tersertifikasi, yang berstandar internasional," ucapnya.

Terkait pengembangan Rempang Eco-City, Irfan mengatakan BP Batam juga bekerja sama dengan Kementerian Transmigrasi dalam penyiapan masyarakat, termasuk pemetaan potensi, minat, dan keterampilan warga untuk mendukung kegiatan ekonomi di kawasan tersebut.

Melalui pengembangan industri padat karya dan penyiapan sumber daya manusia, BP Batam berharap pertumbuhan investasi dapat diikuti perluasan kesempatan kerja serta peningkatan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Cirebon (ANTARA) - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon, Jawa Barat, memfasilitasi kemitraan antara petambak garam dan pelaku industri untuk memperluas penyerapan produksi sekaligus membuka akses pembiayaan bagi usaha penggaraman di Kabupaten Cirebon.

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib saat dihubungi di Cirebon, Jumat, mengatakan pengembangan sektor tersebut memerlukan keterlibatan perbankan, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat agar peningkatan produksi diikuti kepastian pasar.

Menurut dia, kebutuhan garam dalam negeri menjadi peluang bagi petambak lokal untuk memperluas skala usaha, terutama dengan menjalin kerja sama bersama industri yang membutuhkan pasokan dalam jumlah besar.

“Upaya tersebut merupakan bagian dari Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) yang dijalankan OJK dengan mengoptimalkan potensi unggulan lokal, termasuk sektor pergaraman yang masih berpeluang dikembangkan dari sisi produktivitas, pembiayaan, dan pemasaran,” katanya.

Ia menuturkan OJK Cirebon telah memfasilitasi diskusi kelompok terarah dan temu usaha untuk membuka akses keuangan bagi pelaku usaha penggaraman yang diikuti sekitar 40 hingga 50 petambak, serta pengusaha penyerap hasil produksi

“Forum tersebut mempertemukan petambak dengan lembaga jasa keuangan, sekaligus membuka peluang kemitraan agar produksi garam dapat diserap pembeli secara berkelanjutan,” katanya.

Ia mengatakan peningkatan kapasitas usaha memerlukan dukungan yang saling terhubung, mulai dari pembiayaan, teknologi produksi, pengolahan, peningkatan kualitas garam, hingga perluasan jaringan pemasaran.

“Selain akses modal, pengelolaan keuangan juga menjadi perhatian karena masa panen garam berkisar 15 hingga 30 hari. Petambak perlu mengatur pendapatan hasil panen untuk kebutuhan rumah tangga dan modal produksi berikutnya,” katanya.

OJK Cirebon, kata dia, turut mencermati kendala pembiayaan yang dialami sebagian petambak, termasuk catatan kredit bermasalah dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dapat mempengaruhi penilaian bank terhadap pengajuan pinjaman.

Agus mengatakan edukasi keuangan diperlukan agar pelaku usaha memahami pentingnya memenuhi kewajiban kredit dan menjaga riwayat pembiayaan, sehingga pembaruan informasi SLIK setelah pelunasan mengikuti proses pelaporan oleh lembaga jasa keuangan terkait.

“Melalui koordinasi dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon, OJK berupaya memastikan dukungan lembaga keuangan dapat disesuaikan dengan karakteristik usaha dan kebutuhan petambak,” ujarnya.

Ia menyampaikan, pengembangan sektor pergaraman juga diarahkan pada pembentukan ekosistem usaha yang menghubungkan petambak, lembaga pembiayaan, dan pembeli, sehingga peningkatan produksi dapat disertai peluang penjualan yang lebih luas.

“Kami optimis pendampingan setelah kegiatan temu usaha dapat membantu petambak meningkatkan kapasitas produksi dan memenuhi kebutuhan pasar, termasuk permintaan industri yang membutuhkan garam dengan standar kualitas tertentu,” ucap dia.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Cirebon, menyiapkan regulasi untuk memberikan kepastian hukum bagi sekitar 1.005 petambak garam sekaligus mendukung keberlanjutan usaha penggaraman di wilayah pesisir kabupaten tersebut.

Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman mengatakan, daerahnya memiliki garis pantai sepanjang 79,23 kilometer yang mencakup delapan kecamatan dan 36 desa, sehingga pengembangan usaha penggaraman berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) setempat juga memproyeksikan produksi garam rakyat di daerah tersebut tahun ini dapat mencapai sekitar 76 ribu ton karena didukung musim kemarau yang panjang.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan ekosistem dirgantara Indonesia akan diperkuat dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Adapun strategi yang dilakukan ialah mengembangkan kompetensi, pendidikan dan penelitian, serta penguatan kapasitas teknologi dirgantara Indonesia, melalui kerja sama antara Bappenas dengan Airbus untuk memperkuat pengembangan kompetensi, pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian bersama, serta eksplorasi pengembangan pusat riset di bidang dirgantara sebagai tindak lanjut Joint Declaration antara kedua belah pihak.

“Kemitraan kita dengan Airbus harus melangkah lebih jauh dari kepentingan komersial dan berkontribusi pada kemampuan teknologi, ketahanan industri, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Karena itu, kerja sama dengan ITB (Institusi Teknologi Bandung) harus mendukung pendidikan pascasarjana, pelatihan teknis yang intensif, dan penelitian bersama sehingga kita dapat memperkuat penguasaan teknologi Indonesia sekaligus membangun ekosistem dirgantara nasional yang lebih kuat,” ucapnya dalam agenda penandatanganan Nota Kesepahaman antara Airbus dengan Airnav Indonesia dan ITB, dari keterangan resmi, Jakarta, Jumat.

Kolaborasi Airbus–ITB juga diharapkan terhubung dengan agenda yang lebih luas, termasuk pengembangan kemampuan industri PT Dirgantara Indonesia, sertifikasi pesawat NC212, pengembangan N219, peningkatan kemampuan A400M, ekosistem maintenance, repair, and overhaul (MRO), serta pengembangan ekosistem dirgantara Kertajati.

Menteri Rachmat Pambudy menegaskan bahwa implementasi kerja sama perlu dilengkapi dengan rencana kerja, target terukur, institusi penanggung jawab, jadwal, serta kebutuhan sumber daya yang jelas.

“Kerja sama ini bukan hanya antara Indonesia dan Airbus, tetapi harus memperkuat keseluruhan ekosistem dirgantara Indonesia. Kita membutuhkan keterlibatan pemasok lokal, transfer teknologi, peningkatan kemampuan tenaga kerja, serta partisipasi Indonesia yang semakin besar dalam rantai pasok dirgantara global. Komitmen tersebut harus kita terjemahkan menjadi implementasi nyata yang sejalan dengan rencana pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” kata dia.

Sementara Executive Vice President International Airbus Wouter van Wersch menyatakan komitmen pihaknya untuk mengembangkan talenta lokal sebagai fondasi pertumbuhan industri dirgantara.

“Kami percaya Indonesia memiliki kemampuan dan talenta untuk melakukan hal tersebut. Dengan menggabungkan pengembangan industri, pembangunan talenta, dan pengembangan pesawat, kami tidak hanya menyediakan pesawat, tetapi juga membangun kemitraan strategis untuk jangka panjang,” ungkap Wouter.

Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati menambahkan bahwa kerja sama ini telah ditindaklanjuti hingga Juli 2026 melalui kelompok kerja lintas sektor dan diselaraskan dengan kebutuhan industri, ketersediaan sumber daya, serta peta jalan pengembangan ekosistem dirgantara nasional.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026