Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menempati peringkat ke-5 nasional dalam Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) tahun 2026 dengan skor 4,515.

"Alhamdulillah, Kaltim bisa masuk lima besar nasional dari penilaian IPKN Kementerian Pariwisata dari total 38 provinsi, yang merupakan prestasi bersama seluruh pemangku kepentingan kepariwisataan di Kaltim," kata Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Muhammad Faisal di Samarinda, Senin.

Penilaian IPKN tahun 2026 tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2026 yang mengukur lima dimensi utama, 17 pilar, dan 99 indikator.

Dalam hasil pemeringkatan nasional tersebut, Provinsi Kaltim berada di bawah Bali yang menempati posisi pertama dengan skor 5,091, Daerah Istimewa Yogyakarta di peringkat kedua dengan skor 4,831, Jawa Timur di peringkat ketiga dengan skor 4,698, serta DKI Jakarta di peringkat keempat dengan skor 4,654.

Capaian Kaltim menembus posisi lima besar nasional disokong oleh nilai yang sangat baik pada dua dimensi utama, yakni dimensi infrastruktur dan pelayanan yang meraih posisi ketiga nasional dengan skor 4,760.

"Sedangkan pada dimensi lingkungan pendukung, Kaltim berhasil menempati peringkat pertama secara nasional dengan raihan skor 5,350," ujar Faisal.

Ia menyampaikan bahwa keberhasilan ini menjadi motivasi untuk terus memperkuat pembangunan pariwisata berkualitas melalui pemaduan potensi destinasi, kearifan budaya lokal, flora dan fauna unik, keindahan alam, potensi ekonomi kreatif, hingga keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Pemprov Kaltim berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas ekosistem pariwisata melalui kolaborasi, inovasi, dan kreativitas sehingga semakin dikenal, memiliki daya saing, serta berdampak luas bagi masyarakat," kata Faisal.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Samarinda, Kaltim (ANTARA) - Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menetapkan harga tertinggi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit periode 1-15 Oktober 2026 sebesar Rp3.542,60 per kilogram atau turun Rp74,95 atau 2,07 persen dibanding periode sebelumnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Arief Murdiyatno di Samarinda, Kaltim, Jumat, mengatakan bahwa penurunan harga TBS dipicu oleh penurunan harga jual minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan inti sawit (kernel) di hampir seluruh perusahaan sumber data yang menjadi acuan.

Keputusan tersebut disahkan melalui Berita Acara Nomor 500.10.6.3/746/Disbun/2026 dalam rapat Tim Penetapan Harga TBS pada Kamis (15/10/2026), dengan menetapkan nilai Indeks K sebesar 89,22 persen.

"Penurunan ini tentu berdampak langsung pada harga TBS yang diterima petani sawit di Kaltim," ujar Arief.

Pada periode tersebut, harga rata-rata tertimbang CPO ditetapkan sebesar Rp15.218,80 per kilogram, sedangkan kernel berada di angka Rp12.935,46 per kilogram.

Arief menjelaskan harga TBS berdasarkan umur tanaman sawit, yakni untuk pohon umur 3 tahun sebesar Rp3.110,61 per kilogram, umur 4 tahun Rp3.209,80 per kilogram, umur 5 tahun Rp3.298,74 per kilogram, dan umur 6 tahun Rp3.370,97 per kilogram.

Untuk rincian usia tanaman lainnya, harga berkisar dari Rp3.419,58 hingga Rp3.542,60 per kilogram untuk usia 7-20 tahun (turun dari Rp3.617,55), dan Rp3.274,70 hingga Rp3.490,80 per kilogram untuk usia 21-25 tahun.

Arief menegaskan daftar harga tersebut menjadi standar bagi petani kelapa sawit yang bermitra dengan pabrik di Kaltim sesuai Permentan Nomor 13 Tahun 2024, serta berharap kemitraan yang kuat dapat melindungi petani dari tengkulak demi menjaga kesejahteraan dan perekonomian daerah

"Dengan kemitraan yang baik, harga TBS di tingkat petani dapat lebih terjaga dan tidak lagi dipermainkan oleh tengkulak," katanya.

Dalam sistem penetapan harga komoditas sawit oleh pemerintah daerah, rapat penetapan harga untuk periode berjalan memang biasa diselenggarakan di akhir atau setelah periode tersebut selesai guna menghitung rata-rata tertimbang penjualan riil CPO dan kernel yang telah ditransaksikan oleh perusahaan sumber data sepanjang tanggal 1-15 Oktober

Hal ini dilakukan karena harga yang dirilis merupakan instrumen kendali retrospektif untuk memastikan kepatuhan pembayaran perusahaan kepada petani plasma, bukan sistem tebakan di muka.

Pewarta: Arumanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Balikpapan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuka ruang kolaborasi bagi Bank Jatim untuk bermitra dengan Bankaltimtara guna memperkuat sinergi ekonomi lintas provinsi dan mendukung aktivitas dunia usaha di daerah.

"Kami membuka ruang selebar-lebarnya bagi Bank Jatim untuk berkolaborasi dengan Bankaltimtara. Kehadiran Bank Jatim tidak hanya melalui layanan perbankan, tetapi juga sebagai mitra bagi pengembangan usaha, meningkatkan kapasitas, memperluas pasar, dan mendorong kegiatan ekonomi produktif,” kata Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud saat menghadiri peresmian Kantor Cabang Bank Jatim Balikpapan di Balikpapan, Jumat.

Peresmian operasional kantor cabang tersebut ditandai dengan prosesi pengguntingan pita sekaligus peninjauan fasilitas kantor.

Acara diawali dengan pemberian santunan kepada anak yatim oleh Gubernur Rudy Mas'ud bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Rudy menyampaikan apresiasi atas peresmian Kantor Cabang Bank Jatim Balikpapan tersebut. Menurutnya, ekspansi ini akan memperkuat hubungan dan sinergi antara Provinsi Jatim dan Kaltim, sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia menilai kehadiran Bank Jatim bernilai sangat strategis dalam memacu roda perekonomian kedua provinsi melalui sektor perdagangan, investasi, dan pembiayaan.

“Pada saat pelaku usaha kami mengajukan kredit usaha, tentunya kami berharap bisa dipermudah prosesnya oleh Bu Gubernur,” kata Rudy.

Gubernur Kaltim mengemukakan bahwa Benua Etam memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun sebagian di antaranya belum dikelola secara maksimal oleh pengusaha lokal.

“Dari lima fasilitas refinery CPO di Kaltim, tiga di antaranya berada di Balikpapan. Produksi kelapa sawit kita tidak kurang dari 5,2 juta ton setiap tahun,” ujarnya.

Selain itu, ia menambahkan bahwa terdapat korporasi besar seperti Gunung Bayan Group yang memiliki basis operasi di Balikpapan dengan kapasitas produksi batu bara mencapai 65 juta hingga 70 juta metrik ton per tahun.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kaltim terus mendorong diversifikasi pertumbuhan ekonomi agar semakin beragam dan inklusif. Dukungan sektor perbankan dinilai sangat krusial untuk membuka akses pembiayaan yang ramah bagi dunia usaha, pelaku UMKM, serta sektor produktif potensial lainnya.

“Penduduk Kaltim hanya sekitar 10 persen dari total penduduk Jatim. Jika penduduk Jatim berkisar 42 hingga 43 juta jiwa, Kaltim hanya 4,2 sampai 4,3 juta jiwa. Namun, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kami tidak kurang dari Rp850 triliun setiap tahun. Pasar ini sangat luar biasa dan potensial,” tegas Rudy.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memaparkan data transaksi dagang kedua wilayah.

Nilai perdagangan antara Jatim dan Kaltim tercatat mencapai Rp20,18 triliun. Angka tersebut terdiri atas penjualan produk Jatim ke Kaltim sebesar Rp2,84 triliun, sedangkan pembelian produk Kaltim oleh Jatim mencapai Rp17,35 triliun.

"Jadi dalam neraca perdagangan antara Jawa Timur dengan Kalimantan Timur ini, kami di Jatim mengalami defisit yang cukup besar, yaitu Rp14,51 triliun," kata Khofifah.

Meskipun mencatatkan defisit, Khofifah menegaskan bahwa misi dagang antardaerah harus tetap digalakkan. Fasilitasi serta aksesibilitas bagi para pelaku usaha harus terus dibangun demi keberlanjutan ekonomi lintas provinsi.

"Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur Kaltim, tampaknya kita perlu membentuk konsorsium. Terkait porsi yang akan dikonsorsiumkan atau bagian yang bisa ditangani oleh Bank Jatim bersama bank-bank Himbara maupun bank swasta lainnya di Kaltim, saya silakan jajaran direksi untuk menindaklanjutinya," tutur Khofifah.

Pewarta: Arumanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pembangunan IKN tidak hanya diarahkan membangun pusat pemerintahan, tapi membentuk ekosistem ekonomi baru di wilayah Kaltim

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyebutkan IKN yang dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, dirancang untuk membentuk ekosistem ekonomi baru di wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

"Pembangunan IKN kini memasuki tahap kedua," ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Penajam Paser Utara, Jumat, ketika ditanya menyangkut perkembangan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara.

"Pembangunan IKN tidak hanya diarahkan membangun pusat pemerintahan, tapi membentuk ekosistem ekonomi baru di wilayah Kaltim," tambahnya.

Lokasi IKN yang juga berada di antara Kota Balikpapan dan Kota Samarinda di Provinsi Kaltim tersebut, dirancang untuk menjadi bagian ekosistem pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus membuka peluang investasi jangka panjang.

"Kemajuan atau progres pembangunan IKN yang sudah tercapai saat ini, menjadi fondasi tahap selanjutnya dan akan lebih banyak dicapai," jelasnya.

Para pemimpin, pelaku bisnis dan perwakilan institusi diharapkan dapat mengunjungi ibu kota baru Indonesia melihat perkembangan pembangunan dan menjajaki peluang kerja sama, kata dia, terutama saat digelar kegiatan Borneo Economic Forum pada 2027 di IKN.

IKN ditetapkan sebagai tuan rumah Borneo Economic Forum 2027, lanjut dia, menjadi penyelenggara ketiga forum ekonomi kawasan Borneo tersebut.

Forum itu mempertemukan pelaku usaha, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan dari Indonesia, Brunei Darussalam, serta Malaysia (khususnya Sabah dan Sarawak) membahas peluang perdagangan, investasi, konektivitas, serta kerja sama ekonomi di Borneo.

Borneo Economic Forum 2027 di IKN dapat memperkuat kerja sama ekonomi lintas wilayah di Borneo, dan menjadi ruang bagi Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam membahas peluang kerja sama yang lebih konkret, demikian Basuki Hadimuljono.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Balikpapan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menawarkan kolaborasi pasokan listrik sebesar 30 Megawatt (MW) melalui Perusahaan Daerah (Perusda) PT Ketenagalistrikan Kaltim guna membantu PT PLN (Persero) mengatasi defisit energi.

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud di Balikpapan, Kamis, menegaskan kolaborasi tersebut sejalan dengan target pemerintah provinsi agar wilayah Kaltim sepenuhnya terbebas dari persoalan pemadaman listrik bergilir pada Desember tahun ini.

"Kami menawarkan kolaborasi untuk membantu penyediaan listrik melalui Perusda PT Ketenagalistrikan Kalimantan Timur dengan potensi pasokan sebesar 30 MW," ujar Rudy Mas'ud saat memimpin rapat koordinasi di Balikpapan.

Rudy menyayangkan persoalan kelistrikan yang memicu pemadaman bergilir masih terjadi di wilayahnya. Padahal, Kaltim merupakan salah satu provinsi penyumbang komoditas batu bara terbesar di Indonesia, namun justru masih mengalami kekurangan pasokan daya.

Berdasarkan data koordinasi, pihak PLN mengakui saat ini sistem kelistrikan daerah mengalami kekurangan pasokan sekitar 80 hingga 100 MW.

Defisit tersebut terjadi akibat pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan mesin skala besar secara bersamaan pada sejumlah pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP).

Sebelumnya, Senior Manager Keuangan, Komunikasi, dan Umum PLN UID Kaltimra, Muchamad Meiryandi, menyampaikan bahwa pemadaman listrik bergilir murni karena kendala teknis pembangkit, bukan disebabkan oleh krisis pasokan batu bara.

Untuk mempercepat pemulihan mesin, PLN mengoptimalkan pengerahan hingga 650 personel teknisi yang bekerja 24 jam dalam tiga shift.

Saat ini, Unit 2 PLTU Kaltim Teluk dilaporkan telah kembali beroperasi menyalurkan daya ke sistem interkoneksi, sementara perbaikan Unit 1 ditargetkan rampung pada akhir Oktober 2026.

Sebagai langkah memperkuat sistem jangka panjang, PLN juga menyiapkan tambahan daya 278 MW melalui pembangkit sewa secara bertahap hingga Desember 2026.

Kondisi pemadaman yang sempat menyentuh durasi dua hingga lima jam dengan pola berkala ini sebelumnya memicu keluhan masif dari masyarakat di berbagai daerah, seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang, karena mengganggu aktivitas ekonomi serta rumah tangga.

Warga bahkan sempat menggelar aksi protes dan mendesak adanya transparansi informasi jadwal serta mekanisme kompensasi atas kerusakan alat elektronik.

Melalui berbagai upaya percepatan dan peningkatan penyediaan kelistrikan yang terus didorong oleh pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan terkait, sistem kelistrikan di Kaltim diharapkan segera pulih secara menyeluruh.

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menambahkan, pemprov juga terus mendorong agar pemerintah daerah bisa menjadi bagian dari pemasok listrik guna memastikan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat mencapai 100 persen.

Pewarta: Arumanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Dengan biaya produksi harian lebih rendah dan pasokan bahan baku urea lebih andal, kami dapat menjaga kinerja produksi yang kuat untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama (Dirut) Pupuk Kaltim Rafli Yandra mengatakan, hasil uji menunjukkan konsumsi energi Ammonia Pabrik-2 turun dari 39,28 menjadi 35,25 MMBtu per ton amonia, dan menghemat biaya produksi hingga 14,3 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau Rp228 miliar per tahun.

"Dengan biaya produksi harian yang lebih rendah dan pasokan bahan baku urea yang lebih andal, kami dapat menjaga kinerja produksi yang kuat untuk mendukung ketahanan pangan nasional," kata Rafli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, PT Pupuk Kaltim bersama Casale SA menandatangani deklarasi bersama atas keberhasilan kinerja proyek Revamping Ammonia Pabrik-2. Kedua pihak secara resmi menyatakan bahwa proyek telah memenuhi target kinerja yang disepakati.

Ia mengatakan bahwa dalam uji kinerja selama 168 jam berturut-turut pada Agustus 2026, Ammonia Pabrik-2 mencatat penurunan konsumsi energi lebih dari 10 persen, sekaligus meningkatkan kapasitas produksi amonia harian sebesar 4,18 persen. Uji tujuh hari tersebut merupakan tonggak penting proyek revamping.

Selama pengujian, kata dia lagi, pabrik beroperasi terus-menerus dan kinerjanya diukur terhadap target yang disepakati antara Pupuk Kaltim dan Casale, pemegang lisensi teknologi pabrik amonia asal Swiss.

"Deklarasi bersama ini menunjukkan hasil nyata proyek revamping. Pabrik yang beroperasi sejak 1984 kini memakai energi lebih sedikit dan menghasilkan amonia lebih banyak, sesuai target yang kami sepakati bersama," ujarnya.

Rafli menjelaskan bahwa bagi Pupuk Kaltim, capaian ini mencerminkan komitmen untuk selalu menerapkan operational excellence.

Menurut dia, gas bumi merupakan bahan baku sekaligus sumber energi utama produksi amonia, sehingga efisiensi energi berkontribusi langsung pada penghematan biaya produksi.

Hasil uji menunjukkan konsumsi energi Ammonia Pabrik-2 turun dari 39,28 menjadi 35,25 MMBtu per ton amonia, atau hemat 4,03 MMBtu, di atas target minimal 4,00 MMBtu.

Berdasarkan hasil tersebut, peningkatan efisiensi ini diproyeksikan menghasilkan penghematan biaya produksi hingga 14,3 juta dolar AS atau sekitar Rp228 miliar per tahun.

Revamping ini, kata dia lagi, juga meningkatkan rata-rata produksi amonia pabrik menjadi 1.841 ton per hari, naik 4,18 persen dari kapasitas sebelumnya sebesar 1.767 ton per hari. Tambahan produksi ini diharapkan memperkuat ketersediaan amonia sebagai bahan baku utama produksi urea Pupuk Kaltim.

Rafli menambahkan bahwa revamping Ammonia Pabrik-2 mencakup pembaruan shift converter, ammonia converter, dan CO2 removal system, serta integrasi Distributed Control System (DCS).

Revamping ini juga diproyeksikan mendukung upaya dekarbonisasi Pupuk Kaltim melalui pengurangan emisi sekitar 110 ribu ton CO2 per tahun.

"Capaian ini akan menjadi landasan bagi kami untuk terus berinovasi. Tugas kami berikutnya adalah memastikan pabrik yang kini lebih efisien ini beroperasi secara andal, sehingga pasokan pupuk bagi petani tetap terpenuhi," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026