#30 tag 24jam
Legislator: Karhutla jangan ubah status sebagai paru-paru dunia
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mengingatkan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tak kunjung berhenti hingga pertengahan Oktober ... [589] url asal
Namun, kita tidak boleh terjebak dengan jargon. Harus ada aksi nyata dan konkret dalam waktu sesingkat-singkatnya
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mengingatkan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tak kunjung berhenti hingga pertengahan Oktober 2026 ini jangan sampai mengubah pandangan dunia terhadap hutan di Indonesia dari status ‘Paru-paru Dunia’ jadi ‘Perusak Paru-paru'.
“Karhutla sudah tak lagi merusak kesehatan, tapi juga telah memaksa orang orang tua kehilangan anaknya dan seorang anak kehilangan ayah,” kata Alex Indra Lukman di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan kebakaran hutan dan lahan ini juga membuat tanaman dan satwa langka juga musnah akibat kejadian berulang ini.
“Mau sampai kapan kita seperti ini,” kata dia menegaskan
Ia merespons kejadian duka empat anak bangsa harus meregang nyawa, saat memadamkan karhutla di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) pada Kamis (15/10).
Sementara itu, dua relawan lainnya mengalami luka bakar serius dan harus menjalani perawatan intensif akibat Karhutla yang melanda TNBTS yang berada di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.
Karhutla juga masih terus terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera dan matahari tak lagi bersinar cerah di kawasan itu sejak asap menyesakkan dada.
Ia memandang, diksi ‘Terorisme Ekologi’ yang disampaikan Presiden Prabowo pada rapat terbatas tanggal 16 September 2026, juga sudah tepat.
“Namun, kita tidak boleh terjebak dengan jargon. Harus ada aksi nyata dan konkret dalam waktu sesingkat-singkatnya,” kata dia.
Ia menambahkan saat ini tetangga Negeri Jiran Malaysia sudah mengolok-olok dengan ‘meme jerebu’ terkait kasus Karhutla kita. Mungkin, karena sudah kesal dengan kabut asap yang ikut mereka rasakan dampaknya.
Alex menyarankan Presiden Prabowo untuk membuka data perusahaan yang teridentifikasi, terkait dengan konsesi lahan dan titik panas penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ia menyebutkan Walhi dan Greenpeace Indonesia telah mengungkap data, ada 52 perusahaan yang terafiliasi dengan modal asal luar negeri terkait karhutla di Indonesia.
“Jangan biarkan data ini jadi bola panas di ruang publik, tanpa klarifikasi dan tindakan yang jelas dari pemerintah," tegas Anggota DPR RI Dapil Sumbar 1 ini.
Catatan BMKG, karhutla tahun 2026 ini telah terjadi sejak Januari hingga Juni 2026 yang ditandai dengan peningkatan titik panas (hotspot) dan luasan lahan yang terbakar mencapai 107.465 hingga 202.004 hektare.
Pada Juli 2026, titik api mulai meluas di berbagai daerah seperti Papua (sejak Juli) dan wilayah Pulau Sumatra serta Kalimantan.
Bulan Agustus 2026 jadi puncak krisis karhutla nasional dengan lonjakan luas area yang terbakar secara drastis hingga ratusan ribu hektare di berbagai provinsi prioritas seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Papua Selatan.
“Karhutla ini memerlukan penanganan dengan bantuan kecanggihan teknologi,” kata dia.
Alex mencatat karhutla telah menyebabkan korban luka mencapai 324 orang kategori luka berat dan 23 orang luka ringan. Mayoritas berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah.
Kondisi ini juga telah menyebabkan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada 277.075 kasus ISPA kumulatif sebagaimana direkapitulasi oleh Kementerian Kesehatan di 63 kabupaten/kota dari tujuh provinsi terdampak (per 12 Oktober 2026) dengan 62.400 kasus 22,5 persen menimpa anak usia 0-5 tahun atau balita.
Asap juga berdampak pada kualitas udara yang buruk, gangguan penerbangan di beberapa wilayah, penutupan sekolah di daerah terdampak seperti Papua dan Timor Leste serta puluhan ribu hektare lahan terbakar.
"Kami, sebagai wakil rakyat berduka yang sedalam-dalamnya pada semua keluarga korban, baik yang meninggal dunia maupun luka serta terserang ISPA," kata dia mengungkapkan.
"Kami mendesak Presiden, jangan tunggu korban terus berjatuhan. Kalau negara ini tak memiliki peralatan, tentu akan banyak bangsa yang bersedia turut membantu seperti yang dilakukan Jepang beberapa waktu lalu," kata dia.
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Komisi VII DPR minta kota-kota terus kembangkan wisata urban
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta kota-kota di Indonesia untuk terus mengembangkan potensi wisata urban atau urban tourism, karena tidak ... [253] url asal
#chusnunia-chalim #urban-tourism #kota-wisata #kota-indonesia #komisi-vii-dpr #pariwisata
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta kota-kota di Indonesia untuk terus mengembangkan potensi wisata urban atau urban tourism, karena tidak semua daerah diberkahi oleh potensi alam yang indah.
Chusnunia dalam keterangan di Jakarta, Jumat menilai wisata urban menjadi salah satu alternatifnya yang mulai berkembang pesat sebagai motor ekonomi alternatif.
Menurut dia, wisata urban bisa mencakup berbagai aktivitas di lingkungan kota, seperti wisata sejarah, budaya, belanja, kuliner, seni hingga Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE).
"Urban tourism dapat menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata nasional," kata Chusnunia.
Dia pun tidak memungkiri bahwa penguatan konsep wisata urban perlu didukung perencanaan terpadu, termasuk peran pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan dan mendorong sinergi antar daerah.
"Seperti di daerah asal saya Lampung, Kota Bandar Lampung, dan Metro memiliki potensi untuk mengembangkan urban tourism, di mana sejarah, heritage hingga kuliner tersedia dan menjadi daya tarik tersendiri," ujarnya.
Selain itu, menurut Chusnunia, kota-kota di Indonesia bisa belajar dari beberapa kota destinasi dunia seperti New York, London, Tokyo, Paris, dan Dubai untuk mengoptimalkan konsep wisata urban.
Dia menilai fitur utama daya tarik wisata dari kota-kota besar itu, di antaranya bangunan bersejarah, pusat perbelanjaan, pusat kegiatan perdagangan, wisata bisnis, beraneka ragam kuliner, konser, pameran seni global hingga pusat berbagai hiburan.
"Dalam konteks kota global dan urban tourism daya tarik wisata sering dijadikan tolak ukur dalam penilaian bersama dengan penilaian infrastruktur, konektifitas, peran bisnis, tingkat keberlanjutan dan kontribusi kebudayaan," ucapnya.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
DPR RI tegaskan stabilitas pangan daerah di tengah dinamika global
Ketua Komisi Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menegaskan pentingnya menjaga stabilitas stok dan kelancaran distribusi pangan di daerah di tengah ... [305] url asal
#bulog-maluku #dpr-ri #ketua-komisi-iv-dpr-ri #ibu-titi #stabilitas-pangan
Di tengah dinamika global dan tantangan iklim yang kita hadapi saat ini, menjaga stabilitas stok pangan dan kelancaran distribusi kepada masyarakat adalah sebuah keharusan yang mutlak
Ambon (ANTARA) -
Ketua Komisi Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menegaskan pentingnya menjaga stabilitas stok dan kelancaran distribusi pangan di daerah di tengah dinamika global dan tantangan perubahan iklim.
“Di tengah dinamika global dan tantangan iklim yang kita hadapi saat ini, menjaga stabilitas stok pangan dan kelancaran distribusi kepada masyarakat adalah sebuah keharusan yang mutlak,” kata Siti, di Ambon, Jumat.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan syukuran capaian pengadaan beras Perum Bulog Maluku dan Maluku Utara yang mencapai 4 juta ton setara beras. Komisi IV DPR RI mengapresiasi capaian tersebut sebagai hasil kerja keras dan dedikasi jajaran Bulog dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota Komisi IV, kami menyampaikan ucapan selamat dan penghargaan yang tinggi kepada Perum Bulog atas capaian memenuhi target empat juta ton setara beras,” ucapnya.
Ia mengatakan, capaian tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar Bulog terus menjalankan perannya dalam menjaga ketahanan pangan serta memenuhi kebutuhan masyarakat.
Siti meminta Bulog meningkatkan kerja sama dengan petani, lembaga terkait, dan DPR RI agar pelaksanaan tugas pengadaan serta penyaluran pangan dapat berjalan dengan baik.
Dalam kesempatan itu, Komisi IV DPR RI turut meninjau gudang Bulog untuk memeriksa ketersediaan dan kualitas beras yang disimpan bagi kebutuhan masyarakat di daerah.
Berdasarkan hasil peninjauan, stok beras di gudang dinilai mencukupi, dengan kualitas yang baik. Beras yang diperiksa juga tidak ada yang telah tersimpan lebih dari enam bulan.
Ia berharap ketersediaan stok dan kualitas beras tersebut dapat menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas harga agar tidak memberatkan konsumen.
Bulog juga diharapkan dapat mempercepat penyaluran beras sesuai kebutuhan sehingga ketersediaan pangan tetap terjaga dan masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang terjangkau.
Pewarta: Winda Herman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026
Kepala Bappenas: Pengesahan UU SDI jadi momentum penting satukan data
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan pengesahan Undang-Undang ... [470] url asal
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan pengesahan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (UU SDI) menjadi momentum penting untuk menyatukan salah satu aset strategis bagi masa depan bangsa, yaitu data.
“Data harus melahirkan keadilan sosial, memuliakan martabat manusia, dan membawa manfaat nyata bagi rakyat,” katanya yang juga Ketua Dewan Pengarah SDI saat menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden dalam Rapat Paripurna DPR RI, dari keterangan resmi, Jakarta, Jumat.
UU SDI disebut memperkuat landasan hukum tata kelola data nasional yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kini, lanjutnya, Indonesia memiliki satu fondasi data nasional.
Regulasi baru tersebut mendorong terwujudnya ekosistem data nasional yang akurat, mutakhir, terpadu, aman, dan interoperabel untuk mendukung perumusan kebijakan serta memastikan berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial dan program perlindungan masyarakat semakin tepat sasaran.
Lebih lanjut, pengesahan UU yang menjadi usul inisiatif DPR RI ini merupakan hasil pembahasan intensif antara pemerintah dan DPR RI. Sebelumnya, pemerintah dan DPR RI telah menyepakati hasil pembahasan RUU tentang SDI dalam Rapat Badan Legislasi DPR RI pada Senin (5/10).
Dalam proses pembahasan, pemerintah menyampaikan 1.338 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang dibahas Panitia Kerja (Panja) sejak 23 September hingga 5 Oktober 2026. Pembahasan dilakukan dengan menjunjung asas transparansi dan keterbukaan terhadap masukan masyarakat. UU SDI selanjutnya disusun dalam 20 bab dan 141 pasal.
Sejumlah materi strategis diatur dalam UU SDI, antara lain Data Dasar Nasional sebagai acuan utama dalam perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal dan penganggaran, serta penyaluran bantuan sosial. Data tersebut diklasifikasikan menjadi data terbuka, terbatas, dan tertutup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Panja juga menyepakati penguatan kelembagaan melalui pembentukan Penyelenggara SDI yang bertanggung jawab kepada Presiden. Peran pembina data, produsen data, dan pengguna data diatur secara berjenjang dari tingkat nasional hingga desa/kelurahan.
Dalam implementasinya, penyelenggaraan SDI akan diperkuat dengan kewenangan koordinasi dan aspek keamanan yang memadai, tanpa mengambil alih tugas substantif kementerian dan lembaga yang telah berjalan. Dengan demikian, penguatan tata kelola data diharapkan dapat mengurangi ego sektoral sekaligus memperkuat kolaborasi dan keterhubungan data antar kementerian dan lembaga.
UU SDI mengatur pula kewenangan akses terhadap data, keamanan data, serta pelindungan data pribadi. Pemanfaatan teknologi digital, termasuk kecerdasan artifisial, tetap berada dalam pengawasan manusia.
Masyarakat juga diberikan ruang untuk berpartisipasi, termasuk melalui pemberian masukan dan pelaporan dugaan penyimpangan. Apabila terjadi sengketa, penyelesaiannya mengutamakan musyawarah melalui mekanisme mediasi.
“Data bukan sekadar deretan angka. Bukan sekadar tabel statistik. Dan bukan sekadar sesuatu yang tersimpan di server pemerintah. Data adalah cermin kejujuran Republik. Data memberi tahu kita siapa yang sudah menikmati hasil pembangunan, tetapi juga siapa yang masih tertinggal,” ungkap Menteri PPN.
“Satu Data Indonesia bukan sekadar tentang menyatukan data, melainkan tentang menyatukan langkah untuk memastikan pembangunan menjangkau seluruh rakyat tanpa terkecuali,” ujar Kepala Bappenas.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026
Anggota DPR kritisi jalur dan lokasi stasiun kereta api Sulsel
Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengkritisi jalur dan lokasi stasiun kereta api Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dinilai kurang tepat karena tidak ... [375] url asal
#kereta-api-sulsel #anggota-dpr #trans-sulawesi #kereta-api-indonesia-timur #kai
Ini kan Trans-Sulawesi...Jadi, kereta ini atau rel kereta ini betul-betul harus ramah terhadap kebutuhan masyarakat luas, tapi rel ini sudah terlanjur dibuat dengan jalur yang menurut saya adalah salah
Makassar (ANTARA) - Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengkritisi jalur dan lokasi stasiun kereta api Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dinilai kurang tepat karena tidak berada di pusat kota maupun pusat kecamatan, termasuk di Kota Makassar.
Menurut dia, stasiun kereta api idealnya berada di pusat kota/sentral untuk mempermudah akses penumpang.
"Ini kan Trans-Sulawesi yang tentu akan digunakan untuk kepentingan penumpang atau masyarakat pejalan kaki. Jadi, kereta ini atau rel kereta ini betul-betul harus ramah terhadap kebutuhan masyarakat luas, tapi rel ini sudah terlanjur dibuat dengan jalur yang menurut saya adalah salah," ucapnya saat melakukan kunjungan kerja di Stasiun Mandai, Maros, Jumat.
Bambang juga mengkritisi rencana pembangunan jalur dari Maros menuju Makassar New Port (MNP) yang dinilai kurang tepat untuk melayani penumpang, karena MNP merupakan kawasan logistik/barang.
Pembangunan jalur kereta api logistik ke MNP, menurutnya, seharusnya dihubungkan langsung dari Kawasan Industri Makassar (KIMA) yang menampung sekitar 250–300 industri. "Pembangunan jalur penumpang ke MNP ini berpotensi buang-buang anggaran," ujarnya.
Sebagai Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Bambang juga mengungkapkan ukuran rel kereta api yang digunakan dengan lebar 1.435 mm kurang tepat untuk kondisi geografis Sulsel yang berkelok-kelok dan memiliki daerah dataran tinggi.
Dia mengharapkan pembangunan jalur baru harus segera dievaluasi dan memastikan jalur terbaru ramah terhadap kebutuhan masyarakat. Apalagi secara histori, kata dia, sebelumnya Belanda telah merumuskan pembangunan jalur kereta api dari Ujung Pandang (Makassar) hingga Manado.
"Kalau Kalimantan agak susah karena tanahnya gambut. Kalau di sini (Sulawesi) tanahnya keras semua, sehingga ini sebenarnya sebagai peluang KAI untuk mengembangkan transportasi publik massal," katanya.
Karena itu Bambang memastikan pihaknya akan mengawal isu tersebut hingga ke parlemen, khususnya dalam kesiapan anggaran. Dia berkomitmen mengawal percepatan pembangunan serta ketersediaan anggaran Trans-Sulawesi di DPR RI agar proyek ini dapat diselesaikan sekurang-kurangnya 50 persen dari total rute hingga ke Mamuju, (Sulawesi Barat) pada periode pemerintahan saat ini.
Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)