Jakarta (ANTARA) - Akses keuangan kini diukur dari kemampuan keluarga bertahan menghadapi risiko ekonomi, bukan dari seberapa banyak orang yang memiliki rekening bank.

Perubahan itu menjadi arah baru kebijakan pemerintah setelah Presiden Prabowo Subianto meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) pada 22 Oktober 2026. Pemerintah mengubah Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi DNKK melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026.

Pergantian nama tersebut mengubah tolok ukur kebijakan. Selama ini, pemerintah menakar inklusi keuangan berdasarkan jumlah warga yang memiliki rekening dan dapat menjangkau layanan perbankan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa DNKK membidik tiga sasaran yang lebih berlapis: mutu kondisi keuangan keluarga, ketahanan menghadapi guncangan ekonomi, dan rasa aman dalam mengelola uang.

Data terbaru memperlihatkan mengapa ukuran lama tak lagi memadai. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026, yang disusun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), mencatat indeks inklusi keuangan sebesar 93,61 persen. Angka itu telah melampaui sasaran RPJMN sebesar 93 persen, yang semula ditargetkan tercapai pada 2029.

Indeks literasi keuangan bergerak lebih lambat. Survei yang sama mencatat angka 69,57 persen, sehingga terdapat kesenjangan 24,04 poin antara warga yang menggunakan layanan keuangan dan warga yang memahaminya.

Akibatnya, sebagian anggota masyarakat memiliki rekening, bahkan mengambil pinjaman, tanpa kecakapan yang memadai untuk menimbang bunga, tenor, dan risiko penggunaan dana.

Pemerintah menyoroti kesenjangan itu saat memperkenalkan DNKK. Strategi nasional kesejahteraan keluarga yang disiapkan bersamaan dengan pembentukan dewan tersebut mengarahkan daerah pada dua pekerjaan yang saling berkaitan: penguatan literasi serta perluasan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Literasi menjaga agar akses tidak berbalik menjadi beban, sementara perluasan pembiayaan memberikan daya ungkit ekonomi.

Susunan pimpinan DNKK menautkan kebijakan itu hingga ke tingkat paling bawah. Presiden memimpin langsung sebagai ketua, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjabat ketua harian, sedangkan Ketua Dewan Komisioner OJK, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri menjadi wakil ketua harian.

Keterlibatan Menteri Dalam Negeri menghubungkan dewan dengan pemerintah daerah, yang membawahkan 552 TPAKD di 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota.

Jejaring TPAKD telah bekerja di lapangan dengan program andalannya, Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), yang telah menyalurkan Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur. Sementara itu, Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas menjangkau lebih dari 103.000 debitur dengan nilai Rp5,41 triliun.

Pada akhir 2020, ketika jumlah TPAKD baru mencapai 224, pembiayaan melawan rentenir tercatat Rp587,5 miliar untuk 47.800 debitur. Enam tahun kemudian, nilainya berlipat lebih dari 100 kali.

OJK pernah menggambarkan keunggulan rentenir terletak pada kecepatannya, sebab pinjaman bisa cair malam itu juga, sekalipun bunganya mencekik. Banyak peminjam di daerah juga kesulitan menghitung bunga, apalagi bunga majemuk. Karena itu, K/PMR dirancang dengan bunga rendah dan proses pencairan yang ringkas agar lembaga keuangan formal sanggup menandingi kegesitan lintah darat.

Pemerintah daerah menerjemahkan program itu sesuai kekhasan masing-masing. TPAKD Nusa Tenggara Barat pernah menamai skemanya Mawar Emas, yakni kredit berbasis masjid untuk melawan rentenir. Di Pasar Kliwon, Purwokerto, pedagang yang menanggung bunga rentenir hingga 20 persen per bulan berangsur beralih ke bank dan koperasi. Jumlah rentenir yang beroperasi di pasar itu pun menyusut dari 18 menjadi enam orang.

Pemerintah pusat menempuh arah serupa melalui kebijakan bunga. Sejak awal September 2026, sesuai arahan langsung Presiden Prabowo, bunga pinjaman PNM Mekaar — kredit khusus bagi perempuan prasejahtera — turun menjadi sekitar 8 persen per tahun dari sebelumnya berkisar 18 hingga 25 persen.

PNM Mekaar melayani lebih dari 16,2 juta nasabah kelolaan, yang seluruhnya merupakan perempuan pelaku usaha ultra mikro. Pemangkasan bunga itu diharapkan memperingan beban jutaan rumah tangga yang selama ini rentan terseret pinjaman informal.

Rakornas TPAKD kemudian memperbesar skala langkah tersebut. Dalam arahannya, Presiden Prabowo mematok penyaluran kredit produktif hingga Rp400 triliun pada 2027 bagi sekitar 28 juta keluarga, atau kurang lebih 100 juta jiwa jika dihitung bersama pasangan dan anak.

Sasarannya mencakup petani, nelayan, warga perdesaan, penduduk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.

Presiden juga menetapkan cara mengukur hasilnya. Menurut Prabowo, kesejahteraan tidak boleh berhenti sebagai slogan. Kesejahteraan harus tercermin dalam peningkatan penghasilan riil rakyat serta daya beli keluarga.

Rumusan itu menggeser pusat perhatian dari besaran kredit yang tersalur ke perubahan pendapatan yang ditimbulkannya, sejalan dengan indikator kesejahteraan keluarga yang diusung DNKK.

Pergeseran itu menuntut pendampingan berjalan seiring dengan kucuran kredit. OJK telah menjalankan 135 program Ekosistem Keuangan Inklusif di tingkat desa hingga 2026. Program tersebut memadukan edukasi keuangan, digitalisasi transaksi, pendampingan usaha, pencocokan pelaku usaha dengan sumber pembiayaan, dan pemasaran produk unggulan perdesaan.

Dalam kurun Agustus hingga Oktober 2026, sebanyak 343 lembaga jasa keuangan telah menyalurkan kredit produktif senilai Rp53,15 triliun kepada lebih dari 2,1 juta debitur. Lima di antara mereka menerima akad secara simbolis dari Presiden Prabowo: seorang pengemudi ojek daring, pedagang pakaian, pedagang makanan, petani, dan nelayan.

Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai peningkatan produksi dan cadangan beras menjadi capaian penting dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, meski keterjangkauan harga pangan dan kesejahteraan petani masih perlu diperkuat.

"Positifnya capaian paling nyata adalah produksi beras 2025 yang naik 13,29 persen dan CBP yang naik tajam menjadi 4,5 juta ton," kata Eliza kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan 30,62 juta ton pada 2024.

Sementara itu, berdasarkan dokumen evaluasi pemerintah, cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog meningkat dari sekitar dua juta ton menjadi lima juta ton pada April 2026, sebelum berada pada posisi 4,5 juta ton per 18 Oktober 2026.

Pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh Bulog juga mencapai sekitar 4,11 juta ton setara beras hingga 8 Oktober 2026, melampaui target empat juta ton.

Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi pengadaan sepanjang 2025 sebesar 3,19 juta ton setara beras.

Eliza menilai peningkatan pengadaan tersebut tidak terlepas dari penyerapan aktif Bulog yang dipadukan dengan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram.

"Mekanisme ini memberi kepastian pasar bagi petani, menahan harga jatuh saat panen, dan mengisi cadangan dari produksi dalam negeri," ujar dia.

Menurut dia, kebijakan tersebut turut memberi ruang bagi penggilingan kecil untuk kembali beraktivitas sebagai mitra pengolahan gabah bagi Bulog.

Selain itu, penurunan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak Oktober 2025 dinilai membantu mengurangi beban biaya produksi petani.

Meski demikian, Eliza mengingatkan bahwa peningkatan produksi juga ditopang kondisi cuaca yang relatif mendukung serta keberlanjutan program pertanian dari pemerintahan sebelumnya.

Manfaat berbagai kebijakan tersebut juga dinilai belum merata karena lebih banyak dirasakan petani di sentra produksi dan mereka yang memiliki akses terhadap pasar formal.

Di sisi konsumen, Eliza menilai peningkatan produksi nasional belum otomatis membuat harga beras lebih terjangkau, terutama di wilayah yang mengalami defisit pasokan.

Ia mencontohkan harga beras medium nasional yang masih sekitar Rp14.676 per kilogram pada awal Oktober 2026, disertai kenaikan harga beras di 116 kabupaten/kota.

"Kita kan negara kepulauan, meski surplus produksi secara agregat, tapi distribusi antarpulau dan rantai pasok tetap menjadi bottleneck sehingga surplus agregat tidak otomatis menurunkan harga di daerah defisit," katanya.

Selain persoalan distribusi, ia menilai ketimpangan produktivitas, kehilangan hasil pascapanen, keterbatasan infrastruktur, serta lemahnya posisi tawar petani dan peternak kecil masih menjadi tantangan.

Cadangan pangan strategis juga dinilai lebih banyak bertumpu pada beras, sementara komoditas hortikultura dan sumber protein masih rentan terhadap perubahan musim serta gangguan pasokan.

Dari sisi kesejahteraan petani, Eliza melihat Nilai Tukar Petani (NTP) nasional yang mencapai 131,11 pada September 2026 sebagai perkembangan positif dari sisi perbandingan harga yang diterima dan dibayar petani.

"Itu jadi sinyal positif dari sisi rasio harga," ungkapnya.

Perbaikan tersebut antara lain berkaitan dengan perkembangan harga gabah, sawit, karet, serta ayam ras pedaging.

Namun, kondisi setiap subsektor tidak selalu sama, sebagaimana terlihat dari penurunan NTP hortikultura secara bulanan pada Agustus 2026.

"NTP itu mengukur daya tukar harga, bukan pendapatan, laba usaha petani," ujarnya.

Eliza menjelaskan kenaikan harga komoditas belum tentu meningkatkan keuntungan petani apabila volume panen menurun atau biaya produksi tetap tinggi.

Menurut dia, keterbatasan luas lahan juga menyulitkan petani mencapai skala usaha yang memadai untuk membiayai irigasi, mekanisasi, dan penggunaan teknologi pertanian.

"Kalau ingin NTP naik dan petani betul sejahtera, adalah dengan menurunkan biaya produksi dan produktivitas ditingkatkan," tuturnya.

Karena itu, ia menyarankan perbaikan irigasi, penyediaan pupuk dan benih tepat waktu, serta pemanfaatan alat mesin pertanian secara bersama agar biaya produksi dapat ditekan.

Eliza juga mengingatkan ancaman El Nino yang berpotensi menggeser musim tanam dan mengurangi hasil panen. Dalam kondisi tersebut, kenaikan harga pangan dapat meningkatkan NTP, tetapi belum tentu memperbaiki pendapatan petani apabila produksi merosot.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan, ia menilai prioritas kebijakan perlu diarahkan pada peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim, produktivitas pertanian, efisiensi rantai pasok, serta pengelolaan cadangan pangan sesuai kebutuhan daerah.

"Saatnya kebijakan pangannya ke arah sustainability, equality dan resiliensi. Prioritas tahun ketiga nanti sebaiknya diarahkan ke program untuk membangun resiliensi," ucap Eliza.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Semarang, Jawa Tengah (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan program pelindungan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa bertujuan untuk menjaga keberlangsungan aktivitas masyarakat sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

“Ini juga menyelamatkan kawasan industri, kawasan pangan, kawasan logistik, dan pada akhirnya menjaga agar pertumbuhan ekonomi dapat terus terjaga,” kata AHY saat kegiatan Demonstration Plotting Perlindungan Kawasan Pesisir Pantai Utara Jawa berbasis Nature-based Solutions di Timbulsloko, Demak, Jawa Tengah, Senin.

AHY menyampaikan, kawasan Pantura Jawa menghadapi ancaman penurunan permukaan tanah dan kenaikan permukaan air laut yang dapat memperburuk abrasi serta meningkatkan risiko banjir rob.

Dia menyampaikan, kawasan Pantura Jawa memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional karena berkontribusi sekitar 28 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.

Ia menyebutkan, penurunan permukaan tanah di sejumlah wilayah Pantura mencapai 5–20 sentimeter per tahun, bahkan terdapat daerah yang mengalami penurunan hingga 25 sentimeter per tahun.

Menurut AHY, tanpa intervensi melalui pembangunan fisik dan penanaman mangrove, kondisi tersebut berpotensi semakin mengancam masyarakat pesisir. Oleh karena itu, penanganan Pantura perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.

AHY menjelaskan, penanaman mangrove di Desa Timbulsloko merupakan langkah awal dari gerakan nasional untuk melindungi Pantura Jawa. Program tersebut menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto melalui pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ).

Program perlindungan Pantura mencakup wilayah Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur yang melibatkan pemerintah daerah di lima provinsi dan 25 kabupaten/kota, serta 18 kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri.

Selain penanaman mangrove, upaya perlindungan pesisir dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pengendalian gelombang. Salah satunya dengan pembuatan hexbrick yang berfungsi sebagai pemecah gelombang atau breakwater untuk mengurangi arus dan energi gelombang sehingga dapat menekan risiko abrasi.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Demak, Jawa Tengah (ANTARA) - Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) menyampaikan pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall untuk melindungi sekitar 50 hingga 55 juta penduduk yang tinggal di pesisir utara (Pantura) Jawa dari ancaman penurunan tanah hingga peningkatan banjir rob.

"Bapak Presiden Prabowo Subianto menindaklanjuti membuat Perpres tahun 2025 untuk membangun Tanggul Laut Raksasa mulai dari Tangerang, Banten, sampai dengan Gresik. Untuk apa? untuk melindungi masyarakat yang tinggal di pesisir, hampir lebih kurang 50 juta sampai 55 juta itu tinggal di pesisir utara Jawa" kata Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf dalam diskusi di Demonstration Plotting Perlindungan Kawasan Pesisir Pantai Utara Jawa berbasis Nature-based Solutions di Timbulsloko, Demak, Jawa Tengah, Senin.

Dia menjelaskan, pembangunan tersebut menjadi penting mengingat kondisi pesisir utara Jawa yang semakin terdampak penurunan muka tanah dan banjir rob.

Kondisi itu terlihat di desa Timbulsloko, Sayung, Demak, Jawa Tengah, dengan sejumlah rumah dan sekolah yang telah tenggelam hingga hanya menyisakan bagian atap.

Sebagai langkah awal, BOPPJ melakukan percontohan atau demonstration plotting menggunakan mangrove.

"Yang mana ini nanti juga bisa dilakukan di desa-desa lainnya atau di pantai-pantai lainnya yang sejenis," katanya.

Didit menegaskan, pembangunan tanggul laut raksasa tidak hanya mengandalkan konstruksi fisik, tetapi juga mengombinasikan solusi berbasis alam atau nature-based solutions sesuai dengan karakteristik setiap kawasan pesisir.

Menurut dia, pembangunan tersebut membutuhkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa.

Dia mencontohkan kawasan Teluk Jakarta yang memiliki 23 kanal dari wilayah Jabodetabek-Puncak, Cianjur (Punjur) yang kemudian menjadi 12 kanal. Sejumlah kanal tersebut mengalami kerusakan sehingga memerlukan perbaikan, termasuk penanganan di bagian muara, melalui integrasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dia mengatakan, kawasan pesisir tidak hanya dihuni nelayan, tetapi juga petambak, petani, dan masyarakat yang bekerja di pabrik.

"Kalau ini sudah dapat berjalan dengan baik, maka kehidupan masyarakat yang ada di pesisir tentunya akan lebih meningkat," ujarnya.

Selain meningkatkan kehidupan masyarakat pesisir, pembangunan tersebut diharapkan memperbaiki kondisi kawasan pantai sekaligus mengatasi berbagai ancaman, seperti penurunan muka tanah, banjir rob, dan banjir saat hujan.

Didit meminta dukungan masyarakat, pemerintah daerah, serta kementerian/lembaga terkait agar program tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan perlindungan kawasan Pantura Jawa.

"Kalau ini bagus, kita jalankan terus bersama-sama dengan yang lain," ujarnya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) -

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan keberhasilan Indonesia menghentikan impor beras pada 2025 dan memperkuat produksi jagung menjadi salah satu indikator awal membaiknya kesejahteraan petani melalui kebijakan ekonomi kerakyatan yang berpihak pada produsen pangan dalam negeri.

“Artinya petani Indonesia mulai tampak kemakmuran dan kesejahteraannya. Petani padi, petani jagung, baru dua yang kita berhasil,” katanya dalam Kongres Nasional Majelis Tahkim ke-42 Syarikat Islam di Surabaya, Jawa Timur, Minggu.

Zulkifli Hasan yang biasa disapa Zulhas mengatakan impor beras pada 2024 mencapai 4,5 juta ton, garam 3 juta ton, gula 6 juta ton, daging sapi 1 juta ekor, gandum 13 juta ton, dan kedelai 3 juta ton.

Sedangkan pada 2025, Indonesia tidak lagi mengimpor beras dan mencatat surplus beras sekitar 4,2 juta ton sehingga menunjukkan peningkatan produksi dalam negeri mulai memperkuat ketahanan pangan nasional.

Menurut dia, capaian tersebut perlu dilihat bukan hanya dari kemampuan memenuhi kebutuhan pangan tanpa impor, tetapi juga dari manfaatnya bagi petani sebagai pelaku utama produksi.

Salah satu indikator yang menunjukkan perbaikan kondisi petani adalah nilai tukar petani yang meningkat dari 116 pada 2024 menjadi 131 pada 2025 seiring upaya pemerintah memperkuat produksi pangan nasional.

“Swasembada itu kehormatan. Kehormatan kita, kehormatan rakyat Indonesia, kehormatan petani, nelayan, peternak Indonesia yang berjumlah 160 juta orang,” katanya.

Zulhas mengatakan ketergantungan terhadap impor pangan selama bertahun-tahun berisiko membuat petani dalam negeri kehilangan kesempatan menikmati manfaat ekonomi dari besarnya kebutuhan pangan masyarakat.

Oleh sebab itu, kata dia, keberhasilan produksi beras dan jagung menjadi langkah awal untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dengan menempatkan petani sebagai pihak yang memperoleh manfaat langsung dari peningkatan produksi dan berkurangnya ketergantungan pada pasokan luar negeri.

Terlebih, swasembada pangan merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada petani, nelayan, dan peternak sehingga kebijakan pangan harus berorientasi pada kemandirian nasional sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Zulhas berharap capaian di sektor beras dan jagung dapat menjadi pijakan untuk memperluas keberhasilan swasembada ke komoditas pangan lainnya agar ekonomi kerakyatan semakin kuat dan kesejahteraan produsen pangan terus meningkat.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong hilirisasi sektor pangan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian sekaligus memperkuat kesejahteraan petani di Jawa Timur (Jatim) pada peringatan Hari Pangan Sedunia 2026.

“Petani perlu mendapatkan manfaat yang lebih besar dari hasil kerja kerasnya. Karena itu, peningkatan produksi harus kita hubungkan dengan kepastian pasar, penguatan posisi tawar, dan kesempatan mengembangkan nilai tambah,” ujar Khofifah di Surabaya, Jumat.

Ia mengatakan penguatan sektor pangan tidak cukup hanya melalui peningkatan produksi, tetapi juga perlu mencakup penanganan pascapanen, pengolahan, hingga pemasaran.

Upaya tersebut penting agar hasil pertanian memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memberikan manfaat lebih besar bagi petani.

Menurut dia, perubahan iklim, keterbatasan sumber daya, dan kebutuhan pangan yang terus berkembang menuntut inovasi di sepanjang rantai usaha pangan.

Pemanfaatan teknologi pertanian, efisiensi pengelolaan air, serta penguatan akses informasi pasar juga diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan menekan biaya usaha.

Produksi padi Jawa Timur pada 2025 mencapai lebih dari 10,4 juta ton gabah kering giling (GKG), dengan kontribusi sebesar 17,34 persen terhadap produksi nasional.

Sementara itu, potensi produksi padi pada periode Januari hingga November 2026 diperkirakan mencapai 10,24 juta ton GKG.

Selain padi, sektor pangan Jawa Timur ditopang komoditas jagung, tebu, daging, susu, telur, dan perikanan. Keragaman tersebut menjadi modal untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

“Melalui Jatim Agro, kita memperkuat peran Jawa Timur sebagai lumbung pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan,” katanya.

Khofifah menjelaskan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong pengembangan Jatim Agro-Hub, penguatan infrastruktur irigasi, hilirisasi produk, pengembangan korporasi pertanian, serta regenerasi petani.

Hilirisasi diharapkan membuka peluang bagi petani, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengembangkan produk olahan yang memiliki daya saing.

Dengan demikian, hasil produksi tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi juga dapat menghasilkan nilai tambah.

Khofifah juga menekankan pentingnya menjaga lahan produktif dan menggunakan sumber daya alam secara bijak.

Ia mengajak masyarakat mengonsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman serta mengurangi pemborosan makanan demi menjaga ketahanan pangan berkelanjutan.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jadi memang kata kuncinya adalah penegakan hukum

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan penguatan penegakan hukum di sektor kelautan menjadi salah satu langkah untuk mencapai target Nilai Tukar Nelayan (NTN) hingga sedikitnya 120 pada 2027.

Ia menyampaikan hal tersebut dalam acara peresmian dan peluncuran Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin.

"Target kita, Pak Menteri Kelautan, ditargetkan oleh Bapak Presiden, tahun ini dan tahun depan untuk melakukan suatu terobosan besar-besaran agar nilai tukar (nelayan) ini bisa meningkat," kata Zulhas.

Ia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto menugaskan KKP melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, termasuk melalui peningkatan NTN yang ditargetkan mencapai sedikitnya 120 pada tahun depan.

"Dari 103, minimal tahun depan sudah bisa 120," ujarnya.

Menko Pangan menyebut NTN pada 2025 berada di kisaran 103,9.

Kondisi tersebut, menurut dia, menunjukkan perlunya langkah lebih besar untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian pada sektor perikanan tangkap.

"Ada kampung nelayan dan lain-lain. Nah salah satu faktor itu adalah penegakan hukum," ungkap dia.

Berdasarkan laporan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, realisasi NTN pada 2025 mencapai 103,86, meningkat dari 101,76 pada 2024, tetapi masih di bawah target 2025 sebesar 105.

Sementara itu, data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan NTN nasional pada September 2026 tercatat sebesar 108,85, turun 0,17 persen dibandingkan Agustus 2026 yang mencapai 109,04.

Penurunan tersebut terjadi karena indeks harga yang diterima nelayan meningkat 0,62 persen, lebih rendah dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar nelayan sebesar 0,79 persen.

NTN merupakan indikator yang membandingkan indeks harga yang diterima nelayan dengan indeks harga yang dibayar untuk kebutuhan rumah tangga maupun kegiatan usaha penangkapan ikan.

Zulhas menilai perbaikan kesejahteraan nelayan perlu disertai upaya menjaga sumber daya kelautan agar manfaat ekonominya dapat dinikmati masyarakat Indonesia.

Salah satu langkah yang dinilainya penting adalah memperkuat penegakan hukum terhadap penyelundupan benih bening lobster, yang berpotensi mengurangi manfaat ekonomi dari sumber daya perikanan nasional.

"Jadi memang kata kuncinya adalah penegakan hukum," katanya.

Ia berharap keberadaan Satgas P2BBL dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan instansi terkait dalam menangani penyelundupan benih lobster.

"Kalau ini bisa berjalan dengan baik, maka potensi kekayaan yang luar biasa itu bisa menjadi pendapatan bagi negara, tentu juga peningkatan kemakmuran bagi nelayan kita," tutur dia.

Selain melalui penegakan hukum, pemerintah juga mengembangkan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) untuk memperkuat fasilitas penyimpanan, memperpendek rantai distribusi, dan meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan nelayan.

Sebagai bagian dari program prioritas nasional 2027, KKP menargetkan pembangunan KNMP di 1.000 lokasi, dengan sasaran pengembangan mencapai 5.000 lokasi pada 2029.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026