#30 tag 24jam
KKP dan DPR salurkan bantuan untuk nelayan di Bantul
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Komisi IV DPR RI menyalurkan berbagai bantuan untuk mendukung produktivitas sektor perikanan dan meningkatkan ... [382] url asal
#kementerian-kelautan-perikanan #bantuan-nelayan #nelayan-bantul #komisi-iv-dpr #dpr #kkp
Kami juga menyerahkan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan yang meliputi sertifikat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB), dan sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) untuk kapal perikanan
Yogyakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Komisi IV DPR RI menyalurkan berbagai bantuan untuk mendukung produktivitas sektor perikanan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sekretaris Jenderal KKP Andy Artha Donny Oktopura di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Poncosari, Kapanewon Srandakan, Bantul, Kamis, mengatakan penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Bulan Bakti KKP untuk memperingati hari ulang tahun ke-27 kementerian tersebut.
“Program ini memang kita harapkan langsung bersentuhan ataupun langsung memberikan manfaat kepada masyarakat,” kata Andy.
Dalam kesempatan tersebut, KKP menyalurkan 50.000 ekor benih ikan budi daya untuk lima kelompok nelayan, 100 bibit cemara, serta 100 paket peralatan sekolah bagi keluarga nelayan.
"Kami juga menyerahkan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan yang meliputi sertifikat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB), dan sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) untuk kapal perikanan," ujarnya.
Selain itu, KKP memfasilitasi pendaftaran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 83 nelayan Poncosari serta menyalurkan 50 paket perlengkapan keselamatan melaut berupa rompi dan alat komunikasi handy talky (HT).
“Bantuan ini baik yang sifatnya langsung terkait dengan nelayan maupun keluarga nelayan,” ujarnya.
Menurut dia, rangkaian kegiatan Bulan Bakti KKP juga mencakup khitanan massal gratis, donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, bazar produk perikanan, serta kegiatan bersih pantai dan penanaman vegetasi pantai.
"Harapannya program dan bantuan dapat memberikan manfaat dan membantu pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Bantul," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati atau yang dikenal sebagai Titiek Soeharto mengapresiasi penyaluran bantuan untuk memperkuat usaha perikanan dan meningkatkan nilai tambah hasil laut.
“Ada bantuan 50.000 benih ikan untuk lima kelompok pembudi daya, serta 100 bibit cemara laut atau ketapang untuk mendukung penghijauan kawasan pesisir yang baru saja kita laksanakan,” katanya.
Selain itu, lanjut dia, juga diserahkan tiga unit lemari pembeku (chest freezer) berkapasitas 200 liter, dua paket peralatan pengolahan hasil laut untuk usaha kerupuk dan pengolahan ikan, serta paket peralatan sekolah bagi peserta khitanan massal.
“Sebelumnya di Kapanewon Galur, Kulon Progo, juga dilaksanakan penyediaan sarana pengolahan ikan,” ujarnya.
Pewarta: Agung Dwi Prakoso
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026
Komisi IV DPR minta bantuan sarana perikanan dimanfaatkan maksimal
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi meminta bantuan prasarana dan sarana dari Kementerian Kelautan dan Perikanan di Dusun Nepi, Kelurahan Kranggan, ... [354] url asal
#kulon-progo #bantuan-sarana-perikanan #kkp #komisi-iv-dpr-ri
Kulon Progo (ANTARA) - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi meminta bantuan prasarana dan sarana dari Kementerian Kelautan dan Perikanan di Dusun Nepi, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan pendapatan warga.
Bantuan tersebut disalurkan melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDSPKP) KKP guna mendukung hilirisasi produk perikanan, sejalan dengan Asta Cita Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan.
"Saya pesan supaya alat-alat ini dirawat, supaya bisa bermanfaat buat ibu-ibu semuanya dan warga di lingkungan sini. Yang penting dijaga kebersihan makanannya. Ini kan untuk konsumen, untuk dimakan sendiri. Kebersihan tolong diperhatikan ya ibu-ibu semuanya," ujar Siti Hediati Hariyadi atauTitiek Soeharto saat meninjau penyerahan bantuan prasarana dan sarana di Kulon Progo, Rabu.
Titiek mengungkapkan harapan agar program bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah ini mampu mendorong kemandirian serta meningkatkan taraf ekonomi dan pendapatan masyarakat setempat.
Menurutnya, kelompok masyarakat yang bergerak di sektor pengolahan perikanan perlu didorong agar lebih mandiri secara finansial.
Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen Komisi IV DPR RI untuk terus mengawal berbagai program strategis di sektor kelautan dan perikanan, khususnya bagi wilayah Yogyakarta.
"Program-program tersebut mencakup pengadaan Kampung Nelayan Merah Putih, bantuan sistem budidaya bioflok untuk komoditas nila dan lele, hingga penyaluran sekitar 2 juta bibit ikan untuk masyarakat Yogyakarta," katanya.
Sekretaris Jenderal KKP Andy Artha Donny Oktopura yang turut mendampingi jalannya peninjauan ini menyampaikan dukungannya terhadap sinergi pusat dan daerah dalam menggerakkan sektor kelautan dan perikanan secara optimal.
Kehadiran jajaran pimpinan KKP bersama Komisi IV DPR RI ini menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam memastikan program bantuan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, bantuan prasarana dan sarana pascapanen diserahkan kepada tiga Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar), yaitu Poklahsar Pattimurni Andani, Poklahsar Mekar Sari, dan Poklahsar Sari Progo. Selain itu, diserahkan pula 1 unit Kendaraan Alih Teknologi dan Informasi (ATI) kepada Asosiasi Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan Mina Binangun.
Kegiatan peninjauan ini juga dilengkapi dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengoperasian dan pemeliharaan alat bagi para penerima manfaat.
Pewarta: Sutarmi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
DPR: Harga pupuk turun 20 persen baru terjadi sejak RI merdeka
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak menyebut penurunan harga pupuk subsidi hingga 20 persen guna membantu petani, merupakan kebijakan luar biasa ... [434] url asal
#legislator #wakil-ketua #komisi-iv-dpr-ri #hanan-a-rozak #penurunan-harga-pupuk-20-persen #hadirnya-negara
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak menyebut penurunan harga pupuk subsidi hingga 20 persen guna membantu petani, merupakan kebijakan luar biasa pemerintah yang baru terjadi sejak Indonesia merdeka.
Menurut Hanan, penurunan harga pupuk subsidi hingga 20 persen menunjukkan perhatian pemerintah dalam memperkuat produktivitas petani menuju swasembada pangan yang berkelanjutan.
"Harganya turun 20 persen. Nah, ini luar biasa perhatian pemerintah ya. Baru terjadi ini, kelihatannya (sejak) Indonesia merdeka, baru ini ya pupuk turun harganya. Ini sangat luar biasa," kata Hanan dalam Forum Diskusi Pertanian bertajuk 'Dua Tahun Transformasi Pertanian Era Presiden Prabowo' di Jakarta, Rabu.
Ia menuturkan harga pupuk sebelumnya cukup tinggi sehingga berpotensi menyulitkan petani dalam memperoleh sarana produksi apabila tidak ada dukungan pemerintah melalui kebijakan subsidi.
Hanan mengatakan kenaikan harga bahan baku pupuk seperti gas, fosfat, dan kalium akibat dinamika global menjadi tantangan tersendiri bagi industri pupuk nasional dalam menjaga keterjangkauan harga.
Namun, menurutnya, pemerintah mampu memberikan perhatian luar biasa dengan menurunkan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen meskipun biaya produksi mengalami peningkatan.
Ia menilai kebijakan tersebut menjadi langkah penting karena pupuk dapat tersedia tepat waktu, tepat jumlah, dan dengan harga yang lebih terjangkau bagi petani di seluruh Indonesia.
Selain penurunan harga pupuk, Hanan juga mengapresiasi penyederhanaan aturan distribusi pupuk yang sebelumnya mencapai 145 ketentuan menjadi lebih sederhana sehingga memudahkan petani mendapatkan kebutuhan produksi.
Menurut dia, ketersediaan pupuk dan benih yang semakin baik menjadi faktor pendukung peningkatan produktivitas pertanian serta memperkuat upaya pemerintah mencapai target swasembada pangan nasional.
"Pupuknya juga mudah diperoleh dengan penyederhanaan aturan, dari 145 aturan disederhanakan, kalau tidak salah 4 apa 5 sekarang ini ya, disatukan gitu, sehingga mudah sekali, bisa diperoleh tepat waktu, tepat jumlah, harganya terjangkau oleh petani. Ini luar biasa," ucapnya.
Hanan juga menyoroti pentingnya mekanisasi pertanian karena usia rata-rata petani semakin meningkat sehingga tenaga kerja di sektor pertanian membutuhkan dukungan teknologi dan mesin pertanian.
Ia menyebut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memiliki perhatian besar terhadap modernisasi pertanian sejak 2014 melalui penguatan mekanisasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas petani.
Menurut Hanan, kebijakan pemerintah dalam sektor pertanian berjalan secara paralel, tidak hanya melalui teknologi, tetapi juga kebijakan sosial ekonomi seperti penetapan harga pembelian pemerintah.
Ia juga menjelaskan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram memberikan kepastian bagi petani sekaligus memperkuat cadangan beras pemerintah.
Hanan menyebut berbagai intervensi pemerintah, mulai dari irigasi, pupuk, mekanisasi, hingga kebijakan harga, telah mendorong peningkatan produksi gabah kering panen (GKP).
Ia menilai capaian tersebut menunjukkan arah positif menuju swasembada pangan, dengan dukungan anggaran pertanian yang meningkat dan kebijakan pemerintah yang semakin berpihak kepada petani.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Legislator dukung pemerintah perkuat fondasi swasembada pangan
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A Rozak mendukung langkah pemerintah memperkuat fondasi swasembada pangan melalui berbagai kebijakan pertanian yang disusun ... [478] url asal
#legislator #pemerintah #fondasi-swasembada-pangan #wakil-ketua-komisi-iv-dpr #hanan-a-rozak
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A Rozak mendukung langkah pemerintah memperkuat fondasi swasembada pangan melalui berbagai kebijakan pertanian yang disusun berdasarkan target pembangunan nasional.
Menurut dia, pemerintah telah menetapkan target-target strategis untuk mewujudkan swasembada pangan, termasuk mempertahankan capaian tersebut dengan memperkuat berbagai sektor pendukung pertanian.
"Waktu di 2025 itu ada target-target, apalagi tekadnya adalah tidak ada impor lagi, tekadnya adalah swasembada, mempertahankan swasembada. Nah, itu yang ngitung pemerintah, kemudian hasil perhitungan itu diterjemahkan dalam bentuk target-target," katanya dalam Forum Diskusi Pertanian bertajuk "Dua Tahun Transformasi Pertanian Era Presiden Prabowo" di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan target pembangunan pertanian tersebut disusun melalui perhitungan pemerintah dan diterjemahkan dalam berbagai program yang diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan nasional secara berkelanjutan.
Menurut dia, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam memperkuat fondasi swasembada pangan mulai perbaikan irigasi, penyediaan benih, dan pemenuhan sarana produksi pertanian nasional patut diapresiasi.
Pemerintah menetapkan target pembangunan pertanian berdasarkan kebutuhan nasional, termasuk meningkatkan luas tanam sebagai langkah memperbesar produksi pangan dalam negeri.
Ia mengatakan target luas tanam ditingkatkan dari sekitar 10 juta hektare pada 2024 menjadi lebih dari 11 juta hektare pada 2026 melalui berbagai program strategis pemerintah.
Hanan menilai peningkatan luas tanam didukung perbaikan jaringan irigasi yang dilakukan pemerintah sehingga lahan pertanian dapat memperoleh pasokan air secara lebih optimal.
Menurut dia, normalisasi irigasi hingga tingkat tersier memungkinkan lahan yang sebelumnya kurang produktif kembali dimanfaatkan untuk meningkatkan intensitas tanam dan hasil produksi.
"Kenapa kok bisa meningkat? Nah, ini karena ada program, ada kebijakan. Perbaikan irigasi misalnya ya, tadinya irigasinya tidak normal dinormalkan sampai level tersier. Nah, sehingga yang tadinya bisa tanam misalnya hanya 10 juta hektare, akibat ada perbaikan air irigasi bisa lebih meningkat lagi. Nah, seperti itu. Banyak kebijakan-kebijakan," ucapnya.
Dia menilai pemerintah telah hadir membiayai pembangunan infrastruktur pertanian yang tidak mungkin dilakukan petani secara mandiri, terutama pembangunan bendungan serta jaringan irigasi termasuk pemberian bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).
"Contoh terkait irigasi, Kementerian PU (Pekerjaan Umum) membangun mulai dari bendungan, primer, sekunder, tersier. Kementerian Pertanian juga ada urus tersier karena yang paling dekat dengan petani. Pemerintah hadir di situ, itu tidak mungkin dibiayai oleh petani," katanya.
Selain irigasi, pemerintah juga memastikan ketersediaan benih melalui dukungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan perbenihan agar kebutuhan petani dapat dipenuhi dengan harga yang terjangkau.
Menurutnya, pemerintah tidak mengambil alih kewajiban petani menyediakan benih, tetapi memastikan benih berkualitas mudah diperoleh sehingga kegiatan budidaya berjalan lebih optimal.
Ia menilai pemerintah juga memperkuat penyediaan berbagai sarana produksi pertanian agar petani memperoleh dukungan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas lahan.
Ia menjelaskan keberhasilan produksi padi tidak hanya ditentukan benih dan pupuk, tetapi juga dukungan infrastruktur, pengelolaan lahan, serta proses alam yang menunjang pertumbuhan tanaman.
Hanan berharap, pembangunan irigasi, penyediaan benih, penguatan sarana produksi, dan berbagai kebijakan pemerintah terus dilanjutkan guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional yang berkelanjutan.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)