Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya menerima dukungan sebanyak 66 unit alat berat untuk memperkuat pemulihan serta rehabilitasi dan rekonstruksi kabupaten tersebut pascabencana hidrometeorologi dari pemerintah pusat.

Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi di Pidie Jaya, Jumat, mengatakan puluhan alat berat tersebut merupakan realisasi dukungan percepatan yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberapa waktu lalu.

"Ada sebanyak 66 unit alat berat yang diterima Pemkab Pidie Jaya dari pemerintah pusat untuk percepatan pemulihan serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana," katanya

Puluhan alat berat tersebut terdiri 16 unit ekskavator berbagai jenis, enam unit buldoser, enam unit backhoe loader, dan 44 unit truk jungkit atau dump truck.

Sibral Malasyi mengatakan alat berat tersebut digunakan untuk pengerukan dan penggalian material banjir yang melanda Kabupaten Pidie Jaya pada akhir November 2025.

"Melalui Dinas Pekerjaan Umum, alat berat diprioritaskan untuk normalisasi sungai Krueng Meureudu, pengerukan muara, pembersihan saluran irigasi, dan lingkungan permukiman," katanya.

Sedangkan Dinas Pertanian digunakan untuk menangani pembersihan sawah terdampak bencana. Serta Dinas Kelautan dan Perikanan digunakan untuk pembersihan tambak terdampak bencana.

"Penempatan alat berat dapat digeser sesuai kebutuhan serta tingkat urgensi di lapangan agar sumber daya yang tersedia bekerja tepat sasaran," kata Bupati Pidie Jaya.

Dengan dukungan alat berat tersebut, kata dia, diharapkan lahan pertanian, pertambahan, dan sumber pencarian masyarakat bisa bangkit kembali dan berproduksi setelah bencana.

Sibral Malasyi juga mendorong dinas-dinas terkait di lingkung Pemkab Pidie Jaya bergerak terpadu, menetapkan lokasi kerja berdasarkan prioritas, mengoptimalkan alat berat serta memastikan hasil pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami berharap dukungan pemerintah pusat menjadi pengungkit percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Pidie Jaya. Pemulihan infrastruktur dasar dan ekonomi produktif menjadi bagian penting kebangkitan pascabencana," kata Sibral Malasyi.

Bencana banjir melanda Kabupaten Pidie Jaya sejak 26 November 2025 dan terus meninggalkan dampak luas dan memukul aktivitas masyarakat di berbagai kecamatan. Saat itu hujan deras berturut-turut membuat sejumlah sungai meluap, merendam ribuan rumah warga, fasilitas publik, dan lahan pertanian.

Banjir itu disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir dimana Kecamatan Meureudu, Meurah Dua, Ulim, dan Pidie Jaya menjadi kawasan yang mengalami kerusakan paling parah.

Ribuan warga terpaksa mengungsi ke lokasi aman setelah air merendam pemukiman setinggi pinggang hingga dada orang dewasa. Lebih dari 20 ribu warga tercatat mengungsi pada ratusan titik pengungsian.

Berdasarkan data, banjir pada November 2025 itu mengakibatkan 1.625 hektare lahan pertanian di Pidie Jaya terdampak dengan rincian, 1.225 hektare rusak ringan, 141 hektare rusak sedang, dan 259 hektare rusak berat.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperluas akses pasar digital bagi pelaku UMKM terdampak bencana di Aceh melalui fasilitasi pemasaran berbasis digital dan kolaborasi layanan logistik untuk mempercepat pemulihan usaha.

Asisten Deputi Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro Kementerian UMKM Ari Anindiya, dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, mengatakan pemulihan usaha pascabencana tidak cukup hanya dengan mengembalikan kemampuan produksi, tetapi juga perlu didukung perluasan akses pasar agar pelaku usaha dapat kembali memperoleh pendapatan.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Fasilitasi Landing Page UMKM Sumatera Bangkit Bersama dalam rangkaian Klinik UMKM Bangkit di Banda Aceh pada Selasa (13/10).

Melalui fasilitas tersebut, pelaku UMKM memperoleh dukungan untuk membangun toko digital yang terintegrasi dengan ekosistem lokapasar (marketplace), menampilkan produk secara lebih menarik, serta menjangkau konsumen di luar wilayah pemasaran sebelumnya.

“Kami ingin digitalisasi memberikan hasil nyata bagi pengusaha UMKM. Produk yang sebelumnya hanya dikenal di lingkungan sekitar harus semakin mudah ditemukan konsumen melalui kanal digital, sehingga peluang transaksi dan peningkatan penjualan semakin terbuka,” kata Ari.

Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, pengembangan landing page bersama berbagai lokapasar telah melibatkan lebih dari 4.000 UMKM dengan capaian penjualan lebih dari 45 juta produk.

Menurut Ari, capaian tersebut menunjukkan potensi perdagangan digital dalam membantu UMKM memperluas jangkauan pemasaran, meningkatkan transaksi, dan memulihkan kegiatan usaha setelah terdampak bencana.

Fasilitasi pemasaran digital tersebut menyasar pelaku UMKM di Kota Banda Aceh serta wilayah koordinasi Aceh 5 yang mencakup Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Gayo Lues, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kabupaten Aceh Tenggara.

Selain memperluas akses pasar digital, Kementerian UMKM berkolaborasi dengan J&T Express melalui program Jawara Lokal untuk mendukung pengembangan usaha dan distribusi produk UMKM.

Melalui program tersebut, UMKM terpilih berdasarkan proses kurasi bersama Kementerian UMKM dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh memperoleh dana pengembangan usaha masing-masing sebesar Rp15 juta.

Peserta juga mendapatkan potongan ongkos kirim sebesar 30 persen, akses layanan VIP J&T Express, dukungan promosi, serta pendampingan logistik untuk meningkatkan efisiensi pengiriman dan memperluas jangkauan distribusi produk.

Salah satu penerima manfaat program Jawara Lokal adalah Silfia Safriani, pemilik usaha Keuneubah Endatu asal Kabupaten Pidie Jaya. Usahanya sempat terhenti akibat banjir bandang pada akhir November 2025 sebelum kembali dirintis pada Februari 2026.

Silfia mengatakan pemasaran daring membantu usahanya menjangkau lebih banyak konsumen. Ia menyebut penjualan produknya yang sebelumnya sekitar satu kotak per hari kini dapat mencapai 100 kotak.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Medan (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menekankan perlunya perencanaan kebutuhan material secara terukur di setiap lokasi pembangunan untuk mempercepat pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ronny Hutahayan mengatakan kepastian pasokan bahan bangunan, kapasitas produksi, serta kelancaran distribusi menjadi faktor penting untuk mengejar target rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Jadwal pembangunan harus ditopang oleh kepastian pasokan. Kebutuhan semen, baja, panel rumah, pasir, batu, agregat, dan materi lainnya perlu dihitung per lokasi dan pertahapan pekerjaan,” kata Ronny dalam rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi hunian tetap, di Medan, Jumat.

Ia mengatakan dalam perencanaan pasokan harus disesuaikan dengan tahapan pekerjaan agar kebutuhan material dapat terpenuhi tanpa mengganggu jadwal konstruksi.

Ronny mengatakan pemerintah juga mendorong penyediaan fasilitas produksi komponen bangunan yang berdekatan dengan lokasi proyek atau mampu melayani beberapa lokasi sekaligus. Upaya ini ditujukan untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan logistik dengan kebutuhan pembangunan di lapangan.

Selain kapasitas pemasok, koordinasi antar proyek juga diperlukan untuk mengantisipasi persaingan pasokan, lonjakan harga, serta penumpukan material.

Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan mendukung penyelesaian kendala maupun perizinan sesuai kewenangannya, sekaligus memastikan sumber material yang digunakan sah dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

“Risiko cuaca dan gangguan akses menuju lokasi pembangunan turut menjadi pertimbangan dalam penyusunan perencanaan dan jadwal pekerjaan,” tambah Ronny.

Percepatan rantai pasok tersebut menjadi semakin penting seiring dengan target pemerintah untuk mempercepat pembangunan hunian tetap dari rencana semula tiga tahun menjadi dua tahun, sesuai arahan Presiden pada Mei 2026.

Di sisi lain, pembangunan hunian tetap juga diharapkan mendorong pemulihan ekonomi daerah melalui pelibatan tenaga kerja lokal, termasuk warga terdampak, serta pemberian ruang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemasok, dan penyedia jasa setempat yang memenuhi persyaratan mutu dan kapasitas.

Ronny mengatakan berdasarkan data dari Posko Nasional, terdapat lebih dari 184.000 rumah rusak di tiga provinsi terdampak. Dari 57.027 unit huntap yang direncanakan, sampai awal Oktober 2026 sebanyak 2.085 unit telah selesai, dan 1.882 unit sedang dalam proses pembangunan.

Selain itu, BNPB juga menangani pembangunan 27.809 unit huntap in situ di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah bergerak berkat kerjasama berbagai pihak.

“Triwulan terakhir tahun ini sangat menentukan, paket yang sudah berjalan perlu kita kawal agar selesai sesuai target. Pada saat yang sama, persiapan lahan, penerima manfaat, program, dan pembiayaan untuk tahun 2027 harus disiapkan dari sekarang,” kata Ronny.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026