Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya menerima dukungan sebanyak 66 unit alat berat untuk memperkuat pemulihan serta rehabilitasi dan rekonstruksi kabupaten tersebut pascabencana hidrometeorologi dari pemerintah pusat.

Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi di Pidie Jaya, Jumat, mengatakan puluhan alat berat tersebut merupakan realisasi dukungan percepatan yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberapa waktu lalu.

"Ada sebanyak 66 unit alat berat yang diterima Pemkab Pidie Jaya dari pemerintah pusat untuk percepatan pemulihan serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana," katanya

Puluhan alat berat tersebut terdiri 16 unit ekskavator berbagai jenis, enam unit buldoser, enam unit backhoe loader, dan 44 unit truk jungkit atau dump truck.

Sibral Malasyi mengatakan alat berat tersebut digunakan untuk pengerukan dan penggalian material banjir yang melanda Kabupaten Pidie Jaya pada akhir November 2025.

"Melalui Dinas Pekerjaan Umum, alat berat diprioritaskan untuk normalisasi sungai Krueng Meureudu, pengerukan muara, pembersihan saluran irigasi, dan lingkungan permukiman," katanya.

Sedangkan Dinas Pertanian digunakan untuk menangani pembersihan sawah terdampak bencana. Serta Dinas Kelautan dan Perikanan digunakan untuk pembersihan tambak terdampak bencana.

"Penempatan alat berat dapat digeser sesuai kebutuhan serta tingkat urgensi di lapangan agar sumber daya yang tersedia bekerja tepat sasaran," kata Bupati Pidie Jaya.

Dengan dukungan alat berat tersebut, kata dia, diharapkan lahan pertanian, pertambahan, dan sumber pencarian masyarakat bisa bangkit kembali dan berproduksi setelah bencana.

Sibral Malasyi juga mendorong dinas-dinas terkait di lingkung Pemkab Pidie Jaya bergerak terpadu, menetapkan lokasi kerja berdasarkan prioritas, mengoptimalkan alat berat serta memastikan hasil pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami berharap dukungan pemerintah pusat menjadi pengungkit percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Pidie Jaya. Pemulihan infrastruktur dasar dan ekonomi produktif menjadi bagian penting kebangkitan pascabencana," kata Sibral Malasyi.

Bencana banjir melanda Kabupaten Pidie Jaya sejak 26 November 2025 dan terus meninggalkan dampak luas dan memukul aktivitas masyarakat di berbagai kecamatan. Saat itu hujan deras berturut-turut membuat sejumlah sungai meluap, merendam ribuan rumah warga, fasilitas publik, dan lahan pertanian.

Banjir itu disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir dimana Kecamatan Meureudu, Meurah Dua, Ulim, dan Pidie Jaya menjadi kawasan yang mengalami kerusakan paling parah.

Ribuan warga terpaksa mengungsi ke lokasi aman setelah air merendam pemukiman setinggi pinggang hingga dada orang dewasa. Lebih dari 20 ribu warga tercatat mengungsi pada ratusan titik pengungsian.

Berdasarkan data, banjir pada November 2025 itu mengakibatkan 1.625 hektare lahan pertanian di Pidie Jaya terdampak dengan rincian, 1.225 hektare rusak ringan, 141 hektare rusak sedang, dan 259 hektare rusak berat.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kami menyambut baik pemetaan ini

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) melalui Direktorat Kreativitas Teknologi memacu percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang melalui pemanfaatan inovasi teknologi berbasis Kecerdasan Artifisial (AI) untuk memetakan infrastruktur vital dan pusat aktivitas ekonomi terdampak guna menghasilkan data presisi bagi prioritas penanganan daerah.

Direktur Kreativitas Teknologi Kementerian Ekraf, Dandy Yudha Feryawan, menegaskan bahwa langkah ini merupakan realisasi dari komitmen pemulihan berbasis kebutuhan riil di lapangan yang diberikan tidak berhenti pada teknologi, tetapi berangkat dari persoalan nyata yang dihadapi masyarakat dan pemerintah daerah.

"Melalui pemetaan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran dan data yang lebih jelas mengenai kondisi dan kebutuhan rehabilitasi serta rekonstruksi di setiap lokasi sehingga dapat membantu pemerintah daerah untuk menentukan titik-titik yang memerlukan perhatian hingga penanganan lebih lanjut,” ujar Dandy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Kemenekraf menggandeng Niriksagara, startup pemenang Ekraftech Innovation Challenge 2025 yang bergerak di bidang pemetaan infrastruktur berbasis AI dan geospatial intelligence untuk menerapkan keandalan teknologi anak bangsa dalam penanganan tanggap darurat dan rekonstruksi di lapangan.

Co-Founder Niriksagara, Fransiscus Leonardo Siahaan, menyampaikan bahwa pengujian teknologi pemetaan di Kota Padang mencakup pengumpulan data dokumentasi berupa foto, video, dan citra udara drone di setiap titik yang akan diolah menggunakan AI, computer vision, dan geospatial intelligence sebagai gambaran bagi pemerintah daerah untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah setempat.

“Sehingga dapat menjadi gambaran yang jelas bagi Pemerintah Kota Padang dalam melihat kondisi dan kebutuhan penanganan. Kami juga terbuka untuk berkoordinasi dengan dinas terkait apabila diperlukan data tambahan,” jelas Fransiscus.

Lokasi yang akan ditinjau mulai dari Jembatan dan Saluran Irigasi Gunung Nago, Jembatan Kalawi, Bendungan Lubuk Minturun, kawasan pertanian Batu Busuk, hingga kompleks Balai Kota dan Gedung DPRD Padang.

Pendekatan ini sekaligus menjadi Proof of Concept (PoC) untuk melihat penerapan teknologi tersebut dalam konteks penanganan pascabencana secara langsung. Hasilnya tidak diarahkan untuk menggantikan proses perencanaan maupun kewenangan pemerintah daerah, tetapi diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan perspektif yang bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah penanganan pascabencana Sumatera.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang, Tommy TRD, mengapresiasi langkah lintas sektor ini. Kolaborasi ini melibatkan Diskominfo dan Bappeda Kota Padang sebagai koordinator ekosistem, serta pendampingan teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian untuk kluster infrastruktur dan lahan produktif.

“Kami menyambut baik pemetaan ini. Perangkat daerah turun langsung sesuai kewenangan masing-masing agar data sebenarnya mampu menggambarkan kondisi di lapangan dan informasinya akan membantu kami melihat prioritas penanganan di titik-titik terdampak," ungkap Tommy.

Pada rapat koordinasi yang berlangsung 7 Oktober 2026, Staf Ahli Pemerintahan, Hukum, dan Politik Kota Padang, Raf Indria meminta supaya hasil temuan Kementerian Ekraf dan Niriksagara dapat ditindaklanjuti masing-masing dinas terkait.

Hasil pemetaan di Kota Padang selanjutnya akan menjadi bahan analisis dan pembahasan bersama Pemerintah Kota Padang serta pemangku kepentingan terkait. Informasi tersebut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas rehabilitasi serta rekonstruksi, sekaligus memberikan pembelajaran mengenai bagaimana inovasi teknologi karya startup nasional dapat dimanfaatkan untuk mendukung penanganan pascabencana secara lebih responsif, berbasis data, dan sesuai dengan karakteristik daerah.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Penerima manfaat harus diverifikasi dan divalidasi, agar bantuan tepat sasaran

Medan (ANTARA) - Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mendorong penguatan verifikasi dan validasi data penerima manfaat hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran.

Surya mengatakan akurasi data menjadi salah satu aspek penting dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, selain kesiapan lahan, kualitas bangunan, dan kelengkapan infrastruktur dasar.

“Penerima manfaat harus diverifikasi dan divalidasi, agar bantuan tepat sasaran,” ujarnya dalam rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Jumat.

Ia menegaskan, pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya sesuai kewenangan masing-masing.

Koordinasi tersebut juga diperlukan untuk memastikan pembangunan hunian tetap tidak hanya selesai secara administratif, tetapi benar-benar memenuhi standar kelayakan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak.

Ia mengatakan pelaksanaan pembangunan hunian tetap juga perlu disertai pemantauan yang terukur. Pengawasan tidak hanya mencakup progres fisik pembangunan, tetapi juga realisasi keuangan, mutu pekerjaan, kesesuaian jadwal, serta penyelesaian kendala di lapangan.

Menurutnya, setiap persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan perlu disertai penanggung jawab dan target waktu penyelesaian yang jelas. Langkah tersebut diperlukan agar proses pembangunan berjalan terarah dan memberikan kepastian bagi masyarakat yang menantikan hunian layak.

Selain validasi data penerima manfaat, pemerintah perlu memastikan kesiapan lahan, kejelasan status hukum, kesesuaian tata ruang, serta keamanan lokasi dari potensi bencana. Hunian yang dibangun juga harus didukung infrastruktur dasar, seperti akses jalan, air minum, sanitasi, listrik, dan fasilitas pelayanan masyarakat.

“Hunian tetap harus memenuhi persyaratan teknis. Keselamatan bangunan, serta didukung akses jalan, air minum, sanitasi, listrik, fasilitas pelayanan dasar, dan lokasi hunian juga harus mempertimbangkan akses masyarakat,” katanya.

Dalam pemaparannya, Wagub Sumut menyebutkan komitmen berbagai pihak dalam pembangunan hunian tetap, diantaranya dari Yayasan Buddha Tzu Chi ditargetkan sebanyak 1.103 unit hunian tetap yang tersebar di lima kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Selain itu juga dari Posko Bencana Provinsi Sumatera Utara sebanyak 100 unit serta dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebanyak 792 unit.

Ia berharap koordinasi dan pemantauan pembangunan pascabencana dapat menghasilkan langkah tindak lanjut yang konkret, dengan pembagian tanggung jawab yang jelas dan mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Masyarakat yang terdampak bencana menantikan kepastian hunian, dan tugas kita adalah memastikan proses tersebut berjalan dengan segera dan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Medan (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menekankan perlunya perencanaan kebutuhan material secara terukur di setiap lokasi pembangunan untuk mempercepat pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ronny Hutahayan mengatakan kepastian pasokan bahan bangunan, kapasitas produksi, serta kelancaran distribusi menjadi faktor penting untuk mengejar target rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Jadwal pembangunan harus ditopang oleh kepastian pasokan. Kebutuhan semen, baja, panel rumah, pasir, batu, agregat, dan materi lainnya perlu dihitung per lokasi dan pertahapan pekerjaan,” kata Ronny dalam rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi hunian tetap, di Medan, Jumat.

Ia mengatakan dalam perencanaan pasokan harus disesuaikan dengan tahapan pekerjaan agar kebutuhan material dapat terpenuhi tanpa mengganggu jadwal konstruksi.

Ronny mengatakan pemerintah juga mendorong penyediaan fasilitas produksi komponen bangunan yang berdekatan dengan lokasi proyek atau mampu melayani beberapa lokasi sekaligus. Upaya ini ditujukan untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan logistik dengan kebutuhan pembangunan di lapangan.

Selain kapasitas pemasok, koordinasi antar proyek juga diperlukan untuk mengantisipasi persaingan pasokan, lonjakan harga, serta penumpukan material.

Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan mendukung penyelesaian kendala maupun perizinan sesuai kewenangannya, sekaligus memastikan sumber material yang digunakan sah dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

“Risiko cuaca dan gangguan akses menuju lokasi pembangunan turut menjadi pertimbangan dalam penyusunan perencanaan dan jadwal pekerjaan,” tambah Ronny.

Percepatan rantai pasok tersebut menjadi semakin penting seiring dengan target pemerintah untuk mempercepat pembangunan hunian tetap dari rencana semula tiga tahun menjadi dua tahun, sesuai arahan Presiden pada Mei 2026.

Di sisi lain, pembangunan hunian tetap juga diharapkan mendorong pemulihan ekonomi daerah melalui pelibatan tenaga kerja lokal, termasuk warga terdampak, serta pemberian ruang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemasok, dan penyedia jasa setempat yang memenuhi persyaratan mutu dan kapasitas.

Ronny mengatakan berdasarkan data dari Posko Nasional, terdapat lebih dari 184.000 rumah rusak di tiga provinsi terdampak. Dari 57.027 unit huntap yang direncanakan, sampai awal Oktober 2026 sebanyak 2.085 unit telah selesai, dan 1.882 unit sedang dalam proses pembangunan.

Selain itu, BNPB juga menangani pembangunan 27.809 unit huntap in situ di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah bergerak berkat kerjasama berbagai pihak.

“Triwulan terakhir tahun ini sangat menentukan, paket yang sudah berjalan perlu kita kawal agar selesai sesuai target. Pada saat yang sama, persiapan lahan, penerima manfaat, program, dan pembiayaan untuk tahun 2027 harus disiapkan dari sekarang,” kata Ronny.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026