#30 tag 24jam
Hashim soroti potensi penerimaan Rp1.500 triliun yang belum tergali
Board of Advisors Prasasti Center for Policy Studies Hashim Djojohadikusumo menyoroti potensi penerimaan negara senilai Rp1.500 triliun yang belum tergali ... [380] url asal
#investasi #pdb #rasio-penerimaan-negara #hashim-djojohadikusumo #prasasti
Kita belum mengumpulkan penerimaan yang seharusnya bisa kita kumpulkan sebesar 6 persen setiap tahun. Itu setara dengan Rp1.500 triliun per tahun yang seharusnya bisa kita kumpulkan saat ini.
Jakarta (ANTARA) - Board of Advisors Prasasti Center for Policy Studies Hashim Djojohadikusumo menyoroti potensi penerimaan negara senilai Rp1.500 triliun yang belum tergali secara optimal.
Hashim menerangkan besarnya potensi tersebut tercermin dari selisih rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan Kamboja yang mencapai sekitar 6 poin persentase.
“Selisih 6 persen antara rasio penerimaan kita dan Kamboja setara dengan 90 miliar dolar AS per tahun. (Asumsi) PDB nominal kita sekitar 1,4-1,5 triliun dolar AS per tahun,” kata Hashim dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026, di Jakarta, Selasa.
Maka dari itu, jika Indonesia mampu menghimpun penerimaan dengan rasio yang setara dengan Kamboja, potensi penerimaan yang dapat diperoleh mencapai Rp1.500 triliun per tahun.
“Kita belum mengumpulkan penerimaan yang seharusnya bisa kita kumpulkan sebesar 6 persen setiap tahun. Itu setara dengan Rp1.500 triliun per tahun yang seharusnya bisa kita kumpulkan saat ini,” ujarnya.
Hashim pun membidik peningkatan rasio penerimaan negara terhadap PDB Indonesia naik ke 18 persen dalam 2-3 tahun ke depan.
Sementara saat ini, rasio penerimaan Indonesia masih di level sekitar 12 persen.
“Fakta bahwa rasio penerimaan kita rendah adalah karena tidak ada political will, menurut saya dan menurut Presiden Prabowo. Salah satu tujuan Presiden Prabowo adalah mencapai level Kamboja dalam 2-3 tahun, kami ingin mencapai 18 persen,” kata Hashim.
Hashim menilai rendahnya rasio penerimaan negara merupakan salah satu persoalan struktural perekonomian yang perlu diatasi lewat reformasi perpajakan dan perbaikan administrasi negara.
Selain itu, ia menyoroti besarnya aktivitas ekonomi yang belum sepenuhnya tercatat dalam sistem formal atau yang ia sebut sebagai grey economy.
Mengutip proyeksi Bank Dunia, Hashim menyebut aktivitas grey economy di Indonesia mencapai 35-45 persen dari perekonomian nominal Indonesia.
“Artinya, ekonomi kita jauh lebih besar daripada yang secara resmi tercatat. Nilainya bukan 1,5 triliun dolar AS, melainkan mendekati 2,1 triliun dolar AS atau sekitar Rp35.000 triliun,” ujarnya pula.
Hashim menilai digitalisasi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pengumpulan penerimaan negara.
Pemerintah saat ini mulai menjalankan program digitalisasi perpajakan yang memungkinkan proses pemungutan pajak dan royalti dilakukan melalui sistem digital.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026
Kontribusi industri pengolahan pada PDB diharapkan lampaui 20 persen
Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengungkapkan kontribusi industri pengolahan terhadap produk domestik bruto (PDB) ke depannya diharapkan ... [371] url asal
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengungkapkan kontribusi industri pengolahan terhadap produk domestik bruto (PDB) ke depannya diharapkan dapat melampaui 20 persen.
"Ke depan kita ingin kontribusi industri pengolahan terhadap PDB melampaui 20 persen," ujar Faisol dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Investasi, Hilirisasi, Energi, dan Lingkungan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tahun 2026 di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, hal tersebut merupakan mandat dan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto.
"Ini sebagai mandat dan arahan Bapak Presiden. Kita memiliki modal kuat karena pasar domestik dengan 287,2 juta jiwa dengan menggerakkan konsumsi rumah tangga sekitar Rp12,83 triliun bisa menjadi kontribusi terbesar untuk bisa meningkatkan perekonomian, sekaligus meningkatkan produktivitas industri pengolahan," katanya.
Faisol menambahkan walaupun utilisasi industri pengolahan masih di bawah 70 persen, masih terdapat ruang yang sangat besar.
"Saya perlu sampaikan bahwa sedikit mengenai industri manufaktur (pengolahan) yang terus positif karena dalam catatan yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa triwulan II 2026 tumbuh 5,32 persen dengan menyumbang Rp1.102,88 triliun terhadap PDB, yang merupakan realisasi investasi di dalamnya sekitar 38,98 persen," katanya.
Sementara itu, untuk capaian ekspornya, lanjutnya, dari total ekspor nasional maka industri pengolahan nonmigas menyumbang sebesar 82,40 persen.
Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebesar 5,29 persen (year-on-year/yoy) pada triwulan II 2026 terutama ditopang oleh industri manufaktur atau pengolahan dari sisi lapangan usaha, serta konsumsi rumah tangga dari sisi pengeluaran.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS M Edy Mahmud sebelumnya menyampaikan bahwa besaran produk domestik bruto (PDB) pada triwulan II 2026 atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp6.552,1 triliun dan atas harga konstan (ADHK) Rp3.576,2 triliun.
Lebih rinci, dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan atau manufaktur menjadi sumber pertumbuhan terbesar yaitu sebesar 0,90 persen, didukung pertumbuhan sektor tersebut sebesar 4,52 persen (yoy) dan pangsa atau kontribusi terhadap PDB sebesar 18,50 persen.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh lapangan usaha perdagangan dengan sumber pertumbuhan sebesar 0,83 persen, konstruksi dengan sumber pertumbuhan sebesar 0,62 persen, serta informasi dan komunikasi (infokom) dengan sumber pertumbuhan sebesar 0,48 persen.
Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026
LPDB salurkan pembiayaan Rp6,37 miliar kepada delapan KDKMP
Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi telah menyalurkan pembiayaan total Rp6,37 miliar kepada delapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) ... [405] url asal
Fokusnya adalah tata kelola yang baik. Yang kedua adalah business plan-nya
Yogyakarta (ANTARA) - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi telah menyalurkan pembiayaan total Rp6,37 miliar kepada delapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang tersebar di beberapa daerah.
Direktur Hukum dan Umum LPDB Koperasi Deva Rachman mengatakan, dua dari delapan koperasi tersebut bahkan telah melunasi pinjaman yang diterima.
Berdasarkan data LPDB yang diterima di Yogyakarta, Selasa, delapan KDKMP tersebut tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali.
Pembiayaan tersebut terdiri atas skema konvensional kepada enam koperasi dan skema syariah kepada dua koperasi.
Deva, dalam kegiatan temu media di Yogyakarta, Senin (12/10), mengatakan, LPDB memberikan kesempatan kepada KDKMP untuk mengajukan pembiayaan tanpa harus menunggu satu tahun, sebagaimana persyaratan yang berlaku bagi koperasi reguler.
Selain itu, ia menyebut KDKMP tidak dikenai batas minimum pembiayaan Rp500 juta sebagaimana disampaikan untuk koperasi reguler. Dengan skema tersebut, koperasi dapat mengajukan pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan usahanya.
Ia mencontohkan, sebuah koperasi yang mengajukan pinjaman sebesar Rp35 juta untuk menjalankan usaha pembuatan jas hujan dan telah mengembalikan pinjaman tersebut.
Menurut Deva, kemampuan koperasi menyusun rencana bisnis serta menjaga komitmen pengembalian menjadi faktor penting dalam keberhasilan pemanfaatan dana bergulir.
LPDB juga melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap koperasi penerima pembiayaan untuk memastikan kegiatan usaha berjalan dan kewajiban pembayaran dapat dipenuhi.
Untuk memitigasi risiko pembiayaan, LPDB menerapkan sistem peringatan dini yang memberikan pengingat kepada koperasi menjelang jatuh tempo pembayaran melalui pesan WhatsApp maupun sambungan telepon.
Lembaga tersebut juga melakukan kunjungan langsung untuk memeriksa keberadaan koperasi, perkembangan usaha, dan pengelolaan oleh pengurus.
Deva mengatakan pembiayaan kepada KDKMP termasuk dalam target penyaluran LPDB secara keseluruhan pada 2026 sebesar Rp2,1 triliun. Namun, ia menyebut LPDB tidak menetapkan target penyaluran khusus untuk KDKMP.
Selain memberikan pembiayaan, LPDB mengembangkan program inkubasi untuk memperkuat kapasitas koperasi. Program tersebut melibatkan 15 lembaga inkubator, termasuk sejumlah perguruan tinggi, yang masing-masing mendampingi sekitar 15 koperasi.
“Fokusnya adalah tata kelola yang baik. Yang kedua adalah business plan-nya," ujar Deva.
Pendampingan selama enam bulan itu mencakup pemetaan potensi ekonomi lokal, perbaikan tata kelola, penyusunan rencana bisnis, serta penguatan pengelolaan organisasi koperasi.
LPDB berharap program tersebut dapat meningkatkan kesiapan koperasi dalam menjalankan usaha dan mengakses pembiayaan secara bertanggung jawab.
Pada 2026, LPDB mencatat realisasi penyaluran pembiayaan sebesar Rp1,6 triliun dari target tahunan Rp2,1 triliun. Penyaluran tersebut menjangkau 115 koperasi mitra dengan 8.268 penerima manfaat di 22 provinsi.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026
LPDB siapkan 'credit scoring' percepat pembiayaan koperasi
Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi menyiapkan penerapan innovative credit scoring pada 2027 untuk mempercepat proses evaluasi pembiayaan koperasi ... [314] url asal
Kita akan gunakan teknologi untuk melakukan credit scoring supaya bisa mempercepat proses, menghilangkan sisi subjektif kemanusiaan tujuannya supaya pelayanan lebih baik dari sebelumnya
Yogyakarta (ANTARA) - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi menyiapkan penerapan innovative credit scoring pada 2027 untuk mempercepat proses evaluasi pembiayaan koperasi sekaligus meningkatkan akurasi penilaian kelayakan penerima dana.
Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto mengatakan, inovasi tersebut dikembangkan untuk mengubah proses akuisisi pembiayaan yang selama ini cenderung dilakukan secara manual menjadi berbasis data terintegrasi.
"Kita akan gunakan teknologi untuk melakukan credit scoring supaya bisa mempercepat proses, menghilangkan sisi subjektif kemanusiaan tujuannya supaya pelayanan lebih baik dari sebelumnya," kata Krisdianto dalam Media Gathering LPDB Koperasi di Yogyakarta, Senin.
Melalui penerapan credit scoring, LPDB menargetkan proses evaluasi pembiayaan yang sebelumnya memerlukan waktu relatif lama dapat dipangkas menjadi hitungan menit.
Sistem itu juga diharapkan dapat mengurangi antrean pengajuan dan menyediakan data analisis yang lebih komprehensif bagi manajemen dalam mengambil keputusan.
Meski demikian, LPDB masih melakukan penyempurnaan terhadap sistem, terutama dalam pengujian kriteria penilaian dan pengukuran risiko pembiayaan.
Krisdianto mengatakan pengembangan sistem perlu dilakukan secara cermat karena dana bergulir yang dikelola LPDB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga penyalurannya harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.
Di sisi lain, kriteria penilaian juga perlu dirancang agar tidak terlalu kaku sehingga koperasi yang layak memperoleh pembiayaan tidak terhambat oleh sistem penilaian yang kurang fleksibel.
LPDB menargetkan teknologi tersebut dapat diterapkan pada 2027 guna mempercepat pelayanan dan memperluas jangkauan pembiayaan kepada koperasi di berbagai daerah.
Secara kumulatif, sejak 2008 hingga Oktober 2026, LPDB mencatat penyaluran pembiayaan sebesar Rp22,9 triliun kepada 3.929 koperasi mitra yang tersebar di 36 provinsi, dengan jumlah penerima manfaat akhir sebanyak 537.678 orang.
Sementara itu, pada 2026, nilai pembiayaan yang terealisasi telah menembus Rp1,6 triliun di 22 provinsi dengan 115 mitra koperasi, dari target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp2,1 triliun.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)