#30 tag 24jam
Prasasti: Kebijakan RI perlu bantu usaha berkembang menjadi unggul
Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) menilai kebijakan pemerintah perlu diarahkan untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi pelaku usaha ... [667] url asal
Jakarta (ANTARA) - Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) menilai kebijakan pemerintah perlu diarahkan untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi pelaku usaha berkembang dan meningkatkan skala bisnis guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Dalam risetnya, Prasasti mencatat bahwa besarnya jumlah pelaku usaha di Indonesia belum sepenuhnya diikuti kemampuan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Hal tersebut bergantung pada kemampuan perusahaan untuk berkembang dan meningkatkan skala usahanya.
“Hampir seluruh dari 26,4 juta usaha nonpertanian di Indonesia tergolong usaha mikro atau kecil, dan hanya sebagian kecil yang berhasil berkembang menjadi usaha menengah atau besar,” kata Board of Advisors Prasasti Burhanuddin Abdullah mengutip hasil riset Prasasti berjudul The Missing Graduation dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa.
Burhanuddin mengingatkan bahwa sektor swasta menyumbang sekitar 90 persen nilai tambah perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah dan dunia usaha perlu berjalan beriringan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Pemerintah dapat menetapkan arah, tetapi kelembagaanlah yang mengubah ambisi menjadi capaian. Kemakmuran tumbuh ketika kesempatan terbuka, persaingan sehat, dan aturan memberikan kepastian,” ujarnya.
Riset tersebut mengidentifikasi sejumlah hambatan yang membuat pelaku usaha kesulitan berkembang, sekaligus menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan usaha yang mendukung perusahaan naik kelas.
Direktur Eksekutif Prasasti Nila Marita menjelaskan bahwa riset The Missing Graduation dilatarbelakangi upaya mendorong lebih banyak usaha di Indonesia untuk berkembang sehingga menciptakan lapangan kerja berkualitas.
“Pelaku usaha di Indonesia tidak semuanya sama. Ada yang menjadi penopang kehidupan atau survivalist, ada pula yang punya ambisi untuk berekspansi, tetapi belum terwujud. Memahami faktor-faktor yang menghambat perkembangan pelaku usaha tersebut menjadi langkah penting bagi Indonesia untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas,” katanya.
Untuk mengidentifikasi potensi pertumbuhan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha, laporan The Missing Graduation mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan kinerja, kapabilitas, dan orientasi pertumbuhannya.
Klasifikasi tersebut digunakan untuk menganalisis perusahaan yang berpotensi berkembang, kontribusi pertumbuhannya terhadap penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta faktor-faktor yang menghambat perkembangan usaha.
Hasil riset menunjukkan sebanyak 1 juta usaha atau 4 persen tergolong top performer, yakni perusahaan dengan kapabilitas tinggi yang telah merealisasikan pertumbuhan.
Sebanyak 12,3 juta usaha atau 47 persen lainnya masuk kategori constrained gazelle. Kelompok ini mencakup usaha yang berorientasi tumbuh tetapi masih perlu meningkatkan kapabilitas, serta usaha yang telah memiliki kapabilitas memadai tetapi pertumbuhannya masih terhambat.
Sementara itu, sekitar 13,1 juta usaha atau hampir separuh dari seluruh usaha di Indonesia tergolong lagging firms atau usaha tertinggal.
Dari kelompok tersebut, sebanyak 13 juta usaha berskala mikro atau kecil dikategorikan sebagai usaha survivalist. Usaha ini kemungkinan muncul sebagai respons terhadap terbatasnya lapangan kerja yang layak.
Direktur Riset Prasasti Adhi Nugroho Saputro mengatakan peluang Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi justru terletak pada pelaku usaha yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk berkembang.
“Jumlah top performer dan constrained gazelles di Indonesia ini tidak sedikit, mencakup separuh dari jumlah pelaku bisnis di Indonesia. Fokus kita sebaiknya diarahkan untuk membuka hambatan bagi usaha-usaha tersebut untuk tumbuh sehingga dapat lebih banyak menciptakan lapangan kerja berkualitas di Indonesia,” ujarnya.
Prasasti menilai hambatan yang membedakan perusahaan berkapabilitas tinggi dengan usaha tertinggal sebagian besar berkaitan dengan aspek kelembagaan.
Terdapat tiga hambatan utama yang secara konsisten membedakan kedua kelompok tersebut, yakni persoalan ketenagakerjaan, regulasi dan birokrasi, serta pungutan liar.
Temuan tersebut sejalan dengan kajian peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson dalam bukunya Why Nations Fail.
Menurut Robinson, masyarakat yang maju membutuhkan institusi inklusif yang memberikan kesempatan setara bagi setiap orang.
“Untuk menjadi masyarakat yang inovatif, kita perlu membangun sistem institusi yang mampu menggali seluruh talenta terpendam di masyarakat dan memberi mereka jalan untuk naik ke atas. Karena itulah kata inklusif begitu penting,” ujar Robinson dalam forum tersebut.
Untuk mengatasi hambatan, Prasasti merekomendasikan agar pemerintah memusatkan kebijakan pada upaya membantu pelaku usaha naik kelas.
Pertama, memperbaiki tata kelola, terutama terkait kualitas tenaga kerja, kemudahan perizinan, dan pemberantasan pungutan liar, disertai kepastian regulasi dan kebijakan.
Kedua, menyesuaikan dukungan pemerintah dengan kebutuhan sektor dan skala usaha, termasuk memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro yang memiliki potensi untuk berkembang.
Ketiga, memperluas ketersediaan lapangan kerja yang layak.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026
Mentrans tawarkan kolaborasi riset dengan Peking University
Menteri Transmigrasi (Mentrans) M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menawarkan kolaborasi riset dengan Peking University, China, untuk mengembangkan pusat ... [485] url asal
#mentrans #kolaborasi-riset #peking-university #pusat-pertumbuhan-ekonomi-baru
Babak berikutnya dari transmigrasi harus membantu mendorong industrialisasi di luar Jawa
Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menawarkan kolaborasi riset dengan Peking University, China, untuk mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Dia menegaskan Indonesia perlu membangun lebih banyak pusat produksi dan kegiatan ekonomi di berbagai wilayah agar lapangan kerja, investasi, dan kesempatan meningkatkan kesejahteraan tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa.
“Babak berikutnya dari transmigrasi harus membantu mendorong industrialisasi di luar Jawa. Ini menyangkut di mana Indonesia membangun kapasitas produksi, di mana pekerjaan yang baik tercipta, dan apakah masyarakat di seluruh kepulauan kita dapat mengambil bagian dalam pertumbuhan negara,” ujar Iftitah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Dirinya mengajak Institute of South-South Cooperation and Development (ISSCAD) dan Peking University menjajaki kerja sama penelitian terapan untuk mendukung transformasi kawasan transmigrasi Indonesia.
Ia menawarkan pendekatan yang konkret, yakni memilih satu atau dua kawasan transmigrasi sebagai lokasi kajian bersama antara peneliti dan mahasiswa Indonesia serta China.
Penelitian tersebut diusulkan mencakup pemetaan potensi ekonomi dan rantai nilai, identifikasi hambatan investasi, kebutuhan keterampilan tenaga kerja, serta teknologi yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat dan kawasan.
Hasil akhirnya diharapkan bukan sekadar publikasi akademik, melainkan rekomendasi praktis yang dapat dimanfaatkan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengambil keputusan pembangunan.
Iftitah juga menyampaikan peluang pengembangan kerja sama riset pertanian, teknologi, keterampilan, dan sistem produksi pangan di Salor dan Wanam, Merauke, Papua Selatan, yang sebelumnya telah menjadi lokasi penjajakan kerja sama antara mitra Indonesia dan Tiongkok.
Menurutnya, kolaborasi internasional harus mampu mempertemukan keunggulan pengetahuan dan teknologi dengan kebutuhan nyata masyarakat Indonesia.
Ia berharap pertukaran pengalaman dengan China dapat memperkuat kemampuan Indonesia mengembangkan industri berbasis potensi daerah, tanpa mengabaikan karakteristik sosial, budaya, dan lingkungan setempat.
Iftitah menegaskan keberhasilan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
Ukuran tersebut meliputi terciptanya pekerjaan yang berkualitas, peningkatan pendapatan produsen lokal, berkembangnya UMKM sebagai bagian dari rantai pasok industri, serta semakin luasnya kesempatan masyarakat untuk menentukan masa depan ekonominya.
“Indonesia yang kuat harus memiliki lebih dari satu pusat peluang. Mari kita dekatkan peluang kepada masyarakat dan bersama-sama membangun pusat pertumbuhan Indonesia berikutnya,” katanya.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara memperkenalkan transformasi transmigrasi Indonesia sebagai strategi membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui industrialisasi di luar Jawa.
Gagasan tersebut disampaikan dalam kuliah umum bertajuk “Industrialisation Beyond Java: Transmigration and Indonesia’s New Growth Centres” di Institute of South-South Cooperation and Development (ISSCAD), Peking University, Beijing.
Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, tetapi potensi tersebut perlu diolah menjadi produk bernilai tambah agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat di daerah asalnya.
Karena itu, pembangunan kawasan transmigrasi tidak cukup hanya menyediakan permukiman dan lahan. Kawasan juga harus terhubung dengan kegiatan industri, investasi, teknologi, infrastruktur, pasar, dan kebutuhan tenaga kerja.
“Suatu daerah harus memiliki peran yang lebih besar daripada sekadar memasok bahan mentah. Daerah juga harus mampu menghasilkan nilai tambah,” ujarnya.
Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026
BP BUMN minta PT LEN jaga keberlanjutan finansial demi riset hankam
Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) menegaskan, kemandirian dan alokasi dana riset teknologi pertahanan PT LEN Industri wajib ditopang oleh tata kelola ... [347] url asal
#bp-bumn #pt-len #ketahanan-finansial #riset-pertahanan-dan-keamanan #riset-hankam
Tentu R and D (research and development) itu menjadi bagian penting. Tapi juga tidak boleh lupa financial sustainability. Bagaimana kita bisa memberikan program R and D yang baik secara jangka panjang kalau finansialnya kurang
Bandung (ANTARA) - Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) menegaskan, kemandirian dan alokasi dana riset teknologi pertahanan PT LEN Industri wajib ditopang oleh tata kelola (governance) serta keberlanjutan finansial (financial sustainability) yang sehat.
Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata menyampaikan bahwa sebagai bagian dari konsolidasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan induk holding Defend ID, PT LEN tidak hanya dituntut menjaga kedaulatan teknologi nasional, tetapi juga harus menjaga kinerja keuangannya secara akuntabel.
"Tentu R and D (research and development) itu menjadi bagian penting. Tapi juga tidak boleh lupa financial sustainability. Bagaimana kita bisa memberikan program R and D yang baik secara jangka panjang kalau finansialnya kurang," kata Tedi Bharata di sela-sela LEN Techno Day sebagai peringatan HUT ke-35 PT LEN di ITB Innovation Park, Bandung, Rabu.
Tedi menjelaskan, BP BUMN memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan teknologi krusial yang tengah digarap PT LEN, mulai dari sektor semikonduktor, radar pertahanan, satelit, hingga kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Ia menambahkan, keberadaan captive market dari Kementerian Pertahanan dan TNI menjadi amanah strategis bagi PT LEN untuk memastikan seluruh solusi teknologi buatan dalam negeri dapat diimplementasikan secara terukur dan berkelanjutan.
Dirut PT LEN Industri Joga Dharma Setiawan dalam kesempatan tersebut, menjelaskan, ada empat pilar teknologi utama yang digarap PT LEN memiliki nilai strategis ganda (dual use technology).
Di sektor semikonduktor, mikrochip yang dirancang menjadi fondasi utama perangkat elektronik pertahanan dan industri otomotif.
Pada pilar AI, PT LEN menerapkan Agentic AI, Generative AI, computer vision, hingga Natural Language Processing (NLP) untuk otomasi sistem.
Sementara teknologi radar difokuskan pada Radar GCI, Radar Arhanud, Radar Weapon Locating, hingga radar pemantau cuaca dan pesisir.
Adapun pilar satelit dikembangkan melalui sistem imagery intelligence untuk pemantauan kedaulatan wilayah serta navigasi penanganan bencana alam.
Penguatan ekosistem teknologi yang dipimpin PT LEN mendapat sokongan penuh dari BPI Danantara, yang mematok target penyiapan SDM dan investasi riset jangka panjang.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)