Dua tahun pemerintahan Pak Prabowo ini merupakan masa-masa di mana rakyat semakin dipermudah dalam memperoleh rumah yang layak huni dan terjangkau...

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan masa-masa di mana rakyat semakin dipermudah untuk memperoleh rumah layak huni dan terjangkau.

"Dua tahun pemerintahan Pak Prabowo ini merupakan masa-masa di mana rakyat semakin dipermudah dalam memperoleh rumah yang layak huni dan terjangkau. Karena itu adalah amanah dari konstitusi UUD 1945 Pasal 28H ayat 1 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat," ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, Selasa.

Heru mengatakan, dari konteks penyediaan perumahan, komitmen kuat dari pemerintah dalam mewujudkan program 3 Juta Rumah, salah satunya adalah melalui skema KPR rumah subsidi.

Kemudian sebagaimana sering disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dari sisi insentif untuk masyarakat berpenghasilan rendah terdapat kebijakan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), kemudian PPN Ditanggung Pemerintah yang terus diperpanjang.

Sedangkan dari sisi alokasi kuota untuk rumah subsidi yang itu ditugaskan kepada BP Tapera untuk dikelola, terdapat peningkatan kuota menjadi 350 ribu unit.

Peningkatan kuota rumah subsidi tersebut, kata Heru, sejalan dengan komitmen yang kuat dalam rangka mensukseskan Program 3 Juta Rumah dan penurunan secara signifikan angka backlog kepemilikan rumah.

BP Tapera terus mengupayakan, bekerja sama, berkolaborasi erat dengan seluruh ekosistem perumahan baik dari sisi pengembang untuk ketersediaan supply-nya, kemudian dengan perbankan untuk penyaluran pembiayaan.

Kemudian pengampu kebijakan yakni Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN ya, termasuk Bappenas dalam guidance sesuai dengan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

"Tahun ini kami di BP Tapera tetap diamanahi untuk mengelola pembiayaan sampai dengan 350 ribu unit, melalui skema KPR subsidi FLPP yang terus kita upayakan apa pun tantangannya," kata Heru.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah menjangkau sekitar 3,9 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang pertama kali mengakses pembiayaan formal selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

Dalam acara Sinergi Penguatan Ekonomi Lokal Kalimantan Barat melalui Pemberdayaan UMKM di Pontianak, Senin, Maman mengatakan capaian tersebut menunjukkan kesempatan bagi UMKM untuk mendapatkan dukungan permodalan semakin terbuka.

Ia mengatakan pemerintah terus memperluas akses KUR agar semakin banyak pengusaha UMKM memperoleh pembiayaan formal untuk mengembangkan usahanya, demikian dikutip dari keterangan pers kementerian.

Pada 2026, pemerintah mengalokasikan KUR sebesar Rp300 triliun. Dari alokasi tersebut, penyaluran ke sektor produksi telah mencapai 65,9 persen, melampaui target minimal 65 persen.

Menurut Maman, pembiayaan yang berfokus pada sektor produksi penting untuk mendorong pertumbuhan usaha sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja.

Namun, ia menyampaikan perluasan akses modal perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan pengusaha UMKM dalam mengelola keuangan dan menjaga keberlanjutan usaha.

“Ketika UMKM diberikan akses pembiayaan, kita harus memastikan mereka memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembalikan pinjaman tersebut,” ujarnya.

Ia menambahkan pendampingan usaha diperlukan agar modal yang diterima dapat dimanfaatkan secara produktif dan mendorong pertumbuhan bisnis.

Selain pembiayaan, Kementerian UMKM juga mendorong perluasan akses pasar melalui kemitraan dengan pemerintah, lembaga jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Upaya tersebut diharapkan membantu pengusaha UMKM meningkatkan penjualan, memperluas jangkauan bisnis, serta memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan formal.

Dalam kesempatan yang sama, Maman mengapresiasi peluncuran program Kredit Usaha Mikro (KUM) Peduli di Kalimantan Barat yang menawarkan bunga nol persen dengan plafon maksimal Rp5 juta.

Program yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Bank Kalbar dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Barat itu memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk memperluas akses permodalan bagi UMKM.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meningkatkan keterlibatan rakyat di sektor ESDM melalui sumur rakyat hingga etanol.

"Untuk sumur-sumur rakyat yang sudah kita berikan izin, sebagiannya sudah berproduksi. Di Sumatera, di Jawa, itu sudah. Kemarin saya menandatangani lagi yang untuk Aceh," ujar Bahlil dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), di Jakarta, Senin.

Kebijakan ini membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sekitar 45 ribu sumur rakyat. Banyak di antaranya telah dikelola warga secara turun-temurun di belakang rumah mereka, namun selama ini belum memiliki izin.

Kini minyak dari sumur rakyat dibeli Pertamina dengan harga 80 persen dari Indonesian Crude Price (ICP).

Menurut Bahlil, legalisasi sumur rakyat memberi dua manfaat sekaligus. Masyarakat mendapat jaminan dalam menjalankan usahanya, sementara negara memperoleh tambahan produksi untuk mendongkrak lifting.

"Sudah tentu dengan produksi ini, mampu kita menjamin rakyat dalam mengelola usaha sumur-sumur mereka. Dan yang kedua, ini juga bisa meningkatkan lifting," katanya.

Selain memperkuat produksi minyak di hulu, pemerintah menyiapkan langkah untuk menekan impor bensin melalui program etanol. Saat ini kebutuhan bensin nasional mencapai sekitar 40 juta kiloliter per tahun, sementara produksi dalam negeri baru sekitar 18–19 juta kiloliter.

Bahlil menyebut mandatori etanol akan diterapkan bertahap hingga E50, dengan perencanaan menuju 2028 yang kini tengah dimatangkan sesuai kapasitas industri dalam negeri.

"Jangan sampai kita melakukan mandatori, tapi etanolnya kita impor. Nggak boleh," ucap dia.

Bahan baku etanol, lanjut Bahlil, telah dipetakan di sejumlah wilayah, antara lain Jawa, Sumatera, dan Papua. Untuk tahap E20, dibutuhkan sekitar 8 juta kiloliter etanol dari bahan baku singkong, tebu, dan jagung.

Kebutuhan lahannya diperkirakan sekitar 1 juta hektare untuk singkong, 1,1 juta hektare untuk tebu, dan 1 juta hektare untuk jagung, dengan memanfaatkan lahan APL (Areal Penggunaan Lain) dan HGU (Hak Guna Usaha) telantar yang dikelola terintegrasi dari hulu ke hilir.

Pemerintah juga mengembangkan bahan baku alternatif. Pilot project sorgum manis telah berjalan di Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur, sementara pengolahan aren di Kamojang berkapasitas 1.000 liter per hari.

Langkah ini mengikuti jejak keberhasilan mandatori biodiesel B50 yang berlaku sejak 9 Juli 2026. Program tersebut menghemat devisa sekitar Rp170 triliun dan menyerap 2,1 juta tenaga kerja.

Melalui pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumur minyak dan penguatan bahan bakar nabati berbasis bahan baku domestik, pemerintah mendorong peningkatan produksi energi nasional sekaligus membuka ruang usaha yang lebih luas bagi rakyat di daerah.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Saya sudah bikin empat aturan untuk berpihak kepada UMKM.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah telah menerbitkan empat kebijakan yang berpihak terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM).

“Saya sudah bikin empat aturan untuk berpihak kepada UMKM,” ujar Bahlil dalam Rakernas Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HPPI) yang digelar di Jakarta, Senin.

Adapun empat kebijakan tersebut meliputi Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk UMKM dan koperasi, legalisasi sumur rakyat, kebijakan yang mewajibkan pemegang IUP bekerja sama dengan kontraktor lokal, serta kebijakan terkait persetujuan kuota produksi melalui revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Terkait dengan IUP untuk UMKM dan koperasi, Bahlil menjelaskan kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa sebagian besar IUP di daerah pertambangan, seperti Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Maluku, hingga Papua, dimiliki oleh orang Jakarta.

Menurut Bahlil, hanya sedikit jumlah masyarakat lokal yang memiliki IUP untuk mengelola tambang di daerah mereka sendiri.

“Setelah saya cek aturan, semuanya tender. Kalau model kayak begini, sampai ayam tumbuh gigi pun orang daerah nggak akan pernah mendapatkan akses yang sama dengan teman-teman di Jakarta,” ujar Bahlil.

Oleh karena itu, terbitlah Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Undang-undang tersebut memprioritaskan IUP untuk koperasi dan UMKM tanpa perlu melakukan tender.

Selanjutnya, terkait dengan kebijakan sumur rakyat, Bahlil menyampaikan telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

“Semua sumur rakyat yang tadinya nggak ada izin, kita kasih izin. Biarkanlah orang daerah itu juga punya hak untuk mengelola di kampung halamannya,” kata Bahlil lagi.

Bahlil mendorong keterlibatan pengusaha lokal dalam menggarap pertambangan mineral dan batu bara (minerba) melalui penerbitan Keputusan Menteri ESDM Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2026.

Kepmen tersebut mengatur tentang pedoman teknis pelaksanaan persetujuan penggunaan anak perusahaan dan/atau afiliasi dalam bidang usaha jasa pertambangan mineral dan batu bara.

“Saya buat Keputusan Menteri lagi kemarin. Untuk perusahaan yang punya IUP, kontraktornya tidak boleh terafiliasi (perusahaan pemegang IUP). Kasih orang daerah untuk dia kerjakan,” ujar Bahlil.

Kebijakan keempat, kata Bahlil melanjutkan, adalah persetujuan kuota produksi melalui revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Bahlil memberikan prioritas persetujuan kuota produksi untuk pertambangan dengan kuota produksi yang tergolong kecil.

“Yang cuma 300 ribu, 200 ribu, atau 1 juta (ton), aku bilang kasihlah. Mereka itu pasti UMKM dan mereka pasti pribumi,” ujar dia pula.

Bahlil meyakini dengan memberikan kebijakan yang berpihak kepada UMKM, dapat terjadi pemerataan di sektor ESDM.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan telah menyetujui kerja sama penjualan hasil produksi sumur minyak rakyat di Aceh kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

“Kemarin saya menandatangani lagi yang untuk Aceh,” katanya ketika dijumpai di sela-sela acara Rapat Kerja Nasional Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HPPI) yang digelar di Jakarta, Senin.

Bahlil yang juga merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut menyampaikan bahwa sebelumnya telah memberikan izin untuk sebagian sumur minyak rakyat yang berproduksi di Sumatera dan di Jawa.

Ia meyakini bahwa produksi minyak dari sumur rakyat mampu meningkatkan lifting minyak nasional, serta menjamin nasib masyarakat yang mengelola usaha sumur rakyat.

“(Yang ambil) ada dua, Medco dan Pertamina,” ujar Bahlil.

Langkah tersebut merupakan penerapan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

Pemberian izin untuk menjual hasil produksinya kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) merupakan bagian dari mekanisme kerja sama produksi sumur minyak rakyat.

Pada Jumat (2/10), Kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di bawah kewenangan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menandatangani tiga perjanjian kerja sama (PKS) untuk pembelian hasil produksi sumur minyak masyarakat dalam wilayah kerja (WK) di Aceh.

Sebanyak tiga PKS tersebut ditandatangani bersama antara KKKS WK di Aceh dengan koperasi/UMKM sumur minyak rakyat yakni, Koperasi Produsen Keuramat Jaya Energy dengan PT Pema Global Energy (PGE), lalu Koperasi Produsen Tata Seuramo Peureulak serta PT Aceh Timur Energi dan Mineral (ATEM) dengan PT Medco E&P Malaka di Jakarta.

Kepala BPMA Mawardi Nur mengatakan langkah itu menjadi bagian dari upaya mempercepat pelaksanaan kerja sama produksi sumur minyak masyarakat di WK Blok A Aceh Timur dan WK Blok B Aceh Utara.

Mawardi mengatakan dirinya mendapatkan arahan dari Menteri ESDM untuk terus meningkatkan lifting minyak dan gas bumi di Aceh. Arahan itu sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto memperkuat ketahanan energi nasional.

"Kita terus memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional serta mengoptimalkan sumber daya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat," ujar dia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Perluasan harga rumah subsidi tentu akan membuat pengembang memperhitungkan kemudahan akses dengan pusat aktivitas di wilayah perkotaan.

Kota Batu, Jawa Timur (ANTARA) - DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) mengusulkan perluasan batas harga rumah subsidi hingga Rp300 juta-Rp400 juta guna menjawab kebutuhan masyarakat terhadap kepemilikan hunian tapak, khususnya kalangan anak muda.

Ketua Umum DPP Himperra Ari Tri Priyono, di Kota Batu, Jawa Timur, Minggu, mengatakan dengan besaran harga tersebut, maka masih ada kemungkinan anak muda yang memiliki pendapatan tidak lebih dari Rp17 juta per bulan bisa memiliki rumah.

"Semula yang FLPP (Fasilitas Lukuiditas Pembiayaan Perumahan) mendapatkan subsidi, tetapi nanti harga Rp300 juta-Rp400 juta dapat. Jadi, penghasilan Rp17 juta itu bukan berarti yang gajinya per bulan di bawah angka itu tidak dapat mengakses, tetapi justru bisa semua," kata Ari.

Perluasan harga rumah subsidi tentu akan membuat pengembang memperhitungkan kemudahan akses dengan pusat aktivitas di wilayah perkotaan.

Ia menyampaikan kalangan anak muda dalam memilih lokasi tempat tinggal punya kecenderungan memperhitungkan kedekatan jarak dan kemudahan akses menuju tempat bekerja dan pusat keramaian umum, meski tidak langsung berada di pusat kota.

"Bunga yang biasanya 12 persen sampai 13 persen, karena subsidi nanti bisa di kisaran enam atau tujuh persen, separuhnya. Orang yang membayar Rp3 juta bisa jadi Rp1,5 juta dengan cara ini," ujarnya lagi.

Ari menyampaikan, usulan tersebut sekaligus menjadi solusi terhadap dinamika yang sedang muncul di sektor perumahan.

Saat ini, para pengembangan sedang menghadapi persoalan kenaikan harga bahan baku konstruksi bangunan, sehingga perlu melakukan penyesuaian terhadap harga jual.

Menurutnya, kenaikan harga konstruksi bukan lagi berada di angka lima sampai sepuluh persen tetapi sudah menyentuh 30 persen.

"Satu-satunya cara subsidinya dilebarkan, sehingga pengembangan yang tidak bisa lagi membangun untuk harga murah, dia membangun untuk harga di atasnya," ujar dia.

Selain itu, dirinya memastikan bahwa Himperra tetap mendukung penuh upaya pemerintah menyediakan hunian subsidi melalui FLPP untuk mengatasi backlog kepemilikan hunian.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026, backlog kepemilikan rumah turun menjadi 9,29 juta rumah dari Maret 2025 yang berada di angka 9,64 juta rumah.

Sedangkan untuk realisasi FLPP mencapai 178.211 unit atau sekitar 50,92 persen per 9 Oktober 2026 dari target 350 ribu unit rumah.

"Saya menjamin Himperra full power," katanya pula.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Cirebon (ANTARA) - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon, Jawa Barat, memfasilitasi kemitraan antara petambak garam dan pelaku industri untuk memperluas penyerapan produksi sekaligus membuka akses pembiayaan bagi usaha penggaraman di Kabupaten Cirebon.

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib saat dihubungi di Cirebon, Jumat, mengatakan pengembangan sektor tersebut memerlukan keterlibatan perbankan, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat agar peningkatan produksi diikuti kepastian pasar.

Menurut dia, kebutuhan garam dalam negeri menjadi peluang bagi petambak lokal untuk memperluas skala usaha, terutama dengan menjalin kerja sama bersama industri yang membutuhkan pasokan dalam jumlah besar.

“Upaya tersebut merupakan bagian dari Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) yang dijalankan OJK dengan mengoptimalkan potensi unggulan lokal, termasuk sektor pergaraman yang masih berpeluang dikembangkan dari sisi produktivitas, pembiayaan, dan pemasaran,” katanya.

Ia menuturkan OJK Cirebon telah memfasilitasi diskusi kelompok terarah dan temu usaha untuk membuka akses keuangan bagi pelaku usaha penggaraman yang diikuti sekitar 40 hingga 50 petambak, serta pengusaha penyerap hasil produksi

“Forum tersebut mempertemukan petambak dengan lembaga jasa keuangan, sekaligus membuka peluang kemitraan agar produksi garam dapat diserap pembeli secara berkelanjutan,” katanya.

Ia mengatakan peningkatan kapasitas usaha memerlukan dukungan yang saling terhubung, mulai dari pembiayaan, teknologi produksi, pengolahan, peningkatan kualitas garam, hingga perluasan jaringan pemasaran.

“Selain akses modal, pengelolaan keuangan juga menjadi perhatian karena masa panen garam berkisar 15 hingga 30 hari. Petambak perlu mengatur pendapatan hasil panen untuk kebutuhan rumah tangga dan modal produksi berikutnya,” katanya.

OJK Cirebon, kata dia, turut mencermati kendala pembiayaan yang dialami sebagian petambak, termasuk catatan kredit bermasalah dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dapat mempengaruhi penilaian bank terhadap pengajuan pinjaman.

Agus mengatakan edukasi keuangan diperlukan agar pelaku usaha memahami pentingnya memenuhi kewajiban kredit dan menjaga riwayat pembiayaan, sehingga pembaruan informasi SLIK setelah pelunasan mengikuti proses pelaporan oleh lembaga jasa keuangan terkait.

“Melalui koordinasi dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon, OJK berupaya memastikan dukungan lembaga keuangan dapat disesuaikan dengan karakteristik usaha dan kebutuhan petambak,” ujarnya.

Ia menyampaikan, pengembangan sektor pergaraman juga diarahkan pada pembentukan ekosistem usaha yang menghubungkan petambak, lembaga pembiayaan, dan pembeli, sehingga peningkatan produksi dapat disertai peluang penjualan yang lebih luas.

“Kami optimis pendampingan setelah kegiatan temu usaha dapat membantu petambak meningkatkan kapasitas produksi dan memenuhi kebutuhan pasar, termasuk permintaan industri yang membutuhkan garam dengan standar kualitas tertentu,” ucap dia.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Cirebon, menyiapkan regulasi untuk memberikan kepastian hukum bagi sekitar 1.005 petambak garam sekaligus mendukung keberlanjutan usaha penggaraman di wilayah pesisir kabupaten tersebut.

Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman mengatakan, daerahnya memiliki garis pantai sepanjang 79,23 kilometer yang mencakup delapan kecamatan dan 36 desa, sehingga pengembangan usaha penggaraman berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) setempat juga memproyeksikan produksi garam rakyat di daerah tersebut tahun ini dapat mencapai sekitar 76 ribu ton karena didukung musim kemarau yang panjang.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Semarang (ANTARA) - Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza menyebutkan bahwa realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) hingga periode 6 Oktober 2026 telah mencapai Rp243,3 triliun.

"Perkembangan realisasi KUR hingga Oktober 2026 telah tersalur sebanyak Rp243 triliun kepada 3,77 juta UMKM," katanya pada saat Bursa Wirausaha Unggulan 2026 yang digelar Kementerian UMKM di Muladi Dome, Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah, Rabu.

Untuk penyaluran sektor produksi, kata dia, sebesar Rp159 triliun atau 66 persen, dan telah mencapai target nasional sebesar 65 persen.

Realisasi debitur baru juga mencapai 1.606.995 debitur atau telah melampaui target nasional sebanyak 1.372.311 debitur baru secara nasional.

Sedangkan untuk debitur graduasi, dari target 1.105.793 debitur, telah terealisasi sebanyak 702.785 debitur atau 63,6 persen.

Ia menyebutkan penyaluran KUR untuk Jateng pada periode yang sama telah mencapai Rp42,8 triliun kepada 760.447 debitur.

"Kalau di Jawa Tengah, penyaluran KUR telah mencapai 42,8 triliun kepada 760.477 debitur dengan sektor produksi Rp25,5 triliun," katanya.

Dari 35 kabupaten/kota di Jateng, penyaluran KUR terbesar di Kabupaten Pati sebesar Rp2,87 triliun kepada 42.804 debitur.

Serta, Kabupaten Grobogan dengan penyaluran KUR sebesar Rp2,40 triliun kepada sebanyak 40.346 debitur.

"Jadi, masih ada kesempatan kepada teman-teman, pengusaha UMKM untuk bisa menikmati fasilitas ini," katanya.

Menurut dia, penyaluran KUR memang diarahkan ke sektor produksi, sebab di sektor tersebut tercipta banyak lapangan pekerjaan.

Khusus untuk Jateng, kata dia, penyaluran KUR terbanyak masih pada sektor pertanian, disusul oleh perikanan dan pengolahan makanan.

"Karena Jawa Tengah itu adalah penghasil tenaga kerja yang sangat banyak, kita berharap sektor produksi khusus Jateng itu bukan 65 persen, tetapi kalau bisa sekitar 67 persen," katanya.

Apalagi, kata dia, banyak perguruan tinggi di Jateng yang juga memiliki inkubator bisnis sehingga bisa mendukung pengembangan sektor produksi UMKM.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026