capaian KPR rumah subsidi sudah di angka 464.201 unit hingga hari ini, tepat dua tahun yakni 20 Oktober dengan nilai KPR yang sudah disalurkan senilai Rp57,7 triliun

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat selama periode dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto capaian KPR rumah subsidi mencapai 464.201 unit

"Kalau kita kuantifikasi selama dua tahun pemerintahan Pak Prabowo, capaian KPR rumah subsidi sudah di angka 464.201 unit hingga hari ini, tepat dua tahun yakni 20 Oktober dengan nilai KPR yang sudah disalurkan senilai Rp57,7 triliun," ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, Selasa.

Sedangkan realisasi KPR rumah subsidi tahun ini, lanjut Heru, periode 1 Januari hingga 20 Oktober 2026 mencapai 185.333 unit dengan nilai pembiayaan sebesar Rp23,09 triliun.

Capaian tersebut setara dengan sekitar 52,95 persen dari target penyaluran 350.000 unit KPR FLPP pada 2026. Capaian ini menjadi salah satu indikator perkembangan pelaksanaan program pembiayaan perumahan subsidi dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Itu sudah ada perluasan juga dari sisi segmentasi penerima manfaat. Kalau sebelum era Pak Presiden Prabowo dulu penerima manfaat sebagian besar itu adalah pekerja formal, fixed income. Namun mulai tahun lalu dengan peningkatan kuota, kita diminta juga untuk meningkatkan inklusivitas penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), terlebih tahun lalu kita bisa merambah hingga 26 segmen baik pekerja formal maupun pekerja non-formal," katanya.

Bahkan untuk pekerja non-formal, lanjutnya, pada saat perjanjian kerja sama dengan bank penyalur BP Tapera sudah mempersyaratkan di mana kalau sebelumnya minimal 10 persen dari total kuota KPR FLPP yang diberikan kepada bank, saat ini BP Tapera meminta minimal 15 persen dari total kuota tersebut sudah disalurkan ke pekerja non-formal.

"Sehingga itu menambah inklusivitas penerima, tidak hanya pekerja yang punya gaji tapi juga pelaku usaha UMKM, pelaku pekerja non-formal lainnya termasuk pelaku gig economy, itu yang bisa kemudian disasar," kata Heru.

Melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan pemangku kepentingan, BP Tapera berkomitmen mendukung pelaksanaan kebijakan perumahan nasional melalui penyaluran pembiayaan FLPP yang tepat sasaran.

Sinergi perencanaan, ketersediaan pasokan, kesiapan pengembang, dan optimalisasi penyaluran oleh bank menjadi faktor penting dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat Indonesia.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dua tahun pemerintahan Pak Prabowo ini merupakan masa-masa di mana rakyat semakin dipermudah dalam memperoleh rumah yang layak huni dan terjangkau...

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan masa-masa di mana rakyat semakin dipermudah untuk memperoleh rumah layak huni dan terjangkau.

"Dua tahun pemerintahan Pak Prabowo ini merupakan masa-masa di mana rakyat semakin dipermudah dalam memperoleh rumah yang layak huni dan terjangkau. Karena itu adalah amanah dari konstitusi UUD 1945 Pasal 28H ayat 1 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat," ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, Selasa.

Heru mengatakan, dari konteks penyediaan perumahan, komitmen kuat dari pemerintah dalam mewujudkan program 3 Juta Rumah, salah satunya adalah melalui skema KPR rumah subsidi.

Kemudian sebagaimana sering disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dari sisi insentif untuk masyarakat berpenghasilan rendah terdapat kebijakan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), kemudian PPN Ditanggung Pemerintah yang terus diperpanjang.

Sedangkan dari sisi alokasi kuota untuk rumah subsidi yang itu ditugaskan kepada BP Tapera untuk dikelola, terdapat peningkatan kuota menjadi 350 ribu unit.

Peningkatan kuota rumah subsidi tersebut, kata Heru, sejalan dengan komitmen yang kuat dalam rangka mensukseskan Program 3 Juta Rumah dan penurunan secara signifikan angka backlog kepemilikan rumah.

BP Tapera terus mengupayakan, bekerja sama, berkolaborasi erat dengan seluruh ekosistem perumahan baik dari sisi pengembang untuk ketersediaan supply-nya, kemudian dengan perbankan untuk penyaluran pembiayaan.

Kemudian pengampu kebijakan yakni Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN ya, termasuk Bappenas dalam guidance sesuai dengan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

"Tahun ini kami di BP Tapera tetap diamanahi untuk mengelola pembiayaan sampai dengan 350 ribu unit, melalui skema KPR subsidi FLPP yang terus kita upayakan apa pun tantangannya," kata Heru.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

total capaian tersebut terdiri dari pembangunan sebanyak 1.103.918 unit rumah dan renovasi sebanyak 686.163 unit rumah

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat mulai Januari tahun 2025 sampai dengan 15 Oktober 2026 total capaian pembangunan dan renovasi rumah tercatat sebanyak 1,79 juta unit.

"Total mulai Januari tahun 2025 sampai dengan 15 Oktober 2026 capaian kita adalah 1.790.081 unit," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choirul dalam penyampaian capaian Kementerian PKP di Jakarta, Selasa.

Didyk menambahkan total capaian tersebut terdiri dari pembangunan sebanyak 1.103.918 unit rumah dan renovasi sebanyak 686.163 unit rumah.

​"Ini yang kerja sama dengan seluruh ekosistem perumahan," katanya.

Adapun ekosistem perumahan yang dimaksud selain program-program yang bersumber dari APBN Kementerian PKP seperti Program Bedah Rumah, juga meliputi peranan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga negara di luar Kementerian PKP.

Kemudian perbankan penyalur KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan KUR Perumahan, pengembang perumahan, hingga perusahaan swasta yang berkontribusi lewat CSR pembangunan maupun renovasi rumah.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan penyediaan hunian bagi masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah, melainkan gotong royong antara berbagai pihak.

Menurut dia, perlu kerja tim untuk bisa mewujudkan pembangunan 3 juta unit rumah yang jadi salah satu program Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, lantaran tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

Oleh karenanya, Maruarar pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah. Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Dirinya menegaskan sebagai bangsa yang optimis, Indonesia tentunya mampu membangun negeri bersama-sama. Ia juga berpesan agar seluruh pihak tetap bersemangat walau harus menghadapi segala keterbatasan yang ada.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan pemerintah terus berkomitmen bekerja keras untuk mewujudkan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

"Komitmennya yakni kerja bersih, kerja keras, terobosan, kolaborasi. Ya, mesti itu yang kita lakukan untuk rakyat kita," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Selasa.

Kementerian PKP, lanjutnya, sudah diberikan kesempatan, kepercayaan dalam menjalankan tugas dan amanah dari Presiden RI untuk melaksanakan program-program perumahan bagi masyarakat dalam rangka mendukung program 3 Juta Rumah.

"Saya rasa itu kalau bicara soal komitmen. Kita melakukan itu dengan sebaik-baiknya, tentu masih banyak kekurangan, tentu kita harus lebih baik lagi," kata Ara.

Selama dua tahun, pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto pencapaian di sektor perumahan untuk memudahkan dan memperluas akses bagi masyarakat untuk memiliki rumah layak huni terjangkau, antara lain pembebasan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membeli rumah pertama.

Kemudian ​perpanjangan skema PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bagi sektor perumahan, ​peningkatan kuota KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 350.000 unit rumah subsidi yang merupakan capaian tertinggi dalam sejarah perumahan.

Selanjutnya penyelenggaraan akad massal rumah subsidi terbesar secara bertahap mulai dari akad massal di Bogor, Jawa Barat, akad massal di Banten, sampai dengan Batang, Jawa Tengah. Rencananya juga akan dilakukan akad massal di Malang, Jawa Timur dan Bekasi, Jawa Barat pada akhir tahun ini.

Capaian berikutnya adalah program Gentengisasi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan hadir untuk memberdayakan pelaku UMKM sektor perumahan. Selain itu, penerapan skema Pemilihan Terbuka Toko (PTT) material bangunan dalam program Bedah Rumah yang menciptakan efisiensi dan transparansi.

Selanjutnya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) angka backlog kepemilikan rumah berhasil diturunkan dari 9,64 juta rumah tangga pada Maret 2025 menjadi 9,29 juta rumah tangga pada Maret 2026.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan bantuan program Bedah Rumah tepat sasaran.

Ia menekankan bahwa ketepatan sasaran menjadi hal penting dalam pelaksanaan program Bedah Rumah.

Pemerintah melihat dua aspek utama, yakni kondisi ekonomi keluarga dan kondisi fisik rumah agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan.

"Tadi saya mengunjungi dua rumah dan penghasilan keluarganya di bawah UMP. Kita harus memastikan penerimanya tepat sasaran. Kita lihat kondisi ekonominya memang terbatas, dan kondisi rumahnya juga memang tidak layak huni,” ujar Maruarar atau Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ara mengunjungi penerima bantuan program Bedah Rumah di Kelurahan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara yakni Masulah dan Nusrobah.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan bantuan perbaikan rumah diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria, baik berdasarkan kondisi sosial ekonomi maupun tingkat kerusakan hunian.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kedua penerima bantuan tersebut memenuhi kriteria berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan keadaan tempat tinggal.

Masulah tercatat berada pada desil 1, sedangkan Nusrobah berada pada desil 2 dengan penghasilan di bawah upah minimum provinsi (UMP). Kondisi rumah keduanya yang tidak layak huni turut menjadi pertimbangan dalam memastikan bantuan diberikan kepada keluarga yang membutuhkan.

Ara menyampaikan keprihatinannya atas masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditemukan di Rorotan.

Ia menegaskan bahwa pemerintah terus meningkatkan jumlah rumah yang diperbaiki, meskipun belum seluruh rumah tidak layak huni dapat ditangani sekaligus.

"Saya mohon maaf karena kita belum bisa memperbaiki seluruh rumah tidak layak huni. Namun, kita terus meningkatkan jumlahnya. Tahun lalu di Jakarta ada 158 rumah yang diperbaiki, sedangkan tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 10.300 rumah," ujarnya.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam kunjungan, terdapat sekitar 2.500 keluarga dengan rumah tidak layak huni di Kelurahan Rorotan.

Sementara itu, jumlah rumah tidak layak huni di Jakarta Utara mencapai 174 ribu unit.

Pada 2026, Jakarta Utara memperoleh alokasi 2.000 unit program Bedah Rumah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

Pengerjaan rumah bagi para penerima bantuan dijadwalkan berlangsung mulai 26 Oktober hingga 26 Desember 2026.

Melalui program Bedah Rumah, Kementerian PKP terus mendorong peningkatan kualitas hunian masyarakat, dengan memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran, dilaksanakan secara transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi keluarga yang membutuhkan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendorong pekerja berusia muda untuk memiliki rumah pertama melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Ini adalah program yang bisa menjawab tantangan yang ada saat ini, terutama bagi pekerja muda,” ujar Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Sid Herdi Kusuma dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Sid Herdi Kusuma menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi pekerja muda dalam memiliki rumah pertama, mulai dari kenaikan harga properti, tingginya suku bunga, hingga besarnya uang muka atau down payment (DP).

Untuk menjawab tantangan tersebut, BP Tapera menghadirkan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diharapkan dapat memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat.

Sementara itu, Direktur Consumer Banking Bank Syariah Nasional (BSN) Mochamad Yut Penta menjelaskan bahwa BSN mendukung penyaluran rumah subsidi melalui skema pembiayaan dengan angsuran tetap. Skema ini diharapkan dapat memberikan kepastian kepada pekerja muda dalam merencanakan keuangan untuk memiliki rumah pertama.

“Kepastian angsuran menjadi salah satu keunggulan kami dalam pembiayaan rumah subsidi,” ujar Yut Penta.

Sebagai informasi, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengajak masyarakat yang belum memiliki rumah, termasuk generasi muda yang telah memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan kesempatan kepemilikan rumah melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Menurut dia, berdasarkan realisasi sementara hingga 4 September 2026, penerima manfaat tertinggi justru berasal dari kelompok usia 19–25 tahun atau Generasi Z.

Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda mulai memiliki kesadaran dan keberanian untuk merencanakan kepemilikan rumah sejak dini.

Heru mengatakan, rumah pertama bukan sekadar bangunan tempat tinggal, tetapi menjadi bagian penting dari perjalanan masyarakat dalam membangun kehidupan yang lebih baik bersama keluarga.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perum Perumnas membuka peluang kolaborasi strategis melalui kerja sama dengan PT Informasi Geo Sistem (IGS) untuk pengembangan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui proyek revitalisasi Rumah Susun Kebon Kacang di Jakarta Pusat.

Plt Direktur Utama Perum Perumnas Imelda Alini Pohan mengatakan kolaborasi dengan berbagai mitra merupakan bagian dari strategi Perumnas untuk mempercepat optimalisasi aset sekaligus menghadirkan pengembangan hunian yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

"Kami menyambut baik kerja sama antara Perumnas dan PT Informasi Geo Sistem ini. Kami juga berharap keterlibatan Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) dan KORINDO Group dapat membuka perspektif dan peluang baru dalam pengembangan aset Perumnas, sekaligus memperkuat jejaring kerja sama internasional Perumnas di bidang pembangunan infrastruktur dan kawasan perumahan," ujar Imelda dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dalam kolaborasi tersebut, IGS berperan sebagai fasilitator dalam penjajakan calon investor asing, yaitu Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) dan KORINDO Group untuk mendukung pengembangan proyek revitalisasi di lahan Perumnas.

Kolaborasi ini diharapkan dapat membuka peluang masuknya investasi dari berbagai mitra internasional, sehingga pengembangan kawasan hunian dapat dilakukan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Salah satu proyek yang menjadi bagian dari penjajakan tersebut adalah Revitalisasi Rumah Susun Kebon Kacang di Jakarta Pusat. Kawasan Kebon Kacang memiliki akses yang strategis terhadap berbagai pusat kegiatan ekonomi dan transportasi publik, termasuk koridor Thamrin-Sudirman, Halte Thamrin, MRT Bundaran HI dan Dukuh Atas, serta Stasiun Tanah Abang.

Saat ini, kawasan tersebut terdiri atas 8 blok low-rise dengan 632 unit hunian dan sekitar 2.400 penghuni. Melalui rencana revitalisasi, kawasan tersebut berpotensi dikembangkan menjadi lebih dari 2.700 unit hunian yang diperuntukkan bagi MBR.

Optimalisasi lahan yang telah berada di kawasan perkotaan strategis memungkinkan penyediaan hunian dilakukan dengan memanfaatkan infrastruktur dan konektivitas yang telah tersedia, sekaligus membuka peluang terciptanya kawasan hunian yang lebih produktif.

Revitalisasi kawasan hunian merupakan salah satu upaya memperkuat perannya sebagai salah satu mitra strategis Pemerintah dalam mendukung program 3 Juta Rumah bagi MBR melalui optimalisasi aset, pengembangan kawasan, serta penguatan kolaborasi dengan berbagai mitra strategis.

Peran Perumnas dalam mendukung agenda penyediaan perumahan nasional semakin diperkuat dengan ditetapkannya 14 lokasi proyek Perumnas sebagai proyek strategis nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2026.

Lokasi tersebut tersebar di berbagai wilayah dan mencakup beberapa jenis pengembangan, mulai dari kawasan perumahan skala besar, hunian berbasis transit oriented development (TOD), hunian vertikal perkotaan, hingga revitalisasi kawasan hunian.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Perumnas untuk menjaga keseimbangan antara mandat pelayanan publik dan keberlanjutan bisnis, dengan tetap menempatkan penyediaan hunian bagi MBR sebagai bagian penting dalam setiap pengembangan kawasan.

Perumnas berkomitmen untuk terus menjadi bagian penting dalam ekosistem penyediaan perumahan nasional, sekaligus memperkuat kontribusinya dalam mewujudkan program 3 Juta Rumah bagi masyarakat Indonesia.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) dan Danantara menyiapkan Rp581 miliar untuk transformasi Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) sebagai proyek percontohan peningkatan kualitas layanan kesehatan di bawah pengelolaan Indonesia Healthcare Corporation (IHC).

“Ini jadi Indonesia Hospital. Jadi, jangan tanggung-tanggung. Maunya memang ini flagship-nya kita, kayak orang kalau ke Indonesia itu rumah sakit terbaik. Itu harusnya rumah sakit kita,” ujar Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria dalam keterangannya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Transformasi RSPP akan menjadi tahap awal sebelum dilanjutkan ke 38 rumah sakit lainnya yang dikelola IHC. Hal tersebut menjadi pokok pembahasan Dony Oskaria saat bertemu jajaran direksi IHC di Wisma Danantara.

Kepala BP BUMN menekankan bahwa transformasi RSPP harus dilakukan secara menyeluruh untuk mewujudkan arahan Presiden RI agar rumah sakit tersebut menjadi Indonesia Hospital dan kebanggaan nasional.

Transformasi RSPP mencakup peningkatan kualitas pelayanan medis, fasilitas, tenaga profesional, serta pengalaman pasien.

Untuk memperkuat kapasitas layanan, IHC merencanakan penambahan 40 dokter spesialis dalam dua tahun ke depan dan 70 dokter spesialis baru pada 2030.

Pembaruan sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dalam mendorong perubahan budaya kerja di lingkungan rumah sakit.

“Kita perlu memulai rekrut dokter baru dan juga perawat baru dan pekerja baru. Kami memerlukan darah baru, darah muda, untuk transformasi budaya,” ujar Dony.

Dari sisi komersial dan keuangan, rencana pengembangan RSPP mencakup nilai investasi sebesar Rp581 miliar.

Transformasi dirancang melalui peningkatan kapasitas tempat tidur, pembenahan proses pelayanan, penguatan keselamatan pasien, serta peningkatan pengalaman pasien melalui layanan fisik dan digital.

Transformasi tersebut direncanakan berlangsung selama 24 bulan. Namun, Dony meminta percepatan pelaksanaan agar seluruh proses dapat diselesaikan pada pertengahan 2028.

Direksi IHC juga diminta melibatkan kontraktor profesional yang berpengalaman dalam pembangunan dan renovasi fasilitas rumah sakit guna memastikan kualitas pekerjaan dan ketepatan waktu.

Transformasi RSPP diharapkan menjadikannya rumah sakit rujukan berstandar nasional dan internasional sekaligus menjadi model peningkatan kualitas bagi 38 rumah sakit lainnya di bawah IHC.

Upaya ini menjadi bagian dari pembenahan layanan kesehatan BUMN yang berorientasi pada kualitas medis, keselamatan, dan pengalaman pasien.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyelaraskan peta jalan (roadmap) pembangunan perumahan 2025-2029 guna memperkuat strategi pencapaian program 3 Juta Rumah.

Dalam pertemuan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Jakarta, Rabu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan koordinasi dengan Bappenas diperlukan untuk memastikan target dan capaian sektor perumahan sejalan dengan perencanaan pembangunan nasional, termasuk dalam penyusunan laporan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami memohon arahan agar laporan dua tahun pemerintahan Presiden di bidang perumahan yang akan kami sampaikan sesuai dengan ukuran dan arahan Bappenas," kata Maruarar dikutip dari keterangan persnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel mengatakan dalam koordinasi sebelumnya, Bappenas telah menilai target dalam peta jalan Kementerian PKP selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Menurut dia, pembahasan lanjutan dilakukan untuk mempertajam perencanaan serta memperkuat dukungan berbagai pemangku kepentingan dalam mencapai target pembangunan perumahan.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian PKP mendorong sejumlah program untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, antara lain melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan Kredit Program Perumahan.

Kementerian PKP mencatat realisasi penyaluran FLPP sejak 2025 hingga 14 Oktober 2026 tercatat mencapai 459.468 unit rumah subsidi.

Sementara itu, target program BSPS meningkat dari 45.000 unit pada 2025 menjadi 400.000 unit pada 2026.

Di sisi pembiayaan, realisasi kredit atau KUR program perumahan mencapai Rp27,37 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 114.672 debitur. Program tersebut mendukung pembiayaan bagi pelaku usaha dalam ekosistem perumahan, mulai dari pengembang, kontraktor, pedagang bahan bangunan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam pertemuan tersebut, Deputi Bidang Infrastruktur Bappenas Abdul Malik Sadat Idris mengatakan sinkronisasi program perumahan diperlukan untuk mendukung percepatan program 3 Juta Rumah sebagai salah satu program prioritas nasional.

Menurut dia, strategi percepatan terus dirumuskan agar pelaksanaan program dapat menjangkau lebih banyak masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap pengurangan kekurangan pasokan rumah (backlog).

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengapresiasi upaya Kementerian PKP dalam membangun ekosistem perumahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Ia menilai ekosistem yang terbangun dan strategi yang jelas menjadi fondasi penting untuk mencapai target pembangunan perumahan sekaligus menggerakkan industri terkait.

Rachmat juga mengatakan capaian pembangunan dan renovasi rumah pada 2025 hingga triwulan III 2026 menjadi modal untuk mempercepat pencapaian target pada 2027-2029.

Ia menegaskan dukungan Bappenas terhadap upaya Kementerian PKP dalam memperkuat sektor perumahan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat atas hunian yang layak.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi mencapai 459.468 unit sejak 2025 hingga 14 Oktober 2026.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, merinci realisasi tersebut terdiri atas 278.868 unit rumah sepanjang 2025 dan 180.600 unit rumah hingga 14 Oktober 2026.

"Sektor perumahan bukan hanya mengejar target realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk pencapaian tiga juta rumah, tetapi juga membangun ekosistem. Ini yang menjadi catatan penting bagi kami," kata Heru.

Untuk mengejar target penyaluran FLPP sebanyak 350.000 unit pada 2026, BP Tapera berkolaborasi dengan pengembang perumahan guna mempercepat penyediaan rumah subsidi hingga akhir Desember.

Heru mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi potensi sekitar 39.000 unit rumah yang dapat mendukung percepatan penyaluran, mencakup rumah siap huni (ready stock) maupun rumah yang masih dalam proses pembangunan.

Selain itu, BP Tapera memfokuskan strategi pemasaran di sejumlah provinsi yang memiliki potensi penyaluran besar berdasarkan capaian historis, tetapi penyerapannya masih perlu ditingkatkan.

"Fokus pemasaran kami yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Lampung. Harapannya capaian sampai 31 Desember 2026 bisa melebihi realisasi tahun lalu yang sebanyak 278,8 ribu unit," ujar Heru.

FLPP merupakan skema pembiayaan KPR bersubsidi yang disediakan pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memperoleh hunian yang layak dan terjangkau.

Melalui program tersebut, pemerintah menyediakan dukungan pembiayaan agar masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat membeli rumah dengan skema kredit bersubsidi.

Program FLPP menawarkan sejumlah kemudahan, antara lain suku bunga tetap selama masa cicilan, tenor kredit hingga 20 tahun, serta uang muka mulai satu persen. Penerima yang memenuhi ketentuan juga dapat memperoleh Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

Fasilitas tersebut dapat diakses oleh MBR yang memenuhi persyaratan, baik pekerja formal maupun informal, termasuk aparatur sipil negara (ASN), pekerja lepas, dan buruh harian.

Melalui percepatan penyaluran FLPP, pemerintah berharap akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau semakin luas sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan tiga juta rumah.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah telah merampungkan pembangunan dan perbaikan sebanyak 53.000 unit rumah dari target 400.000 unit pada 2026.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fitrah Nur mengatakan target BSPS tahun ini meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebanyak 45.000 unit.

"Tahun lalu itu program hanya 45.000 dan pencapaiannya juga sudah 100 persen. Tahun ini ada kenaikan yang sangat signifikan itu menjadi 400.000 atau hampir 8,5 kali lipat," kata Fitrah dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Peningkatan target tersebut juga diikuti kenaikan anggaran BSPS.

Pada 2025, anggaran program tersebut sebesar Rp1,02 triliun untuk 45.073 unit rumah, sedangkan pada 2026 meningkat menjadi Rp8,9 triliun untuk 400.000 unit rumah.

Dengan demikian, anggaran BSPS pada 2026 meningkat sekitar 773,5 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Fitrah menyampaikan progres pelaksanaan program BSPS saat ini mencapai 57,70 persen.

Namun, capaian di sejumlah daerah masih perlu ditingkatkan untuk mengejar target yang telah ditetapkan.

Ia menyebutkan sejumlah provinsi telah mencatatkan progres hingga 75 persen bahkan 80 persen. Sementara itu, sekitar 10 provinsi masih memiliki progres relatif rendah sehingga pemerintah terus mendorong percepatan di wilayah tersebut.

"Yang paling rendah itu ada sekitar 10 provinsi yang sekarang sedang kami genjot per hari progresnya, sehingga bisa menyamai teman-teman di provinsi yang lain," ujarnya.

Fitrah menjelaskan proses pembangunan atau perbaikan rumah dapat berlangsung lebih cepat setelah dana bantuan ditransfer ke rekening masyarakat penerima.

Dalam program BSPS, setiap unit rumah memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp17,5 juta dialokasikan untuk pembelian material bangunan, sedangkan Rp2,5 juta digunakan untuk membayar upah tukang.

Ia berharap kerja sama seluruh jajaran pelaksana, mulai dari pemerintah daerah hingga petugas di lapangan, dapat mempercepat penyelesaian program tersebut.

Fitrah optimistis target 400.000 unit rumah yang ditetapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat diselesaikan hingga akhir tahun ini.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyatakan Kementerian Transmigrasi akan merealisasikan pembangunan Rumah Kopi di kawasan transmigrasi Ketapang Nusantara, Kecamatan Jagong Jeget pada 2027.

“Pemkab Aceh Tengah terus mendorong pengembangan kawasan transmigrasi berbasis komoditas unggulan daerah. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui rencana pembangunan Rumah Kopi di kawasan transmigrasi Ketapang Nusantara, Kecamatan Jagong Jeget, yang diupayakan Kementrans,” kata Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga dalam keterangan diterima di Banda Aceh, Rabu.

Ia menjelaskan pihaknya telah bertemu dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Kementerian Transmigrasi RI, Nirwan Ahmad Helmi sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil riset Tim Ekspedisi Patriot tahun 2025.

Ia mengatakan Ekspedisi Patriot tahun 2025 mengusulkan pembangunan Rumah Kopi untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan sekaligus mendorong hilirisasi kopi di kawasan transmigrasi Ketapang Nusantara.

Bupati Haili Yoga menyampaikan bahwa pembangunan tersebut perlu disinergikan dengan program kementerian lainnya agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia mencontohkan dukungan Kementerian Pertanian berupa bibit kopi dan mulsa yang telah diterima dan ditanam, sehingga dapat diperkuat dengan fasilitas pengolahan melalui program Kementerian Transmigrasi.

“Kolaborasi antarkementerian sangat penting. Kementerian Pertanian sudah membantu bibit dan sarana pertanian, kemudian Kementerian Transmigrasi mengupayakan Rumah Kopi. Kita berharap hasil produksi petani tidak hanya berhenti pada penanaman, tetapi berlanjut sampai pengolahan, peningkatan kualitas, dan pemasaran hingga ekspor," kata Haili Yoga.

Ia juga menyoroti potensi keterlibatan generasi muda dalam pengembangan kopi Aceh Tengah. Dengan dukungan teknologi, pendampingan, dan fasilitas yang memadai, anak muda diharapkan mampu menghasilkan produk kopi berkualitas konsisten sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja di kawasan transmigrasi.

Selain Rumah Kopi, pertemuan tersebut turut membahas kebutuhan pembangunan pasar rakyat di kawasan transmigrasi Ketapang Nusantara, Kecamatan Jagong Jeget, menyusul musibah kebakaran yang berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berharap koordinasi ini dapat ditindaklanjuti melalui program dan dukungan anggaran yang terukur sehingga potensi kopi serta aktivitas ekonomi masyarakat kawasan transmigrasi semakin berkembang.

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Kementerian Transmigrasi RI, Nirwan Ahmad Helmi mengatakan pihaknya akan mengupayakan pembangunan Rumah Kopi di Jagong Jeget pada 2027.

“Fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas kopi Aceh Tengah, memperkuat proses pengolahan, serta mendorong produk kopi lokal memenuhi standar pasar internasional dan ekspor,’ katanya.

Pihaknya berharap dengan pembangunan Rumah Kopi di Jagong Jeget nantinya, kualitas kopi dari kawasan transmigrasi Ketapang Nusantara semakin baik, memiliki standar yang berorientasi ekspor, dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pembangunan Rumah Kopi tersebut direncanakan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp2 miliar, terdiri atas Rp1,5 miliar untuk pembangunan fisik dan Rp500 juta untuk pengadaan peralatan pengolahan kopi.

Terkait pembangunan pasar, Nirwan menjelaskan bahwa Kementerian Transmigrasi akan melihat kemampuan anggaran yang tersedia. Apabila terdapat keterbatasan anggaran, pihaknya akan menjajaki koordinasi dengan Kementerian Perdagangan maupun kemungkinan dukungan pihak ketiga untuk membantu memenuhi kebutuhan pembangunan pasar tersebut.

Ia menambahkan pasar rakyat dinilai penting sebagai pusat aktivitas perdagangan masyarakat, sedangkan Rumah Kopi diharapkan menjadi sarana pengembangan komoditas unggulan.

"Kedua kebutuhan itu diharapkan dapat saling mendukung dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi Jagong Jeget," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Nirwan Ahmad Helmi turut didampingi Direktur Pengembangan Produk Unggulan Transmigrasi, Sofyan Hanafi.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026