#30 tag 24jam
Menhaj: Sulsel sumbang 25 persen belanja haji nasional Rp4 triliun
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan belanja haji secara nasional sebesar Rp4 triliun dengan Provinsi Sulawesi Selatan menyumbang 25 persen ... [364] url asal
UMKM harus kita dorong agar bisa naik kelas dan menjangkau pasar yang lebih luas
Gowa (ANTARA) - Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan belanja haji secara nasional sebesar Rp4 triliun dengan Provinsi Sulawesi Selatan menyumbang 25 persen dari jumlah tersebut.
"Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa belanja jamaah haji Indonesia mencapai sekitar Rp4 triliun, dengan Sulawesi Selatan diperkirakan menyumbang sekitar 25 persen," ujarnya di Gowa, Sulawesi Selatan, Minggu.
Menhaj Irfan Yusuf yang menghadiri UMKM Expo Sulsel 2026 di Gowa, mengatakan, besarnya belanja haji secara nasional harus dimanfaatkan oleh para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Menurut dia, para pelaku UMKM harus pandai memperluas pasar, termasuk menjadi bagian dari rantai pasok kebutuhan jamaah haji dan umrah.
“UMKM harus kita dorong agar bisa naik kelas dan menjangkau pasar yang lebih luas. Potensi ekonomi haji ini perlu dimanfaatkan sehingga pelaku usaha daerah tidak hanya menjadi penonton,” katanya.
Menhaj menerangkan penyelenggaraan haji bukan hanya urusan perjalanan dan ibadah. Aktivitas jutaan jamaah dan kebutuhan pendukungnya juga membuka peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha di daerah.
Besarnya belanja jamaah menunjukkan adanya kebutuhan ekonomi yang dapat dikembangkan, mulai dari produk konsumsi hingga barang dan jasa penunjang perjalanan ibadah.
"Namun, peluang itu membutuhkan kesiapan pelaku usaha, baik dari sisi kualitas produk, kapasitas produksi, maupun kemampuan memenuhi kebutuhan pasar secara konsisten," katanya.
Ia menyatakan, Sulawesi Selatan dinilai memiliki ruang untuk mengambil bagian dalam pengembangan ekosistem ekonomi haji. Penguatan UMKM daerah dapat menjadi salah satu jalan untuk mempertemukan potensi produksi lokal dengan kebutuhan jemaah, sekaligus memperluas manfaat ekonomi penyelenggaraan haji bagi masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah terus berupaya menjaga keterjangkauan biaya ibadah haji. Menhaj menyampaikan bahwa penurunan biaya haji tidak terlepas dari dukungan Presiden Prabowo Subianto melalui kebijakan subsidi pemerintah. Keringanan biaya tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga akses masyarakat terhadap ibadah haji.
"Tahun ini biaya haji turun, dan untuk pertama kalinya pemerintah memberikan subsidi kepada jemaah sebesar Rp3,4 juta", terangnya.
Rangkaian UMKM Expo Sulsel 2026 juga diisi dengan pembagian hadiah perjalanan umrah kepada dua guru ngaji, serta sepeda dan uang tunai bagi pelajar Sulawesi Selatan yang terpilih.
Pengembangan ekosistem ekonomi haji membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026
Dinkop UKM Sulsel siapkan beragam fasilitas tingkatkan UMKM
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Sulawesi Selatan menyediakan berbagai fasilitas ... [302] url asal
Makassar (ANTARA) - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Sulawesi Selatan menyediakan berbagai fasilitas inkubasi gratis dalam upaya mendorong dan meningkatkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di daerah itu
Konsultan UPT PLUT Dinas Koperasi dan UKM Sulsel Bahtiar Baso dalam keterangannya di Makassar, Sabtu, mengatakan fasilitas itu seperti rumah kemasan, studio podcast, hingga program pendampingan rutin Senin Ceria dan Kamis Manis yang telah memfasilitasi 152 kuota sertifikasi halal reguler serta melayani lebih dari 4.500 UMKM di Sulsel.
Dirinya dalam kesempatan itu membeberkan potensi besar UMKM di Sulsel yang didominasi usaha mikro sebesar 99,53 persen, serta 36 persen koperasi yang masih belum aktif.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pihaknya mendorong transformasi layanan publik melalui terobosan New PLUT Sulsel.
"Kami di Dinas Koperasi dan UKM mendorong paradigma baru dengan pelayanan satu atap one stop service. Pendampingan tidak lagi pasif menunggu bola di loket, melainkan proaktif, personal, dan berkelanjutan," jelasnya pada Webinas ASN Adaktif yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulsel.
Sementara Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel Nining Wahyuni menyoroti tantangan penurunan nilai ekspor pelabuhan Sulsel sebesar 22,34 persen akibat kendala ketiadaan Surat Keterangan Asal (SKA) pada sejumlah komoditas unggulan non-kopi.
"Orientasi ASN bukan lagi sekadar kegiatan selesai atau menghitung berapa izin yang terbit, tetapi bagaimana manfaat ekonomi dapat dibuktikan melalui peningkatan kapasitas bisnis, legalitas HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), dan terjadinya pembelian berulang," tegas Nining.
Nining menambahkan, Pemprov Sulsel telah merespons cepat kendala tersebut dengan menerbitkan Surat Edaran Gubernur ke kabupaten/kota agar seluruh komoditas yang diekspor wajib mencatatkan daerah asalnya.
Webinar kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif, dimana para peserta memanfaatkan kesempatan untuk bertanya langsung dan berkonsultasi mengenai strategi penyelesaian kendala pengembangan koperasi serta UMKM di wilayah masing-masing.
Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Gubernur Sulsel: 70 persen produk lokal dipasarkan di Kopdes
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan sebanyak 70 persen produk lokal telah menghiasi gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) ... [281] url asal
Makassar (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan sebanyak 70 persen produk lokal telah menghiasi gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Desa Sorowako, Lutim, Sulsel.
Andi Sudirman dalam keterangannya di Makassar, Minggu, hal ini sebagai peluang untuk memperluas akses pemasaran bagi pelaku UMKM sekaligus memperkuat perputaran ekonomi di tingkat desa.
“Alhamdulillah, kita melihat sudah ada transaksi, barang-barang bersubsidi mulai masuk, dan produk lokal juga telah mengisi gerai koperasi ini,” ujarnya saat mendampingi Menteri Koperasi (Menkop) RI Ferry Juliantono, meninjau Kopdes Sorowako, Lutim, Sulsel.
Dalam peninjauan itu, Andi Sudirman bersama Menkop Ferry melihat langsung aktivitas gerai koperasi yang telah menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari LPG 3 kilogram, pupuk, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), minyak goreng, hingga produk UMKM lokal.
“Tentu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Bapak Menteri Koperasi atas upaya mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar berjalan secara bertahap,” ujarnya.
“Kami berharap, setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026, tata kelola Koperasi Desa semakin kuat. Barang-barang bersubsidi yang merupakan program pemerintah dapat disalurkan melalui koperasi sehingga masyarakat bisa terlibat dan memperoleh manfaatnya,” sambungnya.
Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, menilai KDKMP Sorowako merupakan salah satu gerai yang telah berjalan sesuai spesifikasi dan menjadi modal awal untuk mengembangkan usaha koperasi secara berkelanjutan.
Menkop Ferry juga berharap setiap KDKMP dapat dilengkapi dengan alat dan mesin untuk mendukung kegiatan pascapanen komoditas unggulan masyarakat, seperti lada, vanili, dan produk pertanian lainnya.
“Sekali lagi kami minta doa dan dukungannya karena proses operasionalisasi ini adalah proses yang sangat penting sehingga nanti bisa memberikan keuntungan bagi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan manfaat untuk masyarakat,” pungkasnya.
Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Anggota DPR kritisi jalur dan lokasi stasiun kereta api Sulsel
Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengkritisi jalur dan lokasi stasiun kereta api Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dinilai kurang tepat karena tidak ... [375] url asal
#kereta-api-sulsel #anggota-dpr #trans-sulawesi #kereta-api-indonesia-timur #kai
Ini kan Trans-Sulawesi...Jadi, kereta ini atau rel kereta ini betul-betul harus ramah terhadap kebutuhan masyarakat luas, tapi rel ini sudah terlanjur dibuat dengan jalur yang menurut saya adalah salah
Makassar (ANTARA) - Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengkritisi jalur dan lokasi stasiun kereta api Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dinilai kurang tepat karena tidak berada di pusat kota maupun pusat kecamatan, termasuk di Kota Makassar.
Menurut dia, stasiun kereta api idealnya berada di pusat kota/sentral untuk mempermudah akses penumpang.
"Ini kan Trans-Sulawesi yang tentu akan digunakan untuk kepentingan penumpang atau masyarakat pejalan kaki. Jadi, kereta ini atau rel kereta ini betul-betul harus ramah terhadap kebutuhan masyarakat luas, tapi rel ini sudah terlanjur dibuat dengan jalur yang menurut saya adalah salah," ucapnya saat melakukan kunjungan kerja di Stasiun Mandai, Maros, Jumat.
Bambang juga mengkritisi rencana pembangunan jalur dari Maros menuju Makassar New Port (MNP) yang dinilai kurang tepat untuk melayani penumpang, karena MNP merupakan kawasan logistik/barang.
Pembangunan jalur kereta api logistik ke MNP, menurutnya, seharusnya dihubungkan langsung dari Kawasan Industri Makassar (KIMA) yang menampung sekitar 250–300 industri. "Pembangunan jalur penumpang ke MNP ini berpotensi buang-buang anggaran," ujarnya.
Sebagai Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Bambang juga mengungkapkan ukuran rel kereta api yang digunakan dengan lebar 1.435 mm kurang tepat untuk kondisi geografis Sulsel yang berkelok-kelok dan memiliki daerah dataran tinggi.
Dia mengharapkan pembangunan jalur baru harus segera dievaluasi dan memastikan jalur terbaru ramah terhadap kebutuhan masyarakat. Apalagi secara histori, kata dia, sebelumnya Belanda telah merumuskan pembangunan jalur kereta api dari Ujung Pandang (Makassar) hingga Manado.
"Kalau Kalimantan agak susah karena tanahnya gambut. Kalau di sini (Sulawesi) tanahnya keras semua, sehingga ini sebenarnya sebagai peluang KAI untuk mengembangkan transportasi publik massal," katanya.
Karena itu Bambang memastikan pihaknya akan mengawal isu tersebut hingga ke parlemen, khususnya dalam kesiapan anggaran. Dia berkomitmen mengawal percepatan pembangunan serta ketersediaan anggaran Trans-Sulawesi di DPR RI agar proyek ini dapat diselesaikan sekurang-kurangnya 50 persen dari total rute hingga ke Mamuju, (Sulawesi Barat) pada periode pemerintahan saat ini.
Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026
Zulhas salurkan bantuan pangan 22,5 ton beras di Makassar
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) didampingi Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman menyalurkan bantuan ... [341] url asal
Jadi bantuan pangan 10 kilogram untuk bulan Juli sampai September sudah selesai kan. Nah, hasil rapat dengan Kementan kita tambah lagi 30 kilogram periode Oktober hingga Desember.
Makassar (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) didampingi Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman menyalurkan bantuan pangan di GOR Sudiang, Jalan Pajjaiyang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
Penyaluran bantuan tersebut merupakan program pemerintah sebagai salah satu upaya dalam Astacita untuk memperkuat kemandirian pangan, membantu masyarakat, sekaligus menjaga daya beli di tengah dinamika ekonomi dan kondisi pangan.
Zulhas, di Makassar, Rabu, mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan masyarakat dan menjaga ketersediaan pangan.
“Jadi bantuan pangan yang 10 kilogram untuk bulan Juli sampai September sudah selesai kan. Nah, hasil rapat dengan Kementan kita tambah lagi 30 kilogram untuk periode Oktober hingga Desember," ujarnya.
"Jadi bapak ibu tidak usah khawatir, akan dapat beras 30 kilogram lagi sekaligus,” katanya lagi.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat Sulsel.
Ia menjelaskan, bantuan diberikan sebanyak 10 kilogram per bulan untuk alokasi bulan Oktober, November, dan Desember 2026, dengan penyaluran dirapel, sehingga setiap penerima memperoleh 30 kilogram beras sekaligus.
Di Kecamatan Biringkanaya, sebanyak 750 kepala keluarga (KK) dari 10 kelurahan menerima bantuan beras. Bahkan, para pengemudi ojek online (ojol) juga menerima paket bantuan beras premium dalam kegiatan penyerahan simbolis.
Jika dihitung berdasarkan alokasi 30 kilogram per penerima, total alokasi bantuan yang diperuntukkan bagi 750 KK mencapai 22,5 ton untuk periode Oktober hingga Desember.
“Bantuan ini menyasar masyarakat, terutama yang masuk dalam desil 1 sampai desil 4. Ini tentu sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Andi Sudirman.
Andi Sudirman mengatakan pula, pemerintah daerah juga mendapat arahan bahwa program bantuan pangan tersebut akan terus dilanjutkan, termasuk kemungkinan adanya tambahan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Tentu ini menjadi kabar baik bagi masyarakat yang membutuhkan. Semoga stimulus ini dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat, khususnya di tengah dinamika ekonomi global dan kondisi yang kita hadapi saat ini,” katanya pula.
Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)