Kami ingin memastikan pembangunan Flyover Sitinjau Lauik berjalan sesuai dengan perencanaan

Padang (ANTARA) - Legislator Komisi V DPR RI meninjau pembangunan Flyover Sitinjau Lauik, Sumatera Barat (Sumbar) dalam rangka reses perorangan Masa Sidang I Tahun Sidang 2026–2027.

“Kami ingin memastikan pembangunan Flyover Sitinjau Lauik berjalan sesuai dengan perencanaan, mengingat proyek ini memiliki peran penting dalam meningkatkan keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat, khususnya pada jalur Padang-Solok,” kata Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda di Padang, Kamis.

Ia mengatakan berbagai pihak di Sumbar memiliki komitmen yang sama untuk mempercepat pembangunan flyover. Sejumlah kendala termasuk pembebasan lahan, sebelumnya menjadi tantangan dalam pelaksanaan proyek.

Proses pembangunan Flyover Sitinjau Lauik hingga 18 September 2026 mencapai 30,697 persen. Memiliki total 1,8 km pembangunan jalan baru dan 1 km untuk pekerjaan jembatan.

“Alhamdulillah, progresnya sudah berada di atas target yang ditetapkan. Memang sebelumnya terdapat beberapa kendala, mulai dari pembebasan lahan dan persoalan lainnya. Namun, alhamdulillah, semua itu dapat kita atasi bersama,” ujarnya.

Ia juga berharap pengadaan tanah tahap II segera terlaksana agar pembangunan berjalan lancar.

Ia menyebut pembangunan Flyover Sitinjau Lauik menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai investasi yang tercatat di berbagai media antara Rp2,79 hingga Rp2,824 triliun.

Ia menyatakan dukungannya terhadap proyek tersebut sekaligus mengingatkan pentingnya pengawasan selama pengerjaan berlangsung.

Selain progres pembangunan, ia menyoroti potensi gangguan terhadap pasokan air bersih masyarakat Kota Padang.

Ia meminta pelaksana proyek mengantisipasi dampak pekerjaan terhadap sumber air baku, terutama menjelang musim hujan.

Sebagai pelaksana pembangunan Flyover Sitinjau Lauik, PT Hutama Karya diminta memastikan proses konstruksi tidak mengganggu ketersediaan dan kualitas air bersih yang digunakan masyarakat Kota Padang.

PT Hutama Karya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang jasa konstruksi, pengembang, serta penyedia jasa jalan tol.

“Kita sudah cukup direpotkan dengan persoalan pembebasan lahan. Jangan sampai persoalan pasokan air bersih juga menimbulkan masalah yang lebih besar,” kata dia.

Ia meminta PT Hutama Karya memperhatikan metode pengerjaan di sepanjang sungai dan mengingatkan agar aktivitas konstruksi tidak mencemari aliran air yang dimanfaatkan masyarakat.

Menurut dia, antisipasi tidak cukup hanya dilakukan pada instalasi pengolahan air atau titik pengambilan air baku (intake). Pelaksana proyek juga perlu memperhatikan kondisi sungai sebelum air mencapai titik tersebut.

Ia meminta tim teknis mengkaji langkah pencegahan yang sesuai, termasuk metode pengerjaan di sekitar sungai dan kebutuhan perlindungan sumber air baku.

“Jangan hanya fokus pada titik intake. Kita juga harus memperhatikan kondisi sebelum air mencapai titik tersebut. Saya berharap tim teknis dapat memberikan penjelasan dan solusi yang konkret,” ujarnya.

Ia menegaskan percepatan pembangunan tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat. Ia meminta seluruh pihak mengantisipasi potensi gangguan sejak awal agar warga tidak menanggung dampak pekerjaan.

Ia mendukung penuh pembangunan Flyover Sitinjau Lauik dan berharap proyek tersebut dapat selesai lebih cepat dari target yang direncanakan.

Ia mengatakan pihaknya mendorong percepatan pembangunan agar dapat rampung pada 2027, lebih awal dari target penyelesaian yang ditetapkan pada Mei 2028.

“Saya mendukung 100 persen pembangunan flyover ini agar cepat selesai. Namun, kita juga harus memastikan persoalan air bersih dan dampak lingkungan diantisipasi sejak dini,” kata dia.

Ia berharap pemerintah, balai, dan pelaksana proyek terus berkoordinasi untuk menjaga kelancaran pembangunan. Menurutnya, penyelesaian proyek harus berjalan seiring dengan perlindungan sumber air baku masyarakat.

Menurut dia, pembangunan Flyover Sitinjau Lauik diharapkan berjalan sesuai rencana tanpa mengabaikan kebutuhan air bersih warga Kota Padang.

Pewarta: Najmi Aulia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menyalurkan 249.917 dosis obat hewan untuk ternak terdampak bencana di wilayah Pulau Sumatera guna mendukung pemulihan usaha peternakan masyarakat di daerah tersebut.

Ratusan ribu dosis obat tersebut disalurkan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan untuk tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebagai bagian dari upaya mendukung pemulihan peternakan di wilayah terdampak.

"Bantuan tersebut mencapai 249.917 dosis dan dialokasikan untuk 27 kabupaten/kota. Rinciannya, 128.552 dosis untuk Aceh, 77.024 dosis untuk Sumatera Utara, dan 44.341 dosis untuk Sumatera Barat," kata Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Kementan Hendra Wibawa dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan bencana tidak hanya berdampak pada rumah dan lahan warga, tetapi juga pada ternak yang menjadi sumber penghidupan keluarga peternak. Karena itu, kesehatan ternak perlu mendapat perhatian dalam proses pemulihan pascabencana.

Hendra mengatakan kesehatan ternak merupakan bagian penting dari upaya memulihkan usaha peternakan setelah bencana.

“Bagi peternak, ternak bukan sekadar hewan peliharaan, tetapi juga sumber penghidupan keluarga. Karena itu, kesehatan ternak perlu diperhatikan dalam proses pemulihan pascabencana," ujarnya.

Bantuan itu diharapkan dapat membantu peternak merawat ternaknya sesuai kebutuhan dan petunjuk penggunaan.

Bantuan tersebut mencakup vitamin, obat cacing, disinfektan untuk membantu menjaga kebersihan kandang, obat penurun demam, serta premiks atau campuran tambahan pakan.

Penyalurannya dilakukan melalui dinas yang menangani peternakan di daerah untuk diteruskan kepada kelompok peternak penerima manfaat.

Lebih lanjut dia mengatakan pemulihan peternakan pascabencana membutuhkan gotong royong. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh, dan petugas kesehatan hewan perlu bekerja bersama agar bantuan dapat sampai kepada peternak yang membutuhkan dan digunakan sesuai petunjuk.

Di Kabupaten Aceh Tamiang, penyerahan bantuan secara simbolis dilaksanakan pada 15 Oktober 2026 di Desa Lueng Manyo, Kecamatan Manyak Payed.

"Wakil Bupati Aceh Tamiang, Ismail, menyerahkan bantuan kepada Ketua Kelompok Tani Muda Sedang, Julfa. Selanjutnya, dinas setempat akan meneruskan bantuan kepada kelompok-kelompok penerima manfaat," jelas Hendra.

Pada hari yang sama, bantuan untuk Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, diserahterimakan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan setempat di Kecamatan Stabat. Berdasarkan laporan pendampingan, penyaluran kepada kelompok-kelompok penerima manfaat mulai dilakukan pada 19 Oktober 2026.

Sementara itu, penyerahan bantuan untuk Sumatera Barat berlangsung di Kabupaten Pasaman Barat pada 15 Oktober dan Kabupaten Agam pada 16 Oktober 2026.

"Distribusi di kedua kabupaten tersebut mulai dilakukan dengan melibatkan penyuluh. Bantuan di Sumatera Barat juga disertai leaflet panduan penggunaan obat untuk membantu penerima memahami pemanfaatannya," bebernya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Prioritas kami adalah mempercepat pemulihan agar masyarakat dapat kembali menjalankan usaha dan aktivitas ekonominya.

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 5.729,33 hektare (ha) tambak dan kolam budi daya ikan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah kembali beroperasi hingga Oktober 2026, setelah rusak terdampak bencana yang melanda beberapa wilayah di Sumatera akhir tahun lalu.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pemulihan tersebut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan mata pencaharian masyarakat, sekaligus mengembalikan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir terdampak bencana.

“Prioritas kami adalah mempercepat pemulihan agar masyarakat dapat kembali menjalankan usaha dan aktivitas ekonominya,” ujar Trenggono dalam keterangan resmi, di Jakarta, Selasa.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat bencana di tiga provinsi tersebut berdampak pada 2.742 nelayan, 16.023 pembudidaya ikan, 364 unit pengolah ikan, serta 1.095 petambak garam.

Kerusakan juga mencakup 2.041 sarana penangkapan ikan, 31.248 ha lahan tambak dan kolam beserta prasarana pendukung, serta 2.053 unit keramba.

Selain itu, kawasan tambak garam di enam kabupaten/kota turut terdampak.

Untuk membantu nelayan kembali melaut, KKP telah menyalurkan 129 unit mesin kapal penangkap ikan dan 302 paket alat penangkapan ikan.

Bantuan tersebut ditujukan untuk memulihkan sarana usaha yang dibutuhkan nelayan dalam menjalankan kembali kegiatan penangkapan ikan.

Sementara itu, bagi pelaku usaha pengolahan hasil perikanan, KKP menyalurkan 366 unit coolbox dan paket peralatan pengolahan untuk mendukung penanganan hasil tangkapan serta pemulihan kegiatan produksi.

Trenggono mengatakan pemulihan harus menjangkau seluruh mata rantai usaha, mulai dari penangkapan dan budi daya hingga pengolahan hasil perikanan dan produksi garam.

Di sektor garam, KKP merehabilitasi 506 dapur perebusan garam yang tersebar di lima kabupaten di Aceh.

KKP menyatakan upaya rehabilitasi terus dilakukan agar sarana usaha yang terdampak dapat kembali berfungsi dan masyarakat kelautan serta perikanan dapat melanjutkan kegiatan ekonominya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I menargetkan penyelesaian enam sabo dam di wilayah hulu sungai Aceh sebagai upaya penanganan pemulihan pascabencana Aceh.

"Untuk tahun ini enam rencana kita, semua ini diselesaikan sampai tahun 2028 (sesuai rencana induk rehab-rekon pascabencana sumatera)," kata Menteri PU Dody Hanggodo di Aceh Besar, Selasa.

Pernyataan itu disampaikan Dody Hanggodo saat meninjau titik penguatan tebing sungai Krueng Aceh di Desa Santan dan bendungan karet Pagar Air Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

Dody mengatakan, dalam upaya penanganan dan pencegahan banjir Aceh, pihaknya merencanakan pembuatan sebanyak 42 sabo dam di wilayah rawan bencana seperti kawasan sungai Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tenggara hingga DAS Peusangan.

Untuk diketahui, sabo dam merupakan bangunan pengendali yang dibangun di alur sungai untuk menahan dan mengontrol aliran material berupa pasir, sedimen, lumpur, serta aliran debris (reruntuhan) dari wilayah hulu sungai.

Saat ini, pengerjaan pembangunan sabo dam yang dipercepat untuk wilayah sungai Gayo Lues, dan enam titik ditargetkan selesai tahun ini.

"Ada penambahan dua lagi sabo dam yang kita kerjakan, sehingga menjadi 42 (rencana awal 40). Dan di Gayo Lues itu kita percepat pembuatan sabo dam nya," ujar Dody.

Selain itu, dirinya juga menjelaskan bahwa untuk penanganan sungai terdampak bencana banjir, Kementerian PU saat ini masih fokus pada pengerukan kawasan muara agar aliran air sungai lebih lancar.

Setelah muaranya selesai, lanjut dia, pemulihan baru berlanjut untuk normalisasi sungai hingga pengerukan lumpur. Lalu, baru naik ke bagian tengah hingga hulu sungai.

"Jadi pertama kita fokusnya di muara, kita dredging (pengangkutan lumpur), kemudian perkuatan muara, setelah itu selesai baru kita mundur ke sungainya," demikian Dody Hanggodo.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hiltrans) Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah memusatkan perhatian perbaikan distribusi ke berbagai daerah, khususnya Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi, seiring pulihnya pasokan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Bali.

"Sekarang distribusinya yang kita perlancar," ujar Bahlil dalam keterangan resminya, yang dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin.

Menko Bahlil, yang merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyampaikan gangguan distribusi di Bali menjadi bahan evaluasi. Keterlambatan kapal dari Jawa sempat membuat cadangan di Bali turun hingga 3-4 hari.

Setelah armada kapal ditambah, cadangan kembali ke kisaran 11-12 hari.

Bahlil menyebut persoalan itu sebagai kendala teknis dalam manajemen arus logistik Pertamina.

Meski begitu, ia menegaskan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama.

"Tapi, apa pun itu, masih bagian yang harus kita tanggung jawab bersama-sama," ujarnya.

Evaluasi tidak berhenti di Bali. Dalam rapat tersebut, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri melaporkan kendala distribusi di sejumlah wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera.

Di daerah-daerah itu, BBM selama ini diangkut kapal melalui sungai.

Namun, sebagian sungai mengalami pendangkalan akibat cuaca, sehingga kapal berukuran besar tidak lagi bisa masuk.

Pengiriman di wilayah tersebut kini dialihkan ke jalur darat, yang sebagian memakan waktu lebih lama. Bahlil memastikan pemerintah akan berupaya maksimal soal itu.

"Kita akan melakukan maksimal agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi lagi," ucap dia.

Untuk memperlancar distribusi antardaerah, Menko Bahlil meminta Pertamina menambah armada pengangkut. Langkah serupa sudah diterapkan di Bali, dan antrean di SPBU kini mulai terurai.

Dengan cadangan nasional yang terjaga dan jalur distribusi yang terus dibenahi, pemerintah berupaya memastikan pasokan BBM sampai tepat waktu ke masyarakat di seluruh daerah.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Muaro Jambi, Jambi (ANTARA) - Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam menegaskan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional di sektor perikanan melalui penyediaan jutaan benih serta calon induk unggul ikan air tawar untuk wilayah Sumatera dan sekitarnya.

Kepala BPBAT Sungai Gelam Nur Muflich Juniyanto di Jambi, Jumat mengatakan bahwa sebagai pusat induk ikan wilayah (regional broodstock center) sekaligus pusat penyebarluasan teknologi perikanan budidaya air tawar, termasuk menjadi ujung tombak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam membantu ketersediaan protein hewani bagi masyarakat.

​"Posisi strategis ini mempertegas peran kami di wilayah Sumatera membantu perikanan budidaya air tawar serta menggerakkan ketahanan pangan, terutama dalam penyediaan protein hewani dan menjaga kelestarian ikan spesifik lokal di perairan umum," kata dia.

Ia menjelaskan, sepanjang tahun 2025 BPBAT Sungai Gelam telah berkontribusi mendistribusikan bantuan benih ikan bermutu ke masyarakat sebanyak 5.230.000 ekor.

Dari angka itu, sebanyak 71,17 persen atau 3.722.000 ekor merupakan benih ikan konsumsi yang terdiri atas Nila JICA (1,68 juta ekor), Patin Pustina (1,09 juta ekor), dan Lele (943 ribu ekor).

Lalu 28,83 persen sisanya atau 1,50 juta ekor merupakan ikan spesifik lokal yang diperuntukkan bagi kegiatan pelepasan liar (restocking) di perairan umum.

​Selain benih, BPBAT Sungai Gelam pada 2025 juga berhasil memproduksi 53.104 ekor calon induk unggul untuk mendorong produktivitas pembudidaya skala kecil dan menengah.

Sebanyak 51.854 ekor di antaranya merupakan komoditas unggulan favorit masyarakat seperti Nila JICA, Patin Pustina, dan Lele Sangkuriang, sedangkan 1.250 ekor sisanya merupakan calon induk ikan lokal seperti Gurami, Jelawat, dan Baung.

​Dari total produksi calon induk unggul tersebut, sebesar 68,20 persen diserap melalui pembelian mandiri oleh masyarakat dan 31,80 persen disalurkan melalui program bantuan pemerintah.

​Bantuan calon induk yang disalurkan meliputi Nila JICA sebanyak 11.650 ekor (68,96 persen), Lele Sangkuriang 3.555 ekor (21,04 persen), Patin Pustina 1.290 ekor (7,64 persen), dan ikan spesifik lokal 400 ekor (2,36 persen).

Ia menjelaskan, seluruh bantuan benih sebar maupun calon induk unggul tersebut didistribusikan kepada kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan), kelompok masyarakat, serta UPTD yang tersebar di sembilan provinsi, baik di Sumatera maupun luar Sumatera, seperti Jambi, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Lampung, Kalimantan Selatan, hingga Bali.

Lanjut dia, memasuki tahun 2026 hingga September, balai ini mencatatkan produksi benih mencapai 7.485.000 ekor.

Dari pencapaian itu, sebanyak 1,10 juta ekor merupakan benih sebar yang dibeli mandiri oleh masyarakat, sedangkan 6,37 juta ekor disalurkan sebagai bantuan ke berbagai wilayah seperti Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung.

​Bantuan benih pada 2026 terdiri atas Lele Sangkuriang sebanyak 2,13 juta ekor (33,46 persen), Patin Pustina 1,22 juta ekor (19,25 persen), Nila JICA 1,20 juta ekor (18,89 persen), serta ikan spesifik lokal mencapai 1,81 juta ekor (28,4 persen).

​Sementara pada kategori calon induk, hingga September 2026 BPBAT Sungai Gelam berhasil memproduksi 31.389 ekor calon induk unggul.

Hampir 68 persen (21.274 ekor) di antaranya dibeli langsung oleh masyarakat, dan 32 persen (10.115 ekor) didistribusikan sebagai bantuan.

Bantuan calon induk unggul tahun 2026 mencakup Nila JICA sebanyak 5.750 ekor (56,9 persen), Lele Sangkuriang 2.840 ekor (28,08 persen), Patin Pustina 825 ekor (8,16 persen), dan ikan spesifik lokal 700 ekor (6,92 persen).

Menurut Juniyanto, tingginya angka pembelian calon induk oleh masyarakat menunjukkan tren positif peningkatan kesadaran para pembudidaya akan pentingnya penggunaan induk unggul demi menghasilkan benih yang berkualitas.

Untuk memenuhi tingginya permintaan pasar dan pelaku usaha budidaya mandiri, BPBAT Sungai Gelam Jambi juga menyediakan layanan penjualan langsung untuk benih, calon induk/induk, hingga pakan ikan.

Masyarakat dan pelaku usaha dapat mengakses informasi serta layanan publik melalui Pusat Layanan Masyarakat BPBAT Sungai Gelam di nomor WhatsApp 082182229696.

"Besarnya jumlah calon induk yang dibeli masyarakat menjadi indikator positif sekaligus tantangan bagi kami untuk terus berinovasi dan memproduksi calon induk unggul yang berkualitas tinggi," tutupnya.

Pewarta: Agus Suprayitno
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Untuk Teluk Mendale, pembangunannya masih berjalan dan sudah mencapai 75 persen. Target pada November ini sudah selesai agar dapat kembali menerima kunjungan wisatawan

Aceh Tengah (ANTARA) - Pemerintah merehabilitasi Kawasan Wisata Teluk Mendale di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, untuk memulihkan sektor wisatawan dan menggerakkan kembali perekonomian masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi pada 25 November 2025.

Kepala Dinas Pariwisata Aceh Tengah Erwin Pratama di Takengon, Rabu, mengatakan pembangunan Kawasan Wisata Teluk Mendale yang melibatkan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pekerjaan Umum tersebut telah mencapai 75 persen dan ditargetkan rampung pada Desember 2026.

“Untuk Teluk Mendale, pembangunannya masih berjalan dan sudah mencapai 75 persen. Target pada November ini sudah selesai agar dapat kembali menerima kunjungan wisatawan,” kata Erwin.

Ia mengatakan pemulihan akses jalan menjadi salah satu faktor penting dalam mengembalikan kunjungan wisatawan ke Aceh Tengah.

Pasca-bencana, kondisi sejumlah jalur menuju wilayah tersebut belum sepenuhnya pulih sehingga mempengaruhi mobilitas masyarakat dan wisatawan.

Menurut Erwin, minat wisatawan untuk berkunjung ke Aceh Tengah masih terlihat tinggi termasuk saat libur Hari Raya Idul Fitri.

Pemerintah daerah berharap perbaikan akses dan rehabilitasi destinasi wisata dapat meningkatkan kembali jumlah kunjungan, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Selain memulihkan daya tarik wisata, pembangunan Teluk Mendale juga diarahkan untuk mendukung kegiatan usaha masyarakat. Kawasan tersebut dilengkapi gerai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikelola melalui kolaborasi dengan badan usaha milik desa (BUMDes) dan masyarakat setempat.

Erwin menjelaskan pekerjaan yang masih berlangsung di kawasan itu antara lain pemasangan paving block atau pengaspalan serta penyelesaian gerai UMKM, termasuk pekerjaan plesteran dan pemasangan atap.

Ia berharap rehabilitasi kawasan wisata tersebut dapat membuka kembali peluang usaha bagi masyarakat sekaligus memperkuat pemulihan ekonomi daerah setelah bencana.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga mendorong pemulihan destinasi wisata lain yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Sejumlah lokasi tambahan telah diusulkan untuk memperoleh dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi, tetapi masih dalam tahap pengusulan.

Melalui pemulihan infrastruktur dan destinasi wisata, pemerintah daerah berharap kunjungan wisatawan menjelang akhir 2026 dapat meningkat dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Aceh Tengah.

Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Program Jawara Lokal, yang merupakan kolaborasi antara Kementerian UMKM RI dan perusahaan ekspedisi J&T Express, membantu sebanyak lima UMKM di Provinsi Aceh untuk bisa bangkit dari dampak bencana hidrometeorologi.

Dalam pengumuman peraih Jawara Lokal di Banda Aceh, Senin, lima UMKM penyintas bencana yang terpilih antara lain: Keuneubah Endatu asam jawa pedas manis dari Kabupaten Pidie Jaya, Madu Bang Unoe (Kota Lhokseumawe), UDEUNG’du (Kota Banda Aceh), Dapu Meutakeh sie reboh (Kabupaten Aceh Besar), dan Keumamah Cut Kak (Kota Banda Aceh).

Mereka sebelumnya telah melalui proses kurasi mulai dari penilaian administrasi, kelayakan produk, hingga wawancara.

"Aceh sebagai salah satu daerah percontohan. Semoga model kolaborasi ini bisa diperluas dan jadi contoh bagi yang lainnya," kata Asisten Deputi Bidang Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro Kementerian UMKM Ari Anindiya Hartika.

Ari Anindiya mengatakan kolaborasi dengan sektor swasta menjadi sangat penting untuk membantu pemulihan UMKM penyintas bencana, karena akan melengkapi program bantuan yang disiapkan pemerintah, salah satunya yaitu Banpres (Bantuan Presiden).

Berdasarkan data Kementerian UMKM, bencana hidrometeorologi pada 2025 telah berdampak terhadap 113.292 UMKM di Aceh. Hampir setahun berlalu pascabenca, program bantuan memang sangat dibutuhkan oleh UMKM untuk bangkit lagi.

Salah satu UMKM terpilih adalah pengusaha Madu Bang Unoe dari Kota Lhokseumawe bernama Saiful Anwar, yang menilai manfaat program Jawara Lokal bukan semata dari hadiah berupa uang. Sebabnya, produk UMKM yang terpilih juga dipromosikan via platform digital J&T Express.

Menurut Saiful, itu sangat memotivasi UMKM untuk bisa bangkit lagi, terutama usaha madunya yang sempat terhenti berbulan-bulan akibat kesulitan pasokan bahan baku pascabencana banjir dan longsor.

"Setelah saya ikuti program ini, ternyata saya bukan hanya dapat hadiah uang karena ternyata produk saya juga dipromosikan di aplikasi J&T," kata Saiful seraya menambahkan bisnisnya baru pulih 75 persen pascabencana.

Silfia Safriani, pengusaha Keuneubah Endatu dari Kabupaten Pidie Jaya, mengatakan awalnya tidak menyangka bisa terpilih sebagai Jawara Lokal dari Aceh. Sebabnya, ia hingga kini masih teringat dampak bencana banjir bandang pada akhir November 2025 sempat membuat usahanya berhenti total.

Ia mengatakan usahanya mulai dirintis dari awal sejak Februari tahun ini dengan bantuan banyak pihak hingga akhirmya bisa bangkit lagi.

"Alhamdulillah, kami bisa terpilih karena dampak bencana itu membuat kami memulai lagi usaha dari nol," kata Silfia sambil terharu.

Menurut dia, program Jawara Lokal membantu usahanya untuk berkembang terutama di penjualan lewat platform digital. "Penjualan kami sekarang banyak lewat online. Dulu sehari paling satu kotak, sekarang bisa 100 kotak," katanya.

Sementara itu, Manager Public Affairs J&T Express Adriansyah Halim mengatakan UMKM terpilih akan mendapatkan berbagai dukungan pengembangan usaha, mulai dari dana pengembangan sebesar Rp15 juta per UMKM, diskon ongkir sebesar 30 persen, akses VIP layanan J&T Express, dukungan promosi, hingga pendampingan untuk membantu memperkuat aspek logistik.

"Melalui Jawara Lokal J&T Express, kami ingin memberikan dukungan yang lebih luas bagi UMKM di Aceh, tidak hanya melalui layanan pengiriman, tetapi juga melalui berbagai inisiatif yang dapat membantu mereka bangkit, memperkuat kapasitas usaha, dan membuka peluang pasar yang lebih luas," kata Adriansyah.

Aceh menjadi daerah ketiga dari lima wilayah penyelenggaraan Jawara Lokal J&T Express, setelah sebelumnya dilaksanakan di Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat. Melalui pelaksanaan program ini, dukungan yang diberikan diharapkan dapat membantu UMKM terpilih menjaga momentum pertumbuhan sekaligus membuka peluang pengembangan usaha yang lebih luas.

Pewarta: FB Anggoro
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kami menyambut baik pemetaan ini

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) melalui Direktorat Kreativitas Teknologi memacu percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang melalui pemanfaatan inovasi teknologi berbasis Kecerdasan Artifisial (AI) untuk memetakan infrastruktur vital dan pusat aktivitas ekonomi terdampak guna menghasilkan data presisi bagi prioritas penanganan daerah.

Direktur Kreativitas Teknologi Kementerian Ekraf, Dandy Yudha Feryawan, menegaskan bahwa langkah ini merupakan realisasi dari komitmen pemulihan berbasis kebutuhan riil di lapangan yang diberikan tidak berhenti pada teknologi, tetapi berangkat dari persoalan nyata yang dihadapi masyarakat dan pemerintah daerah.

"Melalui pemetaan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran dan data yang lebih jelas mengenai kondisi dan kebutuhan rehabilitasi serta rekonstruksi di setiap lokasi sehingga dapat membantu pemerintah daerah untuk menentukan titik-titik yang memerlukan perhatian hingga penanganan lebih lanjut,” ujar Dandy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Kemenekraf menggandeng Niriksagara, startup pemenang Ekraftech Innovation Challenge 2025 yang bergerak di bidang pemetaan infrastruktur berbasis AI dan geospatial intelligence untuk menerapkan keandalan teknologi anak bangsa dalam penanganan tanggap darurat dan rekonstruksi di lapangan.

Co-Founder Niriksagara, Fransiscus Leonardo Siahaan, menyampaikan bahwa pengujian teknologi pemetaan di Kota Padang mencakup pengumpulan data dokumentasi berupa foto, video, dan citra udara drone di setiap titik yang akan diolah menggunakan AI, computer vision, dan geospatial intelligence sebagai gambaran bagi pemerintah daerah untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah setempat.

“Sehingga dapat menjadi gambaran yang jelas bagi Pemerintah Kota Padang dalam melihat kondisi dan kebutuhan penanganan. Kami juga terbuka untuk berkoordinasi dengan dinas terkait apabila diperlukan data tambahan,” jelas Fransiscus.

Lokasi yang akan ditinjau mulai dari Jembatan dan Saluran Irigasi Gunung Nago, Jembatan Kalawi, Bendungan Lubuk Minturun, kawasan pertanian Batu Busuk, hingga kompleks Balai Kota dan Gedung DPRD Padang.

Pendekatan ini sekaligus menjadi Proof of Concept (PoC) untuk melihat penerapan teknologi tersebut dalam konteks penanganan pascabencana secara langsung. Hasilnya tidak diarahkan untuk menggantikan proses perencanaan maupun kewenangan pemerintah daerah, tetapi diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan perspektif yang bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah penanganan pascabencana Sumatera.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang, Tommy TRD, mengapresiasi langkah lintas sektor ini. Kolaborasi ini melibatkan Diskominfo dan Bappeda Kota Padang sebagai koordinator ekosistem, serta pendampingan teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian untuk kluster infrastruktur dan lahan produktif.

“Kami menyambut baik pemetaan ini. Perangkat daerah turun langsung sesuai kewenangan masing-masing agar data sebenarnya mampu menggambarkan kondisi di lapangan dan informasinya akan membantu kami melihat prioritas penanganan di titik-titik terdampak," ungkap Tommy.

Pada rapat koordinasi yang berlangsung 7 Oktober 2026, Staf Ahli Pemerintahan, Hukum, dan Politik Kota Padang, Raf Indria meminta supaya hasil temuan Kementerian Ekraf dan Niriksagara dapat ditindaklanjuti masing-masing dinas terkait.

Hasil pemetaan di Kota Padang selanjutnya akan menjadi bahan analisis dan pembahasan bersama Pemerintah Kota Padang serta pemangku kepentingan terkait. Informasi tersebut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas rehabilitasi serta rekonstruksi, sekaligus memberikan pembelajaran mengenai bagaimana inovasi teknologi karya startup nasional dapat dimanfaatkan untuk mendukung penanganan pascabencana secara lebih responsif, berbasis data, dan sesuai dengan karakteristik daerah.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Kementerian Pertanian menyalurkan bantuan sebanyak 2.640 rol mulsa kepada 64 kelompok tani di Kabupaten Aceh Tengah untuk pengembangan usaha pertanian.

"Bantuan ini merupakan bagian dari dukungan pemerintah pusat untuk membantu petani, terutama dalam pemulihan dan pengembangan usaha pertanian pascabencana," kata Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga dalam keterangan diterima di Banda Aceh, Jumat.

Di sela-sela penyerahan bantuan mulsa pertanian dari Kementerian Pertanian secara simbolis kepada kelompok tani, ia menjelaskan bantuan tersebut harus dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung kegiatan pertanian.

"Kelompok tani harus tetap bersatu dan menyampaikan kebutuhan di lapangan agar dapat kita tindak lanjuti bersama," kata Haili Yoga.

Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendorong dukungan sektor pertanian lainnya. Selain mulsa, bantuan bibit cabai masih dalam proses pengiriman, sementara kebutuhan bibit kopi dan komoditas lainnya akan diusulkan sesuai kebutuhan petani.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang selalu hadir membantu masyarakat, khususnya petani di Aceh Tengah," katanya.

Plt. Kepala Dinas Pertanian Aceh Tengah, Iwan Sejahtera, menjelaskan bahwa bantuan disalurkan berdasarkan usulan calon petani dan calon lokasi (CPCL) yang dihimpun dari kelompok tani di setiap kecamatan. Data tersebut menjadi dasar penentuan penerima dan distribusi bantuan.

Ia menyebutkan Kecamatan Jagong Jeget menjadi salah satu penerima dengan alokasi terbesar, yakni 1.048 rol mulsa untuk 44 kelompok tani.

Pemerintah daerah berharap bantuan tersebut dapat mendukung kegiatan budidaya dan meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Dinas Pertanian Aceh Tengah juga melaporkan sejumlah alat dan mesin pertanian telah tiba, termasuk lima unit alat pertanian jenis combine dan sembilan unit alat pertanian lainnya yang dipersiapkan untuk mendukung kegiatan kelompok tani.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berharap dukungan bantuan pertanian tersebut dapat memperkuat usaha tani, meningkatkan produktivitas, dan membantu pemulihan ekonomi masyarakat.

"Penyaluran bantuan akan terus diikuti dengan pendataan dan koordinasi agar program pemerintah tepat sasaran serta sesuai kebutuhan petani di setiap kecamatan," katanya.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Secara permasalahan administrasi, ini sudah bisa diselesaikan

Tapanuli Selatan, Sumatera Uta (ANTARA) - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menyatakan masalah administrasi yang melibatkan proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batang Toru di Sumatera Utara sudah tuntas.

“Secara permasalahan administrasi, ini sudah bisa diselesaikan. Tidak ada lagi permasalahan yang terkait dengan denda dan sanksi, termasuk police line (garis polisi) yang sudah dicabut. Ini sudah bisa diselesaikan,” ujar Yuliot ketika ditemui di Bendungan Air PLTA Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Jumat.

Yuliot menjelaskan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) selaku pengembang PLTA Batang Toru terkena sanksi pembayaran denda dari kementerian/lembaga terkait.

Pascabencana banjir dan longsor di Sumatera yang menyebabkan lebih dari seribu orang meninggal dunia pada akhir 2025, KLH/BPLH telah melakukan penyegelan sejumlah perusahaan di tiga provinsi terdampak, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Penyegelan dilakukan karena dugaan kontribusi aktivitas perusahaan yang menjadi faktor banjir dan longsor.

Kemudian, pada awal 2026, KLH menggugat perdata PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST dan PT TBS yang melakukan kegiatan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga dan DAS Batang Toru. Semuanya berada di Sumatera Utara. Total gugatan terhadap enam perusahaan tersebut itu sejumlah Rp4.843.232.560.026.

Untuk PT NSHE, Yuliot menyampaikan terdapat pengenaan denda sekitar Rp200 miliar.

“Atas pengenaan denda sekitar Rp200 miliar yang dikenakan Kementerian Lingkungan Hidup, itu kan sudah diselesaikan, dibayar. Berarti persoalannya selesai,” ucap Yuliot.

Lebih lanjut, Yuliot juga menyampaikan terdapat denda yang dikenakan oleh Kementerian Kehutanan terhadap PT NSHE sekitar Rp74 miliar dan pemasangan garis polisi pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda Sumatera pada 2025.

“Untuk pengenaan denda dari Kementerian Kehutanan karena ada kawasan hutan yang waktu itu dibersihkan sekitar 100 meter persegi, itu sudah dibayarkan. Nilainya Rp74 miliar. Berarti secara administrasi itu sudah terselesaikan semua,” ucap Yuliot.

Menindaklanjuti terselesaikannya permasalahan administrasi, Yuliot secara resmi memulai tahap penggenangan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batang Toru yang berlokasi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Yuliot menyampaikan dengan adanya penggenangan, PLTA yang dikembangkan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) juga akan melalui uji coba terhadap seluruh instrumen yang ada.

Adapun yang dimaksud dengan uji coba instrumen, yakni memastikan power house atau rumah pembangkitnya dapat berfungsi dengan baik, tercapainya target genangan air, serta evakuasi atau penyaluran daya untuk transmisi.

Dengan adanya penggenangan ini, Yuliot menyampaikan PLTA Batang Toru dapat memasuki tahap selanjutnya sebagaimana timeline atau lini masa yang sudah ditentukan.

Yuliot berharap agar pada akhir Oktober, seluruh kegiatan yang terkait dengan penggenangan bisa diselesaikan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026