Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

“Gerakan Pangan Murah ini dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN),” kata Kepala Dinas Pangan Sulawesi Tengah Rohani Mastura di Palu, Rabu.

Ia mengatakan program tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mengintervensi harga bahan pokok penting agar tetap terjangkau serta menjaga daya beli masyarakat.

Menurut dia, harga sejumlah komoditas yang dijual dalam kegiatan tersebut dapat lebih murah dibandingkan harga pasar karena adanya subsidi pada sejumlah bahan pangan.

Komoditas yang dijual meliputi beras premium seharga Rp70 ribu per lima kilogram, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Rp60 ribu per lima kilogram, serta minyak goreng Minyakita Rp15.500 per liter.

Selain itu, bawang putih dijual Rp27 ribu per kilogram, bawang merah Rp30 ribu per kilogram, cabai rawit Rp45 ribu per kilogram, dan telur Rp50 ribu per rak.

Adapun stok yang disediakan dalam kegiatan ini meliputi beras premium sebanyak dua ton, beras SPHP dua ton, minyak goreng premium 1.000 liter, bawang putih dan bawang merah sekitar 100 kilogram, cabai 50 kilogram, ayam potong 100 ekor, serta telur sebanyak 200 rak.

Ia mengatakan pelaksanaan GPM itu mendapat dukungan subsidi sekitar Rp11 juta dari Bank Sulteng melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan sekitar 15 distributor dalam penyediaan komoditas pangan. Pasokan berasal dari sejumlah pihak, termasuk petani untuk komoditas cabai dan peternak untuk telur, sedangkan bawang dipasok melalui distributor.

Ia mengatakan dengan adanya program tersebut, daya beli masyarakat diharapkan tetap terjaga, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan menjelang perayaan hari besar keagamaan dan akhir tahun.

Pelaksanaan GPM juga diharapkan membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasaran.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hiltrans) Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah memusatkan perhatian perbaikan distribusi ke berbagai daerah, khususnya Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi, seiring pulihnya pasokan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Bali.

"Sekarang distribusinya yang kita perlancar," ujar Bahlil dalam keterangan resminya, yang dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin.

Menko Bahlil, yang merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyampaikan gangguan distribusi di Bali menjadi bahan evaluasi. Keterlambatan kapal dari Jawa sempat membuat cadangan di Bali turun hingga 3-4 hari.

Setelah armada kapal ditambah, cadangan kembali ke kisaran 11-12 hari.

Bahlil menyebut persoalan itu sebagai kendala teknis dalam manajemen arus logistik Pertamina.

Meski begitu, ia menegaskan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama.

"Tapi, apa pun itu, masih bagian yang harus kita tanggung jawab bersama-sama," ujarnya.

Evaluasi tidak berhenti di Bali. Dalam rapat tersebut, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri melaporkan kendala distribusi di sejumlah wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera.

Di daerah-daerah itu, BBM selama ini diangkut kapal melalui sungai.

Namun, sebagian sungai mengalami pendangkalan akibat cuaca, sehingga kapal berukuran besar tidak lagi bisa masuk.

Pengiriman di wilayah tersebut kini dialihkan ke jalur darat, yang sebagian memakan waktu lebih lama. Bahlil memastikan pemerintah akan berupaya maksimal soal itu.

"Kita akan melakukan maksimal agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi lagi," ucap dia.

Untuk memperlancar distribusi antardaerah, Menko Bahlil meminta Pertamina menambah armada pengangkut. Langkah serupa sudah diterapkan di Bali, dan antrean di SPBU kini mulai terurai.

Dengan cadangan nasional yang terjaga dan jalur distribusi yang terus dibenahi, pemerintah berupaya memastikan pasokan BBM sampai tepat waktu ke masyarakat di seluruh daerah.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Palu (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Wilayah (kanwil) Sulawesi Tengah (Sulteng) menggandeng penyuluh pertanian di Kabupaten Sigi untuk menunjang peningkatan produksi dan penyerapan jagung guna memperkuat program swasembada jagung nasional.

"Penyuluh pertanian berperan penting dalam mendampingi petani, mengidentifikasi potensi lahan, serta menyediakan informasi mengenai perkembangan produksi dan jadwal panen jagung," kata Pimpinan Bulog Kanwil Sulawesi Tengah Jusri Pakee dalam pertemuan dengan penyuluh pertanian di Kabupaten Sigi, Senin.

Ia mengemukakan sinergitas dengan penyuluh pertanian diperlukan untuk memperkuat koordinasi mulai dari tahap produksi hingga penyerapan hasil panen petani.

Bulog Sulawesi Tengah pada 2026 mendapat target penyerapan jagung domestik sebanyak 3.300 ton, hingga pertengahan tahun realisasi penyerapan telah mencapai lebih dari 800 ton.

"Kami berharap potensi jagung di Kabupaten Sigi dapat terpetakan dengan lebih optimal, sehingga penyerapan hasil panen bisa disiapkan sesuai kondisi di lapangan," terangnya.

Menurut Jusri, informasi yang akurat mengenai potensi produksi dan jadwal panen dapat membantu Bulog mengoptimalkan penyerapan jagung sehingga memberikan kepastian pasar bagi petani.

Kolaborasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor pertanian daerah, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menunjang pembangunan sistem pangan yang mandiri dan berkelanjutan.

"Kami berkomitmen melanjutkan kemitraan dengan penyuluh pertanian dan pemangku kepentingan lainnya, guna mendukung pencapaian swasembada jagung dan memperkuat ketahanan pangan nasional," ucapnya.

Ia menambahkan penyerapan hasil panen petani dan penyaluran jagung Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) langkah yang saling menunjang untuk menjaga keseimbangan pasokan, kestabilan harga hingga bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak lokal

Pewarta: Mohamad Ridwan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Keputusan pembatalan dilakukan oleh pihak maskapai demi mengutamakan keselamatan penerbangan di tengah kondisi cuaca yang tak kunjung membaik.

Palu (ANTARA) - Otoritas Bandar Udara (Bandara) Mutiara Sis Al-Jufri Palu mengatakan kombinasi gangguan jarak pandang akibat kabut asap kebakaran hutan dan dorongan angin kencang (tailwind) memaksa sejumlah penerbangan dari dan menuju ibu kota Sulawesi Tengah (Sulteng) dibatalkan.

‎"Pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6554 rute Makassar-Palu (UPG-PALU) dan ID 6555 rute Palu-Makassar dibatalkan. Pihak maskapai mengambil keputusan pembatalan setelah menunggu dan memperhatikan kondisi cuaca yang belum membaik," kata Kepala Seksi Teknik dan Operasi Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Palu Winariyanto, di Palu, Sabtu.

Ia menjelaskan keputusan pembatalan dilakukan oleh pihak maskapai demi mengutamakan keselamatan penerbangan di tengah kondisi cuaca yang tak kunjung membaik.

‎Selain pembatalan penerbangan Batik Air, fenomena cuaca buruk berupa dorongan angin dari arah teluk juga berdampak pada penerbangan Lion Air dengan nomor penerbangan JT 780.

‎Pesawat tersebut sempat melakukan prosedur gagal mendarat (go-around), sebelum akhirnya memutuskan kembali ke bandara asal (Return to Base/RTB) ke Makassar pada Jumat (17/10) pukul 19.01 WITA akibat embusan angin belakang yang mencapai kecepatan 20 knot.

‎Ia mengemukakan operasional penerbangan di Bandara Mutiara SIS Al-Jufri saat ini kerap terganggu oleh dua faktor utama, yakni jarak pandang di bawah standar minimal pendaratan akibat sebaran kabut asap serta paparan tailwind saat pesawat hendak mendarat.

‎‎"Saat ini kondisi jarak pandang di Bandara Mutiara terpantau fluktuatif, berkisar antara 3 hingga 5 kilometer," ujarnya.

‎Selain itu, dampak cuaca ekstrem juga berimbas pada penerbangan lokal di wilayah Sulteng. Pesawat Wings Air rute Palu-Tolitoli dipastikan batal mengudara, karena jarak pandang di Bandara Tolitoli terdistorsi di bawah batas aman penerbangan akibat dampak kabut asap.

‎"‎Kami mengimbau para pengguna jasa transportasi udara memaklumi situasi gangguan cuaca dan terus memperbarui informasi jadwal keberangkatan melalui perwakilan maskapai terkait," ujar Winariyanto.

Pewarta: Mohamad Ridwan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia memerintahkan PT Pertamina (Persero) untuk menambah armada kapal pengangkut bahan bakar minyak (BBM) ke wilayah Jawa Timur dan Bali.

“Saya tadi memerintahkan untuk mereka segera menggandakan kapal agar tidak terjadi kondisi yang tidak diinginkan di daerah-daerah, supaya bisa percepatan,” ujar Bahlil ketika dijumpai di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Jumat.

Bahlil yang juga merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan telah menerima laporan dari Pertamina ihwal kendala distribusi yang terjadi di daerah Jawa Timur, Bali, dan sejumlah daerah lainnya.

Kendala distribusi tersebut, kata Bahlil, terkait dengan kapal pengangkut BBM.

Pernyataan tersebut terkait dengan kelangkaan BBM di sejumlah daerah di Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia menemukan gangguan layanan distribusi dan pengisian bahan bakar minyak di 11 provinsi berdasarkan 25 informasi awal yang diterima per 13 Oktober 2026.

Ombudsman akan mendalami persoalan tersebut untuk memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM), terutama BBM subsidi, berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Anggota Ombudsman RI Abdul Ghoffar mengatakan informasi awal yang diterima pada 13 Oktober 2026 menunjukkan adanya persoalan layanan BBM di 11 provinsi, yakni Bali, Papua Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Jawa Barat.

Terkait dengan kelangkaan BBM di Bali, PT Pertamina Patra Niaga mengerahkan berbagai upaya guna mempercepat pemulihan layanan distribusi bahan bakar minyak bagi masyarakat di Provinsi Bali.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan langkah yang dilakukan meliputi penguatan pasokan hingga 57,9 juta liter bahan bakar minyak (BBM), penambahan jam operasional stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), penguatan personel lintas fungsi, serta penambahan armada mobil tangki guna memenuhi kebutuhan energi.

Kitty menyampaikan perusahaan terus memaksimalkan seluruh sumber daya dan mengintensifkan koordinasi lintas fungsi untuk mempercepat pemulihan layanan BBM di Bali.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Palu (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memantau program pengembangan ekosistem kakao di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah untuk memastikan pelaksanaannya berjalan efektif dan berkelanjutan.

“OJK bersama Kepala OJK Sulawesi Tengah Bapak Bonny Hardi Putra, akan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pengembangan ekonomi daerah ini,” kata Analis Direktorat Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Ario di Poso, Rabu.

Ia mengatakan hal tersebut dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan business matching pengembangan ekonomi daerah di Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso.

Ia mengatakan evaluasi dilakukan seiring berjalannya program untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan, sekaligus menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaannya.

Menurut dia, apabila ekosistem telah berjalan efektif, skala program dapat diperbesar sehingga semakin banyak petani yang memperoleh manfaat.

Ario menjelaskan penandatanganan MoU dan business matching merupakan pertemuan antara pihak yang membutuhkan layanan dan pihak yang dapat menyediakan layanan dalam ekosistem pengembangan ekonomi daerah, khususnya komoditas kakao.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Poso, OJK Sulteng, Koperasi Karya Bersama, lembaga jasa keuangan, PT Pegadaian, BPJS Ketenagakerjaan, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi mendorong pengembangan komoditas kakao di Poso.

Ia menyebutkan Sulawesi Tengah merupakan salah satu produsen kakao utama di Indonesia dengan produksi pada 2025 mencapai sekitar 126.000 ton.

Menurut dia, potensi tersebut perlu terus dikembangkan karena berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani kakao.

Pengembangan ekosistem kakao, kata dia, membutuhkan kolaborasi antara petani, koperasi, lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.

Program dapat dimulai dari skala kecil, kemudian diperluas secara bertahap setelah mekanisme dan ekosistem yang dibangun berjalan efektif.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan produktivitas kakao yang membutuhkan modal kerja dan pembiayaan. Namun, dukungan pembiayaan saja tidak cukup apabila komponen lain dalam ekosistem belum berjalan efektif.

Petani, kata dia, perlu meningkatkan produksi, koperasi harus menjalankan kegiatan usaha secara efektif, sedangkan lembaga keuangan perlu memberikan dukungan pembiayaan. Seluruh komponen tersebut harus berjalan bersama agar pengembangan kakao dapat memberikan hasil optimal.

Ia menegaskan penandatanganan MoU merupakan langkah awal yang harus ditindaklanjuti dengan pelaksanaan program secara bertahap dan berkelanjutan.

“Kita ingin program ini berjalan secara bertahap dan berkelanjutan sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Jika ekosistem tersebut berjalan dengan baik, kata dia, lembaga keuangan yang lebih besar diharapkan dapat turut memberikan dukungan pembiayaan dengan skala lebih besar.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Buol (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng) mulai menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) untuk memastikan proyek pembangunan dan peningkatan ruas jalan Kotanagaya-Boilan 118,4 kilometer tidak merusak ekosistem lingkungan setempat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buol Darsat di Biau, Minggu, mengatakan penyusunan AMDAL menjadi bagian penting untuk memastikan pembangunan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan.

"Salah satu syarat krusial harus adanya kajian ekologi sebab skala kegiatan infrastruktur yang tergolong wajib AMDAL termasuk terdapat trase jalan yang rencananya melintasi kawasan hutan," kata Darsat.

Ia mengemukakan pentingnya penyusunan AMDAL pada proyek itu untuk mengantisipasi berbagai potensi dampak lingkungan seperti penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, erosi, dan sedimentasi, perubahan tata air, hingga dampak perubahan tutupan lahan di kawasan jalur pembangunan tersebut.

"Ruas jalan Kotanagaya-Boilan sepanjang 118,4 kilometer dan merupakan jalur lintas wilayah yang menghubungkan Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Buol dan Kabupaten Tolitoli," ucapnya.

Ia menuturkan berdasarkan studi kelayakan tahun 2009 dan schematic design, ruas jalan tersebut direncanakan sebagai jalan kolektor dengan kecepatan rencana 40 kilometer per jam.

"Rencana pembangunan meliputi perkerasan jalan selebar 6 meter dengan bahu jalan masing-masing 2 meter, sistem drainase, serta pembangunan 38 unit jembatan dengan total panjang sekitar 848 meter, termasuk pembangunan juga dilengkapi box culvert dan gorong-gorong untuk mendukung pengelolaan aliran air," sebutnya.

Darsat menyebutkan pembangunan ruas jalan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat melalui peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah, sekaligus membuka peluang kerja dan usaha baru serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurut dia, pemerintah daerah juga melibatkan partisipasi masyarakat untuk menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan tertulis terhadap rencana pembangunan tersebut.

"Partisipasi masyarakat ke depan bisa menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan Jalan Kotanagaya–Boilan tidak hanya meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga terlaksana secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat," ujar Darsat.

Pewarta: Moh Salam
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Morowali, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah meningkatkan layanan listrik 24 jam bagi masyarakat di Kecamatan Menui Kepulauan dan Kecamatan Bungku Selatan untuk mendukung aktivitas sehari-hari dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah kepulauan.

“Alhamdulillah. Layanan listrik 24 jam telah diresmikan. Kami berharap adanya listrik tentu pertumbuhan ekonomi akan maju,” kata Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf di Morowali, Minggu.

Bupati Morowali telah meresmikan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Ulunambo di Kecamatan Menui Kepulauan dan PLTD Pulau Paku di Kecamatan Bungku Selatan pada Sabtu (10/10) yang mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan listrik masyarakat selama 24 jam.

Iksan mengatakan ketersediaan listrik sepanjang hari merupakan pelayanan yang telah lama dinantikan masyarakat di wilayah kepulauan.

Selain itu, layanan tersebut diharapkan dapat membuka peluang usaha dan mendukung perkembangan ekonomi masyarakat setempat.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga keamanan fasilitas kelistrikan agar operasional pembangkit dapat berjalan dengan baik dan manfaatnya dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.

Menurut dia, pengamanan perlu menjadi perhatian bersama karena sebelumnya sempat terjadi pencurian kabel listrik.

“Harapan kita yang pertama adalah menjaga dulu (kondisi sekarang). Saya ingat sekali kemarin kabel-kabelnya sempat dicuri,” ujarnya.

Bupati juga meminta agar unit pembangkit cadangan disiapkan untuk mengantisipasi apabila terjadi gangguan pada unit utama.

Menurut dia, hal tersebut penting untuk menjaga kestabilan pasokan listrik sehingga masyarakat tetap dapat menikmati layanan selama 24 jam.

“Saya berharap disiapkan juga unit cadangannya untuk membackup jika terjadi sesuatu, supaya listrik ini bisa menyala 24 jam dengan stabil,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia berharap pengoperasian PLTD Ulunambo dan PLTD Pulau Paku dapat meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat di wilayah kepulauan, sekaligus mendukung pemerataan akses listrik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Ini kan Trans-Sulawesi...Jadi, kereta ini atau rel kereta ini betul-betul harus ramah terhadap kebutuhan masyarakat luas, tapi rel ini sudah terlanjur dibuat dengan jalur yang menurut saya adalah salah

Makassar (ANTARA) - Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengkritisi jalur dan lokasi stasiun kereta api Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dinilai kurang tepat karena tidak berada di pusat kota maupun pusat kecamatan, termasuk di Kota Makassar.

Menurut dia, stasiun kereta api idealnya berada di pusat kota/sentral untuk mempermudah akses penumpang.

"Ini kan Trans-Sulawesi yang tentu akan digunakan untuk kepentingan penumpang atau masyarakat pejalan kaki. Jadi, kereta ini atau rel kereta ini betul-betul harus ramah terhadap kebutuhan masyarakat luas, tapi rel ini sudah terlanjur dibuat dengan jalur yang menurut saya adalah salah," ucapnya saat melakukan kunjungan kerja di Stasiun Mandai, Maros, Jumat.

Bambang juga mengkritisi rencana pembangunan jalur dari Maros menuju Makassar New Port (MNP) yang dinilai kurang tepat untuk melayani penumpang, karena MNP merupakan kawasan logistik/barang.

Pembangunan jalur kereta api logistik ke MNP, menurutnya, seharusnya dihubungkan langsung dari Kawasan Industri Makassar (KIMA) yang menampung sekitar 250–300 industri. "Pembangunan jalur penumpang ke MNP ini berpotensi buang-buang anggaran," ujarnya.

Sebagai Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Bambang juga mengungkapkan ukuran rel kereta api yang digunakan dengan lebar 1.435 mm kurang tepat untuk kondisi geografis Sulsel yang berkelok-kelok dan memiliki daerah dataran tinggi.

Dia mengharapkan pembangunan jalur baru harus segera dievaluasi dan memastikan jalur terbaru ramah terhadap kebutuhan masyarakat. Apalagi secara histori, kata dia, sebelumnya Belanda telah merumuskan pembangunan jalur kereta api dari Ujung Pandang (Makassar) hingga Manado.

"Kalau Kalimantan agak susah karena tanahnya gambut. Kalau di sini (Sulawesi) tanahnya keras semua, sehingga ini sebenarnya sebagai peluang KAI untuk mengembangkan transportasi publik massal," katanya.

Karena itu Bambang memastikan pihaknya akan mengawal isu tersebut hingga ke parlemen, khususnya dalam kesiapan anggaran. Dia berkomitmen mengawal percepatan pembangunan serta ketersediaan anggaran Trans-Sulawesi di DPR RI agar proyek ini dapat diselesaikan sekurang-kurangnya 50 persen dari total rute hingga ke Mamuju, (Sulawesi Barat) pada periode pemerintahan saat ini.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Kendari (ANTARA) - PT Pupuk Indonesia (Persero) menyiapkan stok cadangan pupuk bersubsidi sebanyak 350 ribu ton untuk wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua guna mengantisipasi kebutuhan petani menjelang musim tanam, termasuk di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra).

Regional CEO PT Pupuk Indonesia Wilayah IV (Sulawesi, Maluku, dan Papua), Wisnu Ramadhani saat ditemui di Konawe Selatan, Kamis, mengatakan bahwa jumlah ketersediaan pupuk tersebut tergolong aman untuk memenuhi kebutuhan sektor pertanian di kawasan Indonesia Timur.

"Untuk wilayah kami di Regional 4 yang meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua, stok yang tersedia mencapai 350.000 ton. Jadi kondisinya cukup aman," ujar Wisnu Ramadhani.

Ia menjelaskan bahwa saat ini sebagian besar wilayah Indonesia masih memasuki musim kemarau, sehingga penyerapan pupuk oleh petani belum mencapai puncaknya. Situasi ini dimanfaatkan perusahaan untuk memperkuat cadangan stok pupuk (building stock).

"Khusus di wilayah Indonesia Timur, stok yang ada saat ini mampu bertahan hingga 2,5 bulan ke depan, termasuk untuk pasokan di Sulawesi Tenggara," katamu.

Wisnu menjelaskan langkah penyiapan cadangan stok ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi lonjakan permintaan pupuk seiring datangnya musim hujan yang diperkirakan mulai aktif pada akhir Desember, sesuai dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

"Berdasarkan prediksi BMKG, curah hujan tinggi akan dimulai pada Desember, dan saat itulah para petani biasanya mulai melakukan penanaman," jelasnya.

Ia juga menyampaikan guna memastikan kelancaran distribusi hingga ke tingkat bawah, PT Pupuk Indonesia menyalurkan pasokan pupuk langsung ke pengecer resmi atau Penyalur Pupuk Terdapat di Kios (PPTS) yang menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

"Jika biasanya kios pengecer hanya menyetok 5 hingga 10 ton, saat ini stok di masing-masing PPTS dinaikkan hingga mencapai 20 ton di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Terkait mekanisme penebusan pupuk bersubsidi, Wisnu memastikan bahwa proses layanan berjalan lancar tanpa kendala. Sedangkan syarat utama bagi petani adalah terdaftar dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

"Petani yang terdaftar di e-RDKK cukup datang ke kios dan membayar sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan, lalu pupuk bisa langsung dibawa pulang," jelasnya.

Ia menambahkan, guna mempermudah distribusi ke petani, saat ini pemerintah memberikan potongan harga atau diskon sebesar 20 persen untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi.

"Harga pupuk jenis Urea turun dari Rp112.000 menjadi Rp90.000 per sak ukuran 50 kilogram. Sedangkan pupuk NPK Phonska mengalami penurunan dari Rp115.000 menjadi Rp92.000 per sak ukuran 50 kilogram," sebut Wisnu.

Ia menyampaikan untuk menjaga keterbukaan dan mencegah praktik penjualan di atas HET, PT Pupuk Indonesia melengkapi setiap kios resmi dengan daftar harga transparan serta layanan pengaduan.

"Informasi harga sudah kami tempel di setiap kios agar petani tahu. Jika menemukan ada penebusan di atas harga resmi, silakan laporkan ke nomor pengaduan yang tertera di masing-masing kios," tambah Wisnu.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/La Ode Ari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

KendariS (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di wilayah tersebut telah mencapai Rp3,77 triliun per September 2026.

Kepala Kanwil DJPb Sultra Iman Widhiyanto saat dihubungi di Kendari, Kamis, mengatakan bahwa total pembiayaan tersebut disalurkan kepada 63.335 debitur atau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tersebar di 17 kabupaten/kota se-Sultra.

"Penyaluran KUR dan UMi hingga 30 September 2026 secara keseluruhan tumbuh positif. Total penyaluran mengalami peningkatan 23,72 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), sementara jumlah debitur tumbuh 5,83 persen (yoy)," kata Iman.

Iman menjelaskan berdasarkan skema pembiayaan, KUR Mikro menjadi penyumbang terbesar dan paling mendominasi penyaluran. Skema Mikro mencatatkan nilai penyaluran sebesar Rp2,33 triliun bagi 42.357 debitur.

"Posisi kedua ditempati skema KUR Kecil yang terealisasi sebesar Rp1,06 triliun untuk 4.606 debitur. Sementara itu, untuk program Pembiayaan UMi, termasuk UMi Pro, tercatat secara keseluruhan menyerap anggaran Rp91,12 miliar dengan menjangkau 15.357 debitur," ujarnya.

Selain itu, terdapat penyaluran skema Supply Rumah sebesar Rp168,58 miliar untuk 48 debitur, Demand Rumah Rp101,64 miliar untuk 595 debitur, KUA Rp15,37 miliar untuk 29 debitur, serta SuperMI senilai Rp3,32 miliar untuk 343 debitur.

Iman Widhiyanto menjelaskan jika dilihat dari sebaran kabupaten dan kota, Kabupaten Kolaka menjadi daerah dengan nilai penyaluran terbesar di Sulawesi Tenggara, yakni mencapai Rp543,91 miliar yang dimanfaatkan oleh 7.663 debitur.

"Kemudian disusul oleh Kota Kendari dengan penyaluran sebesar Rp536,61 miliar untuk 6.134 debitur dan Kabupaten Muna sebesar Rp500,07 miliar untuk 11.482 debitur," jelas Iman Widhiyanto.

Sementara tiga daerah dengan nilai penyaluran terendah berada di Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp23,17 miliar untuk 983 debitur, Kabupaten Buton Tengah Rp19,82 miliar untuk 793 debitur, dan Kabupaten Muna Barat sebesar Rp9,02 miliar untuk 335 debitur.

Iman Widhiyanto menegaskan memasuki triwulan IV 2026, DJPb Sultra mendorong perluasan akses pembiayaan di daerah-daerah yang nilai penyalurannya masih relatif rendah.

"Ruang kebijakan kita ke depan adalah memperluas akses pembiayaan di wilayah-wilayah yang masih rendah, sekaligus mengintegrasikan serta menghubungkan KUR dan UMi dengan rantai pasok program-program prioritas pemerintah daerah maupun pusat," tambah Iman Widhiyanto.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Untuk pupuk aman tadi saya tanya juga para petani penyaluran pupuknya

Kendari (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) bidang Pangan Zulkifli Hasan menjamin distribusi pupuk mudah didistribusikan kepada para petani saat melaksanakan Rembuk Tani di Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Menko Pangan Zulkifli Hasan saat ditemui di Konsel, Rabu, menyampaikan bahwa salah satu kebijakan pemerintah dalam menjamin distribusi pupuk, yakni penyediaan pupuk diskon untuk para petani.

"Untuk pupuk aman tadi saya tanya juga para petani penyaluran pupuknya. Itu tentu tidak terlepas dari kebijakan kemudahan pupuk diskon, ya," kata Zulkifli Hasan.

Namun, kata dia, kebijakan tersebut tidak dipersiapkan untuk pupuk subsidi karena sudah terdata di rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) untuk didistribusikan ke kelompok Tani.

Zulkifli Hasan menyampaikan bagi masyarakat atau petani yang ingin mendapatkan pupuk subsidi agar mendaftarkan kelompok tani mereka.

"Karena kalau semua orang ngambil pupuk enggak boleh, pupuk subsidi. Pupuk subsidi itu yang terdaftar, yang petani. Kalau tidak petani ya enggak dapat," ujarnya.

Dalam kesempatan itu pula, ia juga menyerahkan secara simbolis bantuan pupuk non subsidi jenis NPK sebanyak 1,5 ton dan jenis UREA sejumlah 1,5 ton.

Selain persoalan pupuk, Zulkifli Hasan juga turut menyoroti kebijakan fleksibilitas harga gabah demi menyejahterakan para petani. Pemerintah telah menetapkan harga pembelian gabah sebesar Rp6.500 per kilogram.

​Dia mengungkapkan bahwa pihaknya telah menghapus persyaratan kadar air gabah yang sebelumnya dipatok sebesar 14 hingga 18 persen, sehingga seluruh hasil panen padi yang matang dapat diserap tanpa terkendala aturan kadar air.

​"Kemudian harga gabah kita tingkatkan. Kalau dulu gabah itu ada syarat kadar air 14-18 persen, itu kita hapus. Pokoknya panen, ya, asal sudah matang padinya dipanen, itu harganya Rp6.500 per kilo," jelasnya.

​Ia menjelaskan Kebijakan penghapusan syarat kadar air ini diambil untuk melindungi petani dari praktik permainan harga oleh tengkulak yang kerap memotong harga gabah hingga Rp4.000—Rp4.500 per kilogram dengan dalih ketidaksesuaian kadar air.

​"Kalau dulu ada catatan kadarnya 18, sehingga itu permainan antar tengkulak, ya, sehingga harga gabah kadang-kadang Rp4.000, Rp4.500. Kadang petani tidak tahu kadar airnya berapa, 18, 14, 28, enggak paham-paham. Nah itu kita hapus," tegasnya.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/La Ode Ari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026