Infrastruktur bendungan sangat sentral karena menyangkut kebutuhan air guna mengairi sawah sehingga tanaman petani lebih produktif

Kendari (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengawal usulan para petani perlunya perbaikan bendungan dan normalisasi Kali Wanggu di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, ke pemerintah pusat demi peningkatan produksi pertanian.

"Tadi ada permohonan untuk bendungan dan sebagainya, langkah berikutnya bendungan saya kira memang perlu untuk perhatian yang serius karena sudah lama," kata Menko Pangan Zulkifli Hasan saat Rembuk Tani di Desa Pombulaa Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu.

Zulkifli Hasan mengatakan Rembuk Tani tersebut untuk mendengar keluhan para petani mulai dari produksi beras, penyediaan pupuk hingga irigasi sawah selama musim kemarau.

"Infrastruktur bendungan sangat sentral karena menyangkut kebutuhan air guna mengairi sawah sehingga tanaman petani lebih produktif," ujarnya.

Zulkifli Hasan juga mendengar keluhan petani yang meminta normalisasi Kali Wanggu karena terkadang sedimentasi lumpur dampak pendangkalan Kali Wanggu menyebabkan pengairan sawah terganggu sehingga produksi beras tidak maksimal.

Untuk itu, kata dia, perbaikan irigasi sawah dan normalisasi Kali Wanggu segera diupayakan agar masalah para petani di Konawe Selatan maupun daerah lain segera teratasi.

"Tentu langkah berikutnya kemarin irigasi kita perbaiki, ada lagi buat banjir karena kalinya kurang dikeruk karena sedimentasi," sebut Zulkifli Hasan.

Sementara itu, petani di Desa Pombulaa Jaya Yulius Baso menyampaikan bahwa banjir dan kekeringan sawah masih menjadi masalah bagi para petani dalam meningkatkan produksi pertanian.

Ia mengatakan sebelum musim kemarau, sawah para petani bisa memproduksi enam ton per hektare sekali panen.

"Tapi karena ini musim kemarau jadi kalau dapat 4 ton sudah bagus sekali," kata Yulius.

Oleh karena itu, Ia meminta Menko Zulkifli Hasan untuk menyampaikan keluhan para petani terkait normalisasi Kali Wanggu ke pemerintah pusat.

Yulius mengatakan sejak pertama kali dibangun, sebagai DAS aliran Kali Wanggu yang berhulu di Konawe Selatan sudah dangkal karena tidak pernah dinormalisasi.

"Jadi banjir sedikit air lari ke sawah semua karena sudah dangkal sekali," jelasnya.

Ia juga meminta rencana pembangunan Bendung Tanea Lama seluas 1.300 hektare bisa dilanjutkan guna menampung aliran air dari Kali Wanggu.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/La Ode Ari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Indonesia akan tetap terbuka terhadap perdagangan dan kemitraan, sembari terus melakukan reformasi domestik, agar terjadi penguatan industri dan perluasan peluang kerja sama

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut masih banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), salah satunya melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART) atau perjanjian perdagangan timbal balik.

"Perekonomian global saat ini menghadapi berbagai dinamika, tetapi Indonesia akan tetap terbuka terhadap perdagangan dan kemitraan, sembari terus melakukan reformasi domestik, agar terjadi penguatan industri dan perluasan peluang kerja sama," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan hubungan perdagangan dan investasi yang kuat antara Indonesia dan AS memberikan peluang signifikan bagi pelaku usaha kedua negara.

Dalam konteks tersebut, ART dinilai dapat menjadi salah satu cara untuk mengoptimalkan peluang kerja sama perdagangan Indonesia-AS, khususnya melalui penguatan kepastian, peningkatan akses pasar dan keterkaitan rantai pasok.

"Dalam hal ini, ART menjadi salah satu cara Indonesia mengoptimalkan peluang tersebut dengan AS melalui penguatan kepastian, peningkatan akses pasar dan keterkaitan rantai pasok," katanya.

Budi mengatakan Indonesia berada dalam posisi strategis seiring meningkatnya peran kawasan Indo-Pasifik dalam perekonomian global.

Lebih lanjut, Budi menyebut Indonesia memiliki pasar yang terus berkembang, tenaga kerja muda dan produktif, serta sumber daya yang melimpah.

"Peningkatan peran Indo-Pasifik dalam ekonomi global telah menempatkan Indonesia pada posisi strategis sebagai pasar utama serta hub strategis untuk produksi, investasi dan ekspor," jelas Budi.

Ia menambahkan pemerintah juga terus mendorong hilirisasi industri, ketahanan pangan, keberlanjutan, dan perluasan akses pasar global sebagai bagian dari upaya mengakselerasi perekonomian nasional.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Tingginya okupansi pada segmen tersebut, mayoritasnya terisi oleh tamu dari kalangan korporat atau pengusaha

Mataram (ANTARA) - Asosiasi Hotel Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, okupansi hotel bintang tiga ke atas di Kota Mataram kini telah menembus angka 82 persen menjelang ajang balap internasional MotoGP 2026.

Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM) I Made Adiyasa di Mataram, Rabu, mengatakan, berdasarkan laporan terbaru, rata-rata okupansi hotel bintang tiga ke atas telah mencapai 82 persen.

"Bahkan, sejumlah hotel mencatat tingkat keterisian mereka kini berada pada angka 97 persen," katanya.

Dikatakan, gelaran MotoGP Mandalika yang akan berlangsung pada 9-11 Oktober 2026 di Sirkuit Mandalika, kini turut mendongkrak tingkat keterisian kamar atau okupansi hotel di Kota Mataram.

Sejumlah hotel bintang tiga dan empat yang tercatat telah penuh di antaranya Prime Park, Astoria, Golden Palace, Lombok Raya, dan Aston Inn.

"Tingginya okupansi pada segmen tersebut, mayoritasnya terisi oleh tamu dari kalangan korporat atau pengusaha," katanya.

Sementara itu, hotel bintang dua ke bawah hingga akomodasi kelas melati masih memiliki ketersediaan kamar. Tingkat okupansi pada segmen tersebut berada di kisaran 60-70 persen.

Namun, pergerakan tamu terkonsentrasi pada periode menginap 9 hingga 12 Oktober 2026, dengan puncak kepadatan kamar diperkirakan terjadi pada 10 dan 11 Oktober.

Made mengatakan pola pemesanan tamu masih didominasi reservasi menit-menit terakhir atau "last minute", seperti yang terjadi pada gelaran MotoGP tahun-tahun sebelumnya.

"Perilaku wisatawan masih sama seperti tahun lalu, dominan pemesanan di menit-menit terakhir," katanya.

Dengan melihat tren permintaan tiket dan kamar yang terus naik, AHM optimistis rata-rata penutupan okupansi bisa mencapai minimal 85 persen.

Berbeda dengan kawasan Mandalika yang menerapkan ketentuan minimum masa menginap hingga empat malam, hotel-hotel di Kota Mataram tidak memberlakukan aturan tersebut.

Tamu yang melakukan pemesanan melalui kanal daring tetap dapat memilih durasi menginap sesuai kebutuhan, termasuk untuk satu atau dua malam.

"Dengan kondisi okupansi hotel saat ini, kami berharap masyarakat bisa memberikan dukungan dengan tetap menjaga keamanan di wilayah masing-masing agar memberikan kesan baik terhadap tamu selama menginap di Mataram," katanya.

Pewarta: Nirkomala
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bekerja sama dengan PT PLN (Persero) mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 GWp (gigawattpeak) yang dilengkapi battery energy storage system (BESS).

Kerja sama ini dilakukan untuk memperkuat ekosistem dan rantai pasok dalam negeri sebagai fondasi kemandirian dan ketahanan energi.

"Pengembangan energi harus bisa membantu ekosistem dan rantai pasok. Kalau rantai pasok terganggu, maka tidak ada kemandirian. Kalau tidak ada kemandirian, maka tidak ada security (keamanan)," ucap Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy saat bertemu Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, sebagaimana dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Rabu.

Kepala Bappenas menekankan bahwa pengembangan energi perlu memastikan kemampuan pasokan, keterjangkauan harga, dan keberlanjutan. "Kemampuan pasokan, harga (affordability), dan sustainability (keberlanjutan), itu permintaan kami pada PLN," ujarnya.

Lebih lanjut, Rachmat mengapresiasi kinerja PLN dan mengarahkan agar seluruh kontribusi dan milestone PLN dibukukan sebagai bagian dari footprint kemandirian energi nasional, serta mendorong penyusunan peta jalan pengembangan energi bersama PLN dan Kementerian PPN/Bappenas.

Sementara itu, Darmawan menyampaikan lisensi dan perizinan menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program, serta menyatakan kesiapan PLN menjalankan arahan Menteri Rachmat.

Deputi Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Abdul Malik Sadat Idris merespons hal tersebut dengan menyatakan kesiapan untuk mendukung percepatan program melalui penguatan ekosistem, antara lain dengan menyederhanakan prosedur dan menyesuaikan regulasi, serta penyelesaian aspek kepastian lahan dan berbagai perizinan.

"Program dari Pak Dirut sangat executable selama kita memperbaiki di level ekosistem berupa debottlenecking (proses mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan guna meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi) maupun manajemen PSN (proyek strategis nasional), termasuk kepastian lahan dan permintaan permukaan air sebagai game changer-nya," ungkap dia.

Selain mendukung ketahanan energi, Kementerian PPN/Bappenas bersama PLN juga berkomitmen mengembangkan industri dan rantai pasok dalam negeri, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kota Jambi (ANTARA) - Sejumlah penerbangan Bandara Sultan Thaha Jambi kembali terganggu akibat kabut asap yang menyebabkan penurunan jarak pandang (visibility).

Kondisi cuaca buruk tersebut mengakibatkan sejumlah penerbangan, baik kedatangan maupun keberangkatan menuju dan dari Jakarta (CGK), mengalami penundaan (delay) serta penjadwalan ulang (retime).

​"Jarak pandang tercatat 1.500 meter pada pukul 06.00 WIB dan terus menurun hingga mencapai 800 meter pada pukul 12.00 WIB," kata bagian Department Head Branchcom Bandara Sultan Thaha, Bachren di Jambi, Rabu.

Ia menjelaskan, berdasarkan data operasional bandara, pada pagi hari tercatat satu penerbangan keberangkatan yang berhasil mengudara, yaitu Batik Air ID 6807 tujuan Jakarta pada pukul 06.05 WIB dengan jarak pandang 1.500 meter.

Penerbangan tersebut menggunakan pesawat pesawat yang menginap di bandara atau remain over night (RON).

Namun, seiring memburuknya kondisi kabut asap yang terjadi di Kota Jambi, menyebabkan jarak pandang vertikal (vertical visibility) tersisa setinggi 500 kaki akibat langit tertutup asap, sejumlah penerbangan terdampak hingga pukul 12.00 WIB.

Akibat kondisi itu, lanjut dia, penerbangan kedatangan (arrival) pesawat ​Batik Air ID 6804 dari Jakarta (CGK), statusnya ditunda menunggu jarak pandang membaik.

Lalu, ​Citilink QG 966 dari Jakarta (CGK) ditunda karena asap. ​Citilink QG 960 dari Jakarta (CGK) ditunda, penyesuaian waktu menjadi pukul 13.10 WIB.

Garuda Indonesia GA 126 dari Jakarta (CGK), di sesuaikan menjadi pukul 19.20 WIB. ​Garuda Indonesia GA 126 dari Jakarta (CGK) ikut mengalami penyesuaian menjadi pukul 19.45 WIB.

Sementara itu, untuk keberangkatan (departure), pesawat ​Batik Air ID 6805 dan ​Citilink QG 966 tujuan Jakarta (CGK), statusnya ditunda karena asap.

Pesawat ​Citilink QG 961 tujuan Jakarta (CGK), ditunda dan harus disesuaikan (retime) menjadi pukul 13.40 WIB, termasuk ​Garuda Indonesia GA 127 dan GA 129 tujuan yang sama ikut mengalami perubahan jadwal penerbangan.

Bachren menambahkan, saat ini tim operasional Bandara Sultan Thaha telah melakukan berkoordinasi dengan pihak maskapai dan instansi terkait guna memastikan pelayanan dan kenyamanan para penumpang yang terdampak penundaan.

Dalam kesempatan ini, dia meminta calon penumpang senantiasa memperbarui informasi jadwal penerbangan secara berkala.

Termasuk selalu memantau status dan jadwal penerbangan terbaru melalui kanal resmi masing-masing maskapai atau menghubungi Contact Center Injourney Airports di nomor 172.

​"Manajemen senantiasa bersinergi dengan seluruh pihak untuk memberikan pelayanan, kami juga berharap agar bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi dapat segera teratasi," tutupnya.

Pewarta: Agus Suprayitno
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Norwegia resmi meluncurkan Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 periode kelima, sebagai langkah perluasan partisipasi publik dalam pelestarian hutan dan lingkungan.

“Kita melanjutkan langkah yang sangat strategis tersebut dengan meluncurkan Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 periode kelima dengan alokasi dana sebesar Rp20 miliar yang ditargetkan dapat menjangkau sebanyak 300 kelompok masyarakat,” ujar Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 merupakan salah satu skema pendanaan dalam mendukung pencapaian target Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 melalui kerja sama Indonesia-Norwegia dengan mekanisme Result-Based Contribution (RBC).

Dana disalurkan oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan inklusif dalam berbagai upaya pelestarian hutan dan penguatan ketahanan iklim.

Wamenhut menjelaskan, Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 Periode Kelima akan disalurkan melalui tiga tema utama kegiatan.

Pertama adalah FOLU Biodiversity yang mendukung upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Lalu, FOLU Goes to School yang berfokus pada pelibatan generasi muda dalam pelestarian lingkungan.

“Ketiga adalah FOLU Terra yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan berbasis lingkungan,” kata Rohmat.

Hingga periode keempat, pelaksanaan Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 telah menyalurkan dana sekitar Rp29.081 miliar, mencakup 863 kelompok masyarakat, dengan total 49.653 penerima manfaat yang tersebar di 36 provinsi.

Wamenhut menambahkan, Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 Periode Kelima diarahkan untuk mendukung aksi iklim dan pengelolaan hutan yang memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat di tingkat tapak.

Sementara itu, Ambassador Designate Norwegia untuk Indonesia Kaja Glomm menyampaikan pihaknya bangga dapat mendukung ambisi iklim dan kehutanan Indonesia melalui kemitraan jangka panjang.

“Sejauh ini, melalui kontribusi berbasis hasil, kami telah menyalurkan 216 juta dolar AS untuk mendukung hasil terverifikasi Indonesia dalam mengurangi emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan. Kontribusi berbasis hasil ini mendukung rencana operasional FOLU Net 2030 Indonesia,” kata Glamm.

Dalam kerja sama tersebut, Pemerintah Norwegia memberikan dukungan melalui mekanisme Result-Based Contribution.

Sementara, Kemenhut RI bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis kegiatan dalam upaya pengurangan emisi dari sektor FOLU dan pelibatan para pihak, termasuk Implementing Partner dan penerima manfaat.

BPDLH turut berperan dalam pengelolaan dan penyaluran dana kontribusi Norwegia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendorong penguatan inovasi ritel dalam gerakan penyelamatan pangan nasional melalui kolaborasi dengan dunia usaha untuk mengurangi sisa pangan dan menciptakan manfaat berkelanjutan.

"Inovasi sektor ritel menjadi salah satu kunci memperluas gerakan penyelamatan pangan di Indonesia," kata Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas Nita Yulianis terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan melalui kolaborasi pemerintah dan dunia usaha, pangan yang masih layak dan aman dikonsumsi dapat dimanfaatkan kembali, sekaligus memberikan nilai tambah bagi usaha, masyarakat, dan lingkungan.

Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat kebijakan dan aksi penyelamatan pangan secara terintegrasi melalui pendekatan pentahelix.

Menurutnya, sektor ritel memiliki posisi strategis karena terhubung langsung dengan produsen, pemasok, hingga konsumen, sehingga berpotensi memperluas jangkauan gerakan penyelamatan pangan.

"Bapanas terus mendorong peran pelaku usaha dalam upaya penyelamatan pangan, khususnya sektor ritel," ucapnya.

Ia menyebutkan berdasarkan data platform Stop Boros Pangan hingga akhir September 2026, sebanyak 9,7 persen dari total mitra penyelamatan pangan merupakan sektor ritel.

Dia berharap partisipasi itu terus meningkat seiring dengan tumbuhnya kesadaran dan inovasi pelaku usaha.

"Kami juga terus mendorong sektor ritel untuk melakukan pendataan dan melaporkan aksi penyelamatan pangan yang telah dilakukan,” tutur Nita.

Nita menjelaskan, penyelamatan pangan dapat menjadi bagian dari praktik bisnis yang memberikan nilai tambah. Pangan yang masih layak dan aman dikonsumsi dapat disalurkan kembali melalui kolaborasi dengan bank pangan maupun penggiat penyelamatan pangan.

"Sehingga manfaatnya dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan," ucapnya.

Komitmen tersebut sejalan dengan perluasan jejaring kemitraan Bapanas yang saat ini telah melibatkan sembilan asosiasi pelaku usaha dan 11 bank pangan atau penggiat penyelamatan pangan.

Kolaborasi itu menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem penyelamatan pangan yang semakin terintegrasi dan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Penguatan kemitraan juga dilakukan bersama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) serta Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) melalui inisiatif GRASP 2030.

Lebih lanjut dia mengatakan upaya itu juga diperkuat melalui sinergi bersama Kedutaan Besar Denmark dengan menggelar webinar bertajuk “Inovasi dan Praktik Baik di Sektor Ritel untuk Pencegahan dan Pengurangan Sisa Pangan” di Jakarta yang digelar pada akhir September 2026.

Nita mengatakan forum itu menjadi ruang berbagi pengalaman dan inovasi untuk mendorong praktik penyelamatan pangan yang semakin luas di sektor ritel.

Kegiatan itu merupakan bagian dari kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Denmark melalui kerangka Strategic Sector Cooperation (SSC) on Food Loss and Waste (FLW), sekaligus rangkaian peringatan International Day of Awareness of Food Loss and Waste (IDAFLW) 2026.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menilai skema pengupahan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan lebih baik daripada di aturan sebelumnya.

“Dalam pasal tentang upah ada peningkatan sedikit dibandingkan skema upah buruh yang sekarang berjalan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja,” kata Iqbal dalam konferensi pers daring di Jakarta, Rabu.

Said menjelaskan bahwa dalam memutuskan kenaikan upah minimum, Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur serikat buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan pemerintah, kini wajib melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) atau menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan.

“Jika upah minimum di suatu daerah masih berada di bawah hasil survei BPS atau Dewan Pengupahan, maka penetapan upah harus mengacu pada Kebutuhan Hidup Layak,” ujar Iqbal.

Namun, jika posisi upah minimum sudah berada di atas KHL, ia mengatakan penghitungan akan menggunakan skema rumus yang meliputi inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

“Dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan turunannya PP Nomor 51 Tahun 2023, indeks tertentu itu kan 0,1 sampai 0,3. Kemudian diperbaiki oleh PP Nomor 49 Tahun 2026, dinaikkan jadi 0,5 sampai 0,9. Nah, dalam undang-undang baru ini dinaikkan lagi oleh DPR, jadi indeks tertentunya itu adalah 0,5 sampai 1,0,” jelas dia.

Selain itu, Iqbal mengatakan dalam beleid baru tersebut juga menegaskan adanya upah minimum sektoral di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Jadi upah minimum sektoral lebih tinggi. Gubernur tidak boleh mengubah nilai upah minimum sektoral dan jenis sektor yang akan diberikan kenaikan upah minimum sektoral. Nah, ini jauh lebih baik dari Undang-Undang Cipta Kerja. (UU) Cipta Kerja kan tidak ada upah minimum sektoral,” kata pria yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu.

Sementara itu, DPR RI menyetujui RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan untuk disahkan menjadi undang-undang, sekitar tiga pekan sebelum batas waktu yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Ke-9 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/10).

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Muhammad Saleh Mustafa menegaskan komitmen memperkuat kedaulatan pangan nasional dengan mendorong produksi, pembukaan lahan, kesejahteraan petani, dan penegakan terhadap mafia pangan untuk mewujudkan swasembada berkelanjutan.

“Ini merupakan tugas negara yang harus kita laksanakan. Presiden sudah memberikan arahan kepada Pak Mentan (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman) dan saya. Selanjutnya, kita tinggal menjalankan arahan tersebut bersama-sama,” kata Saleh yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Wamentan mengatakan penugasan yang diterimanya merupakan amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia memastikan arahan Presiden telah diterima dan kini tinggal diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.

Karena itu, Wamentan menegaskan komitmennya untuk menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto tersebut dalam memperkuat kedaulatan pangan nasional bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan seluruh pemangku kepentingan lainnya.

Ia mengaku pihaknya akan mendorong percepatan program pertanian, termasuk pembukaan lahan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Menurutnya, tantangan mewujudkan kedaulatan pangan ke depan tidak ringan. Karena itu, diperlukan kerja sama seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas produksi, membuka lahan pertanian, dan memastikan kesejahteraan petani menjadi bagian penting dari agenda pembangunan.

“Pesan Presiden, tugas ke depan cukup berat. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian harus bekerja bersama untuk membangun kedaulatan pangan. Pembukaan lahan dan peningkatan kesejahteraan petani juga menjadi hal penting yang harus kita dorong,” katanya.

Wamentan menekankan, keberhasilan pembangunan pertanian membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari kementerian dan lembaga, TNI-Polri, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha dan petani.

Kolaborasi tersebut diperlukan agar program pemerintah dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain memperkuat produksi, Wamentan Saleh menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap praktik mafia pangan yang berpotensi mengganggu tata kelola dan merugikan masyarakat.

Menurutnya, pemberantasan mafia pangan harus dilakukan secara tegas melalui proses hukum yang profesional, dengan tetap mengedepankan pembuktian dan ketentuan perundang-undangan.

“Pemberantasan mafia pangan harus mengedepankan penegakan hukum. Jika terbukti melakukan pelanggaran, tentu harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Namun, penindakan juga harus didasarkan pada bukti yang kuat agar proses hukum berjalan secara tepat dan akuntabel,” tegasnya.

Ia menilai, pembenahan tata kelola pangan harus berjalan beriringan dengan peningkatan produksi. Dengan demikian, upaya mewujudkan kedaulatan pangan tidak hanya berfokus pada ketersediaan pasokan, tetapi juga menciptakan sistem pangan yang sehat, adil, dan berpihak kepada petani serta konsumen.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Saya mengatakan bahwa dengan penambahan Kemenko baru bukan berarti kita harus melakukan pemborosan. Saya nggak mau, tipe saya bukan seperti itu. Jadi kami sudah menyampaikan bahwa Kemenko Hilirisasi ini karena menterinya satu, jadi kita memakai angga

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hilirisasi) sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyatakan, ia hanya menerima satu gaji meskipun rangkap jabatan yaitu sebagai Menko Hilirisasi dan Menteri ESDM.

Dengan penambahan Kemenko Hilirisasi, ia memastikan tidak akan terjadi pemborosan karena anggaran diprioritaskan berasal dari Kementerian ESDM

"Saya mengatakan bahwa dengan penambahan Kemenko baru bukan berarti kita harus melakukan pemborosan. Saya nggak mau, tipe saya bukan seperti itu. Jadi kami sudah menyampaikan bahwa Kemenko Hilirisasi ini karena menterinya satu, jadi kita memakai anggaran dari kementerian ESDM,” ungkap Menko Bahlil diwawancarai wartawan di sela-sela Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu.

Bahkan, ia mengatakan, selama ini selalu menyisihkan gajinya untuk diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, termasuk para aktivis muda sebagai generasi yang berpotensi menjadi penerusnya.

“Memang secara kebetulan saya sejak menjadi menteri, InsyaAllah dari gaji saya maupun dari dana operasional saya, selalu saya sisihkan semuanya untuk saudara-saudara saya berhak untuk saya bantu. Teman-teman aktifis kan banyak ya, adik-adik saya kan banyak, jadi itu saya kasih ke situ kemudian yang membutuhkan,” ujar Menko Bahlil.

Sebelumnya, Menko Bahlil menyampaikan bahwa pembentukan kementerian koordinator baru ditujukan untuk melakukan percepatan eksekusi target hilirisasi dan transisi energi dari Presiden Prabowo Subianto.

Adapun, kantor untuk Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sendiri saat ini masih akan berada di Kementerian ESDM.

"Kantornya akan tetap di Kementerian ESDM sambil kita melihat perkembangan. Karena saya melihat bahwa fokus kita kan hilirisasi, dari total investasi 100 persen, 90 persennya itu ada di sektor ESDM," kata Menko Bahlil,

Pada Kamis (1/10), Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sebagai jabatan baru, Bahlil dilantik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029 yang ditetapkan pada 30 September 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Kami terus melakukan pengawasan kendaraan angkutan barang melalui 89 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor demi meningkatkan aspek keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat pengawasan kendaraan angkutan barang demi memastikan kepatuhan aturan dan meningkatkan keselamatan lalu lintas melalui pemeriksaan rutin di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) secara berkala.

"Kami terus melakukan pengawasan kendaraan angkutan barang melalui 89 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor demi meningkatkan aspek keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kemenhub mencatat sejak Januari 2026 hingga 2 Oktober 2026 sebanyak 26,11 persen atau 607.984 kendaraan angkutan barang telah melakukan pelanggaran aturan dari total jumlah pengawasan sebanyak 2.328.629 kendaraan.

"Hingga 2 Oktober 2026, sebanyak 1.720.645 kendaraan atau sebesar 73,89 persen kendaraan angkutan barang tidak melakukan pelanggaran," ujarnya.

Ia menjabarkan dari 607.984 kendaraan yang melanggar, terdapat 797.313 jenis pelanggaran yang terdiri atas pelanggaran daya angkut sebanyak 386.859 kendaraan (48,52 persen), pelanggaran dimensi sebanyak 6.687 kendaraan (0,84 persen), pelanggaran dokumen sebanyak 399.596 kendaraan (50,12 persen).

Selanjutnya pelanggaran persyaratan teknis sebanyak 106 kendaraan (0,01 persen) dan pelanggaran tata cara muat sebanyak 4.065 kendaraan (0,51 persen).

"Kami telah melakukan penindakan terhadap 186.126 kendaraan atau 30,61 persen kendaraan," jelasnya.

Dari jumlah yang ditindak tersebut di antaranya diberikan peringatan kepada 173.531 kendaraan, dilakukan penilangan sebanyak 6.392 kendaraan, dikenakan tilang kepolisian sebanyak 664 kendaraan dan tilang oleh UPPKB lainnya sebanyak 5.539 kendaraan.

Ia menyebut lima perusahaan sebagai pelanggar tertinggi di antaranya PT SIL sebanyak 2.227 kendaraan, PT IP sebanyak 1.727 kendaraan, PT EW sebanyak 1.638 kendaraan, CV SKE sebanyak 1.451 kendaraan dan PT SA sebanyak 1.431 kendaraan.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan, terdapat lima komoditas muatan angkutan barang dengan pelanggaran tertinggi di antaranya barang campuran sebanyak 38.243 kendaraan, barang paket sebanyak 32.973 kendaraan, muatan pasir sebanyak 23.819 kendaraan, muatan CPO sebanyak 15.861 kendaraan dan muatan semen sebanyak 13.846 kendaraan.

Aan mengatakan kinerja pengawasan kendaraan angkutan barang pada periode berjalan tahun 2026 menunjukkan peningkatan capaian, dengan tingkat pengawasan terhadap lalu lintas harian rata-rata (LHR) kendaraan angkutan barang sebesar 8,58 persen lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2025 sebesar 7,47 persen.

Ia menambahkan kegiatan pengawasan tersebut akan dilakukan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kepatuhan para pengusaha kendaraan angkutan barang dan pemilik barang.

Beberapa hal yang akan dilakukan yaitu melanjutkan penyelesaian perbaikan Weight In Motion (WIM) di UPPKB serta penguatan koordinasi dengan BPTD dan Satuan Pelaksana (Satpel) UPPKB untuk meningkatkan kinerja pengawasan dan konsistensi penggunaan sistem Jembatan Timbang Online (JTO).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - World Resources Institute (WRI) Indonesia menilai kawasan Sanur di Kota Denpasar memiliki potensi besar untuk menjadi percontohan kawasan rendah emisi atau Low Emission Zone guna mengatasi tingginya polusi transportasi di Bali.

“Sanur menjadi salah satu kawasan yang telah memulai proses tersebut (menerapkan rendah emisi),” ucap Transport Decarbonisation Project Lead WRI Indonesia Haiqal Rizaldi dalam Workshop Pekan Iklim di Denpasar, Rabu.

Haiqal mengatakan mendorong kawasan menjadi rendah emisi sangat penting karena mobilitas di Bali masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi di tengah pertumbuhan yang terus meningkat setiap tahun.

Lembaga mitra Pemprov Bali itu mencatat populasi kendaraan di Pulau Dewata pada 2024 telah mencapai sekitar 5,2 juta unit dengan pertumbuhan sekitar 5 persen atau 250 ribu kendaraan tambahan per tahun.

Penggunaan sepeda motor mendominasi jalanan Bali hingga 62 persen, disusul mobil sebesar 33 persen, sementara transportasi non-motorized dan umum masing-masing hanya 1 persen.

Tingginya ketergantungan pada kendaraan pribadi tersebut membuat sektor transportasi menyumbang sekitar 41 persen dari total produksi emisi di Provinsi Bali pada 2024.

“Transportasi umum itu diperlukan untuk menurunkan emisi sektor transportasi di Bali yang berkisar 40 persen,” ujarnya.

Di sisi lain, layanan angkutan umum perkotaan yang meliputi Trans Metro Dewata, Trans Sarbagita, dan Shuttle Intaran baru menjangkau sekitar 10 persen dari wilayah Sarbagita.

Oleh karena itu WRI Indonesia memperkenalkan Bali Low Emission Zone Initiative sebagai pendekatan komprehensif yang menggabungkan intervensi transportasi dan penataan ruang yang humanis.

“Ini memang intervensi kawasan berbasis transportasi dan tata ruang yang berorientasi pada manusia,” kata Haiqal.

Melalui identifikasi sejak 2023, WRI Indonesia mencatat sejumlah kawasan lain selain Sanur yang juga dinilai potensial menerapkan konsep kawasan rendah emisi yaitu Kuta, Nusa Dua, dan Nusa Penida.

Penerapan konsep ini menggunakan pendekatan sandboxing untuk menguji efektivitas strategi di satu wilayah tertentu sebelum diadopsi secara lebih luas.

“Sandboxing itu menguji dulu apakah strategi di satu tempat ini bisa terbukti secara efektif menurunkan emisi atau meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya sebelum diperluas ke tempat lain,” ujarnya.

Kota Denpasar sendiri telah mengeluarkan Perwali terkait Kawasan Rendah Emisi pada 2025 sebagai landasan hukum bagi kawasan Sanur untuk memulai penataan tersebut, dimana hasil penataan di Sanur kini mulai terlihat nyata melalui penyediaan ruang pejalan kaki yang lebih luas, inklusif, serta memperlambat laju kendaraan bermotor.

“Dan tadi karena ruang untuk mobilnya dipersempit, mobil di daerah sana jadi jalannya pelan, begitu,” sambungnya.

Meski kawasan Sanur dan beberapa lainnya terlihat potensial, masih ada tantangan dalam komitmen mengurangi kendaraan pribadi mengingat pendapatan pemerintah daerah selama ini masih ditopang oleh pajak kendaraan bermotor.

Menanggapi hal tersebut, WRI Indonesia menegaskan bahwa transisi ini bertujuan untuk menghadirkan alternatif moda transportasi agar masyarakat tidak terpaku pada satu pilihan saja.

Sebagai alternatif pendanaan, Haiqal mengusulkan Pemprov Bali dapat memanfaatkan pendapatan dari sektor pariwisata seperti pemanfaatan pungutan wisatawan asing (PWA) serta konsep land value capture yang umum diterapkan di berbagai negara.

Keberhasilan penerapan di Sanur nantinya akan dievaluasi secara berkala melalui faktor emisi dan kualitas udara atau AQI guna memastikan perbaikan kualitas hidup warga.

Jika uji coba di Sanur berhasil, WRI menyiapkan peluang pengembangan ke kawasan heritage Jalan Gajah Mada Denpasar serta kawasan Kuta yang juga mulai membenahi pedestrian.

“Zona rendah emisi ini bukan sebagai tujuan, ini adalah strategi, strategi untuk bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sana,” tutur Haiqal.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026