Batam, Kepri (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mendukung pemanfaatan teknologi pengolahan air laut untuk memenuhi kebutuhan industri pusat data di Batam, Kepulauan Riau, sekaligus menjaga pasokan air bagi masyarakat.

"Investasi harus berjalan bersama tanggung jawab. Kebutuhan air pusat data harus disiapkan dengan baik, termasuk melalui SWRO," kata Iftitah dalam keterangannya yang diterima di Batam, Kepri, Jumat.

Menurut dia, teknologi seawater reverse osmosis (SWRO) atau pengolahan air laut menjadi air tawar dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan operasional pusat data tanpa membebani pasokan air masyarakat dari waduk.

"Dengan perencanaan yang jelas, kita bisa menjaga kebutuhan masyarakat sekaligus memberi ruang bagi tumbuhnya industri baru," ujarnya.

Iftitah menyampaikan hal tersebut sejalan dengan langkah Badan Pengusahaan (BP) Batam yang mendorong pembangunan fasilitas SWRO secara mandiri oleh pelaku industri pusat data.

Berdasarkan data BP Batam pada September 2026, terdapat 10 rencana pengembangan pusat data di Batam, dengan satu di antaranya telah beroperasi.

BP Batam memproyeksikan pembangunan fasilitas SWRO di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa dan kawasan industri Kabil dapat menambah kapasitas produksi air sekitar 750 liter per detik pada tahap awal dalam dua hingga tiga tahun mendatang.

Kapasitas tersebut direncanakan meningkat menjadi sekitar 1.000 liter per detik pada tahap berikutnya guna memenuhi kebutuhan industri tanpa mengurangi pasokan air waduk bagi masyarakat.

Selain kebutuhan air, Iftitah mendukung penguatan pasokan listrik dan infrastruktur penunjang melalui koordinasi antara pemerintah, BP Batam, penyedia energi, serta pelaku usaha.

Berdasarkan pemetaan BP Batam pada September 2026, kapasitas pusat data yang telah beroperasi, komitmen investasi, dan rencana pengembangan secara keseluruhan mencapai 1,47 gigawatt (GW) kapasitas teknologi informasi (IT).

Peningkatan kapasitas tersebut memerlukan kesiapan infrastruktur energi untuk mendukung pertumbuhan industri pusat data di Batam.

Iftitah mengatakan Batam memiliki peluang menjadi salah satu pusat data berskala global karena posisi geografisnya yang strategis dan potensi menarik investasi lanjutan di sektor ekonomi digital serta kecerdasan buatan (AI).

Menurut dia, peluang tersebut perlu didukung ekosistem yang andal, kepastian layanan investasi, dan kesiapan tenaga kerja agar manfaat pengembangan industri dapat dirasakan masyarakat setempat.

"Kehadiran pusat data bukan hanya soal teknologi, tetapi juga kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan, keterampilan, dan pendapatan yang lebih baik," katanya.

Sebelumnya, BP Batam pada Mei 2026 mengawal investasi pembangunan pusat data berbasis AI di kawasan Nongsa senilai 5 miliar dolar AS atau sekitar Rp88 triliun, dengan luas pengembangan sekitar 30 hektare.

Iftitah mengatakan Kementerian Transmigrasi siap mendukung peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya generasi muda, agar mampu memanfaatkan peluang kerja dan pengembangan keterampilan dari pertumbuhan ekonomi digital.

Ia menegaskan pengembangan investasi perlu memberikan manfaat bagi masyarakat setempat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan, serta pertumbuhan pendapatan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Pontianak (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan memperpanjang penerapan sistem ganjil-genap pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite di sembilan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat pada 8-14 Oktober 2026.

"Kami memahami bahwa masyarakat perlu menyesuaikan jadwal pengisian dengan aktivitas sehari-hari. Pertamina terus berkoordinasi dengan SPBU agar ketentuan pelayanan disampaikan secara jelas dan mudah dipahami," kata Area Manager Communication, Relations and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Edi Mangun dalam keterangan tertulisnya di Sintang, Jumat.

Edi mengatakan koordinasi dengan pengelola SPBU dilakukan untuk memastikan ketentuan pengisian BBM tersampaikan dengan jelas dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tertib.

Perpanjangan pengaturan tersebut mengacu pada Surat Edaran Bupati Sintang Nomor 500.10.1/359/INDAGKOP-C tentang Perpanjangan Aturan Ganjil Genap dan Pengaturan Pelayanan BBM Jenis Pertalite pada SPBU di Kabupaten Sintang yang ditetapkan pada 6 Oktober 2026.

Kebijakan itu ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sintang berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengaturan sebelumnya pada 1-7 Oktober 2026.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kendaraan roda dua dan roda empat dengan angka terakhir nomor polisi 1, 3, 5, 7, dan 9 dilayani pada tanggal ganjil. Sementara kendaraan dengan angka terakhir nomor polisi 0, 2, 4, 6, dan 8 dilayani pada tanggal genap.

Selain mengatur jadwal pengisian, pemerintah daerah juga menetapkan batas pembelian Pertalite bagi kendaraan roda dua maksimal Rp50.000 atau lima liter per hari, sedangkan kendaraan roda empat maksimal Rp300.000 atau 30 liter per hari.

Pengelola SPBU tidak diperbolehkan melayani pembelian berulang atau tidak wajar pada hari yang sama, baik di SPBU yang sama maupun di SPBU lainnya.

Ketentuan lainnya mewajibkan kesesuaian kode QR MyPertamina dengan nomor polisi kendaraan. Pengisian BBM ke tangki kendaraan yang telah dimodifikasi juga tidak diperbolehkan, sedangkan pembelian menggunakan jeriken hanya dapat dilayani bagi konsumen yang memiliki surat rekomendasi dari instansi terkait sesuai ketentuan.

Edi mengimbau masyarakat memeriksa kesesuaian jadwal pengisian dengan angka terakhir nomor polisi kendaraan sebelum mendatangi SPBU serta membeli BBM sesuai kebutuhan.

Ia juga meminta masyarakat menyampaikan pertanyaan atau kendala kepada petugas SPBU maupun melalui Pertamina Contact Center 135 agar dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak terkait.

Pemerintah Kabupaten Sintang, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sintang, dan Pertamina akan melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan pengaturan tersebut dengan mempertimbangkan perkembangan ketersediaan BBM.

"Koordinasi lintas pihak diharapkan mendukung penyaluran Pertalite yang tertib dan tepat sasaran sekaligus memperhatikan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang," katanya.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bogor, Jawa Barat (ANTARA) - Pusat Kajian Sains Keberlanjutan dan Transdisiplin (CTSS) dan Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University melakukan pembahasan terkait Konsorsium Sirkularitas Lahan Gambut (PCC) dengan Wageningen University and Research (WUR) Belanda.

"Gambut selama ini kerap dibicarakan dari sisi negatif karena kebakaran hutan, namun pada dasarnya gambut justru dapat membawa berkah melalui ekonomi sirkular," kata Kepala CTSS IPB University Prof Husin Alatas di Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Pembahasan dilakukan melalui dialog hibrida di Kampus IPB Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang merupakan bagian dari Program Diaspora Berdampak yang menghadirkan Dr Aritta Suwarno, diaspora Indonesia dari Wageningen University and Research (WUR) Belanda.

Departemen Silvikultur dan CTSS juga menandatangani letter of intent (LoI) dengan WUR.

"Melalui dialog ini, para pihak diharapkan dapat merumuskan PCC. Bukan sebagai entitas baru, PCC diposisikan sebagai platform kolaborasi yang menjembatani organisasi dan inisiatif gambut yang telah ada," katanya.

Konsorsium Sirkularitas Lahan Gabut ini diharapkan menghubungkan perguruan tinggi atau lembaga riset, pemerintah, NGO, dunia usaha dan komunitas untuk mendorong lanskap gambut yang sirkular, regeneratif, dan memberi nilai tambah bagi masyarakat.

Chief of Fellow CTSS IPB University Prof Damayanti Buchori menyoroti bahwa penelitian gambut sudah banyak, tetapi penerapannya masih kurang.

"PCC itu memang diharapkan untuk bisa menjadi implementor dari riset-riset yang sudah ada, tapi juga menjadi katalisator untuk mempercepat proses-proses restorasi, regeneratif, dan sebagainya," ujarnya.

Menurutnya, pendekatan transdisiplin menjadi kunci karena persoalan gambut sangat kompleks. Ia juga menyebut pentingnya pendanaan alternatif, model bisnis yang jelas bagi industri, dan dekolonisasi pengetahuan dengan mengintegrasikan pengetahuan lokal.

Sejumlah narasumber menekankan bahwa tata kelola air menjadi dasar. Ketua CIMTROP Universitas Palangka Raya Profesor Adi Jaya mengatakan meski karakteristik gambut beragam antarlokasi, tetapi tata kelola hidrologi berlaku lintas wilayah.

Setiap upaya untuk mengembangkan model ekonomi sirkular di lahan gambut perlu dimulai dengan desain tata kelola air yang spesifik terhadap karakteristik ekosistem dan kondisi setempat.

"Dengan hidrologi sebagai fondasi, berbagai pilihan pemanfaatan ekonomi dapat dikembangkan tanpa mengabaikan fungsi ekologis gambut,” tuturnya.

Pakar Gambut IPB University Prof Dr Suria Tarigan menyoroti keterkaitan antara hidrologi, karakteristik gambut, dan pemilihan komoditas. Pemilihan komoditas yang kompatibel dengan hidrologi gambut berpotensi mengurangi kebutuhan drainase berlebihan.

"Dalam konteks ini, memiliki relevansi karena toleransinya terhadap kondisi lahan basah dan genangan," katanya.

Dari perspektif industri, Direktur Utama PT Bangka Asindo Agri Fidrianto membagikan pengalaman mengembangkan industri sagu sirkular dengan pendekatan zero waste.

Ia menunjukkan bahwa sagu memiliki potensi sebagai komoditas yang menghubungkan pemanfaatan ekonomi dengan pengelolaan lanskap gambut secara lebih berkelanjutan.

Sementara itu, dari Wageningen University and Research (WUR) Belanda Dr Aritta Suwarno menekankan bahwa valorisasi gambut perlu menciptakan nilai ekonomi jangka panjang yang tetap memperkuat fungsi ekologis.

Pewarta: Syarif Abdullah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ekonomi Kreatif mengawal proses revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk memperkuat pelindungan kreator sekaligus mendukung pengembangan industri kreatif di tengah perkembangan teknologi digital.

Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif Mohammed Ali Berawi mengatakan pembaruan UU Hak Cipta berkaitan erat dengan upaya membangun ekosistem ekonomi kreatif yang mampu memberikan pelindungan dan kepastian bagi para kreator serta pemegang hak cipta.

"Perubahan UU Hak Cipta yang berdampak pada pencipta, pengelola kekayaan intelektual, komersialisasi karya, royalti, dan pemanfaatan karya kreatif mempunyai keterkaitan langsung dengan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif," ujar Ali dalam keterangan, yang diterima di Jakarta, Jumat.

Revisi UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri kreatif, termasuk terkait pengelolaan royalti, pemanfaatan karya di platform digital, karya berbasis kecerdasan artifisial, serta pelindungan karya jurnalistik.

Kementerian Ekraf juga menempatkan pelindungan kekayaan intelektual (KI) sebagai bagian penting dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif.

Kebijakan tersebut sejalan dengan UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026-2045.

Dalam Rindekraf, fasilitasi KI dan pelindungan hasil kreativitas menjadi dua strategi yang diarahkan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pelaku ekraf.

Keduanya merupakan instrumen penting dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian Ekraf telah terlibat dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Hak Cipta sejak tahap awal.

Sebanyak 56 masukan dari Kementerian Ekraf dan mitra heksaheliks telah dihimpun dan dikelompokkan dalam tiga isu utama, yakni tata kelola dan pelindungan royalti, hak cipta di era digital, serta hak ekonomi dalam penyelenggaraan kegiatan berbasis subsektor ekonomi kreatif.

Keterlibatan tersebut telah berlangsung sejak Maret 2025 melalui berbagai forum, mulai dari focus group discussion (FGD), penyampaian kajian, pembahasan lintas kementerian/lembaga, public hearing, hingga penyerahan DIM yang telah diparaf bersama pada 28 Juli 2026.

"Kami berkomitmen mendukung penuh dan berkontribusi secara aktif dalam setiap tahapan pembahasan RUU Hak Cipta bersama Pemerintah dan DPR RI. Dengan mempertimbangkan begitu pesatnya era digital saat ini, kami berharap revisi UU Hak Cipta ini akan mampu mengakselerasi perkembangan ekosistem ekonomi kreatif, memberikan perlindungan terhadap hasil kreativitas dan memperkuat tata kelola kekayaan intelektual," imbuh Ali.

Setelah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang dihimpun dari kementerian, lembaga, akademisi, serta asosiasi kepada DPR RI, pemerintah dan DPR RI kini memprioritaskan pembahasan revisi UU Hak Cipta dengan 1.117 DIM lebih lanjut.

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya memperbarui kerangka hukum hak cipta agar dapat menjawab tantangan industri kreatif, terutama terkait pemanfaatan karya di ruang digital dan perkembangan teknologi AI.

"Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah sepakat menetapkan batas akhir pembahasan Tingkat I RUU tentang Hak Cipta pada 17 Desember 2026, dengan jadwal yang bersifat tentatif. Pembahasan lanjutan akan dijalankan secara transparan melalui Panitia Kerja (Panja) di bawah kepemimpinan Martin Manurung, serta tetap membuka ruang partisipasi publik yang bermakna secara terbuka," ungkap Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya (ANTARA) - Perahu wisata bergerak perlahan membelah permukaan Sungai Maron yang tenang, meninggalkan riak kecil di atas air berwarna hijau kebiruan yang memantulkan cahaya matahari di sela rimbunnya pepohonan di sepanjang tepian.

Dari atas perahu, hamparan pohon kelapa tampak tumbuh rapat mengikuti aliran sungai, sementara tebing-tebing karst berdiri di beberapa sisi membentuk lorong alami yang membuat perjalanan menyusuri sungai terasa memasuki kawasan yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan.

Suara mesin perahu memecah kesunyian, disusul sapaan warga atau percakapan wisatawan yang menikmati perjalanan menyusuri sungai sepanjang sekitar empat kilometer tersebut, sebelum kembali tenggelam dalam suara air yang bergerak mengikuti laju perahu.

Pemandangan itu menjadi salah satu alasan Sungai Maron di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, kerap disebut sebagai "Amazon Indonesia", meskipun di balik panorama tersebut terdapat kehidupan masyarakat yang sejak lama tumbuh berdampingan dengan aliran sungai.

Bagi wisatawan, kejernihan air, pepohonan yang menaungi tepian, serta lanskap karst menjadi daya tarik untuk datang dan menyusuri sungai, sedangkan bagi masyarakat Dusun Maron, kawasan tersebut perlahan berubah menjadi ruang ekonomi yang memberi kesempatan untuk memperoleh penghasilan dari potensi yang mereka miliki.

Di antara perjalanan perahu dan aktivitas wisata itulah warga mulai menemukan cara untuk mengembangkan Sungai Maron tanpa kehilangan alasan utama mengapa tempat tersebut didatangi, yakni alam yang tetap terjaga.

Sumber penghidupan

Perubahan Sungai Maron tidak berlangsung dalam semalam karena masyarakat secara bertahap belajar mengelola potensi wisata yang sebelumnya belum sepenuhnya memberikan nilai ekonomi.

Sejumlah warga kemudian mengambil peran sebagai pengemudi perahu, pengelola wisata, pelaku UMKM, petani, anggota kelompok perempuan, hingga penggerak kegiatan lingkungan, sehingga manfaat ekonomi dari keberadaan Sungai Maron mulai menyebar ke lebih banyak rumah tangga.

Gayung bersambut, kegigihan masyarakat membangun desa melalui pengembangan potensi alam didukung oleh PLN Nusantara Power (NP) pada 2023.

Perusahaan milik negara ini datang untuk membantu memperkuat fondasi yang telah dibangun warga, memulai dengan mengenali potensi kawasan, memperkuat kelembagaan dan kelompok sadar wisata (pokdarwis), melatih 93 joki perahu, menyediakan fasilitas keselamatan, serta membuka alternatif mata pencaharian yang terhubung dengan aktivitas wisata.

Pendampingan kemudian berlanjut pada 2024 melalui penguatan aspek keselamatan serta penghijauan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga masyarakat mulai menghasilkan produk bernilai tambah dari potensi lokal.

Kolaborasi ini pun mulai terlihat dari kunjungan wisata yang meningkat dari 71.000 orang pada 2023 dan menjadi sekitar 91.000 kunjungan pada 2026 bersamaan dengan munculnya produk-produk usaha baru yang membuat kegiatan wisata tidak berhenti pada penjualan tiket perjalanan sungai.

Peningkatan aktivitas itu turut mendorong pendapatan masyarakat dengan penghasilan keluarga di Dusun Maron kini berada di kisaran Rp3 juta per bulan dari berbagai kegiatan ekonomi yang berkembang di kawasan tersebut.

Di sisi lain, penduduk tidak serta merta berbangga dengan pertumbuhan ekonomi dari Sungai Maron lantaran pertumbuhan ini justru menghadirkan kesadaran baru bagi mereka bahwa semakin banyak orang menggantungkan penghidupan pada sungai, semakin besar pula tanggung jawab warga untuk menjaganya.

Limbah dan solusi

Transformasi Sungai Maron tidak berhenti pada peningkatan kunjungan wisata karena pengembangan kawasan juga diarahkan untuk membangun hubungan antara aktivitas ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Pada 2025 melalui fase Sungai Maron Lestari, Bersih, dan Berdikari (SUMANTRI BERSERI), PLN NP mendukung hadirnya 10 unit perahu listrik CAKRA Electric Boat serta SPKLU berbasis tenaga surya.

Penggunaan teknologi energi bersih ini memberi dampak langsung terhadap aktivitas wisata karena peralihan perahu berbahan bakar fosil ke perahu listrik diproyeksikan mampu menurunkan emisi sekitar 2,71 ton CO2 per tahun, sekaligus menghemat sekitar 1.600 liter bahan bakar.

Untuk semakin menunjang lingkungan, fasilitas pendukung lain juga diberikan oleh PLN NP, mulai dari sistem peringatan dini (EWS) banjir, TPS3R, konservasi sempadan sungai, hingga limbah padat sisa pembakaran batu bara di pembangkit listrik tenaga uap (FABA) untuk sejumlah infrastruktur kawasan wisata.

Pemanfaatan FABA dari PLTU Pacitan menjadi salah satu contoh bagaimana keberlanjutan dapat diterapkan secara nyata. Material tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan berbagai fasilitas di kawasan Sungai Maron, seperti paving, gapura, serta elemen pendukung kawasan wisata.

Memasuki fase Sungai Maron Lestari, Berdaya, dan Adaptif (SUMANTRI BERANI) pada 2026, program dikembangkan dengan menggabungkan konservasi, keselamatan, pengelolaan sampah, energi bersih, UMKM, serta ekonomi sirkular.

Salah satu perubahan paling sederhana tetapi mencerminkan konsep ekonomi sirkular terlihat dari pemanfaatan limbah kelapa yang sebelumnya menjadi persoalan lingkungan dan kini diolah menjadi coco fiber, coco peat, serta coir log.

Coir log tersebut selanjutnya dikembalikan ke lingkungan untuk membantu menangani abrasi di kawasan sungai, sehingga limbah dari aktivitas masyarakat dapat kembali memiliki fungsi ekologis.

Sebanyak 1.136 kilogram limbah kelapa per bulan diolah, sementara pemanfaatan coir log untuk pengendalian abrasi memberikan manfaat bagi 116 rumah tangga.

Bahan yang sebelumnya dibuang, perlahan memiliki nilai ekonomi sekaligus fungsi ekologis, sehingga menunjang keberlanjutan lingkungan sekitar.

Setelah pendampingan pergi

Kini tantangan Sungai Maron bukan lagi sekadar mendatangkan wisatawan, melainkan memastikan kawasan tersebut tetap memberikan manfaat ekonomi tanpa kehilangan fungsi ekologisnya ketika program pendampingan perusahaan selesai.

PLN NP masih akan memberikan pendampingan hingga 2027 melalui sejumlah penyempurnaan, termasuk rencana penambahan titik wisata dan tempat persinggahan yang dapat memberi ruang bagi wisatawan untuk menikmati hasil lokal sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi warga.

Upaya menjaga keberlanjutan itu juga diarahkan kepada anak-anak melalui program Generasi Hijau Sungai Maron yang mengenalkan pentingnya sungai dan lingkungan sejak dini agar pengelolaan kawasan tidak berhenti pada satu generasi.

Hal ini demi memastikan manfaat program tetap berlanjut setelah perusahaan keluar dari kawasan tersebut karena ukuran keberhasilan pendampingan bukan terletak pada lamanya dukungan eksternal berada di tengah masyarakat, melainkan pada kemampuan warga melanjutkan pengelolaan secara mandiri.

Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji mengingatkan tantangan terbesar setelah berkembangnya wisata Sungai Maron justru terletak pada upaya masyarakat mempertahankan manfaat tersebut tanpa mengorbankan alam yang menjadi sumber daya utamanya.

"Karena Sungai Maron sudah memberikan berkah kepada kita semua, wajib kiranya kita menjaga kelestariannya," ujar Indrata.

Keberadaan sungai tidak dapat dipisahkan dari pepohonan dan tumbuhan yang menjaga ketersediaan air sehingga peningkatan aktivitas ekonomi harus berjalan bersama dengan upaya merawat kawasan hulu dan lingkungan di sekitarnya.

Bagi warga Maron, sungai yang selama ini mengalir di antara pepohonan kelapa itu kini membawa makna yang lebih panjang, yakni menjadi ruang bertemunya wisata, penghasilan, energi bersih, dan upaya menjaga lingkungan agar tetap menghidupi masyarakat di sekitarnya.

Sungai Maron pun perlahan tidak hanya menjadi tempat wisata yang dikunjungi, tetapi juga ruang belajar bahwa menjaga alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dalam satu aliran yang sama.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin mengungkapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan segera diselesaikan.

"Bapak Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, saya juga sudah menerima surat tembusan dari Ketua DPR RI terkait dengan RUU Kadin, dan informasi dari dalam, sepertinya dalam waktu sesingkat-singkatnya akan dibereskan," ujar Sultan Bachtiar Najamudin di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, RUU Kadin tersebut merupakan warisan atau legacy bagi generasi masa depan Kadin Indonesia.

"Semangat tersebut sejalan dengan tugas konstitusional DPD RI untuk memastikan kepentingan daerah mendapatkan tempat yang kuat dalam setiap agenda pembangunan nasional. Saya dan tentu kita semua percaya, tantangan Indonesia ke depan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendirian. Itu pasti," katanya.

Dirinya juga menyampaikan bahwa dunia usaha juga tidak dapat berjalan sendiri, membutuhkan kolaborasi yang lebih erat antarnegara bahkan, dunia usaha, daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil.

Indonesia tidak kekurangan potensi, lanjutnya, yang diperlukan adalah keberanian menghubungkan potensi itu menjadi kekuatan.

Menghubungkan desa dengan pasar, daerah dengan investasi, talenta dengan industri, dan kebijakan dengan kebutuhan nyata masyarakat.

"Kadin harus terus menjadi salah satu lokomotif pembangunan Indonesia. Di tengah perubahan iklim dan tekanan global, kita juga perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan," ujar Sultan Bachtiar Najamudin.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyampaikan bahwa RUU Kadin dapat membawa dampak dan manfaat yang lebih besar bagi dunia usaha, terutama para pelaku UMKM.

"Salah satu yang kita utamakan adalah bagaimana rancangan undang-undang ini justru bisa membawa dampak dan manfaat yang lebih besar lagi buat dunia usaha. Karena bagaimanapun juga, saya selalu menyampaikan, Kadin sudah cukup baik 58 tahun ini, tapi kita tahu bahwa 97 persen dari saudara-saudara kita itu ada di UMKM. Nah, apa yang kita bisa lakukan buat mereka, itu adalah sesuatu yang tentu akan membuat Kadin lebih bermakna lagi," kata Anindya.

Sebelumnya, Anindya mengatakan Undang-Undang Kadin Nomor 1 Tahun 1987 yang berlaku saat ini telah menjadi landasan organisasi selama puluhan tahun.

Namun, perkembangan ekonomi global, perubahan geopolitik, hingga transformasi digital menuntut adanya penyesuaian agar dunia usaha mampu menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada.

Menurut dia, kehadiran Kadin dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Kadin bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bertujuan menyampaikan berbagai aspirasi pelaku usaha dari seluruh Indonesia agar dunia usaha dapat terus tumbuh, berkembang, dan beradaptasi dengan perubahan zaman.

Anindya menjelaskan Kadin sebagai rumah besar dunia usaha yang menaungi berbagai asosiasi, himpunan, serta Kadin provinsi terus berupaya menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perum LKBN ANTARA menerima apresiasi dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam gelaran Gala Dinner HUT Kadin ke-58.

Piagam apresiasi Kadin Indonesia diterima oleh Koordinator Liputan Redaksi Ekonomi ANTARA Indra Arief Pribadi, yang mewakili Direktur Pemberitaan Perum LKBN ANTARA.

Selain Perum LKBN ANTARA, sejumlah media juga menerima apresiasi dari Kadin Indonesia seperti investortrust, tvOne, iNews, Viva.co.id, dan beberapa media lainnya.

"Saya berterima kasih tadi juga banyak sekali sponsor-sponsor yang selama ini membantu, media-media juga membantu," ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie saat gala dinner di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, saat ini perekonomian dunia penuh dengan tantangan, tapi juga penuh dengan peluang.

"Kita tentu mesti berjuang bersama karena memang ekonomi dunia ini penuh dengan tantangan, tapi juga penuh dengan peluang. Siapa yang berani mengatasi ini semua, pasti bisa mendapatkan manfaat di beberapa tahun ke depan," katanya.

Anindya menyampaikan Gala Dinner HUT ke-58 ini ditujukan bukan hanya untuk Kadin Indonesia, namun juga untuk Kadin Provinsi dan Daerah bersama asosiasi dan himpunan.

"Tapi, yang paling penting adalah Kadin ini adalah induk daripada dunia usaha. Jadi, ketika melaksanakan ulang tahun, kita merayakan bukan saja hari jadi, tapi bagaimana kita bisa berkontribusi lebih banyak lagi 58 tahun ke depan," katanya.

Gala Dinner HUT Kadin ke-58 tersebut juga dihadiri oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Thomas AM Djiwandono, dan sejumlah tokoh penting lainnya.

Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin mengucapkan selamat kepada Kadin Indonesia yang tahun ini merayakan hari jadinya yang ke-58 dan sudah menyertai bangsa Indonesia.

"Kadin sudah berusia 58 tahun. Atas nama DPD RI, kami mengucapkan selamat. Selamat kepada Kadin Indonesia yang hari ini berusia 58 tahun. Artinya, 58 tahun Kadin sudah membersamai bangsa ini. Kadin sudah membersamai Indonesia dengan seluruh fase yang dilewati," kata Sultan Bachtiar Najamudin.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Sangatta (ANTARA) - Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur kembali akan menerima investasi sekitar Rp30 miliar untuk pengembangan usaha gasifikasi batu bara di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK).

“Laporan yang saya terima akan gasifikasi batu bara masuk investasi di kawasan ekonomi khusus dalam waktu dekat, nilainya sekitar 30 triliun,” ucap Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, di Sangatta, Kamis.

Dia menyampaikan pada akhir Agustus 2026 Kabupaten Kutai Timur mendapatkan juga mendapatkan investasi senilai Rp40 miliar terkait gasifikasi batu bara dari PT Bumi Etam Chemical (BEC) di Kecamatan Bengalon.

Kemudian, dalam waktu dekat PT Nan Berkah Mineral juga akan membuka proyek gasifikasi batu bara di KEK Maloy.

“Kami yakin ke depan investasi di Kabupaten Kutai Timur dapat tembus Rp70 miliar,” kata Ardiansyah.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutim Novian Prananta mengatakan rencana investasi tersebut telah memasuki tahap awal setelah investor menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK MBTK.

“Sebagai tindak lanjut MoU, investor dijadwalkan meninjau lokasi KEK MBTK dalam dua pekan mendatang. Peninjauan tersebut untuk melihat kondisi kawasan sekaligus menentukan titik lokasi kegiatan usaha,” ungkapnya.

Dia berharap rencana penanaman modal tersebut berlanjut hingga tahap realisasi. Investasi ini diharapkan mendorong aktivitas ekonomi, membuka peluang usaha dan menyerap tenaga kerja lokal.

“Kami akan terus memfasilitasi proses investasi sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana tersebut dapat direalisasikan,” tuturnya.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Nilai tanah merupakan hasil interaksi lokasi, aksesibilitas, infrastruktur, tata ruang, aktivitas ekonomi, kepastian hukum, dan lain-lain

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan mengatakan, integrasi data hak atas tanah, tata ruang, dan nilai tanah penting untuk mendukung penyelesaian berbagai persoalan tata ruang dan wilayah.

"Ketika kita memiliki satu peta tanah, kita mengetahui status haknya, kita mengetahui pemanfaatannya, rencana tata ruangnya, infrastrukturnya, serta informasi mengenai nilai tanahnya secara sama," kata Ossy di Jakarta, Kamis.

Menurut Wamen Ossy, integrasi tersebut dibutuhkan karena data hak, ruang, dan nilai tanah masih terlalu sering berjalan dalam sistem dan basis data masing-masing.

Padahal, ketiganya kata dia, bertemu pada bidang tanah yang sama. Kondisi tersebut juga perlu diantisipasi karena nilai tanah dapat berubah ketika terjadi perubahan aksesibilitas, pembangunan infrastruktur, aktivitas ekonomi, maupun tata ruang di suatu wilayah.

"Tanahnya tidak berpindah. Luasnya juga tidak berubah. Tetapi, nilai ekonominya dapat berubah secara drastis karena nilai tanah bukan sekadar angka rupiah per meter persegi," ujarnya.

Dalam kondisi tersebut, Wamen Ossy menilai profesi penilai memiliki peran strategis untuk menjelaskan perubahan nilai tanah sekaligus faktor yang mempengaruhinya.

Dengan dukungan data yang terintegrasi, informasi nilai tanah tidak hanya digunakan untuk mengetahui besaran nilai suatu bidang, namun juga untuk membaca perkembangan kawasan, melihat dampak pembangunan infrastruktur, dan memahami konsekuensi ekonomi dari suatu keputusan tata ruang.

"Jangan sampai kita memiliki peta hak yang baik, peta tata ruang yang baik, peta nilai tanah yang baik, tapi ketiganya hidup di dunia yang berbeda, terfragmentasi di sana-sini. Ketika ketiganya dapat terhubung, kita tidak hanya akan mengetahui di mana tanah berada, tetapi juga siapa yang memiliki hak, apa yang dapat dilakukan di atasnya, dan bagaimana nilai ekonominya berkembang," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Harapan kita sederhana bahwa rumah-rumah ini bisa selesai dengan baik, aman untuk ditempati, dan masyarakat tidak perlu lagi berlama-lama tinggal dalam hunian sementara

Aceh Tamiang (ANTARA) - Pemerintah mempercepat pembangunan 178 hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Desa Alur Jambu Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA).

Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ronny Hutahayan mengatakan teknologi tersebut dapat mempercepat pembangunan huntap sehingga masyarakat tidak perlu terlalu lama tinggal di hunian sementara.

“Harapan kita sederhana bahwa rumah-rumah ini bisa selesai dengan baik, aman untuk ditempati, dan masyarakat tidak perlu lagi berlama-lama tinggal dalam hunian sementara,” ujarnya saat acara ground breaking huntap Desa Alur Jambu Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Kamis.

Ia mengatakan pembangunan tersebut tidak hanya difokuskan pada rumah, tetapi juga prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) agar hunian dapat segera ditempati masyarakat.

Pelaksana Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Aceh, Safrizal Z.A menjelaskan teknologi RISHA dinilai dapat mempercepat proses konstruksi karena tidak membutuhkan waktu lama untuk menunggu struktur cor mengeras.

“Jadi cepat sekali karena nggak menunggu tiang-tiang cor untuk keras karena menggunakan sistem tahan gempa,” ujar Safrizal.

Hunian Tetap menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dirancang untuk mendukung proses pembangunan rumah secara lebih cepat, efisien, tepat mutu serta tetap memenuhi standar keamanan dan kenyamanan hunian.

Safrizal mengatakan teknologi ini mendukung pemerintah dalam percepatan pembangunan yang ditargetkan sebanyak 2.399 unit huntap di Aceh Tamiang pada 2026 dapat diselesaikan hingga 31 Desember 2026.

Selain persoalan lahan, proses pengadaan juga telah berjalan. Seluruh target pembangunan huntap untuk Aceh Tamiang pada 2026 disebut telah masuk kontrak, dengan waktu pengerjaan sekitar 90 hari.

Pemerintah berharap pembangunan dapat berjalan sesuai target meskipun kondisi cuaca mulai menjadi tantangan di sejumlah wilayah. Safrizal mengatakan kontraktor dan vendor perlu menyiapkan strategi agar pekerjaan tetap berjalan ketika hujan mulai turun.

"Kita berharap alam ini mendukung karena di beberapa titik sudah mulai hujan begitu, mudah-mudahan strategi daripada kontraktor, vendor menyiasati situasi supaya ini bisa gerak," katanya.

Kesiapan hunian juga dikejar pemerintah termasuk fasilitas pendukung seperti listrik, jalan yang dapat dilalui, serta lingkungan hunian nyaman bagi keluarga.

Pemerintah juga mendorong masyarakat ikut mengawasi proses pembangunan. Masyarakat dapat menyampaikan apabila menemukan kekurangan melalui datuk penghulu maupun pemerintah setempat.

Langkah tersebut dinilai penting karena rumah yang sedang dibangun nantinya akan menjadi tempat tinggal masyarakat terdampak bencana untuk kembali menata kehidupan mereka.

Secara keseluruhan, pembangunan huntap melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Aceh pada 2026 mencapai sekitar 10.000 unit. Sementara total kebutuhan huntap di seluruh Aceh mencapai sekitar 28.000 unit.

Sebagian kebutuhan tersebut akan dikerjakan pada 2027, sedangkan pembangunan hunian in situ dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta melalui dukungan sejumlah kementerian lainnya.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Balikpapan (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebutkan proporsi sumber daya manusia (SDM) berbasis sains, teknologi, rekayasa, dan matematika atau science, technology, engineering, and mathematics (STEM) di Indonesia saat ini baru sekitar 20 persen.

"Proporsi SDM berbasis STEM di Indonesia baru sekitar 20 persen. Angka ini masih tertinggal jika dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai 43,5 persen maupun Tiongkok yang berada di angka 41 persen," kata Menko AHY saat memberikan Orasi Ilmiah pada Dies Natalis ke-12 Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis.

AHY menjelaskan bahwa kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas modal manusia (human capital) serta penguasaan teknologi dan inovasi.

Oleh karena itu, keberadaan ITK yang diresmikan oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 6 Oktober 2014 diarahkan menjadi motor penggerak teknologi, inovasi, dan transformasi bagi Kalimantan dan Indonesia.

Kalimantan kini diproyeksikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus laboratorium besar transformasi nasional yang mencakup sektor energi, hilirisasi industri, ekonomi hijau, ekonomi maritim, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam kesempatan yang sama, Rektor ITK Prof. Dr. Agus Rubiyanto menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat dan daerah terkait pemenuhan lahan kampus serta pembangunan fasilitas pintu gerbang utama ITK.

Pihak kampus menilai pembangunan gerbang utama bukan sekadar fisik, melainkan simbol penyambutan bagi talenta terbaik dari seluruh Indonesia yang datang untuk menempuh pendidikan di Kalimantan.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menyambut baik aspirasi tersebut dan menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengawal penyediaan lahan serta dukungan anggaran pembangunan fasilitas kampus ITK.

Gubernur Rudy berharap kapasitas tampung dan jumlah mahasiswa ITK terus meningkat melampaui jumlah yang ada saat ini sekitar 9.000 mahasiswa, guna mencetak lebih banyak tenaga ahli lokal.

Rangkaian peringatan Dies Natalis ke-12 ITK tersebut juga ditandai dengan peresmian simbolis konsorsium ITX yang memperkuat kolaborasi empat institut teknologi negeri, yakni ITK, Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dan Institut Teknologi Sumatera (Itera).

Pewarta: Arumanto/Novi Abdi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Usaha Milik Negara PT Agrinas Palma Nusantara (APN) mengembangkan perkebunan sawit, jagung, kedelai, dan singkong sebagai lini bisnis perusahaan yang menghasilkan komoditas untuk mendukung percepatan swasembada pangan dan energi nasional.

"Begitu diangkat sebagai dirut (direktur utama) pada Maret 2026, APN yang merupakan transformasi dari PT Indra Karya yang bergerak di bidang jasa konstruksi, saya reset ulang dari nol karena kami mendapat penugasan pemerintah untuk mengembangkan sejumlah komoditas pertanian," kata Dirut APN Mohammad Abdul Ghani di Jakarta, Kamis.

Abdul Ghani mengungkapkan, pihaknya juga melakukan transformasi bisnis secara total serta menata ulang struktur perusahaan dari hulu hingga hilir.

Sesuai Inpres No 2/2026, lanjutnya, Agrinas Palma Nusantara mendapat mandat mengelola 4,1 juta lahan hasil penertiban dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Ia mengatakan terdapat sejumlah target perusahaan dari lahan tersebut, antara lain pembangunan kebun sawit seluas 400.000 hektare, reaktivasi pabrik biodiesel berkapasitas 600.000 ton per tahun serta pengembangan perkebunan singkong 300.000 hektare.

Perusahaan juga berencana membangun dua pabrik bioetanol serta mengembangkan perkebunan jagung dan kedelai masing-masing seluas 250.000 hektare dan 400.000 hektare.

Untuk mempercepat transformasi, APN melakukan sejumlah langkah antara lain verifikasi aset melalui pemetaan udara, optimalisasi penjualan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) melalui mekanisme tender, digitalisasi kegiatan pertanian, serta penguatan tata kelola perusahaan.

Perusahaan juga menerapkan digital farming sejak Juli 2026 untuk mencatat produksi dan pengadaan barang secara elektronik.

Abdul Ghani menyatakan dengan berbagai langkah tersebut, produksi tandan buah segar (TBS) sawit per Agustus 2026 mencapai 2,08 juta ton atau meningkat 190 persen year on year (yoy). Produktivitas TBS mencapai 4,65 ton per hektare atau naik 124 persen yoy.

Dari sisi kinerja keuangan hingga Agustus 2026, pendapatan APN mencapai Rp3,55 triliun atau tumbuh 185 persen secara tahunan. Sementara itu, laba bersih mencapai Rp1,63 triliun atau meningkat 123 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, untuk pengembangan bioetanol terintegrasi, Agrinas Palma memilih singkong menjadi salah satu bahan baku yang paling potensial.

"Singkong produktivitasnya relatif tinggi, memiliki tingkat kompetisi pangan yang lebih rendah dan cukup adaptif terhadap berbagai kondisi lahan," ujar Abdul Ghani.

Pengembangan bioetanol terintegrasi ditargetkan menggunakan lahan hingga 1 juta hektare dengan potensi produksi 5 juta kiloliter per tahun. Program tersebut diproyeksikan menciptakan 1,1 juta lapangan kerja serta memberikan potensi penghematan devisa hingga Rp93 triliun bagi negara.

Untuk pengembangan komoditas ini, Agrinas Palma mendorong model kemitraan dengan petani dan koperasi. Perusahaan mengembangkan konsep single management untuk pengelolaan sawit rakyat. Termasuk skema bagi hasil, peremajaan sawit rakyat, dan penanaman baru agar kesejahteraan petani turut meningkat.

Selain itu perusahaan mengimplementasikan Integrated Procurement System (IPS) guna menjamin akuntabilitas dan kredibilitas.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026