Nanti 1.000 unit di Kiaracondong Bandung. Jadi tanahnya PT KAI, yang membangun Astra

Kota Bandung (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama PT Kereta Api Indonesia dan PT Astra International menyiapkan pembangunan sekitar 1.000 unit rumah susun (rusun) di atas lahan milik PT KAI di Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pembangunan tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah, BUMN dan sektor swasta dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat.

“Nanti 1.000 unit di Kiaracondong Bandung. Jadi tanahnya PT KAI, yang membangun Astra,” kata Maruarar dalam keterangan yang diterima di Bandung, Rabu.

Menurut dia, pembangunan rusun di Kiaracondong akan menjadi contoh pemanfaatan aset negara melalui kerja sama dengan pihak swasta untuk mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat.

Ia mengatakan pemerintah tengah mendorong pemanfaatan aset negara melalui berbagai skema pembiayaan dengan melibatkan dunia usaha.

“Saya sudah laporkan kepada Presiden bagaimana tanah-tanah negara itu bisa di-treatment dengan empat cara. Satu, dibiayai dan dibangun oleh negara dalam hal ini dibiayai oleh APBN, kedua Danantara, ketiga itu bisa dengan swasta, bisa dengan cara hibah atau bentuk lainnya yang legal,” katanya.

Maruarar menilai pola kolaborasi tersebut menjadi salah satu langkah untuk mengoptimalkan aset negara sekaligus mempercepat pembangunan hunian yang dibutuhkan masyarakat.

Dengan melibatkan pemerintah, BUMN, dan swasta, pembangunan diharapkan dapat dilakukan lebih cepat tanpa mengurangi kepemilikan aset negara serta memastikan aset tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Jadi itulah yang kita buat namanya kolaborasi. Jadi asetnya bukannya berkurang, tetapi bertambah,” ujar Maruarar.

Ia berharap pembangunan rusun di Kiaracondong dapat menjadi contoh optimalisasi aset negara melalui sinergi pemerintah, BUMN, dan swasta untuk mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah serta menghadirkan hunian yang layak, terjangkau dan terintegrasi dengan transportasi publik.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kami terus mengoptimalkan pemanfaatan lahan di sela-sela bangunan rutan untuk pertanian

Banda Aceh (ANTARA) - Rutan Kelas IIB Banda Aceh mengoptimalkan pemanfaatan lahan di sela-sela bangunan rumah tahanan negara tersebut guna mendukung program ketahanan pangan warga binaan pemasyarakatan.

Kepala Rutan Kelas IIB Banda Aceh Hari Kurniawan di Aceh Besar, Rabu, mengatakan optimalisasi lahan tersebut sudah dilakukan sejak beberapa bulan terakhir dengan menanam tanaman hortikultura serta peternakan dan budi daya perikanan.

"Kami terus mengoptimalkan pemanfaatan lahan di sela-sela bangunan rutan untuk pertanian, peternakan, dan perikanan. Hasilnya dapat memperkuat ketahanan pangan di Rutan Banda Aceh," katanya.

Hari Kurniawan menyebutkan total lahan yang dioptimalkan untuk program ketahanan pangan mencapai 350 meter persegi. Kendati lahan terbatas, namun memberi manfaat dalam mendukung program ketahanan pangan.

Dalam pengelolaan lahan, kata dia, melibatkan warga binaan. Sebelum mengelola, warga binaan mendapatkan pembekalan bagaimana menanamkan tanaman hortikultura dan beternak bebek maupun ayan serta budi daya ikan.

"Kami juga melibatkan mereka yang magang di Rutan Banda Aceh yang memiliki disiplin ilmu pertanian dan peternakan. Mereka yang membimbing warga binaan dalam mengelola lahan tersebut," kata Hari Kurniawan.

Menurut dia, pengembangan ketahanan pangan juga bagian dari upaya pembinaan warga binaan. Dan diharapkan warga binaan yang terlibat mengelola lahan tersebut memiliki ketrampilan sebagai bekal setelah mereka bebas nanti.

"Warga binaan yang mengelola lahan ketahanan pangan juga menerima premi sebesar 15 persen dari hasil panen. Premi tersebut disimpan di bank dan dicairkan ketika warga binaan bebas nantinya," kata Hari Kurniawan.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Semarang (ANTARA) - Sebanyak 72 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) asal Jawa Tengah meramaikan ajang Inacraft Oktober Vol. 5 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, 7-11 Oktober 2026.

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen di Semarang, Rabu, mengungkapkan ajang Inacraft tersebut untuk mendorong UMKM di wilayah tersebut hendaknya tidak berhenti pada pasar nasional, tetapi mampu menembus pasar internasional.

Menurut dia, Inacraft menjadi momentum penting untuk melihat potensi produk UMKM Jateng, sekaligus untuk memetakan produk yang memiliki peluang pasar di berbagai negara.

"Dengan Inacraft saya melihat potensinya besar. Tadi kita coba arahkan mana yang harus dikirim untuk pameran ke luar negeri, ada yang ke Eropa, Afrika, dan mana yang bisa dikirim ke Arab," kata Gus Yasin, sapaan akrabnya.

Ia menilai proses kurasi menjadi hal penting agar produk-produk UMKM yang telah memiliki kualitas baik dapat diarahkan sesuai karakter pasar internasional.

Diharapkannya, keikutsertaan UMKM Jateng dalam pameran berskala nasional dan internasional tidak sekadar menjadi ajang promosi, tetapi menjadi pintu masuk menuju perluasan jaringan pasar dan peningkatan daya saing produk.

Dalam ajang itu, Jateng membuka 14 stan yang mewadahi 72 UMKM, terdiri atas 50 UMKM bergerak di bidang fesyen, 10 UMKM bidang kerajinan tangan, sementara sisanya menampilkan produk lainnya, termasuk sapu dan produk kerajinan lain.

Sejumlah kabupaten/kota yang turut serta dalam pameran, antara lain Kabupaten Kendal, Purbalingga, Klaten, Jepara, Sukoharjo, Kebumen, Kota Semarang, Tegal, Pekalongan, dan Salatiga.

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Jateng Nawal Arafah Yasin mengatakan banyak inovasi menarik pada produk yang dipamerkan, salah satunya berupa pengembangan produk turunan batik dan wastra.

"Inovasi-inovasinya bagus-bagus. Produk-produk turunannya juga sangat bagus, mulai dari 'ready to wear' (siap pakai) sampai pengelolaan limbah, seperti kain perca yang dibuat menjadi berbagai aksesori," katanya.

Menurut dia, inovasi dan segmentasi pasar menjadi kunci agar produk UMKM Jateng dapat menjangkau konsumen yang lebih luas.

Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk mengunjungi Paviliun Jateng selama penyelenggaraan Inacraft di JICC.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jateng Linda Widiastuti Ariningrum menambahkan bahwa produk yang ditampilkan dalam ajang tersebut telah melalui sejumlah kriteria.

Di antaranya, merupakan produk unggulan daerah, memiliki kualitas dan kontinuitas produksi yang terjaga, serta telah memiliki orientasi pasar nasional dan global.

"Produk yang kita tampilkan merupakan produk unggulan Jawa Tengah atau masing-masing daerah dengan kualitas dan kontinuitas terjaga. Mengapa? Karena memang orientasinya sudah global market," katanya.

Selain kualitas, pihaknya juga menekankan aspek inovasi, kreativitas, kebaruan, serta keberlanjutan.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pertamina Patra Niaga berkomitmen menghadirkan energi berkualitas untuk mendukung setiap rangkaian operasional Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026

Kupang (ANTARA) - Pertamina Patra Niaga memastikan kualitas dan kuantitas Pertamax Turbo yang disalurkan melalui SPBU Modular di kawasan Pertamina Mandalika International Circuit (PMIC), Lombok, Nusa Tenggara Barat, untuk mendukung operasional Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi dalam keterangan yang diterima di Kupang, Rabu, mengatakan pemeriksaan dan pengujian dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan Pertamax Turbo memenuhi spesifikasi dan siap menunjang kebutuhan energi selama gelaran MotoGP Mandalika.

“Pertamina Patra Niaga berkomitmen menghadirkan energi berkualitas untuk mendukung setiap rangkaian operasional Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Melalui pemeriksaan dan pengujian menyeluruh terhadap sarana, prasarana, serta kualitas dan kuantitas BBM, kami memastikan SPBU Modular Pertamax Turbo siap mendukung kebutuhan energi selama perhelatan berlangsung,” katanya.

Ia menjelaskan pemeriksaan Quality & Quantity (QQ) dilakukan secara berkala terhadap SPBU Modular Pertamax Turbo sebagaimana diterapkan pada SPBU dan Pertashop.

Pemeriksaan mencakup sarana dan prasarana modular, mulai dari dispenser, tera metrologi, alat pemadam api ringan (APAR), hingga sistem digitalisasi.

Selain itu, Pertamina Patra Niaga mengecek kandungan air dalam tangki penyimpanan menggunakan stick dipping dan pasta air, serta melakukan pemeriksaan visual terhadap produk, density dan nozzle.

Sampel Pertamax Turbo juga diambil secara berkala untuk menjalani pengujian laboratorium guna memastikan kualitas produk tetap sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Ahad mengatakan dukungan energi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kelancaran operasional sirkuit, termasuk untuk kebutuhan balapan dan kendaraan safety car selama Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026.

Menurut dia, pengawasan kualitas produk dilakukan secara berkelanjutan sejak BBM tiba melalui kapal tanker, proses penerimaan dan penyimpanan di Fuel Terminal maupun Integrated Terminal, hingga penyaluran kepada konsumen melalui SPBU, Pertashop dan SPBU Modular.

“Bagi kami, menjaga kualitas energi merupakan bagian dari komitmen untuk mendukung kelancaran kegiatan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Melalui kesiapan energi yang terjaga, kami berharap gelaran MotoGP Mandalika dapat berlangsung lancar dan menjadi kebanggaan bersama bagi Indonesia,” katanya.

Dia menambahkan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kesiapan sebagai tuan rumah ajang balap motor kelas dunia sekaligus memperkuat posisi Mandalika sebagai sirkuit kebanggaan Indonesia dan destinasi olahraga internasional.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menugaskan PT LEN Industri untuk memimpin pengembangan AI-based automotive chips, bisa juga bekerja sama dengan produsen arsitektur chip, guna memasok kebutuhan proyek mobil nasional.

Chief Technology Officer (CTO) BPI Danantara Sigit Puji Santosa membeberkan, satu unit kendaraan sedikitnya membutuhkan 600 hingga 700 chip semikonduktor.

"Karena besarnya kebutuhan, penguasaan teknologi ini menjadi kunci utama penguatan industri otomotif dan elektronika dalam negeri," kata Sigit di sela LEN Technology Day di ITB Innovation Park, Bandung, Rabu.

Sigit menyebut, salah satu tantangan utama dari pengembangan teknologi semi konduktor itu, yang utama adalah kelangkaan talenta.

Guna mengatasi kelangkaan talenta di sektor mikroelektronika, Danantara mematok target pelatihan dan sertifikasi bagi puluhan ribu insinyur muda bekerja sama dengan berbagai universitas seperti Institut Teknologi Bandung (ITB).

"Dalam waktu 3-4 tahun ke depan kita akan melakukan training bahkan certification training ke minimum 15.000 engineers di bidang semikonduktor. Nanti LEN kita beri tugas sebagai leading sector untuk chip berbasis AI otomotif," kata Sigit.

Sigit menekankan bahwa Danantara dalam beroperasi termasuk pada pembuatan mobil listrik, menerapkan strategi triangle yang menyatukan sektor industri, investasi, serta pusat riset dan SDM unggulan (R&D).

"Karenanya saya senang kita melakukan acara ini di ITB Innovation Park. Nah, tujuan utama dibangunnya ITB Innovation Park memang untuk itu. Untuk menjadi melting pot antara industri dan research and development menjadi inovasi nasional," tuturnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Chief Technology Officer (CTO) Badan Pengelola Investasi Danantara Sigit Puji Santosa menyatakan kendaraan dinas operasional berupa mobil Maung Garuda berwarna putih akan dibagikan secara serentak kepada para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.

Kendaraan nasional buatan PT Pindad tersebut merupakan bagian dari proyek pengadaan mobil dinas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Saat ditemui di sela Indonesia International Sustainability Forum di Jakarta, Rabu, Sigit menyampaikan bahwa pembagian mobil dinas Maung Garuda ini tidak hanya diperuntukkan bagi jajaran menteri dan wakil menteri, tetapi juga berpotensi menyasar jajaran pejabat negara lainnya.

"Spesifikasinya beda dong (dengan presiden), cukup banyak. Tapi nanti mungkin tunggu 20 Oktober ya, nanti akan ada kejutan," ungkapnya.

Saat ditanya mengenai kepastian jajaran penerima kendaraan dinas tersebut, ia menegaskan seluruh menteri dan wakil menteri dipastikan akan mendapatkannya.

“Bahkan lebih dari itu nanti," ucapnya.

Adapun sejumlah menteri koordinator Kabinet Merah Putih dan beberapa pimpinan lembaga per 5 Oktober 2026 mulai menggunakan mobil buatan PT Pindad, Maung Garuda, sebagai kendaraan dinas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang sudah mulai menggunakan mobil dinas Maung Garuda, mengatakan belum semua anggota Kabinet Merah Putih mendapatkan fasilitas kendaraan dinas buatan PT Pindad tersebut.

Maung Garuda yang digunakan para menteri sebagai kendaraan dinas memiliki fitur-fitur dan bentuk yang kurang lebih sama dengan Maung MV3 Garuda Limousine.

Namun, unit-unit baru untuk para menteri itu tidak langsung dilengkapi dengan sunroof sebagaimana mobil kepresidenan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meluruskan simpang siur informasi mengenai isu usulan kenaikan jam kerja menjadi 45 jam sepekan, menyusul telah disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani di sela Indonesia International Sustainability Forum, Jakarta, Rabu, menegaskan bahwa asosiasi tidak pernah mengusulkan atau memaksakan perubahan jam kerja tersebut untuk diterapkan di Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa kemunculan angka 45 jam kerja sepekan murni merupakan hasil perbandingan atau studi banding dengan sejumlah negara tetangga di kawasan Asia, seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam.

"Saya rasa ada salah pengertian. Kita waktu itu cuma membandingkan dari segi beberapa negara Asia dengan Indonesia. Jadi mungkin ada kesalahpahaman bahwa kita memaksakan untuk menaikkan jam kerja, konteksnya tidak seperti itu," ucap Shinta.

Menurut dia, studi perbandingan tersebut dilakukan untuk memetakan peta persaingan dan regulasi ketenagakerjaan di tingkat regional. Apindo menilai Indonesia tetap harus menjaga daya saing industri agar dapat berkompetisi secara sehat dengan negara-negara tetangga.

"Konteksnya bukan hanya Indonesia, tapi negara lain seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Itu yang kita ajukan dalam studi banding. Buruh juga melakukan hal yang sama, jadi mereka juga tahu kondisi di negara lain seperti apa," lanjutnya.

Menurut Shinta, pemetaan tersebut penting saat memformulasikan regulasi agar para pemangku kepentingan memahami secara persis standar ketenagakerjaan yang berlaku di kawasan regional.

Sementara itu, terkait perkembangan Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang telah disahkan, Shinta mengaku belum menerima salinan atau draf resmi dokumen tersebut sehingga belum dapat memberikan respons atau komentar apapun.

DPR RI menyetujui RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan untuk disahkan menjadi undang-undang, sekitar tiga pekan sebelum batas waktu yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Ke-9 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Adapun aturan terkini terkait jam kerja di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja.

Dalam undang-undang tersebut, terdapat dua skema jam kerja yang berlaku di perusahaan yang ada di Indonesia.

Pertama, adalah 7 jam kerja dalam sehari atau 40 jam dalam seminggu yang berlaku untuk 6 hari kerja dengan ketentuan libur 1 hari.

Skema kedua adalah 8 jam kerja dalam sehari atau 40 jam dalam satu minggu yang berlaku untuk 5 hari kerja dengan ketentuan libur 2 hari.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kehadiran merchandise ini diharapkan dapat menjadi bagian dari pengalaman para penggemar dalam menyambut dan menyaksikan gelaran MotoGP di Mandalika

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Retail (Pertare) menghadirkan merchandise resmi Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di booth Pertamina di Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Corporate Secretary Pertare Ardhi Widodo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan kehadiran merchandise tersebut menjadi salah satu upaya perusahaan memberikan pengalaman yang lebih dekat sekaligus memperluas akses bagi masyarakat dan penggemar MotoGP yang datang ke Lombok.

Berlokasi di salah satu pintu masuk menuju Pulau Lombok, booth ini memungkinkan para penonton mendapatkan merchandise resmi sejak tiba di Lombok, sebelum melanjutkan perjalanan menuju Pertamina Mandalika International Circuit.

Beragam pilihan official merchandise Pertamina Grand Prix of Indonesia tersedia bagi pengunjung, dilengkapi dengan berbagai promo menarik.

"Kehadiran merchandise ini diharapkan dapat menjadi bagian dari pengalaman para penggemar dalam menyambut dan menyaksikan gelaran MotoGP di Mandalika," ujar Ardhi.

Booth official merchandise di Bandara Internasional Lombok dapat dikunjungi pada 7-13 Oktober 2026.

"Kehadiran merchandise ini juga menjadi kesempatan bagi pengunjung untuk membawa pulang memorabilia dari perhelatan MotoGP di Indonesia," jelasnya.

Selain di Bandara Lombok, merchandise Pertamina Grand Prix of Indonesia juga dapat diperoleh di Bright Store yang berlokasi di Pertamina Mandalika International Circuit pada 9-11 Oktober 2026.

"Dengan semakin dekatnya gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, kehadiran official merchandise di Bandara Internasional Lombok hingga area sirkuit diharapkan dapat menambah kemeriahan sekaligus memberikan pengalaman yang lebih lengkap bagi para penggemar MotoGP yang hadir di Mandalika," sebut Ardhi.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan jaringan perkeretaapian nasional terus dikembangkan.

"Prinsipnya adalah memang kita terus ingin mengembangkan jaringan kereta. Artinya ada dua elemen. Yang pertama adalah prasarananya, relnya. Relnya kita kembangkan," ujar AHY dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, saat ini terdapat 7.000 km rel aktif di Indonesia, dan masih banyak lagi yang harus dilakukan reaktivasi atau pembangunan rel-rel pada trase-trase yang memang dirasa sudah sangat diperlukan untuk mobilitas manusia dan barang, terutama untuk logistik.

Komoditas yang ada di Sumatera, Kalimantan, termasuk Sulawesi sebetulnya sudah sangat membutuhkan jaringan kereta logistik.

Sedangkan untuk penumpang atau passengers, kata AHY, juga masih sangat memerlukan penambahan gerbong atau trainset bisa dikatakan yang modern, yang juga cukup kapasitasnya, dan tentunya diharapkan bisa dibangun kemandirian industri.

"Kalau ada kerja sama dengan negara-negara lain termasuk Jepang, saya rasa adalah sebuah kewajaran, tapi yang paling penting semangatnya juga adalah bagaimana industri perkeretaapian nasional juga hidup, berkembang. Ada transfer teknologi yang kemudian kita kembangkan sendiri menjadi inovasi domestik yang dibutuhkan untuk ke depan," ujar AHY.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan, pemerintah mendorong percepatan pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa sebagai langkah strategis menekan biaya logistik, mengurangi ketimpangan wilayah, serta memperkuat konektivitas nasional.

AHY menegaskan pengembangan jaringan kereta api lintas pulau merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), khususnya pada sektor infrastruktur dan konektivitas.

Ia menambahkan, hingga saat ini masih terdapat ketimpangan cukup besar dalam pengembangan transportasi berbasis rel di Indonesia. Karena itu, diperlukan langkah strategis yang terencana dan kolaboratif lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

“Padahal, kereta api memiliki keunggulan sangat besar, termasuk dari sisi efisiensi dan emisi. Bahkan kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca sangat rendah, kurang dari 1 persen. Ini harus kita dorong sebagai bagian dari komitmen menuju net zero emission,” kata AHY.

Dalam konteks pengembangan wilayah, dirinya menjelaskan setiap pulau memiliki tantangan dan potensi berbeda. Sumatera membutuhkan penguatan jaringan eksisting dan perluasan jalur baru, Kalimantan memerlukan pembangunan dari titik nol, sementara Sulawesi membutuhkan integrasi jaringan dengan kawasan industri dan komoditas unggulan.

Untuk mewujudkan pengembangan jaringan hingga sekitar 14.000 kilometer tambahan serta reaktivasi jalur, Menko AHY menyebut kebutuhan investasi mencapai Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun sampai tahun 2045.

AHY menegaskan pengembangan perkeretaapian nasional harus dilakukan secara terintegrasi dengan perencanaan tata ruang dan pertumbuhan kawasan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Inilah yang akan kita groundbreaking terlebih dahulu di Timbulsloko di Kabupaten Demak nanti diluncurkan sebuah gerakan sekaligus juga proyek mangrove di sejumlah segmen yang sudah ditetapkan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan rencana peletakan batu pertama (groundbreaking) program perlindungan Pantai Utara (Pantura) Jawa melalui pendekatan berbasis alam atau nature-based solution pada Oktober tahun ini akan dilakukan di Desa Timbulsloko Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Menurut dia, program perlindungan Pantura Jawa tidak semuanya melalui pendekatan grey infrastructure atau infrastruktur keras, namun juga sebetulnya ada pendekatan lain yang juga lebih tepat dengan menggunakan sifatnya yang lebih alami atau nature-based solution.

"Inilah yang akan kita groundbreaking terlebih dahulu di Timbulsloko di Kabupaten Demak nanti diluncurkan sebuah gerakan sekaligus juga proyek mangrove di sejumlah segmen yang sudah ditetapkan oleh Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ)," ujar AHY dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Dirinya selalu melakukan pembahasan bersama dan menerima update dari Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf mengenai perlindungan Pantura Jawa.

"Mungkin sekitar 2 minggu yang lalu saya juga berdiskusi dan memang benar ada rencana untuk groundbreaking program. Maksudnya adalah dalam konsep besar pembangunan giant sea wall atau sebetulnya lebih lengkap adalah coastal protection, perlindungan Pantai Utara Jawa," katanya.

Dia menambahkan karena kalau dibayangkan giant sea wall itu sebagai bangunan yang konkret semata, dirinya khawatir kurang lengkap pemahaman tersebut, karena sebetulnya ingin mengintegrasikan termasuk melakukan pendekatan yang sifatnya hibrid sehingga tidak semuanya perlindungan Pantura Jawa harus grey infrastructure atau infrastruktur keras.

AHY mengatakan, memang di sana-sini di berbagai wilayah atau segmen, misalnya di Teluk Jakarta, karena kondisinya sudah mengkhawatirkan maka harus dibangun tanggul pantai, juga tanggul laut. Jadi sifatnya forward ketika sudah tidak memungkinkan membangun tanggul pantai saja.

"Tetapi pada prinsipnya adalah tidak menunggu secara utuh semuanya mana yang bisa kita lakukan, karena mangrove juga membutuhkan waktu, butuh proses tahunan juga untuk supaya menjadi kawasan mangrove yang solid, tangguh dan bisa memecah ombak sekaligus juga mengurangi dampak intrusi air laut masuk ke daratan," ujarnya.

Sebagai informasi, Menko Infra AHY mendorong percepatan perlindungan, pembangunan dan pengelolaan Pantai Utara (Pantura) Jawa secara terpadu.

Kondisi Pantura saat ini dinilai semakin mengkhawatirkan akibat meningkatnya frekuensi banjir rob, penurunan muka tanah, serta dampak perubahan iklim berupa kenaikan permukaan air laut.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur perlindungan dan pengelolaan Pantura Jawa harus berjalan selaras dan berkelanjutan.

Pembangunan Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa direncanakan memiliki panjang sekitar 575 kilometer yang terbagi dalam dua wilayah. Wilayah I mencakup Serang, Tangerang, Teluk Jakarta, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, hingga Cirebon.

Kemudian Wilayah II mencakup Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara, Pati, Rembang, Tuban, Lamongan, hingga Gresik.

Adapun jenis infrastruktur yang akan dikembangkan meliputi tanggul laut (offshore dike), tanggul pantai (coastal dike), serta pendekatan berbasis alam seperti konservasi mangrove (soft dike).

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Semarang (ANTARA) - Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza menyebutkan bahwa realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) hingga periode 6 Oktober 2026 telah mencapai Rp243,3 triliun.

"Perkembangan realisasi KUR hingga Oktober 2026 telah tersalur sebanyak Rp243 triliun kepada 3,77 juta UMKM," katanya pada saat Bursa Wirausaha Unggulan 2026 yang digelar Kementerian UMKM di Muladi Dome, Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah, Rabu.

Untuk penyaluran sektor produksi, kata dia, sebesar Rp159 triliun atau 66 persen, dan telah mencapai target nasional sebesar 65 persen.

Realisasi debitur baru juga mencapai 1.606.995 debitur atau telah melampaui target nasional sebanyak 1.372.311 debitur baru secara nasional.

Sedangkan untuk debitur graduasi, dari target 1.105.793 debitur, telah terealisasi sebanyak 702.785 debitur atau 63,6 persen.

Ia menyebutkan penyaluran KUR untuk Jateng pada periode yang sama telah mencapai Rp42,8 triliun kepada 760.447 debitur.

"Kalau di Jawa Tengah, penyaluran KUR telah mencapai 42,8 triliun kepada 760.477 debitur dengan sektor produksi Rp25,5 triliun," katanya.

Dari 35 kabupaten/kota di Jateng, penyaluran KUR terbesar di Kabupaten Pati sebesar Rp2,87 triliun kepada 42.804 debitur.

Serta, Kabupaten Grobogan dengan penyaluran KUR sebesar Rp2,40 triliun kepada sebanyak 40.346 debitur.

"Jadi, masih ada kesempatan kepada teman-teman, pengusaha UMKM untuk bisa menikmati fasilitas ini," katanya.

Menurut dia, penyaluran KUR memang diarahkan ke sektor produksi, sebab di sektor tersebut tercipta banyak lapangan pekerjaan.

Khusus untuk Jateng, kata dia, penyaluran KUR terbanyak masih pada sektor pertanian, disusul oleh perikanan dan pengolahan makanan.

"Karena Jawa Tengah itu adalah penghasil tenaga kerja yang sangat banyak, kita berharap sektor produksi khusus Jateng itu bukan 65 persen, tetapi kalau bisa sekitar 67 persen," katanya.

Apalagi, kata dia, banyak perguruan tinggi di Jateng yang juga memiliki inkubator bisnis sehingga bisa mendukung pengembangan sektor produksi UMKM.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Untuk pupuk aman tadi saya tanya juga para petani penyaluran pupuknya

Kendari (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) bidang Pangan Zulkifli Hasan menjamin distribusi pupuk mudah didistribusikan kepada para petani saat melaksanakan Rembuk Tani di Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Menko Pangan Zulkifli Hasan saat ditemui di Konsel, Rabu, menyampaikan bahwa salah satu kebijakan pemerintah dalam menjamin distribusi pupuk, yakni penyediaan pupuk diskon untuk para petani.

"Untuk pupuk aman tadi saya tanya juga para petani penyaluran pupuknya. Itu tentu tidak terlepas dari kebijakan kemudahan pupuk diskon, ya," kata Zulkifli Hasan.

Namun, kata dia, kebijakan tersebut tidak dipersiapkan untuk pupuk subsidi karena sudah terdata di rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) untuk didistribusikan ke kelompok Tani.

Zulkifli Hasan menyampaikan bagi masyarakat atau petani yang ingin mendapatkan pupuk subsidi agar mendaftarkan kelompok tani mereka.

"Karena kalau semua orang ngambil pupuk enggak boleh, pupuk subsidi. Pupuk subsidi itu yang terdaftar, yang petani. Kalau tidak petani ya enggak dapat," ujarnya.

Dalam kesempatan itu pula, ia juga menyerahkan secara simbolis bantuan pupuk non subsidi jenis NPK sebanyak 1,5 ton dan jenis UREA sejumlah 1,5 ton.

Selain persoalan pupuk, Zulkifli Hasan juga turut menyoroti kebijakan fleksibilitas harga gabah demi menyejahterakan para petani. Pemerintah telah menetapkan harga pembelian gabah sebesar Rp6.500 per kilogram.

​Dia mengungkapkan bahwa pihaknya telah menghapus persyaratan kadar air gabah yang sebelumnya dipatok sebesar 14 hingga 18 persen, sehingga seluruh hasil panen padi yang matang dapat diserap tanpa terkendala aturan kadar air.

​"Kemudian harga gabah kita tingkatkan. Kalau dulu gabah itu ada syarat kadar air 14-18 persen, itu kita hapus. Pokoknya panen, ya, asal sudah matang padinya dipanen, itu harganya Rp6.500 per kilo," jelasnya.

​Ia menjelaskan Kebijakan penghapusan syarat kadar air ini diambil untuk melindungi petani dari praktik permainan harga oleh tengkulak yang kerap memotong harga gabah hingga Rp4.000—Rp4.500 per kilogram dengan dalih ketidaksesuaian kadar air.

​"Kalau dulu ada catatan kadarnya 18, sehingga itu permainan antar tengkulak, ya, sehingga harga gabah kadang-kadang Rp4.000, Rp4.500. Kadang petani tidak tahu kadar airnya berapa, 18, 14, 28, enggak paham-paham. Nah itu kita hapus," tegasnya.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/La Ode Ari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026