Pemerintahpercepat penyaluran jagung melalui Program SPHP untuk membantu peternak unggas memperoleh bahan baku pakan dengan lebih mudah, menjaga keberlangsungan produksi dan mengurangi tekanan biaya usaha

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mempercepat penyaluran pasokan jagung melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk meringankan biaya pakan serta menjaga usaha peternakan tetap berjalan.

"Pemerintah mempercepat penyaluran jagung melalui Program SPHP untuk membantu peternak unggas memperoleh bahan baku pakan dengan lebih mudah, menjaga keberlangsungan produksi dan mengurangi tekanan biaya usaha," kata Mentan dalam pertemuan bersama perwakilan peternak, koperasi dan asosiasi di Jakarta, Jumat.

Melalui optimalisasi stok Perum Bulog, jagung SPHP disalurkan untuk memenuhi kebutuhan peternak, terutama di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan.

Amran menegaskan penyaluran SPHP jagung merupakan langkah konkret pemerintah untuk menjawab keluhan peternak terkait mahalnya pakan dan terbatasnya pasokan jagung. Pemerintah memastikan stok yang tersedia segera didistribusikan, sekaligus mempercepat pengadaan untuk memenuhi kebutuhan di lapangan.

“Yang mendesak sekarang, jagung yang ada di gudang didistribusikan sambil dilakukan pengadaan. Masih ada kuota SPHP 150.000 ton dan itu cukup,” ujarnya.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan distribusi jagung SPHP terus diperkuat melalui pengiriman dari sejumlah sentra produksi, antara lain Gorontalo, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Selatan.

Ia menyebutkan sekitar 15.000 ton jagung telah tiba dan menjalani proses bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, untuk selanjutnya didistribusikan ke berbagai wilayah di Pulau Jawa.

“Sekitar 15.000 ton yang turun tadi malam langsung didorong 5.000 ton ke Jawa Timur, 5.000 ton ke Jawa Tengah dan 5.000 ton ke Jawa Barat serta Banten. Pemerintah akan selalu hadir untuk rakyat dan memberikan yang terbaik,” ujar Rizal.

Sementara itu, stok jagung Bulog di Lampung telah mencapai lebih dari 5.000 ton untuk memenuhi kebutuhan peternak setempat.

Menurut Rizal, Bulog turut berkoordinasi dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan PT ASDP Indonesia Ferry untuk memperlancar pengangkutan jagung melalui jalur laut dan penyeberangan.

Koordinasi dilakukan agar kapal pengangkut bahan pangan mendapat prioritas sandar, sehingga proses bongkar muat dan distribusi ke daerah tujuan dapat berlangsung lebih cepat.

“Kapal-kapal yang membawa bahan pangan kami prioritaskan untuk bisa bersandar, baik di Ketapang, Tanjung Perak, Tanjung Emas, sampai Tanjung Priok. Kami sudah mengoordinasikan agar semua barang yang berkaitan dengan bahan pangan nasional diprioritaskan,” katanya.

Rizal menegaskan harga jagung SPHP ditetapkan sebesar Rp5.000 per kilogram di seluruh Indonesia. Harga tersebut lebih rendah dibandingkan harga jagung di pasaran yang mencapai sekitar Rp8.000 per kilogram, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan biaya produksi peternak.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Fokus utama SIAL Food & Drinks Indonesia 2026 adalah menghadirkan pertemuan bisnis yang efektif dan berdampak nyata bagi seluruh peserta

Jakarta (ANTARA) - Pameran internasional SIAL Food & Drinks Indonesia 2026 siap mempertemukan lebih dari 500 merek dari 13 negara dan wilayah untuk membuka peluang perdagangan, investasi serta perluasan pasar ekspor bagi industri makanan dan minuman nasional.

Ketiga belas negara dan wilayah yang menjadi peserta pameran adalah Amerika Serikat, Arab Saudi, China, India, Italia, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Prancis, Taiwan, Thailand, Uni Emirat Arab dan Vietnam.

Managing Director SIAL Network ASEAN & India Henri Tan mengatakan penyelenggaraan tahun ini difokuskan pada penciptaan peluang transaksi bisnis dan kemitraan jangka panjang yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku industri, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Fokus utama SIAL Food & Drinks Indonesia 2026 adalah menghadirkan pertemuan bisnis yang efektif dan berdampak nyata bagi seluruh peserta,” kata Henri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Melalui pameran ini, Henri menambahkan bahwa pihaknya akan menghubungkan para pemasok dan produsen secara langsung dengan para pengambil keputusan serta pembeli berkualitas.

Menurut dia, akses terhadap jaringan pembeli internasional menjadi salah satu kebutuhan penting bagi industri makanan dan minuman nasional agar mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia di tengah persaingan perdagangan global.

Karena itu, penyelenggara menyiapkan ruang pertemuan bisnis yang memungkinkan produsen nasional menjajaki kerja sama dengan calon pembeli, distributor dan mitra usaha dari berbagai negara.

“Kami berkomitmen menyediakan platform perdagangan yang tepat untuk membangun kemitraan jangka panjang dan mendukung kemajuan industri makanan dan minuman di Indonesia," kata Henri.

SIAL Food & Drinks Indonesia dijadwalkan berlangsung pada 4–6 November 2026 di JIExpo Kemayoran Jakarta.

Pameran pada tahun ini mencakup berbagai mata rantai industri makanan dan minuman, mulai dari penyediaan bahan baku, teknologi pengolahan, mesin pengemasan, produk makanan dan minuman, roti dan kue, kopi, teh, kakao, hingga perlengkapan dapur.

Pameran ini mendapat dukungan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian UMKM sebagai bagian dari kolaborasi untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing industri nasional.

Salah satu aspek yang juga menjadi perhatian dalam penyelenggaraan tahun ini adalah keterhubungan industri makanan dan minuman dengan sektor transportasi serta logistik.

Untuk itu, SIAL Food & Drinks Indonesia 2026 akan diselenggarakan bersamaan dengan Indonesia Food Transport & Logistics Expo 2026 di lokasi dan waktu yang sama.

Kolaborasi kedua pameran tersebut memungkinkan produsen makanan dan minuman bertemu langsung dengan penyedia layanan pengiriman, pergudangan, penyimpanan, dan teknologi rantai dingin (cold chain).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

...Kita mendorong artificial intelligence, semiconductor, dan talenta digital karena kebutuhan kerja akan berbeda dengan mereka yang bekerja di sektor industri padat karya dan di sektor industri padat modal

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), semikonduktor, dan talenta digital sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing Indonesia.

Menurut dia, Indonesia perlu memperkuat sumber-sumber pertumbuhan baru di tengah dinamika perekonomian global, sekaligus meningkatkan produktivitas dan menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan ekonomi mendatang.

“Indonesia harus terus memperkuat mesin-mesin pertumbuhan baru. Kita tidak hanya perlu menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan produktivitas, memperkuat industri, dan menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan ekonomi ke depan,” kata Airlangga dalam Kuliah Umum dan Penyerahan Beasiswa DPP Universitas Negeri Semarang (UNNES) Tahun 2026, dikutip di Jakarta, Jumat.

Airlangga menjelaskan, transformasi digital menjadi salah satu peluang yang perlu dimanfaatkan untuk mengejar peningkatan produktivitas.

Sebagai negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, Indonesia perlu mengambil peran tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai pengembang dan produsen nilai tambah digital.

Guna mendukung upaya tersebut, pengembangan ekosistem yang menghubungkan pusat data (data center), AI, semikonduktor, dan talenta digital menjadi semakin penting dalam menentukan daya saing industri nasional pada masa mendatang.

Pemerintah juga telah menjalin kerja sama pengembangan teknologi semikonduktor dengan ARM Holdings dari Inggris.

Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan desain semikonduktor sekaligus menyiapkan talenta yang dibutuhkan industri.

Selain itu, Indonesia berpartisipasi sebagai anggota pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO), sebuah wadah kerja sama internasional untuk mendorong pengembangan dan tata kelola AI.

Di tingkat kawasan, penguatan kerja sama juga terjalin melalui Digital Economy Framework Agreement (DEFA) ASEAN yang diharapkan memperluas integrasi ekonomi digital.

Lebih lanjut, Menko Airlangga meminta para mahasiswa untuk menguasai teknologi digital. Sebab, peningkatan kapasitas sumber daya manusia diperlukan agar Indonesia mampu memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang.

“Anak-anak muda ini menjadi digital literate dibandingkan dengan eyang dan buyut-buyutnya, jadi ini adalah the next economy yang harus kita kuasai. Kita mendorong artificial intelligence, semiconductor, dan talenta digital karena kebutuhan kerja akan berbeda dengan mereka yang bekerja di sektor industri padat karya dan di sektor industri padat modal,” ujar tutur Menko.

Adapun untuk memperkuat kesiapan tenaga kerja, pemerintah mendorong berbagai program pengembangan talenta digital, antara lain melalui pertukaran talenta teknologi dengan Singapura, pengembangan ekosistem usaha rintisan digital, insentif super tax deduction hingga 200 persen untuk kegiatan tertentu yang memenuhi ketentuan, serta program Digital Talent Scholarship.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyiapkan skema penyerapan jagung saat panen raya untuk menekan biaya pakan peternak, menjaga harga petani, serta memperkuat pasokan nasional.

"Pemerintah ingin memastikan petani mendapatkan harga yang layak saat panen raya, sementara peternak memperoleh jagung dengan harga lebih terjangkau untuk kebutuhan pakan," kata Amran saat bertemu dengan perwakilan peternak di Jakarta, Jumat.

Dia menekankan keseimbangan kedua kepentingan tersebut penting agar petani tetap memperoleh keuntungan dan peternak dapat menjalankan usahanya secara berkelanjutan.

“Jangan sampai peternak rugi. Kalau rugi peternak, negara juga ikut rugi,” ujarnya.

Karena itu, Mentan mendorong penyerapan jagung dilakukan ketika produksi melimpah dan harga relatif murah. Jagung yang telah dibeli kemudian disimpan melalui koperasi untuk digunakan saat peternak membutuhkan pasokan, termasuk ketika harga di pasar meningkat.

“Negara beli pada saat murah, jangan siksa juga saat mahal,” katanya.

Ia menegaskan pihaknya menyiapkan skema penyerapan jagung untuk membantu peternak memperoleh bahan baku pakan dengan harga lebih terjangkau.

Melalui mekanisme itu, peternak dapat menyerap jagung saat panen raya ketika harga relatif murah, sementara pembiayaan dilakukan oleh Perum Bulog dan stok disimpan melalui koperasi.

Skema tersebut diharapkan menjaga keseimbangan harga bagi petani sekaligus menekan beban biaya pakan yang dihadapi peternak.

Adapun pertemuan itu berlangsung di tengah persoalan biaya pakan yang menjadi salah satu keluhan peternak, termasuk dalam aksi unjuk rasa ke DPR.

Salah satu tuntutan yang disuarakan berkaitan dengan tingginya harga pakan ayam petelur yang dinilai menekan usaha dan menyebabkan peternak mengalami kerugian.

Dalam pertemuan tersebut, Mentan menegaskan perlunya membangun ekosistem yang menghubungkan penyerapan hasil panen petani, kebutuhan jagung peternak, pembiayaan, dan penyimpanan agar pasokan pakan lebih terjamin sepanjang tahun.

“Saya mau pakan ini ada sistem. Bapak yang serap, Bulog yang bayar,” tegas Amran.

Dalam skema tersebut, peternak berperan menyerap jagung saat panen raya, sedangkan Bulog menyediakan pembiayaan dan koperasi menjadi tempat penyimpanan stok. Dengan mekanisme ini, hasil panen petani dapat terserap dan peternak memiliki akses terhadap bahan baku pakan dengan pasokan yang lebih terjamin.

Amran mengatakan saat ini terdapat sekitar 40 ribu ton jagung yang menjadi bagian dari pasokan yang dibahas dalam skema tersebut. Pemerintah tetap melakukan penyerapan dengan mempertimbangkan kapasitas negara dan mengoptimalkan jagung yang tersedia.

“Saat ini ada 40 ribu ton, tapi ini tetap menyerap. Negara punya keterbatasan. Sekarang yang ada dulu 40 ribu jagung,” ujar Mentan Amran.

Ia meminta Bulog menghitung kembali kebutuhan anggaran agar mekanisme penyerapan dapat berjalan efektif. Penentuan prioritas penyaluran juga perlu mempertimbangkan ketersediaan jagung dan kebutuhan peternak di lapangan.

“Ini sudah solusi terbaik untuk bantu peternak supaya untung,” kata Mentan.

Dalam pertemuan itu, perwakilan peternak dari Lampung, Kasmani, menjelaskan bahwa Lampung Selatan merupakan salah satu sentra produksi jagung. Namun, peternak masih menghadapi tantangan dalam memperoleh jagung dengan harga yang sesuai kebutuhan usaha.

Ia menyampaikan harga jagung yang dibeli dari petani atau pengepul berada di kisaran Rp8.400 per kilogram. Selain harga, perbedaan kadar air juga menjadi kendala dalam penyerapan jagung.

Jagung dari Nusa Tenggara Barat (NTB), misalnya, disebut memiliki kadar air sekitar 16–17 persen, sedangkan jagung yang diserap Bulog dipersyaratkan memiliki kadar air 14 persen.

Menanggapi hal tersebut, Mentan menekankan pentingnya memperkuat fasilitas penyimpanan dan pengeringan agar jagung dari sentra produksi dapat diserap serta memenuhi standar yang ditetapkan.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan dukungan anggaran Rp5 triliun untuk memperkuat infrastruktur pergudangan Bulog.

“Presiden sudah tetapkan anggaran Rp5 triliun untuk gudang paket Bulog. Lengkapi dengan dryer,” ujar Amran.

Ia meminta pembangunan dan penguatan gudang dilengkapi fasilitas pengering (dryer), terutama di wilayah yang memiliki potensi produksi jagung seperti NTB dan Gorontalo. Fasilitas tersebut penting untuk menjaga mutu jagung, mengurangi kendala kadar air, serta memperlancar penyerapan hasil panen.

Melalui skema penyerapan saat panen raya, pembiayaan oleh Bulog, penyimpanan melalui koperasi, serta penguatan fasilitas pengeringan dan pergudangan, pemerintah mendorong sistem pasokan jagung pakan yang lebih berkelanjutan.

Langkah itu diharapkan dapat membantu petani memperoleh harga yang layak, meringankan beban biaya pakan peternak, dan menjaga keberlanjutan usaha peternakan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bagi anak-anak muda yang ingin berbisnis, tapi bingung mau bisnis apa, ya itu model bisnis waralaba. Ikut menjadi waralaba karena template-nya semuanya sudah ada dan kita tinggal menjalankan

Tangerang (ANTARA) - Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pengembangan bisnis waralaba lokal sebagai salah satu peluang bagi anak muda yang ingin memulai usaha dengan model bisnis dan sistem operasional yang telah tersedia.

“Bagi anak-anak muda yang ingin berbisnis, tapi bingung mau bisnis apa, ya itu model bisnis waralaba. Ikut menjadi waralaba karena template-nya semuanya sudah ada dan kita tinggal menjalankan,” kata Budi dalam acara Franchise and License Expo di PIK 2 Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat.

Menurut Budi, Indonesia telah memiliki beragam produk waralaba lokal yang berpotensi terus dikembangkan, mulai dari usaha bakso hingga berbagai produk kuliner lainnya.

Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dikenal masyarakat karena skala produksi dan pengembangan sejumlah waralaba lokal belum sebesar merek-merek asing.

Budi menilai pengembangan waralaba dapat menjadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperluas jangkauan bisnis melalui pembukaan cabang.

Selain itu, sistem manajemen yang baik diperlukan agar usaha dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang.

Data Kementerian Perdagangan menunjukkan jumlah pemberi waralaba dalam negeri yang memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) mencapai 169 entitas.

Pada 2024, industri waralaba nasional membukukan omzet lebih dari Rp143 triliun dan menyerap sekitar 98 ribu tenaga kerja.

Dalam kesempatan tersebut, Budi juga mendorong pelaku usaha lokal untuk memanfaatkan peluang pasar yang lebih luas, termasuk melalui ekspansi keluar negeri.

Dalam upaya memperkuat akses pasar internasional, Budi menyampaikan Kementerian Perdagangan memiliki 46 kantor perwakilan perdagangan yang tersebar di 33 negara yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung promosi dan pengembangan produk Indonesia.

Pemerintah juga menjalankan program business matching untuk mempertemukan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan calon pembeli dari luar negeri, serta program campuspreneur bersama perguruan tinggi untuk mendorong lahirnya wirausaha muda dan eksportir baru.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Tapanuli Selatan, Sumatera Uta (ANTARA) - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot secara resmi memulai tahap penggenangan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batang Toru yang berlokasi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, penggenangan PLTA Batang Toru, Tapanuli Selatan, dimulai,” ujar Yuliot di Bendungan Air PLTA Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Jumat.

Yuliot menyampaikan dengan adanya penggenangan, PLTA yang dikembangkan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) juga akan melalui uji coba terhadap seluruh instrumen yang ada.

Adapun yang dimaksud dengan uji coba instrumen, yakni memastikan power house atau rumah pembangkitnya dapat berfungsi dengan baik, tercapainya target genangan air, serta evakuasi atau penyaluran daya untuk transmisi.

“Jadi, proses yang kita lakukan hari ini adalah untuk proses penggenangan. Tanpa penggenangan, kita tidak bisa melakukan uji coba atas seluruh fasilitas yang ada di sini,” ucap Yuliot.

Dengan adanya penggenangan ini, Yuliot menyampaikan PLTA Batang Toru dapat memasuki tahap selanjutnya sebagaimana timeline atau lini masa yang sudah ditentukan.

Yuliot berharap agar pada akhir Oktober, seluruh kegiatan yang terkait dengan penggenangan bisa diselesaikan.

“Ini dua minggu dilakukan uji coba terhadap seluruh instrumen,” ujar Yuliot.

PLTA yang dikelola oleh PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) ini memiliki kapasitas terpasang total 510 megawatt (MW). PLTA tersebut dirancang untuk beroperasi penuh pada jam beban puncak (18.00–24.00).

PLTA Batang Toru dibidik untuk menjadi pilar stabilitas dan fleksibilitas subsistem Sumatera Bagian Utara (Sumbagut).

Selain itu, pemerintah juga membidik agar kehadiran PLTA Batang Toru dapat menggantikan pembangkit fosil dan/atau menghentikan pembangkit sewa berbiaya tinggi, seperti PLTD dan PLTMB BBM saat beban puncak.

Sejatinya, proyek tersebut dibidik untuk beroperasi pada akhir 2025, akan tetapi tertunda akibat terdampak oleh banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera pada November 2025.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan, masyarakat diharapkan memiliki bekal untuk kembali bekerja atau mengembangkan usaha secara mandiri

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Program “Kemnaker Peduli Bencana” menghadirkan pelatihan vokasi kepada masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Sukro Muhab dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan pelatihan vokasi ditujukan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan sebagai bekal kembali bekerja maupun mengembangkan usaha.

“Kemnaker hadir untuk membantu masyarakat terdampak bencana melalui peningkatan kompetensi dan keterampilan. Dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan, masyarakat diharapkan memiliki bekal untuk kembali bekerja atau mengembangkan usaha secara mandiri,” kata Sukro.

Lebih lanjut, ia berharap dukungan melalui pelatihan tersebut dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Provinsi NTT.

Untuk saat ini dukungan tersebut diwujudkan melalui program Pelatihan Vokasi Nasional sebanyak 40 paket yang tersebar di seluruh UPTD binaan di kabupaten-kabupaten wilayah Provinsi NTT.

Selain Pelatihan Vokasi Nasional, Kemnaker juga menghadirkan Tailor Made Training (TMT) yang dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah. Hingga saat ini, sebanyak 38 paket TMT telah disalurkan ke seluruh wilayah Provinsi NTT.

Menurut Sukro, pendekatan TMT memungkinkan pelatihan disesuaikan dengan kondisi masyarakat sehingga keterampilan yang diperoleh peserta lebih mudah diterapkan setelah pelatihan.

“Pelatihan tidak hanya berhenti pada peningkatan keterampilan. Yang penting, keterampilan tersebut relevan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah sehingga bisa dimanfaatkan untuk bekerja ataupun mengembangkan usaha secara mandiri,” ujar Sukro.

“Melalui berbagai pelatihan yang diberikan, Kemnaker berharap dapat memberikan modal bagi masyarakat untuk bangkit, produktif dan kembali mandiri secara ekonomi,” imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kuala Lumpur (ANTARA) - Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, akan menjadi tuan rumah 3rd Borneo Economic Forum pada 2027, melanjutkan upaya memperkuat kerja sama ekonomi lintas batas dan kemitraan bisnis di Pulau Borneo.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam acara Gala Dinner 2nd Borneo Economic Forum 2026 di Kuching, Sarawak, Rabu (7/10), yang ditandai dengan penyerahan tongkat estafet penyelenggaraan forum dari Co-Chair Borneo Economic Community (BEC) Arsjad Rasjid, kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.

Menurut keterangan KJRI Kuching yang diterima di Kuala Lumpur, Jumat, dalam kesempatan tersebut Kepala OIKN menegaskan pentingnya membangun kepercayaan terhadap Nusantara sebagai simpul pertumbuhan ekonomi baru di jantung Borneo.

Memasuki tahap kedua pembangunan periode 2025–2029, Nusantara diarahkan untuk berkembang sebagai kota hutan cerdas dan berkelanjutan yang membuka peluang kolaborasi serta investasi di berbagai sektor.

Kepala OIKN juga mengundang investor dari Kalimantan Timur maupun mancanegara untuk berpartisipasi dalam pengembangan Nusantara dan memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia.

Sementara itu, Co-Chair BEC Arsjad Rasjid menekankan pentingnya penguatan kerja sama lintas batas, lintas sektor, dan lintas komunitas untuk mengoptimalkan potensi ekonomi Borneo, khususnya di bidang energi, konektivitas, transformasi digital, dan pengembangan industri terintegrasi.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi kawasan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan perbaikan kesejahteraan.

BEC dirancang sebagai platform kolaborasi yang dipimpin sektor swasta dan bersifat inklusif, dengan mempertemukan kamar dagang, perusahaan, asosiasi industri, komunitas, serta pemangku kepentingan dari Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Platform ini bertujuan mengidentifikasi dan mengembangkan peluang bisnis yang konkret agar potensi ekonomi Borneo dapat diwujudkan menjadi investasi, kemitraan usaha, dan kesempatan kerja.

Pembahasan dalam 2nd Borneo Economic Forum 2026 yang diselenggarakan 7–8 Oktober 2026, di Kuching juga telah berkembang dari pertukaran gagasan menuju penjajakan proyek konkret, identifikasi mitra usaha, serta pembahasan rencana implementasi.

Hal ini menunjukkan peluang untuk memperkuat sinergi pemerintah dan sektor swasta dalam membangun konektivitas, mengembangkan rantai nilai regional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.

Adapun penunjukan Nusantara sebagai tuan rumah forum berikutnya menjadi kesempatan strategis untuk memperkenalkan potensi investasi IKN dan memperkuat peran Kalimantan Timur dalam jejaring ekonomi Borneo.

Melalui penyelenggaraan 3rd Borneo Economic Forum 2027, Indonesia diharapkan dapat mendorong kemitraan yang lebih erat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat lintas negara demi mewujudkan Borneo yang semakin terhubung, kompetitif, dan sejahtera.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

sejumlah faktor menjadi kendala dalam produksi biomassa sawit seperti hambatan biaya, logistik, operasi pabrik dan jaminan keberlanjutan

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah kalangan menilai potensi biomassa sawit Indonesia sangat besar, tetapi jumlah yang dihasilkan belum otomatis menjadi bahan baku yang bernilai karena masih menghadapi berbagai macam kendala.

Executive Director of UN Global Compact Network Indonesia (IGCN) M. Windrawan Inantha mengatakan sejumlah faktor menjadi kendala dalam produksi biomassa sawit seperti hambatan biaya, logistik, operasi pabrik dan jaminan keberlanjutan.

"Residu harus dapat dipulihkan dengan teknologi yang sesuai, dikumpulkan dan dikirim dengan biaya masuk akal, serta dipasok tanpa mengabaikan kebutuhan kebun dan perlindungan lingkungan," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dalam sesi “The Circular Bioeconomy of Oil Palm Biomass: A Circular Economy Built on Technological Feasibility, Supply Chain Reliability, and Sustainability” di Palmex Medan 2026, dia menjelaskan Indonesia menghasilkan 48,2 – 55,4 juta ton tandan kosong kelapa sawit (TKKS) per tahun, 24,1 – 36,1 juta ton serat mesokarp dan 11,4 –1 6,9 juta ton cangkang inti sawit.

Volume pelepah sawit diperkirakan mencapai 175 – 242 juta ton bahan kering per tahun, sementara limbah cair pabrik kelapa sawit (POME) berkisar 120–181 juta meter kubik.

Angka-angka tersebut, lanjutnya, menunjukkan skala sumber daya, namun setiap aliran biomassa memiliki karakter, pemanfaatan saat ini, dan tantangan pengolahan yang berbeda.

Sementara itu Prof. Dr. Diana Chalil dari Consortium Studies on Smallholder Palm Oil, Universitas Sumatera Utara (USU) menyebutkan dari produksi tandan kosong kelapa sawit (TKKS) nasional yang diperkirakan mencapai 46,16 juta ton, sekitar 23,08 juta ton berpotensi tersedia setelah memperhitungkan pemanfaatan yang sudah berlangsung.

TKKS antara lain dikembalikan ke kebun sebagai bahan organik, diolah menjadi abu untuk pupuk, atau dijual untuk kebutuhan lain. Jarak, kondisi jalan dan kapasitas truk turut menentukan biaya pengiriman.

Dalam produksi bioetanol berbahan TKKS, menurut dia, biaya pengangkutan menjadi komponen biaya bahan baku yang jauh lebih besar dibandingkan harga TKKS.

"Oleh karena itu lokasi pabrik pengolahan dan rancangan logistik menjadi penentu penting," ujarnya.

Dia menegaskan pemanfaatan biomassa perlu dirancang dari hulu hingga pasar, perusahaan harus mengetahui volume yang benar-benar dapat dipulihkan, menghitung biaya pengumpulan dan pengangkutan,

Kemudian memastikan teknologi menghasilkan produk yang memenuhi kebutuhan pembeli, serta menjaga agar pemanfaatan baru tidak mengganggu fungsi residu bagi kebun maupun komitmen keberlanjutan di lanskap pasokan.

Dengan pendekatan tersebut, biomassa sawit dapat menjadi peluang diversifikasi bagi pabrik dan perkebunan, tambahnya namun, nilai ekonominya baru akan terwujud jika teknologi, pasokan, logistik, kepastian pasar dan jaminan keberlanjutan berjalan sebagai satu kesatuan.

Senior Project Manager, Landscape, Daemeter Consulting Jimmy Wilopo , memaparkan pembelajaran dari Siak Pelalawan Landscape Programme (SPLP) yang melibatkan sembilan perusahaan hulu dan hilir sawit yang bekerja pada lanskap pasokan yang sama.

Sekitar 20 persen produksi sawit nasional berasal dari Provinsi Riau, lanjutnya, sementara 35 persen lanskap Siak dan Pelalawan merupakan kawasan berhutan, termasuk hamparan gambut yang tersisa di Sumatera.

SPLP, tambahnya, mendorong perusahaan, pemerintah, dan para pemangku kepentingan lokal berbagi tanggung jawab melalui perlindungan hutan dan gambut, pemantauan serta respons terhadap deforestasi, penguatan pekebun dan desa, ketelusuran, dialog sosial dan kolaborasi multipihak.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) -

“Program MBG salah satunya membuka akses lapangan kerja,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali Supendi kepada ANTARA di Denpasar, Jumat.

Para pekerja itu bertugas di satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang per 15 September 2026 sudah berdiri 277 unit di seluruh Bali.

Mereka sebagian besar bertugas di bagian dapur dan operasional MBG yang membeli bahan, memasak, mengemas hingga mendistribusikannya ke sejumlah sasaran.

Makanan yang mereka olah telah diberikan kepada 618.390 orang penerima manfaat di seluruh Pulau Dewata, dengan dua realisasi penerima paling besar ada di Kabupaten Buleleng mencapai 107.673 orang dan Kota Denpasar sebanyak 106.223 orang.

Kemudian di Kabupaten Gianyar sebanyak 61.537 orang, Badung (67.786), Tabanan (85.439), Jembrana (67.386), Klungkung (31.822), Bangli (38.424), dan Karangasem (52.100).

Realisasi paling banyak dari sisi penerima adalah pelajar sekolah dasar (SD) sebanyak 40,14 persen, kemudian SMP sebesar 22,16 persen, SMA (17 persen), TK (6,24 persen), balita non pendidikan anak usia dini (PAUD) (5,75 persen), serta sisanya ibu hamil, ibu menyusui, PAUD, guru dan tenaga pendidik.

Sementara itu, secara nasional berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan program MBG memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat penerima manfaat.

Adapun berdasarkan data BPS Bali, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bali pada Mei 2026 sebesar 1,52 persen atau turun 0,07 persen poin dibandingkan dengan Februari 2026.

Komposisi penduduk yang bekerja di Bali pada Mei 2026 mencapai 2,65 juta orang dan 40,97 ribu orang lainnya berstatus pengangguran.

Apabila dibandingkan pada Februari 2026, angka pengangguran di Bali mencapai 42,32 ribu orang pengangguran.

Program MBG adalah salah satu prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran yang pada 20 Oktober 2026 genap berusia dua tahun.

Agenda prioritas MBG di Bali perdana dimulai sejak 6 Januari 2025 di Kabupaten Jembrana.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan pihaknya tengah menyiapkan penguatan aturan untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pemanfaatan lahan transmigrasi oleh perusahaan.

Ia mengatakan lebih dari 50 perusahaan telah memanfaatkan lahan transmigrasi, tetapi Kementerian Transmigrasi belum dapat memperoleh PNBP dari pemanfaatan lahan tersebut karena terkendala ketentuan yang berlaku.

"Lebih dari 50 perusahaan itu melaksanakan pemanfaatan di atas lahan transmigrasi, tetapi sifatnya itu hanya kerja sama saja dengan Kementerian Transmigrasi. Padahal kita ingin pemanfaatan itu ada PNBP-nya," kata Iftitah dalam rangkaian Workshop dan Media Gathering Kehumasan Kementerian Transmigrasi 2026 di Batam, Kepulauan Riau, Jumat.

Menurut dia, kementeriannya tengah menyiapkan usulan pembaruan Undang-Undang Ketransmigrasian untuk memperkuat dasar hukum pengelolaan lahan sebagai aset produktif yang dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.

Iftitah menjelaskan pengaturan yang berlaku saat ini masih menitikberatkan pada administrasi pertanahan, sementara pemanfaatan lahan untuk kegiatan ekonomi memerlukan kepastian hukum dalam pengelolaan aset.

"Kalau saya tagih PNBP, 'Dasar hukumnya apa?' kata swasta. Dasar hukumnya apa?" ujarnya.

Oleh karena itu, ia berharap pembaruan regulasi dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengoptimalkan kerja sama pemanfaatan lahan transmigrasi dengan dunia usaha sekaligus meningkatkan penerimaan negara.

Iftitah mengatakan optimalisasi tersebut juga dilakukan melalui pendataan dan pemetaan potensi ekonomi lahan transmigrasi agar pemanfaatannya dapat memberikan nilai tambah bagi negara dan masyarakat.

"Kami ingin dalam sejarah baru transmigrasi, lahan-lahan kita petakan potensi-potensi ekonominya, dikerjasamakan dengan swasta sehingga mendapatkan PNBP," ungkap dia.

Selain penguatan regulasi, Iftitah menekankan pentingnya penyelesaian legalitas lahan, khususnya penerbitan sertifikat hak pengelolaan (HPL), guna memberikan kepastian hukum bagi pemerintah maupun pelaku usaha.

Ia menyebutkan masih banyak lahan transmigrasi yang baru memiliki surat keputusan HPL dan belum dilengkapi sertifikat sehingga pemanfaatannya untuk kegiatan investasi membutuhkan penataan lebih lanjut.

"Bagaimana kita pemerintah menarik PNBP kalau misalkan tidak clean and clear," ucapnya.

Kementerian Transmigrasi juga berencana mengembangkan portal yang memuat informasi lahan yang telah memiliki kepastian hukum agar dapat diakses oleh calon investor yang ingin mengembangkan kegiatan usaha di kawasan transmigrasi.

Berdasarkan data Kementerian Transmigrasi pada Februari 2026, sebanyak 72 bidang HPL transmigrasi seluas sekitar 300 ribu hektare telah diinventarisasi dari total potensi sekitar 3,1 juta hektare lahan HPL transmigrasi secara nasional.

Dari luasan yang telah diinventarisasi tersebut, sekitar 22 ribu hektare telah menjalani penilaian oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, dengan estimasi nilai aset mencapai Rp3,1 triliun.

Pada 2026, Kementerian Transmigrasi juga menargetkan inventarisasi HPL di 50 lokasi yang tersebar di 13 provinsi dengan total luas mencapai 217.043,26 hektare sebagai bagian dari penataan dan penguatan kepastian hukum aset kawasan.

Sebelumnya, Kementerian Transmigrasi bersama Komite I DPD RI pada 5 Oktober 2026 telah melakukan pembahasan awal mengenai usulan perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian.

Pembaruan aturan tersebut diharapkan dapat masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2027, dengan salah satu substansi yang dibahas berupa penguatan tata kelola tanah dan aset transmigrasi untuk mendukung investasi serta penerimaan negara.

Iftitah menegaskan pengembangan investasi di kawasan transmigrasi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja.

"Kami betul-betul ingin yang riil, sehingga betul-betul (kemajuan kesejahteraan masyarakat) bisa terukur," katanya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Saat meluncurkan mandatori biodiesel 50 persen (B50) pada pertengahan Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa implementasi program tersebut bukan sekadar pencapaian teknologi, melainkan bukti nyata kedaulatan bangsa di sektor energi.

Langkah tersebut menjadi penjelas bahwa Indonesia mampu mengoptimalkan kekayaan alamnya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa kedaulatan suatu bangsa ditentukan oleh kemampuannya memenuhi kebutuhan strategis secara mandiri, salah satunya energi. Pada kesempatan sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan, Indonesia dapat segera mencapai kemandirian energi dalam lima tahun ke depan.

Presiden Prabowo berpandangan, energi sangat penting untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, serta mentransformasikan bangsa kita menjadi negara modern dan negara maju.

​Menurut Presiden, kedaulatan sebuah negara sangat ditentukan oleh kemampuannya memenuhi kebutuhan strategis secara mandiri, terutama pasokan energi. Ia pun optimistis target kemandirian energi nasional dapat terwujud dalam kurun lima tahun ke depan.

Kemandirian ini dinilai sebagai fondasi vital untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus mentransformasikan Indonesia menuju negara maju dan modern.

Untuk itu Presiden Prabowo pasang target ambisius, agar Indonesia segera mencapai kemandirian energi, melalui peta jalan yang terukur.

Presiden juga menegaskan bahwa upaya mewujudkan swasembada energi telah menjadi prioritas sejak awal masa kepemimpinannya.

Optimisme ini berpijak pada melimpahnya potensi sumber daya energi domestik, mulai dari panas bumi, batu bara, hingga cadangan gas alam yang terbentang di berbagai wilayah Nusantara.

Komitmen BUMN

Presiden menegaskan bahwa selain pangan, energi merupakan sektor paling strategis bagi keberlangsungan suatu negara. Oleh karena itu, Indonesia dituntut untuk mandiri agar tetap kokoh dan berdaulat di tengah dinamika global.

“Negara sebesar kita, kalau masih mau merdeka dan bertahan hidup, mau tidak mau kita harus mandiri. Energi adalah salah satu bidang yang sangat menentukan,” ujar Presiden.

Guna mewujudkan tekad tersebut, PT Pertamina (Persero) selaku BUMN energi nasional menyatakan dukungan penuh terhadap visi kedaulatan dan ketahanan energi nasional. Bersama entitas anaknya, termasuk PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Pertamina terus mengoptimalkan pengelolaan sektor minyak dan gas bumi demi kesejahteraan rakyat sesuai amanat konstitusi.

Komitmen tersebut ditegaskan kembali oleh Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, saat memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lingkungan Pertamina Group, Senin (1/10).

Dalam pesannya, ia mengingatkan para perwira Pertamina untuk menjadikan momentum tersebut sebagai pendorong dalam menjaga amanat negara, yakni menjamin ketahanan energi nasional melalui penyediaan energi yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Dirut Pertamina juga mengajak seluruh perwira menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam bekerja dan melayani masyarakat. Semangat kebersamaan ini diharapkan menjadi penggerak utama bagi perusahaan dalam menunaikan mandat menjaga ketahanan serta kedaulatan energi nasional.

Langkah Pertamina dinilai sudah berada di jalur yang tepat, terutama ketika kinerja korporasi selaras dengan visi Asta Cita.

Dalam pidato tahunannya di DPR RI pada pertengahan Agustus 2026, Presiden Prabowo kembali menekankan krusialnya penguatan ketahanan dan kemandirian energi, salah satunya melalui peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas).

Dalam konsep Asta Cita, energi diposisikan bukan sekadar pemenuh kebutuhan infrastruktur, melainkan instrumen strategis untuk memacu industri nasional, memperkuat daya tahan ekonomi, serta memagari bangsa dari ketergantungan asing.

Sejalan dengan penekanan Presiden, energi adalah kunci kedaulatan, fondasi keadilan, dan pilar pembangunan. Tanpa pasokan energi yang merata dan berkelanjutan, sulit membayangkan hadirnya masyarakat yang sejahtera, industri yang kokoh, maupun akses pendidikan yang setara di seluruh pelosok negeri.

Di tengah dinamika geopolitik global yang penuh ketidakpastian, kemandirian energi telah menjadi keharusan mutlak. Bangsa yang gagal mengamankan sumber energinya akan senantiasa terbayang-bayang krisis.

Saat ini, dunia tengah memasuki babak baru ketika energi dan mineral strategis menjadi penentu arah ekonomi global. Pergeseran peta dari minyak dan gas menuju listrik, baterai, energi terbarukan, serta mineral kritis kian mengintensifkan persaingan geopolitik.

Indonesia memang diberkahi cadangan energi dan mineral yang melimpah. Namun, potensi besar tersebut baru akan menjelma menjadi kekuatan riil apabila seluruh elemen bangsa bergerak selaras dalam satu tujuan. Indikator kekuatan negara kini tak lagi sebatas diukur dari besarnya cadangan minyak bumi, melainkan mulai bergeser ke kemampuan menguasai teknologi dan memproduksi energi hijau yang ramah lingkungan.

Guna merespons perubahan lanskap global ini, Indonesia membutuhkan sebuah masterplan kedaulatan energi yang menjadi payung strategi lintas era pemerintahan. Rencana besar tersebut harus mencakup peta jalan transisi energi, strategi hilirisasi mineral, arah diplomasi energi internasional, penguatan industri domestik, penguasaan teknologi, hingga skema pendanaan berkelanjutan.

Kedaulatan energi bukan sebatas pemenuhan pasokan listrik dan bahan bakar minyak, melainkan tentang posisi tawar bangsa di panggung dunia.

Sejarah mengajarkan bahwa kemandirian energi memberikan ruang bebas bagi suatu negara untuk mengambil keputusan strategis tanpa bayang-bayang tekanan eksternal. Ketika Indonesia mampu mengelola dan menguasai potensi energinya secara mandiri, bangsa ini memegang penuh kendali atas masa depannya sendiri.

Dukungan Danantara

Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mencapai net-zero emission (NZE) pada 2060 melalui transisi energi menuju pembangunan rendah karbon. Dalam proses ini, skema pendanaan berkelanjutan menjadi kunci vital, tak hanya dari kapasitas ekonomi, tetapi juga dari legitimasi hukum yang mendasarinya.

Kehadiran Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai sovereign wealth fund (SWF) membuka peluang strategis untuk memperkuat investasi hijau, khususnya di sektor panas bumi, energi surya, serta hilirisasi nikel berbasis dekarbonisasi.

Pimpinan Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia juga sudah menyampaikan komitmennya dalam mendukung transisi energi berkeadilan menuju target NZE 206.

Mandat investasi Danantara terbagi menjadi tiga kategori, yakni optimalisasi kinerja BUMN, investasi langsung pada sektor strategis seperti ketahanan energi, ekonomi rendah karbon dan hilirisasi industri, serta investasi global untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

Seluruh portofolio investasi tersebut dievaluasi secara ketat melalui perspektif keberlanjutan yang mencakup aspek transisi dan adaptasi iklim, kelayakan ekonomi, hingga dampak sosial.

Langkah ini mendesak mengingat Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan (EBT) hingga 3.700 gigawatt (GW), tetapi kapasitas terpasangnya saat ini belum mencapai 20 GW. Guna mengoptimalkan raksasa potensi tersebut, fokus investasi perlu diarahkan pada pengembangan teknologi penyimpanan energi (energy storage) serta modernisasi jaringan kelistrikan pintar (smart grid).

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menyatakan bahwa komitmen terhadap ketahanan energi telah dibuktikan melalui kesuksesan program biodiesel B50 yang mampu memangkas secara signifikan impor solar. Dalam konteks ini, Danantara memainkan peran sentral dalam memfasilitasi pendanaan, termasuk melalui BUMN di sektor energi.

Seusai menopang keberhasilan B50, Danantara bersiap mengarahkan fokus investasinya pada pengembangan bioetanol berbasis tebu untuk melepaskan ketergantungan Indonesia dari impor bensin.

Danantara memastikan alokasi investasi produksi bioetanol ditujukan untuk memperkuat fondasi ketahanan energi nasional. Rencana pembangunan fasilitas pengolahan pun telah masuk dalam jajaran portofolio investasi prioritas.

Guna menjamin kecukupan pasokan bahan baku yang utamanya bersumber dari molase tebu, pemerintah bersiap mempercepat ekspansi perkebunan tebu sebagai bagian integral dari transisi energi nasional. Tak tanggung-tanggung, penyediaan lahan hingga dua juta hektare telah direncanakan untuk menopang produksi bioetanol yang kelak dialokasikan sebagai bahan campuran bensin menuju target E20 hingga E50.

​Dukungan penuh terhadap langkah strategis ini turut ditegaskan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Ia memastikan dividen BUMN yang dikelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara tidak dialokasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 maupun 2027, melainkan diputar kembali untuk investasi berkelanjutan.

Melalui skema reorientasi ini, seluruh pemupukan modal dari dividen BUMN dipertahankan di lingkungan Danantara untuk diinvestasikan kembali (reinvest) ke dalam proyek berkelanjutan dan infrastruktur energi masa depan. Sementara itu, APBN dapat difokuskan penuh untuk membiayai pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, serta program perlindungan sosial.

​Dengan tata kelola dana yang mandiri dan efisien, Danantara diharapkan mampu melipatgandakan efek pengganda (multiplier effect) investasi, termasuk menarik partisipasi modal swasta nasional maupun global.

Publik dan pemerintah menaruh harapan besar agar Danantara sebagai sovereign wealth fund sekaligus investment fund. menjadi katalis utama terwujudnya kemandirian dan kedaulatan energi Indonesia sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

*) Dr Taufan Hunneman adalah Dosen UCIC, Cirebon.

Copyright © ANTARA 2026