Lima berita seputar ekonomi Kamis (22/10) kemarin masih menarik untuk dibaca pagi ini, Jumat (23/10).

Jakarta (ANTARA) - Lima berita seputar ekonomi Kamis (22/10) kemarin masih menarik untuk dibaca pagi ini, Jumat. Mulai dari realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga soal rencana penghentian ekspor gas.

Berikut rangkumannya

Penyaluran KUR capai Rp257,84 triliun hingga 20 Oktober 2026

Pemerintah mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp257,84 triliun hingga 20 Oktober 2026, atau setara 87 persen dari plafon yang ditetapkan tahun ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis, mengatakan penyaluran tersebut telah menjangkau 4 juta debitur.

Baca selengkapnya

Prabowo terima laporan lima area konsesi bernilai Rp5.400 T

Presiden Prabowo Subianto mengungkap penerimaan laporan mengenai lima area konsesi di Indonesia dengan nilai cadangan mineral (proven reserves) yang diperkirakan mencapai Rp5.400 triliun.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis, Presiden mengingatkan jajarannya di kementerian dan lembaga untuk tidak terlalu mudah memberikan izin konsesi/izin usaha pertambangan (IUP) kepada perusahaan-perusahaan.

Baca selengkapnya

Prabowo serahkan Rp53,15 triliun kredit produktif untuk 2 juta lebih debitur

Presiden Prabowo Subianto menyerahkan secara simbolis akad kredit/pembiayaan produktif senilai Rp53,15 triliun yang telah disalurkan kepada 2.106.401 debitur, terdiri atas pelaku UMKM, petani, nelayan, serta wirausaha lainnya pada periode Agustus-Oktober 2026.

Prosesi tersebut digelar saat Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di Jiexpo Convention Centre, Jakarta, Kamis (22/10)

Baca selengkapnya

KKP targetkan 1.369 Kampung Nelayan Merah Putih beroperasi awal 2027

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan sebanyak 1.369 titik Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dapat beroperasi pada awal 2027 sebagai bagian dari target pembangunan 5.000 kampung nelayan di seluruh Indonesia.

Sekretaris Jenderal KKP Andy Artha Donny Oktopura di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (22/10), mengatakan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 5.000 KNMP yang tersebar di seluruh Indonesia bisa selesai secara bertahap.

Baca selengkapnya

Bahlil evaluasi kontrak ekspor energi ke negara yang tak hargai RI

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyatakan akan mengevaluasi kontrak ekspor energi dengan negara-negara lain yang dinilai tidak kooperatif dan tidak menghargai Indonesia.

“Saya akan melakukan evaluasi. Saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia,” ucap Bahlil dalam Peresmian Penerimaan Gas JNE#6 dan Fasilitas Produksi Lapangan Maha - South Hub, yang dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis (22/10)

Baca selengkapnya

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Saya meresmikan operasional lapangan Mahakam Hub yang akan mencapai kurang lebih sekitar 290 MMSCFD

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia meresmikan proyek Gas JNE#6 dan Fasilitas Produksi Lapangan Maha-South Hub yang akan menambah produksi gas sebesar 290 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD).

“Saya meresmikan operasional lapangan Mahakam Hub yang akan mencapai kurang lebih sekitar 290 MMSCFD,” ujar Bahlil dalam Peresmian Penerimaan Gas JNE#6 dan Fasilitas Produksi Lapangan Maha - South Hub, yang dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis.

Pasokan gas sebesar 60 MMSCFD dialirkan dari Sumur Jangkrik North East #6 (JNE#6) menuju fasilitas pemrosesan terapung (Floating Production Unit/FPU) Jangkrik. Kemudian, pada akhir Oktober 2026, pasokan gas sebesar 230 MMSCFD akan dipasok dari dua sumur gas yang berlokasi di Lapangan Maha.

Dengan demikian, secara keseluruhan, operasional sumur gas Jangkrik dan fasilitas produksi lapangan Maha South Hub akan menambah produksi gas kurang lebih sebesar 290 MMSCFD.

Produksi FPU Jangkrik saat ini berada di kisaran 550 MMSCFD. Setelah peresmian tersebut, Bahlil memperkirakan kapasitas produksi FPU Jangkrik menyentuh level 700–750 MMSCFD.

Bahlil lantas menyoroti blok-blok lainnya yang akan dikembangkan oleh ENI, seperti sumur Geliga-1 di Blok Ganal, lepas pantai Kalimantan Timur, yang berpotensi menambah produksi gas Indonesia ke depannya.

“Di 2028–2029, total produksi kita nanti untuk gas itu mencapai sekitar 3 ribu MMSCFD, dan untuk kondensat itu kurang lebih sekitar 130 ribu barel per hari,” ucap Bahlil.

Oleh karena itu, ia menyampaikan apresiasinya kepada ENI dan Searah yang menggarap proyek gas JNE#6 dan Fasilitas Produksi Lapangan Maha-South Hub. Adapun nilai investasi dari proyek yang saat itu diresmikan oleh Bahlil kurang lebih sekitar 840 juta dolar AS.

“Bagi saya, angkanya besar. Tetapi kalau dibandingkan dengan ketahanan energi kita untuk menuju swasembada energi, itulah jauh lebih penting,” kata Bahlil.

Proyek pengembangan lapangan Maha memiliki cadangan gas mencapai 438 miliar kaki kubik standar (billion standard cubic feet/BSCF).

Pengembangan lapangan Maha mencakup dua sumur produksi, yakni Maha-3 dan Maha-4, serta sistem produksi bawah laut atau Subsea Production System (SPS).

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Saya akan melakukan evaluasi. Saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyatakan akan mengevaluasi kontrak ekspor energi dengan negara-negara lain yang dinilai tidak kooperatif dan tidak menghargai Indonesia.

“Saya akan melakukan evaluasi. Saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia,” ucap Bahlil dalam Peresmian Penerimaan Gas JNE#6 dan Fasilitas Produksi Lapangan Maha - South Hub, yang dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis.

Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan, apabila negara lain memiliki persoalan dengan Indonesia yang bisa dibicarakan baik-baik, maka semestinya permasalahan bisa diselesaikan dengan prinsip saling menghargai.

“Jangan di saat mereka butuh, baru mereka datang untuk memohon. Di saat ada persoalan lain, yang sesungguhnya itu mampu dibicarakan, seperti saudara yang tidak tahu adat saja. Ini yang kami tidak mau,” ujar Bahlil.

Bahlil menegaskan, Indonesia memiliki prinsip bahwa kedaulatan negara merupakan sesuatu yang sah dan kemerdekaan Indonesia direbut melalui perjuangan yang panjang.

Sementara itu, untuk negara lain yang memiliki hubungan saling menghargai dan menghormati dengan Indonesia, Bahlil menyampaikan siap menjalin kerja sama ekspor energi.

“Kalau saling menghargai, sekali pun mereka tidak punya kontrak, kita akan membuat kontrak dan kita akan kasih kepada mereka. Itulah asas kesetaraan,” ucap Bahlil.

Pada Rabu (21/10), setelah mengikuti sidang kabinet, Bahlil menyampaikan akan tidak memperpanjang ekspor gas ke negara tetangga.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung negara tetangga yang memberikan pandangan miring kepada Indonesia. Dia mengingatkan kepada negara tersebut untuk berhati-hati.

“Jadi, kalau negara-negara lain mau pandangan lain untuk kita, hati-hati. Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga,” ujar Bahlil.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah berkomitmen tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir 2026, meskipun harga minyak mentah dunia terus mengalami kenaikan.

Bahlil yang juga merupakan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan pemerintah saat ini tengah memperhitungkan dampak kenaikan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) terhadap kebutuhan subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Yang sekarang kita lagi memperhitungkan adalah harga ICP global yang naik terus. Karena begitu harga ICP global naik terus, itu kemungkinan besar akan menambah top up subsidi. Tetapi pemerintah berkomitmen untuk tidak ada kenaikan BBM subsidi, tidak ada kenaikan," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan harga ICP saat ini berada di kisaran 92 dolar AS per barel, lebih tinggi dibandingkan asumsi yang digunakan dalam APBN, yakni sekitar 70 dolar AS per barel.

Pemerintah memperkirakan harga minyak mentah tersebut berpotensi berada di bawah 100 dolar AS per barel apabila tren saat ini berlanjut.

Meski demikian, ia mengatakan kenaikan harga minyak dunia berpotensi menambah kebutuhan anggaran untuk menanggung subsidi energi agar harga BBM bersubsidi tetap terjaga.

"Jadi relatif oke. Untuk BBM subsidi Insya-Allah tidak ada kenaikan ya," ujar dia.

Bahlil menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna dalam rangka evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan capaian sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), termasuk penerimaan negara dari sektor batu bara yang diperkirakan melampaui target.

Menurut Bahlil, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor tersebut yang ditargetkan sebesar Rp133 triliun diproyeksikan dapat melampaui Rp160 triliun. Sementara itu, devisa ekspor batu bara yang ditargetkan sebesar 27 miliar dolar AS diperkirakan mencapai lebih dari 30 miliar dolar AS.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan harga batu bara telah mencapai 154 dolar AS per ton untuk kalori 633, sehingga dia berharap produksi dapat dinaikkan.

"Alhamdulillah sekarang harga batu bara kita mulai naik dan sekarang hari ini mencapai 154 dolar per ton untuk kalori 633, dan harapan kita memang adalah harganya bagus, produksinya kita naikkan," kata Bahlil dalam pernyataan pers usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Bahlil mengatakan pemerintah akan tetap menerapkan relaksasi produksi secara terbatas guna menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan, sekaligus mendorong peningkatan penerimaan devisa.

“Sekarang kita tetap akan melakukan relaksasi terbatas untuk menjaga 'supply and demand', tapi kita juga ingin untuk dalam waktu dekat, kita ingin sekali untuk bagaimana devisa kita bisa masuk," ucapnya.

Selain sektor batu bara, Bahlil menyampaikan perkembangan hilirisasi nikel yang menurut dia berjalan baik. Presiden Prabowo sebelumnya meresmikan sejumlah pabrik di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Pemerintah, kata dia, juga bersiap meresmikan pabrik dalam ekosistem baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat.

"Sebentar lagi kita akan melakukan peresmian pabrik ekosistem baterai mobil di Karawang, yang satu tahun lalu Bapak Presiden melakukan 'groundbreaking', itu adalah kerja sama antara CATL (Contemporary Amperex Technology Co Limited) dan BUMN kita" kata Bahlil.

Dalam kesempatan itu, Bahlil juga menyampaikan pemerintah terus menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) nasional di tengah dinamika harga minyak dunia yang terus meningkat.

Dia menjelaskan bahwa harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) per hari ini berada di kisaran 105-106 dolar AS per barel. Sementara itu, Bahlil menyebut bahwa rata-rata ICP sejak Januari hingga Oktober 2026 tercatat berada di kisaran 91-92 dolar AS per barel.

Terkait ketersediaan BBM, Bahlil menyebut cadangan nasional Pertalite dengan RON 90 berada pada kisaran 16-18 hari. Sementara itu, cadangan BBM jenis lainnya, termasuk Pertamax dengan RON 92, RON 95, RON 98, serta Solar, berada di atas 20 hari.

Dia juga menyampaikan pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk memperkuat pasokan BBM di Bali dengan meningkatkan cadangan BBM di Bali menjadi 11-12 hari dan menargetkan peningkatan hingga 15 hari dalam satu minggu ke depan.

"Sehingga dia betul-betul sama dengan standar nasional. Masalahnya adalah memang kemarin terjadi kapal yang terlambat masuk dari Jawa ke Bali untuk menyuplai, tapi sekarang sudah bisa terurai yang dibantu oleh Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) dan Gubernur dan Kapolda dan TNI, dan sudah benar-benar Pertamina melakukan ini, itu dari sisi BBM," tuturnya.

Selain itu, Bahlil menyebut distribusi BBM di sejumlah wilayah Jawa Timur juga telah berangsur teratasi. Berdasarkan laporan Pertamina yang diterimanya, pasokan di wilayah tersebut telah diperbaiki melalui langkah-langkah distribusi yang dilakukan perusahaan.

"Beberapa tempat di Jawa Timur, karena memang tanggung jawab untuk menyuplai di bawah itu adalah Pertamina, sudah mendapat saya laporan bahwa sudah bisa terurai dengan pasokan yang sudah mereka lakukan di sana," ujar Bahlil.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi RI Bahlil Lahadalia menyoroti posisi Indonesia dalam perdagangan batu bara dunia yang dinilai belum sebanding dengan pengaruhnya terhadap pasokan global.

Pemerintah, kata dia, mulai menerapkan pendekatan pengelolaan produksi dengan mempertimbangkan keseimbangan pasokan dan permintaan untuk memperkuat kendali Indonesia atas komoditas tersebut.

"Total kebutuhan batu bara dunia itu sekitar 8,9 miliar ton, batu bara yang diperdagangkan itu 1,3 miliar yang menjadi trading. Dan 1,3 miliar di data 2025, Indonesia itu mensuplai kurang lebih sekitar 540 juta ton atau setara dengan 43 persen," kata Bahlil dalam forum Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Senin.

Bahlil menjelaskan meski menjadi pemasok utama, Bahlil menilai penentuan harga batu bara selama ini masih banyak dipengaruhi oleh pedagang komoditas atau trader di luar negeri.

Kondisi tersebut dinilai perlu dibenahi agar Indonesia memperoleh manfaat lebih besar dari sumber daya alamnya.

“Masalahnya adalah harganya ditentukan bukan oleh Indonesia. Harganya ditentukan oleh para trader yang bermain di luar negeri,” ujar Bahlil.

Ia mengatakan, sejak 2026 pemerintah mengubah pendekatan kebijakan dengan memperhatikan keseimbangan pasokan dan permintaan melalui pengaturan rencana kerja dan produksi batu bara. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar jumlah produksi lebih selaras dengan kebutuhan pasar.

Bahlil menyebut harga batu bara telah mencapai sekitar 154 dolar AS per metrik ton, yang menurut paparannya merupakan level tertinggi sejak 2023.

Namun, ia menegaskan bahwa pengelolaan komoditas tidak semata-mata menyangkut harga, tetapi juga kemampuan negara mengoptimalkan sumber daya alamnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan upaya mewujudkan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menempatkan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bahlil juga menyoroti komoditas lain, termasuk timah, yang menurutnya menunjukkan perlunya penguatan tata kelola perdagangan dan pengawasan rantai pasok.

Indonesia, katanya, harus memastikan potensi sumber daya alam memberikan manfaat ekonomi yang sepadan bagi negara.

Penguatan pengelolaan batu bara juga berkaitan dengan agenda hilirisasi nasional.

Pemerintah mendorong pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya melalui ekspor bahan mentah, tetapi juga melalui pengembangan industri yang menghasilkan nilai tambah di dalam negeri.

Bahlil menegaskan, Indonesia perlu memperkuat posisi dalam perdagangan komoditas global melalui kebijakan produksi yang terukur dan tata kelola yang berpihak pada kepentingan nasional.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Problemnya adalah memang kemarin terjadi kapal yang terlambat masuk dari Jawa ke Bali untuk menyuplai

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan gangguan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Bali serta Jawa Timur, seperti di Bangkalan dan Sampang sudah terurai.

"Tadi saya sudah mendapat laporan bahwa sudah bisa terurai dengan pasokan yang sudah mereka (Pertamina) lakukan di sana (Jawa Timur)," kata Bahlil dalam pernyataan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Bahlil menjelaskan kendala pasokan BBM di Bali sebelumnya terjadi akibat keterlambatan kapal pengangkut BBM dari Jawa. Pemerintah bersama Pertamina dan unsur pemerintah daerah serta aparat keamanan telah berkoordinasi untuk menangani persoalan tersebut.

"Problemnya adalah memang kemarin terjadi kapal yang terlambat masuk dari Jawa ke Bali untuk menyuplai. Tapi sekarang sudah bisa terurai yang dibantu oleh Gubernur, Forkopimda dalam hal ini Gubernur dan Kapolda dan TNI, dan sudah tentu Pertamina melakukan ini," ujarnya.

Bahlil mengatakan cadangan BBM di Bali telah meningkat menjadi 11-12 hari. Dia meminta agar cadangan tersebut ditingkatkan menjadi 15 hari dalam satu minggu ke depan sehingga setara dengan standar nasional.

"Sekarang statusnya Bali cadangannya kita naikkan, sekarang per hari ini sudah menjadi 11 sampai 12 hari, dan saya minta untuk satu minggu ke depan bisa mencapai dengan 15 hari," kata Bahlil.

Sementara itu, terkait gangguan pasokan di Bangkalan dan Sampang, Jawa Timur, Bahlil mengatakan persoalan tersebut berkaitan dengan distribusi yang menjadi tanggung jawab Pertamina.

“Distribusi. Cadangan nasional kita kan di 16 sampai 18 hari,” kata Bahlil saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai penyebab gangguan pasokan BBM di wilayah tersebut.

Bahlil juga memastikan cadangan nasional Pertalite berada pada kisaran 16-18 hari, sedangkan BBM jenis RON 92, RON 95, RON 98, dan solar masing-masing memiliki cadangan di atas 20 hari.

"Saya dapat pastikan bahwa cadangan nasional kita untuk Pertalite itu 16 sampai 18 hari. Untuk yang RON 92, RON 95, RON 98 itu di atas 20 hari semua. Termasuk solar kita semua di atas 20 hari," kata dia.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Saya dapat pastikan bahwa cadangan nasional kita untuk pertalite itu 16 sampai 18 hari.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia memastikan cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman di tengah ketidakpastian global.

"Saya dapat pastikan bahwa cadangan nasional kita untuk pertalite itu 16 sampai 18 hari. Untuk yang RON 92, RON 95, RON 98 itu di atas 20 hari semua. Termasuk solar kita semua di atas 20 hari," kata Bahlil dalam pernyataan pers, usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Bahlil menjelaskan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) saat ini telah mencapai kisaran 105-106 dolar Amerika Serikat (AS) per barel. Sementara itu, rata-rata harga ICP sejak Januari hingga Oktober 2026 berada di kisaran 91-92 dolar Amerika Serikat (AS) per barel.

Menurut dia, perkembangan tersebut menjadi bagian dari situasi global yang semakin tidak menentu.

Selain membahas kondisi pasokan BBM nasional, Bahlil juga melaporkan perkembangan distribusi BBM di Bali yang sebelumnya mengalami kendala akibat keterlambatan kapal pengangkut pasokan dari Jawa.

Dia mengatakan cadangan BBM di Bali telah meningkat menjadi 11-12 hari. Pemerintah meminta agar cadangan tersebut ditingkatkan menjadi 15 hari dalam satu minggu ke depan, sehingga setara dengan standar nasional.

"Sekarang statusnya Bali cadangannya kita naikkan, sekarang per hari ini sudah menjadi 11 sampai 12 hari, dan saya minta untuk satu minggu ke depan bisa mencapai dengan 15 hari, sehingga dia betul-betul sama dengan standar nasional," ucap dia.

Bahlil menyebut kendala distribusi di Bali telah terurai melalui koordinasi pemerintah daerah, aparat keamanan, dan Pertamina.

Terkait laporan gangguan pasokan BBM di Bangkalan dan Sampang, Jawa Timur, Bahlil mengatakan Pertamina telah melaporkan bahwa persoalan tersebut dapat diatasi melalui penyaluran pasokan tambahan.

Dia menegaskan bahwa kendala di sejumlah daerah tersebut berkaitan dengan distribusi, bukan kondisi cadangan BBM nasional secara keseluruhan.

"Saya sudah mendapat laporan bahwa sudah bisa terurai dengan pasokan yang sudah mereka lakukan di sana, (penyebabnya) distribusi. Cadangan nasional kita kan di 16 sampai 18 hari," kata Bahlil.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hiltrans) Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah memusatkan perhatian perbaikan distribusi ke berbagai daerah, khususnya Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi, seiring pulihnya pasokan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Bali.

"Sekarang distribusinya yang kita perlancar," ujar Bahlil dalam keterangan resminya, yang dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin.

Menko Bahlil, yang merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyampaikan gangguan distribusi di Bali menjadi bahan evaluasi. Keterlambatan kapal dari Jawa sempat membuat cadangan di Bali turun hingga 3-4 hari.

Setelah armada kapal ditambah, cadangan kembali ke kisaran 11-12 hari.

Bahlil menyebut persoalan itu sebagai kendala teknis dalam manajemen arus logistik Pertamina.

Meski begitu, ia menegaskan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama.

"Tapi, apa pun itu, masih bagian yang harus kita tanggung jawab bersama-sama," ujarnya.

Evaluasi tidak berhenti di Bali. Dalam rapat tersebut, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri melaporkan kendala distribusi di sejumlah wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera.

Di daerah-daerah itu, BBM selama ini diangkut kapal melalui sungai.

Namun, sebagian sungai mengalami pendangkalan akibat cuaca, sehingga kapal berukuran besar tidak lagi bisa masuk.

Pengiriman di wilayah tersebut kini dialihkan ke jalur darat, yang sebagian memakan waktu lebih lama. Bahlil memastikan pemerintah akan berupaya maksimal soal itu.

"Kita akan melakukan maksimal agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi lagi," ucap dia.

Untuk memperlancar distribusi antardaerah, Menko Bahlil meminta Pertamina menambah armada pengangkut. Langkah serupa sudah diterapkan di Bali, dan antrean di SPBU kini mulai terurai.

Dengan cadangan nasional yang terjaga dan jalur distribusi yang terus dibenahi, pemerintah berupaya memastikan pasokan BBM sampai tepat waktu ke masyarakat di seluruh daerah.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar, Bali (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mendorong pengembangan kawasan Batam, Karimun, dan Bintan, sebagai hub pusat data atau data center baru di Indonesia.

"Kenapa harus kita dorong ke sana? Karena pertama adalah ketersediaan airnya besar, yang kedua, penduduknya tidak sepadat seperti di Jawa Barat atau di Jakarta ataupun di Bali. Dan yang ketiga adalah kita dorong untuk energi baru terbarukan," katanya dalam forum Bali Tech Week 2026 di Sanur, Denpasar, Bali, Senin.

Menurut dia, rencana tersebut diarahkan untuk menangkap peluang investasi ekonomi digital sekaligus mengoptimalkan ketersediaan air dan pengembangan energi baru terbarukan.

Bahlil menjelaskan pertumbuhan industri digital meningkatkan kebutuhan energi dalam jumlah besar.

Pusat data tidak hanya membutuhkan pasokan listrik yang andal, tetapi juga air dalam jumlah signifikan untuk mendukung operasionalnya.

Ia mencontohkan sejumlah negara yang mulai membatasi pembangunan pusat data karena tingginya kebutuhan listrik dan air.

Indonesia, menurutnya, perlu menyiapkan perencanaan yang matang agar investasi teknologi tersebut tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap sumber daya setempat.

“Sekarang di Asia Tenggara sudah ada hub antara Malaysia dan Singapura. Nah, coba kita sekarang membangun hub baru untuk Indonesia, yaitu antara Batam, Karimun, Bintan," ujar Bahlil dalam paparannya.

Menurut dia, kawasan tersebut memiliki sejumlah pertimbangan untuk dikembangkan, antara lain ketersediaan air, kepadatan penduduk yang tidak setinggi sejumlah kawasan perkotaan besar, serta peluang mengembangkan pasokan energi terbarukan.

Pemerintah juga mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas sekitar 100 gigawatt.

Bahlil menilai ketersediaan energi hijau berpotensi menjadi daya tarik bagi investor pusat data yang membutuhkan pasokan listrik berkelanjutan.

"Saya punya keyakinan, investor akan lebih suka untuk memakai data center mereka dengan memakai energi baru terbarukan, dan ini sebuah peluang bisnis," katanya.

Selain itu, pemerintah merencanakan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

Ia menyebut sekitar 70 persen dari penambahan kapasitas tersebut akan berasal dari energi baru terbarukan dan sumber energi dalam bauran yang direncanakan.

Bahlil mengungkapkan kebutuhan listrik dari rencana pengembangan pusat data dapat mencapai tambahan 20 gigawatt.

Besaran tersebut setara dengan sekitar 20 persen dari kapasitas listrik eksisting.

Karena itu, pemerintah akan menyinkronkan rencana pembangunan pusat data dengan kesiapan pasokan listrik.

Bahlil mengatakan data mengenai lokasi investasi diperlukan agar penyediaan energi dapat direncanakan secara lebih tepat.

Ia juga menekankan pengembangan pusat data harus disertai kolaborasi dengan pengusaha nasional dan daerah.

Pemerintah, menurut dia, ingin memastikan investasi teknologi tinggi tidak hanya memberikan manfaat bagi investor, tetapi juga menghasilkan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar lokasi proyek.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengungkapkan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan berada di bawah Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi.

“Saya kasih bocoran saja, tadi rapat dengan saya itu adalah BP BUMN, Kementerian Investasi, insyaallah sudah hampir pasti di bawah koordinasi Kemenko Hilirisasi, ya,” ucap Bahlil ketika dijumpai di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

Bahlil mengatakan susunan struktur kementerian yang berkoordinasi di bawah Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi akan diatur melalui peraturan presiden.

Menurut Bahlil, yang kini merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), perpres yang mengatur ihwal Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi akan selesai dalam waktu dekat.

Ketika disinggung mengenai kemungkinan masuknya Kementerian Perindustrian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil menyampaikan hal tersebut masih berupa kemungkinan.

“Rasa-rasanya, ya. Tapi itu (Kemenperin di bawah Kemenko Hilirisasi) baru feeling, ya. Feeling,” ucap Bahlil.

Pernyataan tersebut ia sampaikan terkait dengan rapat yang digelar di Kementerian ESDM. Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) Dony Oskaria, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, hingga Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra.

“Rapatnya sifatnya koordinasi saja, biasa dalam rangka mendorong bagaimana penciptaan nilai tambah dan bagaimana bisa meningkatkan PNBP dan meningkatkan devisa kita di era kondisi global yang tidak menentu,” ucap Bahlil.

Pada Kamis (1/10), Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sebagai jabatan baru, Bahlil dilantik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029 yang ditetapkan pada 30 September 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil menyampaikan bahwa pembentukan kementerian koordinator baru ditujukan untuk melakukan percepatan eksekusi target hilirisasi dan transisi energi dari Presiden Prabowo Subianto.

Adapun, kantor untuk Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi saat ini masih akan berada di Kementerian ESDM.

Meskipun merangkap jabatan, Bahlil menyampaikan hanya menerima satu gaji. Dengan penambahan Kemenko Hilirisasi, ia memastikan tidak akan terjadi pemborosan karena anggaran diprioritaskan berasal dari Kementerian ESDM.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) sudah mencapai 80–90 persen.

“DIM-nya juga sudah hampir selesai, sudah sekitar 80–90 persen,” ucap Bahlil ketika dijumpai di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Jumat.

Bahlil menyampaikan sudah berlangsung pertemuan dengan tim lintas kementerian yang bertugas untuk menyusun DIM RUU Migas.

Sosok yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini menyampaikan salah satu aspek penting dalam penyusunan RUU Migas adalah pengaturan kelembagaan melalui pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK).

Bahlil menjelaskan bahwa tidak seluruh ketentuan teknis harus dicantumkan secara terperinci dalam undang-undang, melainkan dapat diatur lebih lanjut melalui peraturan turunannya.

"Karena undang-undang itu menyatakan BUK (Badan Usaha Khusus) nantinya. Tidak semua hal kan kita cantumkan di undang-undang. Ada PP (Peraturan Pemerintah)," kata Bahlil.

Selain penataan kelembagaan, pemerintah menempatkan peningkatan lifting atau produksi migas dan kepastian berusaha sebagai perhatian dalam pembaruan regulasi. Kedua aspek tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki pengelolaan sektor minyak dan gas bumi nasional.

Penyusunan DIM merupakan salah satu tahapan sebelum pembahasan RUU Migas berlanjut bersama DPR. Meski progresnya telah mencapai sekitar 80–90 persen, penyelesaian dokumen tersebut belum berarti keseluruhan proses legislasi telah tuntas.

Pemerintah berharap pematangan regulasi ini dapat mendukung pengelolaan industri migas yang lebih baik, meningkatkan kepastian berusaha, serta memperkuat ketahanan energi nasional.

Wakil Menteri ESDM Yuliot sebelumnya menyampaikan DIM RUU Migas dapat tuntas pada 22 Oktober 2026.

Yuliot menjelaskan bahwa penyusunan DIM tersebut berlandaskan kepada surat Presiden (surpres) yang diterima oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 14 September 2026 dari Presiden Prabowo Subianto.

Melalui surpres tersebut, Menteri ESDM diminta untuk melakukan koordinasi dengan kementerian-lembaga yang terkait dengan penyusunan DIM.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026