Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan bantuan program Bedah Rumah tepat sasaran.

Ia menekankan bahwa ketepatan sasaran menjadi hal penting dalam pelaksanaan program Bedah Rumah.

Pemerintah melihat dua aspek utama, yakni kondisi ekonomi keluarga dan kondisi fisik rumah agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan.

"Tadi saya mengunjungi dua rumah dan penghasilan keluarganya di bawah UMP. Kita harus memastikan penerimanya tepat sasaran. Kita lihat kondisi ekonominya memang terbatas, dan kondisi rumahnya juga memang tidak layak huni,” ujar Maruarar atau Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ara mengunjungi penerima bantuan program Bedah Rumah di Kelurahan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara yakni Masulah dan Nusrobah.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan bantuan perbaikan rumah diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria, baik berdasarkan kondisi sosial ekonomi maupun tingkat kerusakan hunian.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kedua penerima bantuan tersebut memenuhi kriteria berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan keadaan tempat tinggal.

Masulah tercatat berada pada desil 1, sedangkan Nusrobah berada pada desil 2 dengan penghasilan di bawah upah minimum provinsi (UMP). Kondisi rumah keduanya yang tidak layak huni turut menjadi pertimbangan dalam memastikan bantuan diberikan kepada keluarga yang membutuhkan.

Ara menyampaikan keprihatinannya atas masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditemukan di Rorotan.

Ia menegaskan bahwa pemerintah terus meningkatkan jumlah rumah yang diperbaiki, meskipun belum seluruh rumah tidak layak huni dapat ditangani sekaligus.

"Saya mohon maaf karena kita belum bisa memperbaiki seluruh rumah tidak layak huni. Namun, kita terus meningkatkan jumlahnya. Tahun lalu di Jakarta ada 158 rumah yang diperbaiki, sedangkan tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 10.300 rumah," ujarnya.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam kunjungan, terdapat sekitar 2.500 keluarga dengan rumah tidak layak huni di Kelurahan Rorotan.

Sementara itu, jumlah rumah tidak layak huni di Jakarta Utara mencapai 174 ribu unit.

Pada 2026, Jakarta Utara memperoleh alokasi 2.000 unit program Bedah Rumah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

Pengerjaan rumah bagi para penerima bantuan dijadwalkan berlangsung mulai 26 Oktober hingga 26 Desember 2026.

Melalui program Bedah Rumah, Kementerian PKP terus mendorong peningkatan kualitas hunian masyarakat, dengan memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran, dilaksanakan secara transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi keluarga yang membutuhkan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Pekanbaru, (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR Republik Indonesia yang tergabung dalam Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri terus memperjuangkan soal tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan diwajibkan dengan membantu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mengatakan saat ini TJSL dari perusahaan di kawasan industri banyak hanya berbentuk bantuan sosial seperti sembilan bahan pokok, tetapi tidak ada kewajiban membantu UMKM di sekitarnya.

"Selama ini hanya berbentuk bantuan sosial seperti sembako, seharusnya perusahaan industri tidak hanya memberikan ikan tapi juga punya kewajiban membantu industri kecil menengah yang ada di kawasan industri tersebut dengan memberikan pancing agar bantuannya lebih jelas," katanya di Pekanbaru, Sabtu.

Dia mengatakan satu indikator yang sudah disiapkan aturannya dalam RUU Kawasan Industri yakni TJSL itu harus betul-betul terukur, seperti pada awalnya membina lima UMKM, setelah sekian tahun harus meningkat misalnya menjadi 50 UMKM, termasuk dengan peningkatan lainnya seperti omset dan kapasitas produksinya.

"Sekarang ini sedihnya perusahaan itu besar tapi UMKM di sekitarnya tidak ada peningkatan signifikan karena tidak ada aturan yang mewajibkan mereka membina UMKM. Kalau ini berhasil ini berlaku tidak hanya di Riau tapi seluruh Indonesia," ungkapnya dalam kegiatan pelatihan penumbuhan dan pengembangan kepada wirausaha baru industri kecil di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Lebih lanjut dia menambahkan bahwa salah satu bantuan diharapkan juga berupa peralatan hingga mesin pengemasan. Menurutnya, banyak produk UMKM yang bagus namun dari segi kemasannya masih terlihat kurang menarik.

Hendry Munief mengatakan kegiatan pelatihan ini dilakukan bersama mitranya sebagai wakil rakyat. Dirinya menyatakan komitmennya untuk terus berupaya mendapatkan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat daerah pemilihannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog menyiapkan penyaluran bantuan pangan beras periode Oktober–Desember 2026 melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) setelah proses administrasi dan penerbitan surat penugasan selesai.

"Bantuan pangan ke depan untuk Oktober, November, Desember itu juga dilaksanakan di KDKMP," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas KDKMP di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan Bulog telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan terkait persiapan penyaluran bantuan pangan melalui koperasi.

"Proses administrasi sedang berjalan," ujar dia.

Lebih lanjut ia mengatakan, setelah proses administrasi di Kementerian Keuangan selesai, Direktorat Jenderal Anggaran akan menyampaikan surat kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Selanjutnya, Bapanas akan menerbitkan surat penugasan kepada Bulog untuk melaksanakan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat melalui KDKMP di wilayah yang telah memiliki fasilitas tersebut.

Rizal mengatakan mekanisme penerimaan bantuan pangan untuk sementara tetap menggunakan prosedur yang telah berlaku sebelumnya, termasuk verifikasi identitas penerima manfaat.

"Sementara masih menggunakan prosedur yang seperti biasa dulu," ujar dia.

Ia menjelaskan masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bantuan pangan harus membawa undangan dari dinas sosial yang dilengkapi kode batang (barcode) serta kartu tanda penduduk (KTP).

Petugas kemudian akan memindai kode batang dan memeriksa kesesuaian data penerima sebelum bantuan pangan diserahkan kepada masyarakat.

Rizal menyebut penyaluran bantuan pangan dapat dilaksanakan di halaman KDKMP menggunakan tenda maupun di dalam gudang koperasi agar proses distribusi lebih mudah diawasi.

Sementara itu, bagi desa atau kelurahan yang belum memiliki KDKMP, Bulog tetap akan menggunakan mekanisme penyaluran bantuan pangan seperti sebelumnya.

"Nah yang belum ada KDKMP seperti biasa. Tetap di kelurahan masing-masing," kata Rizal.

Dengan demikian, masyarakat yang tinggal di wilayah tanpa KDKMP tetap dapat menerima bantuan pangan melalui mekanisme penyaluran yang selama ini digunakan.

Pemerintah telah menetapkan kelanjutan bantuan pangan beras untuk periode Oktober–Desember 2026 dengan sasaran sekitar 33,24 juta penerima dari kelompok masyarakat desil 1 hingga 4.

Setiap penerima mendapat alokasi 10 kilogram (kg) beras per bulan atau total 30 kg untuk tiga bulan, dengan estimasi kebutuhan beras nasional mencapai sekitar 997 ribu ton.

Pada Kamis (8/10), Bapanas mengatakan penyaluran bantuan pangan beras periode tersebut masih dalam proses persiapan, sementara Bulog telah menyiapkan beras dan menunggu surat penugasan untuk memulai distribusi.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono menyerap aspirasi petani sekaligus menyerahkan bantuan traktor kepada kelompok tani saat menghadiri panen raya di Desa Tegalluar, Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Mardiono dalam keterangannya di Bandung, Senin, mengatakan dialog langsung dengan petani diperlukan untuk mengetahui kebutuhan, persoalan, dan kendala yang mereka hadapi dalam menjalankan kegiatan pertanian.

“Senang saya dapat berjumpa langsung dengan para pelaku di lapangan, di sawah-sawah. Tadi sudah disampaikan pesan-pesan yang saya catat, baik dari kelompok tani maupun para petani,” ujarnya.

Ia mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menampung persoalan yang dihadapi petani, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar berbagai hambatan di lapangan dapat diketahui secara langsung.

“Bapak Presiden menginginkan apa yang menjadi kesulitan dan hambatan, termasuk suara-suara yang disuarakan petani, bisa langsung didengar Bapak Presiden,” katanya.

Selain menyerap aspirasi, Mardiono menyerahkan bantuan traktor kepada kelompok tani untuk mendukung kegiatan pertanian dan meningkatkan produktivitas petani.

Ia menambahkan pemerintah perlu memastikan program ketahanan pangan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat agar kebijakan yang dijalankan sejalan dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi petani di lapangan.

Menurutnya, komunikasi langsung dengan masyarakat juga penting di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial yang dapat menjadi sarana penyampaian informasi positif sekaligus ruang penyebaran berita bohong.

Data Pemerintah Kabupaten Bandung menunjukkan sektor pertanian daerah tersebut tidak hanya ditopang komoditas padi, tetapi juga jagung, ubi jalar, ubi kayu, serta berbagai komoditas hortikultura seperti kentang, tomat, cabai, dan bawang merah.

Pada 2024, produksi jagung tercatat 90.390 ton, ubi jalar 54.189 ton, dan ubi kayu 82.858 ton, sementara Pemerintah Kabupaten Bandung memperkirakan produksi padi pada 2026 mencapai 480.000 hingga 520.000 ton gabah kering giling dengan luas tanam sekitar 60.000 hektare.

Melalui penyerapan aspirasi petani dan dukungan sarana pertanian, pemerintah diharapkan dapat memperkuat produktivitas serta menjaga ketersediaan pangan daerah dan nasional.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Beras untuk program bantuan pangan tersebut telah disiapkan dan dikemas, sehingga bisa segera disalurkan.

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras dengan total 30 kilogram (kg) untuk periode Oktober-Desember 2026, dan saat ini tinggal menunggu surat perintah penyaluran.

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan beras untuk program bantuan pangan tersebut telah disiapkan dan dikemas, sehingga bisa segera disalurkan.

“Kalau saya secepatnya. Kalau sekarang sudah kami packaging, sudah kami masukkan ke karung-karung kemasan-kemasan berasnya, dan siap untuk disalurkan. Totalnya adalah 996 ribu ton,” kata Rizal saat ditemui di Jakarta, Kamis.

Pemerintah sebelumnya memutuskan melanjutkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan selama Oktober hingga Desember 2026.

Bantuan untuk tiga bulan tersebut akan disalurkan sekaligus, sehingga setiap keluarga penerima manfaat (KPM) menerima total 30 kg beras. Bantuan ditujukan kepada 33.244.408 KPM yang berasal dari kelompok desil 1 hingga 4.

Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp17,5 triliun untuk bantuan pangan tersebut sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi kuartal IV-2026.

Rizal menjelaskan proses penyaluran akan dilakukan setelah surat dari hasil rapat koordinasi terbatas (rakortas) diproses melalui Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan untuk penganggaran, sebelum kemudian diteruskan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk memberikan perintah kepada Bulog.

"Namanya rakortas kan, itu kan baru putusan rakortas. Nah setelah putusan rakortas, itu kan suratnya baru ke Setneg. Dari Setneg, nanti prosesnya ke Kemenkeu, penganggaran," kata Rizal.

"Setelah keluar anggaran dari Kemenkeu, suratnya baru ke Bapannas. Bapanas baru perintahkan ke saya. Namun pada prinsipnya, begitu keluar surat perintah, saya lakukan tugas," katanya pula.

Sementara dari sisi ketersediaan, Rizal memastikan stok beras Bulog masih mencukupi.

Stok beras Bulog saat ini ada sekitar 4,5 juta ton, sementara kebutuhan untuk menyalurkan bantuan kepada 33,2 juta penerima selama tiga bulan kurang dari 1 juta ton.

"Jadi walaupun nanti harus diserahkan (beras) yang 3 bulan tersebut, itu stok kami masih ada 3 juta ton lebih," ujarnya lagi.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan bantuan pangan periode kuartal IV tahun 2026 segera dijalankan per Oktober ini.

“Saya rasa dari rapat terbatas kemarin sudah diputuskan untuk segera dilakukan eksekusi terkait dengan bantuan pangan, yang saat ini sedang berjalan, ya, saya kira,” kata Wamenko Hanif saat ditemui di Jakarta, Kamis.

Adapun sebelumnya, pemerintah telah mempersiapkan bantuan pangan untuk 33.244.408 keluarga penerima manfaat, dengan besaran 10 kilogram untuk tiga bulan pada kuartal terakhir tahun ini.

Bantuan pangan ini nantinya akan diserahkan satu kali untuk bulan Oktober dan Desember, kepada penerima manfaat yang merupakan masyarakat yang masuk ke dalam golongan desil 1 hingga 4.

Pemerintah pun telah mengalokasikan anggaran untuk bantuan pangan tersebut kurang lebih sebesar Rp17,5 triliun.

Lebih jauh, Wamenko Hanif mengatakan pemerintah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga tetap dijalankan sebagai upaya untuk menjaga keterjangkauan harga pangan masyarakat.

Beras SPHP dijual dengan harga Rp12.500 per kilogram, dengan tambahan alokasi satu juta ton hingga Maret 2027.

“Nanti yang untuk ini tambahan sampai di bulan Maret nanti juga sudah disiapkan, jadi saya pikir ini sudah sedang jalan, ya,” ujar Hanif.

Di sisi lain, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan stok beras nasional masih mencukupi untuk mendukung penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kilogram selama tiga bulan.

“Stok kami di Bulog, ini sekarang ada 4,5 juta ton. Nah, untuk kebutuhan 33,2 juta penerima manfaat untuk selama tiga bulan, itu masih di bawah 1 juta ton. Jadi, kalau pun nanti harus diserahkan yang tiga bulan tersebut, itu stok kami masih ada 3 juta ton lebih,” kata Rizal.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jadi bantuan pangan 10 kilogram untuk bulan Juli sampai September sudah selesai kan. Nah, hasil rapat dengan Kementan kita tambah lagi 30 kilogram periode Oktober hingga Desember.

Makassar (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) didampingi Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman menyalurkan bantuan pangan di GOR Sudiang, Jalan Pajjaiyang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Penyaluran bantuan tersebut merupakan program pemerintah sebagai salah satu upaya dalam Astacita untuk memperkuat kemandirian pangan, membantu masyarakat, sekaligus menjaga daya beli di tengah dinamika ekonomi dan kondisi pangan.

Zulhas, di Makassar, Rabu, mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan masyarakat dan menjaga ketersediaan pangan.

“Jadi bantuan pangan yang 10 kilogram untuk bulan Juli sampai September sudah selesai kan. Nah, hasil rapat dengan Kementan kita tambah lagi 30 kilogram untuk periode Oktober hingga Desember," ujarnya.

"Jadi bapak ibu tidak usah khawatir, akan dapat beras 30 kilogram lagi sekaligus,” katanya lagi.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat Sulsel.

Ia menjelaskan, bantuan diberikan sebanyak 10 kilogram per bulan untuk alokasi bulan Oktober, November, dan Desember 2026, dengan penyaluran dirapel, sehingga setiap penerima memperoleh 30 kilogram beras sekaligus.

Di Kecamatan Biringkanaya, sebanyak 750 kepala keluarga (KK) dari 10 kelurahan menerima bantuan beras. Bahkan, para pengemudi ojek online (ojol) juga menerima paket bantuan beras premium dalam kegiatan penyerahan simbolis.

Jika dihitung berdasarkan alokasi 30 kilogram per penerima, total alokasi bantuan yang diperuntukkan bagi 750 KK mencapai 22,5 ton untuk periode Oktober hingga Desember.

“Bantuan ini menyasar masyarakat, terutama yang masuk dalam desil 1 sampai desil 4. Ini tentu sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Andi Sudirman.

Andi Sudirman mengatakan pula, pemerintah daerah juga mendapat arahan bahwa program bantuan pangan tersebut akan terus dilanjutkan, termasuk kemungkinan adanya tambahan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Tentu ini menjadi kabar baik bagi masyarakat yang membutuhkan. Semoga stimulus ini dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat, khususnya di tengah dinamika ekonomi global dan kondisi yang kita hadapi saat ini,” katanya pula.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Berita tentang Danantara Indonesia mengumumkan investasi strategis senilai 250 juta dolar Amerika Serikat (AS) di HighPeak Energy hingga bantuan pangan beras 1 juta ton mewarnai pemberitaan bidang ekonomi kemarin (6/10).

Berikut rangkuman berita ekonomi selengkapnya yang masih menarik disimak pagi ini.

Danantara investasi 250 juta dolar AS ke perusahaan migas AS HighPeak

Danantara Indonesia melalui holding investasinya, PT Danantara Investment Management (DIM) mengumumkan investasi strategis senilai 250 juta dolar Amerika Serikat (AS) di HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ: HPK).

HighPeak merupakan perusahaan yang berbasis di Texas, AS, dan bergerak di bidang akuisisi, pengembangan, eksplorasi, serta eksploitasi minyak dan gas bumi (migas) di Permian Basin, dengan transaksi investasi dilakukan melalui penerbitan saham preferen konvertibel (Convertible Preferred Stocks) dalam beberapa tahap.

Simak berita selengkapnya di sini

Pupuk Indonesia revitalisasi delapan pabrik untuk kemandirian industri

PT Pupuk Indonesia (Persero) merevitalisasi delapan pabrik dalam lima tahun ke depan, untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kemandirian industri dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Industrialisasi merupakan DNA Pupuk Indonesia sejak pembangunan Pabrik Pusri pada 1959, dan transformasi menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutannya agar semakin efisien dalam operasional, tangguh dan mampu menjawab kebutuhan pangan serta industri nasional dalam jangka panjang," kata Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi di Jakarta, Selasa.

Simak berita selengkapnya di sini

Pemerintah akan optimalkan lahan terdegradasi untuk biofuel

Utusan Khusus Presiden untuk Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral Mari Elka Pangestu mengatakan pemerintah akan memanfaatkan lahan terdegradasi untuk produksi pangan yang menjadi bahan baku bahan bakar nabati atau biofuel, sehingga pengembangan energi tidak perlu dilakukan melalui pembukaan lahan baru.

Dalam Indonesia International Sustainability Forum di Jakarta, Selasa, ia mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 12 juta hektare lahan terdegradasi yang berpotensi dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi pangan dan biofuel.

Simak berita selengkapnya di sini

Mendag mendiskusikan hambatan dagang-investasi dengan pelaku usaha AS

Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso mendiskusikan hambatan perdagangan hingga investasi bersama pelaku usaha Amerika Serikat (AS) guna memastikan hubungan dagang kedua negara berjalan dengan baik.

Diskusi itu berlangsung dalam kegiatan The 14th US-Indonesia Investment Summit, di Jakarta, Selasa.

Simak berita selengkapnya di sini

Menko Pangan: Pemerintah siapkan 1 juta ton beras bagi 33,2 juta warga

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyiapkan bantuan beras sebanyak 1 juta ton untuk 33,2 juta penerima manfaat dari kalangan warga kurang mampu yang masuk dalam kategori desil 1 sampai 4.

"Jadi kami siapkan bantuan beras 1 juta ton atau 1 miliar kilogram untuk 33,2 juta penerima," kata Menko Pangan Zulkifli Hasan saat memonitor penyaluran bantuan pangan periode Oktober–Desember 2026 di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa.

Simak berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Magetan (ANTARA) - Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur Heru Suseno menyatakan produksi padi Jawa Timur (Jatim) diprediksi mencapai 10,2 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) hingga November 2026 atau meningkat 2,54 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

"Berdasarkan penghitungan sementara yang dirilis Badan Pusat Statistik pada 1 Oktober, gabah kering giling kita diprediksi sampai bulan November 10,2 juta ton. Kalau 2025 itu 9,8 juta ton. Artinya ada peningkatan," ujar Heru dalam kegiatan penyaluran bantuan alsintan untuk kelompok tani Magetan di Lapangan Desa Kuwonharjo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Selasa

Menurutnya kinerja sektor pertanian Jawa Timur yang menunjukkan perkembangan positif tersebut, ditunjang oleh berbagai faktor pendukung, di antaranya hasil kerja keras para petani, penyuluh, kelompok tani, dan seluruh pemangku kepentingan pertanian.

Selain itu juga memperkuat ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir. Yakni dengan peningkatan akses benih unggul dan pupuk, perbaikan sarana irigasi, pemanfaatan alat dan mesin pertanian, perluasan pembiayaan, serta penguatan pemasaran dan hilirisasi.

Ia mengungkapkan, tren positif juga terjadi pada komoditas jagung. Heru menyebutkan meski luas panen menurun, produksi jagung Jawa Timur justru mengalami peningkatan sekitar 0,67 persen.

Produksi jagung disebut naik dari sekitar 4,20 juta ton pada 2025 menjadi 4,276 juta ton pada 2026. Menurut Heru, kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan produktivitas meski luas panen berkurang.

"Jagung ini walaupun luas panennya turun, tetapi produksinya meningkat dari tahun 2025. Dari 4,2 juta ton menjadi 4,276 juta ton. Itu menunjukkan bahwa produktivitas jagung di Jawa Timur ada peningkatan," katanya.

Ia menambahkan, untuk meningkatkan produktivitas pertanian, Pemprov Jatim memfasilitasi 341 unit alsintan yang terdiri atas 231 unit prapanen dan 110 unit pascapanen. Bantuan tersebut diberikan kepada kelompok tani untuk mendukung kegiatan pertanian yang lebih efektif dan efisien.

"Selain untuk mendukung kegiatan pertanian yang lebih efektif dan efisien, bantuan alsintan, seperti di Magetan ini juga sebagai bagian dari upaya Pemprov Jatim untuk mempertahankan swasembada pangan," kata dia.

Dengan bantuan alsintan tersebut, pemprov berharap dapat membantu kelompok tani mempertahankan produksi bahkan meningkatkannya.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026