#30 tag 24jam
Bahlil terima satu gaji dari jabatan Menko Hilirisasi dan Menteri ESDM
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hilirisasi) sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia ... [367] url asal
#kementerian-koordinator-bidang-hilirisasi-dan-transisi-energi #kementerian-energi-dan-sumber-daya-mineral #esdm #hilirisasi-dan-transisi-energi #bahlil-l
Saya mengatakan bahwa dengan penambahan Kemenko baru bukan berarti kita harus melakukan pemborosan. Saya nggak mau, tipe saya bukan seperti itu. Jadi kami sudah menyampaikan bahwa Kemenko Hilirisasi ini karena menterinya satu, jadi kita memakai angga
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hilirisasi) sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyatakan, ia hanya menerima satu gaji meskipun rangkap jabatan yaitu sebagai Menko Hilirisasi dan Menteri ESDM.
Dengan penambahan Kemenko Hilirisasi, ia memastikan tidak akan terjadi pemborosan karena anggaran diprioritaskan berasal dari Kementerian ESDM
"Saya mengatakan bahwa dengan penambahan Kemenko baru bukan berarti kita harus melakukan pemborosan. Saya nggak mau, tipe saya bukan seperti itu. Jadi kami sudah menyampaikan bahwa Kemenko Hilirisasi ini karena menterinya satu, jadi kita memakai anggaran dari kementerian ESDM,” ungkap Menko Bahlil diwawancarai wartawan di sela-sela Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu.
Bahkan, ia mengatakan, selama ini selalu menyisihkan gajinya untuk diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, termasuk para aktivis muda sebagai generasi yang berpotensi menjadi penerusnya.
“Memang secara kebetulan saya sejak menjadi menteri, InsyaAllah dari gaji saya maupun dari dana operasional saya, selalu saya sisihkan semuanya untuk saudara-saudara saya berhak untuk saya bantu. Teman-teman aktifis kan banyak ya, adik-adik saya kan banyak, jadi itu saya kasih ke situ kemudian yang membutuhkan,” ujar Menko Bahlil.
Sebelumnya, Menko Bahlil menyampaikan bahwa pembentukan kementerian koordinator baru ditujukan untuk melakukan percepatan eksekusi target hilirisasi dan transisi energi dari Presiden Prabowo Subianto.
Adapun, kantor untuk Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sendiri saat ini masih akan berada di Kementerian ESDM.
"Kantornya akan tetap di Kementerian ESDM sambil kita melihat perkembangan. Karena saya melihat bahwa fokus kita kan hilirisasi, dari total investasi 100 persen, 90 persennya itu ada di sektor ESDM," kata Menko Bahlil,
Pada Kamis (1/10), Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Sebagai jabatan baru, Bahlil dilantik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029 yang ditetapkan pada 30 September 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026
Menko Bahlil ungkap sejumlah kementerian di bawah Kemenko Hilirisasi
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hilirisasi) sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia ... [344] url asal
#hilirisasi-dan-transisi-energi #menteri-koordinator-bidang-hilirisasi-dan-transisi-energi #kementerian-energi-dan-sumber-daya-minera #bahlil-lahadalia
Ya mungkin ada 1-2 kementerian lagi yang terkait dengan industrialisasi. Kalau kita bicara hilirisasi kan kita bicara industrialisasi. Karena instrumen daripada hilirisasi untuk mencapai nilai tambah ya industri
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hilirisasi) sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan sejumlah kementerian yang berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Kemenko Hilirisasi).
Ia mengungkapkan bahwa yang sudah pasti yaitu Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM, serta kemungkinan juga terdapat Kementerian Perindustrian.
“Ya mungkin ada 1-2 kementerian lagi yang terkait dengan industrialisasi. Kalau kita bicara hilirisasi kan kita bicara industrialisasi. Karena instrumen daripada hilirisasi untuk mencapai nilai tambah ya industri. Mungkin juga Kementerian Perindustrian,” ungkap Menko Bahlil diwawancarai wartawan di sela-sela Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu.
Sebelumnya, Bahlil menyampaikan bahwa pembentukan kementerian koordinator baru ditujukan untuk melakukan percepatan eksekusi target hilirisasi dan transisi energi dari Presiden Prabowo Subianto.
Ia memastikan akan menjalankan tugas dengan baik dalam dua jabatan yang diembannya, terutama untuk mencapai hilirisasi dan transisi energi yang menjadi salah satu Asta Cita Presiden Prabowo.
"Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya dalam Asta Cita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan eksekusi ke depan," kata Menko Bahlil.
Adapun, kantor untuk kementerian koordinator itu sendiri saat ini masih akan berada di Kementerian ESDM.
"Kantornya akan tetap di Kementerian ESDM sambil kita melihat perkembangan. Karena saya melihat bahwa fokus kita kan hilirisasi, dari total investasi 100 persen, 90 persen itu ada di sektor ESDM," kata Menko Bahlil,
Pada Kamis (01/10), Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Sebuah jabatan baru, Bahlil dilantik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029 yang ditetapkan pada 30 September 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Pakar IPB: UU Reforma Agraria jamin kepastian hukum dan investasi
Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB) Sudarsono Soedomo mengatakan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria ... [327] url asal
#uu-reforma-agraria #reforma-agraria #hgu #investasi #hilirisasi
Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB) Sudarsono Soedomo mengatakan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, pemerintah, dan iklim investasi bagi dunia usaha.
"Reforma agraria harus mengubah ketidakpastian menjadi kepastian yang lebih adil," kata Sudarsono dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Lebih lanjut, ia menilai kepastian hukum harus menjadi salah satu hasil utama dari pelaksanaan reforma agraria.
Menurutnya, reforma agraria tidak boleh melahirkan ketidakpastian baru, terutama terhadap hak atas tanah yang telah diterbitkan secara sah dan masih berlaku.
Kepastian tersebut setidaknya harus mencakup kejelasan mengenai objek tanah, subjek yang memiliki atau menguasainya, serta prosedur dan akibat hukum dari setiap keputusan yang diambil pemerintah.
"Dengan kerangka tersebut, reforma agraria tidak boleh hanya berorientasi pada siapa yang nantinya memperoleh tanah," kata Sudarsono.
Pemerintah, lanjut dia, juga harus memastikan terlebih dahulu bagaimana status hukum tanah tersebut sebelum ditetapkan sebagai objek reforma agraria.
Menurut Sudarsono, perlindungan terhadap hak yang telah diterbitkan bukan berarti menghambat reforma agraria, melainkan justru diperlukan agar pelaksanaan reforma agraria memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat menciptakan kepastian bagi seluruh pihak.
Di sisi lain, Sudarsono menyoroti ketentuan mengenai objek reforma agraria yang mencakup berbagai kategori tanah, yang memerlukan penjelasan tegas mengenai akibat hukum terhadap hak yang telah ada.
Kejelasan tersebut penting untuk mencegah munculnya tafsir berbeda dalam pelaksanaan di lapangan, terutama bagi dunia usaha yang memerlukan kepastian peraturan.
"Investor memahami bahwa regulasi dapat berubah seiring perkembangan kebijakan. Yang lebih penting adalah kemampuan pelaku usaha untuk memperkirakan bagaimana aturan tersebut akan diterapkan," ujar dia.
Ia mengatakan, kepastian hukum bagi investasi sangat berkaitan dengan prediktabilitas.
Investor membutuhkan kejelasan mengenai status hukum tanah, keabsahan hak atau izin, kriteria tanah yang dapat ditetapkan sebagai objek reforma agraria, prosedur penetapan, kedudukan pemegang hak, akibat hukum penetapan, hingga mekanisme penyelesaian sengketa.
"Investor yang rasional memahami bahwa hukum dapat berubah. Yang diperlukan adalah kemampuan untuk memperkirakan bagaimana hukum tersebut akan diterapkan," kata Sudarsono.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)