Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengandalkan program Nyari Gawe untuk memastikan peningkatan investasi di daerah sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.

“Investasi di Jawa Barat terus melonjak dan mudah-mudahan investasi ini memiliki dampak bagi ketersediaan lapangan pekerjaan,” ujar Dedi di Bandung, Rabu.

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mendorong perusahaan industri agar lebih terbuka dalam memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat.

“Sistem layanan Nyari Gawe merupakan jalan dari banyak jalan untuk membuka lapangan kerja agar transparan dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat,” katanya.

Menurut dia, layanan tersebut menjadi salah satu cara untuk membantu masyarakat mengakses kesempatan kerja. Meski demikian, tidak semua pencari kerja dapat tertampung karena keterbatasan lapangan kerja yang tersedia.

Dedi menjelaskan aplikasi Nyari Gawe yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat mencatat 728.085 pencari kerja dengan total 2,4 juta lamaran hingga 21 Oktober 2026.

Dari 803 perusahaan yang terdaftar, sebanyak 230 perusahaan telah membuka lowongan dengan total 32.125 posisi kerja. Sementara itu, jumlah pelamar yang tercatat diterima melalui layanan tersebut mencapai 1.282 orang.

Berdasarkan sebaran wilayah, Kabupaten Subang mencatat jumlah pencari kerja terbanyak dengan 92.172 orang, disusul Kabupaten Karawang sebanyak 79.110 orang dan Kabupaten Bekasi sebanyak 52.852 orang.

Berikutnya, Kabupaten Purwakarta mencatat 43.380 pencari kerja dan Kabupaten Bandung sebanyak 42.159 orang. Sementara itu, pencari kerja dari luar Jawa Barat tercatat sebanyak 41.036 orang.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi gabungan penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Jawa Barat mencapai Rp91 triliun pada Triwulan III 2026.

Nilai tersebut setara dengan 17,2 persen dari total investasi nasional dan menjadi yang tertinggi dibandingkan provinsi lain.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Ini kesempatan hibrida antara pendekatan yang dilakukan secara masif oleh organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan pembukaan akses oleh pemerintah

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) -

“Ini kesempatan hibrida antara pendekatan yang dilakukan secara masif oleh organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan pembukaan akses oleh pemerintah,” kata Ferry yang juga Sekretaris Jenderal SI dalam Dialog Kebangsaan pada rangkaian Kongres Nasional Majelis Tahkim ke-42 SI di Surabaya, Minggu.

Ferry menilai kolaborasi organisasi Islam dengan pemerintah dapat menjadi momentum untuk memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus mendorong sistem ekonomi nasional agar lebih sesuai dengan amanat konstitusi.

Ia mengatakan pemerintah telah membangun infrastruktur Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dapat dimanfaatkan sebagai jalur pemasaran produk usaha masyarakat sehingga organisasi Islam dan pengusaha memiliki peluang memperluas distribusi barang hingga tingkat desa dan kelurahan.

Menurut Ferry, Muhammadiyah dan pengusaha SI dapat membangun pusat distribusi atau hub bersama sebagai pemasok bagi gerai-gerai koperasi sekaligus membuka kesempatan bagi generasi muda untuk memproduksi kebutuhan sehari-hari seperti kecap, sambal, sampo, dan sabun.

“Kami butuh hub atau offtaker yang ukurannya lebih besar,” ujarnya.

Ferry menjelaskan kerja sama tersebut dapat mempertemukan kapasitas produksi pelaku usaha dengan jaringan distribusi koperasi sehingga produk lokal memiliki akses pasar yang lebih terstruktur dan tidak hanya bergantung pada jalur perdagangan konvensional.

Ia juga menyebut Kementerian Koperasi telah menjalin nota kesepahaman dengan Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mendirikan koperasi masjid dengan proyek percontohan direncanakan di 700 titik dari hampir 12.000 masjid Muhammadiyah.

Kerja sama serupa juga dilakukan bersama Dewan Masjid Indonesia dan diharapkan dapat melibatkan SI untuk memperluas pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

Ia mengingatkan gerakan koperasi memiliki akar sejarah dalam perjuangan SI yakni salah satunya melalui Koperasi Setia Usaha yang didirikan H.O.S. Tjokroaminoto di Surabaya pada 1913, sehingga penguatan koperasi saat ini sekaligus menjadi upaya menghidupkan kembali tradisi kemandirian ekonomi umat.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menuturkan penguatan kerja sama antarorganisasi Islam membutuhkan semangat persaudaraan dan kesediaan membangun kolaborasi nyata terutama dalam bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dan ekonomi.

Haedar berharap sinergi tersebut dapat mendorong umat Islam tidak hanya besar dari sisi jumlah, tetapi juga semakin berkualitas dan mandiri secara ekonomi melalui penguatan kewirausahaan serta pemberdayaan masyarakat.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Penempatan manajer yang berjalan ini merupakan langkah awal, tetapi manajer hanya satu mata rantai. Bukan segala-galanya, semua upaya kami lakukan berangkat dari talenta utama yaitu adalah anggota koperasi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi menegaskan keberhasilan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak cukup mengandalkan keberadaan manajer, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif anggota, pengurus dan pengawas dalam mengembangkan usaha koperasi.

Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop Destry Anna Sari mengatakan manajer yang telah melalui pelatihan dan pembekalan merupakan bagian dari ekosistem pengelolaan koperasi, tetapi bukan satu-satunya penentu keberhasilan usaha.

“Penempatan manajer yang berjalan ini merupakan langkah awal, tetapi manajer hanya satu mata rantai. Bukan segala-galanya, semua upaya kami lakukan berangkat dari talenta utama yaitu adalah anggota (koperasi),” kata Destry di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, daya saing koperasi bertumpu pada dua unsur yang harus diperkuat secara bersamaan, yakni kualitas sumber daya manusia (SDM) dan ekosistem usaha.

Ia mengatakan anggota memiliki peran sentral karena menjalankan empat fungsi sekaligus, yaitu sebagai pemilik, pemodal, produsen dan pasar.

Oleh sebab itu, ia menyampaikan penguatan kapasitas koperasi tidak cukup hanya menyasar manajer yang bertanggung jawab atas operasional harian.

Anggota, pengurus, dan pengawas juga, menurut dia, perlu memiliki pemahaman mengenai potensi ekonomi yang dimiliki anggota serta kebutuhan yang dapat dikembangkan menjadi kegiatan usaha.

Destry menjelaskan pengurus dan pengawas menjalankan mandat dari anggota sebagai pemilik koperasi, sedangkan manajer bertanggung jawab atas pengelolaan operasional sehari-hari.

Ia juga mengatakan distribusi barang bersubsidi oleh koperasi juga seharusnya diposisikan sebagai salah satu pintu masuk pengembangan usaha, bukan tujuan akhir bisnis KDKMP.

Ia menegaskan koperasi tetap diarahkan untuk menggali potensi ekonomi anggota dan desa dengan memastikan anggota tetap memegang kendali atas koperasi.

“Koperasi tidak cukup ditopang oleh manajer. Talenta itu dibangun dari hulu melalui literasi kepada masyarakat, perguruan tinggi dan sekolah dasar serta menengah, kemudian kapasitas anggota, pengurus, pengawas, manajer ditingkatkan secara bersama,” kata Destry.

Kemenkop mencatat sebanyak 26.911 manajer KDKMP telah menandatangani kontrak kerja dari total 28.624 orang yang telah menyelesaikan tahapan rekrutmen hingga sertifikasi. Para manajer tersebut juga telah ditempatkan di koperasi di berbagai daerah di Indonesia.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memantau kesiapan operasional 10.070 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk mengidentifikasi kendala dan memastikan koperasi tersebut dapat menjalankan kegiatan usahanya.

Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi Destry Anna Sari mengatakan pemantauan difokuskan pada KDKMP yang bangunannya telah selesai dibangun melalui penugasan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara, dilengkapi sarana pendukung, serta telah memiliki manajer.

“Kalau mau total beroperasinya, kita harus memulai dari mana yang mau kita bicarakan, yang dibangun sama Agrinas. Itu yang sekarang disebut 10.070 yang harus dipantau benar beroperasi atau enggak, karena bangunannya sudah selesai, anggaran yang Rp3 miliar itu sama kelengkapannya sudah ada dan manajernya sudah ditempatkan,” kata Destry dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih per 16 Oktober 2026, sebanyak 28.402 koperasi telah menyelesaikan pembangunan gedung dan gerai, sedangkan 7.251 titik lainnya masih dalam tahap pembangunan.

Menurut Destry, pemantauan terhadap 10.070 KDKMP tersebut merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan terhadap 107 titik sebelumnya. Pemerintah kemudian memperluas cakupan pemantauan untuk memperoleh gambaran lebih menyeluruh mengenai kesiapan operasional koperasi.

Ia menjelaskan, kesiapan operasional tidak cukup dinilai dari penyelesaian bangunan dan penempatan manajer. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha, seperti rak, kendaraan, barang dagangan, serta pasokan listrik.

Untuk mendukung proses tersebut, Destry menyebut pemerintah menyiapkan posko pemantauan guna mengidentifikasi kebutuhan dan kendala yang dihadapi setiap koperasi. Hasil pemantauan akan menjadi dasar tindak lanjut oleh pihak terkait sesuai dengan permasalahan yang ditemukan.

Destry menegaskan keberadaan bangunan dan manajer belum serta-merta menunjukkan bahwa seluruh unit usaha koperasi telah siap beroperasi. Karena itu, pemantauan diperlukan untuk memastikan kebutuhan operasional terpenuhi sehingga kegiatan usaha dapat berjalan.

Ia menambahkan, sejumlah KDKMP telah mulai melakukan transaksi, meskipun nilai penjualannya masih bervariasi.

Kegiatan usaha KDKMP mencakup pengadaan sembako, layanan simpan pinjam, klinik dan apotek desa/kelurahan, penyediaan obat bebas dan obat bebas terbatas, pengelolaan gudang atau cold storage, serta layanan logistik desa.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 1.550 calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) meminta penawaran ulang penempatan setelah sebelumnya menolak penawaran kerja dari PT Agrinas Pangan Nusantara selaku penanggung jawab operasional koperasi.

Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi Destry Anna Sari mengatakan Agrinas sedang memproses penawaran ulang dengan memberikan tiga opsi lokasi penempatan kepada para calon manajer tersebut.

“Jadi, di-invite ulang. Ternyata mereka menyesal sudah menolak,” kata Destry dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan dari target awal rekrutmen sebanyak 30.000 orang, sebanyak 28.624 orang menyelesaikan tahapan seleksi hingga sertifikasi. Dari jumlah tersebut, 26.911 orang telah menandatangani perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Sementara itu, sebanyak 1.550 calon manajer masih menunggu pembaruan hasil proses penawaran ulang.

Destry mengatakan proses tersebut baru selesai dilakukan oleh Agrinas sehingga pihaknya belum menerima data terbaru mengenai jumlah calon manajer yang menerima penawaran tersebut.

Menurut dia, penempatan manajer disesuaikan dengan kesiapan koperasi, termasuk ketersediaan bangunan dan sarana pendukung operasional.

Adapun indikator kinerja manajer KDKMP mencakup pencapaian penjualan dan transaksi, penambahan jumlah anggota koperasi, serta konsolidasi produk yang dimiliki koperasi.

Ia menyampaikan pemerintah juga telah menyiapkan dukungan gaji bagi manajer selama periode Oktober hingga Desember 2026. Besaran gaji pokok dan tunjangan umum berkisar Rp6,8 juta hingga Rp9,3 juta per bulan, bergantung pada wilayah penempatan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

manajer perlu mengembangkan transaksi dan menghitung kebutuhan minimal pendapatan usaha agar koperasi mampu memenuhi biaya operasional, termasuk gaji pegawai

Jakarta (ANTARA) - Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pegawai koperasi setelah menyelesaikan masa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) selama dua tahun di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara, kata pejabat Kementerian Koperasi.

Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi Destry Anna Sari mengatakan masa kontrak tersebut menjadi periode bagi manajer untuk mengembangkan usaha koperasi sebelum mampu membiayai operasional secara mandiri.

“Ya, kan jadi pegawai koperasi. Pegawai koperasi itu keren loh,” kata Destry dalam konferensi pers di Kantor Kemenkop Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan selama 24 bulan pertama, gaji manajer ditanggung pemerintah melalui skema yang melibatkan Agrinas Pangan. Setelah periode tersebut, koperasi diharapkan mampu membiayai gaji pegawai dari hasil kegiatan usahanya sendiri.

Menurut Destry, manajer perlu mengembangkan transaksi dan menghitung kebutuhan minimal pendapatan usaha agar koperasi mampu memenuhi biaya operasional, termasuk gaji pegawai.

Ia mencontohkan salah satu koperasi yang dikunjungi telah mencatat transaksi toko sekitar Rp1 juta dalam sehari, meskipun ada koperasi lainnya masih mencatat transaksi sekitar Rp200 ribu per hari.

Dalam skema operasional KDKMP, Agrinas Pangan mendapat penugasan untuk mengoperasikan koperasi selama dua tahun sebagai masa transisi. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Perpres tersebut antara lain mengatur operasionalisasi koperasi melalui kegiatan usaha dan pelayanan kepada anggota, termasuk penyediaan kebutuhan masyarakat, akses pembiayaan berbunga rendah dengan mekanisme yang mudah, pelayanan kesehatan, serta penyaluran program pemerintah.

Kegiatan usaha KDKMP mencakup pengelolaan kantor koperasi, pengadaan sembako, layanan simpan pinjam, klinik dan apotek desa/kelurahan, penyediaan obat bebas dan obat bebas terbatas, pengelolaan gudang atau cold storage, serta layanan logistik desa.

Selama masa transisi, Agrinas Pangan bertugas memastikan kelancaran operasional sekaligus meningkatkan kemampuan pengelolaan koperasi agar dapat berjalan secara mandiri dan berkelanjutan.

Penugasan tersebut mencakup pengelolaan operasional harian, termasuk sumber daya manusia dan kegiatan usaha, pencapaian target operasional dan pengembangan bisnis, serta pendampingan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi.

Agrinas Pangan juga bertanggung jawab membangun sistem operasional yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes) untuk mendukung pengelolaan KDKMP.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Gajinya kisaran antara Rp6,8 juta sampai Rp9,3 juta sesuai UMK (upah minimum kabupaten/kota) dan ditambah tunjangan umum

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi menyatakan, manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tetap menerima gaji meskipun koperasi tempat mereka bertugas belum sepenuhnya siap beroperasi.

Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi Destry Anna Sari mengatakan, manajer di koperasi yang belum beroperasi penuh tetap menjalankan sejumlah persiapan kegiatan usaha.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, ia menjelaskan, persiapan tersebut meliputi pemetaan kebutuhan ritel, konsolidasi produk yang dimiliki koperasi, serta penyiapan kebutuhan operasional.

Menurut dia, tugas manajer tidak terbatas pada menjaga gerai, tetapi juga mencakup persiapan dan pengembangan bisnis koperasi.

Destry menambahkan, pemerintah telah menganggarkan pembayaran gaji manajer untuk periode Oktober hingga Desember 2026.

“Gajinya kisaran antara Rp6,8 juta sampai Rp9,3 juta sesuai UMK (upah minimum kabupaten/kota) dan ditambah tunjangan umum,” katanya.

Adapun indikator kinerja manajer KDKMP mencakup pencapaian penjualan dan transaksi, penambahan jumlah anggota koperasi, serta konsolidasi produk yang dimiliki koperasi.

Ia menyebutkan, sebanyak 26.911 manajer telah menandatangani kontrak kerja dari total 28.624 orang yang telah menyelesaikan tahapan rekrutmen hingga sertifikasi. Para manajer tersebut juga telah ditempatkan di koperasi di berbagai daerah di Indonesia.

Sementara itu, Destry menyebut KDKMP yang telah beroperasi saat ini mencapai 10.070 titik, dan saat ini sedang dipantau oleh pemerintah pusat terkait operasionalnya.

Destry menjelaskan, KDKMP yang dikategorikan telah beroperasi saat ini merujuk pada koperasi yang memiliki bangunan yang dibangun pemerintah melalui penugasan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara, dilengkapi fasilitas pendukung dan manajer, serta menggunakan anggaran pembangunan sekitar Rp3 miliar.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Pontianak (ANTARA) - Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalbar Dr. Erdi, M.Si menilai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) perlu diperkuat sebagai saluran distribusi barang bersubsidi untuk menjaga ketepatan sasaran bantuan pemerintah sekaligus menggerakkan perekonomian desa.

"Perlunya penguatan tersebut karena kita lihat bersama operasional KDMP di Kalbar mayoritas belum berjalan optimal meskipun pembangunan fisik gerai telah rampung," ujarnya di Pontianak, Jumat.

Ia mengatakan bahwa telah mengidentifikasi sejumlah kendala antara lain keterlambatan pasokan barang, keterbatasan modal kerja, kesiapan kelembagaan, serta pengelolaan sumber daya manusia yang belum memadai.

"Untuk itu kami mengusulkan agar KDMP diintegrasikan dalam rantai distribusi tiga komoditas strategis, yakni LPG tabung tiga kilogram, pupuk bersubsidi, dan minyak goreng rakyat atau MinyaKita," jelas dia.

Integrasi tersebut diharapkannya dapat memangkas rantai distribusi yang panjang, mengurangi peluang penyimpangan harga, serta mempermudah masyarakat desa memperoleh barang sesuai ketentuan pemerintah.

Berdasarkan kajian itu, potensi kebutuhan LPG tiga kilogram di Kalbar diperkirakan mencapai 47,7 juta tabung per tahun. Sementara kebutuhan minyak goreng rakyat diproyeksikan mencapai 30,62 juta liter per tahun dan pupuk bersubsidi sekitar 180 ribu ton per tahun.

Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dioptimalkan karena operasionalisasi KDMP masih menghadapi berbagai hambatan di tingkat desa.

"Dari data yang dihimpun, pembentukan 310 KDMP di Kalbar atau sekitar 14,45 persen dari total 2.145 desa dan kelurahan. Capaian tersebut menunjukkan masih perlunya percepatan pengembangan kelembagaan koperasi agar manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat,"jelas dia.

Sejalan dengan akademisi Universitas Tanjungpura Pontianak, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Hengki menyarankan bahwa untuk mengatasi persoalan tersebut ia merekomendasikan penetapan KDMP sebagai mitra prioritas BUMN penyedia barang, termasuk Pertamina, PT Pupuk Indonesia, dan Bulog, dengan kemudahan proses kemitraan serta kepastian pasokan.

Selain itu, dukungan modal kerja melalui penyertaan modal BUMDes dan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) koperasi dinilai penting untuk memastikan gerai dapat segera beroperasi setelah pembangunan selesai. Penguatan sistem digital untuk mencatat transaksi, memverifikasi penerima, dan memantau stok juga diperlukan guna meningkatkan transparansi distribusi.

"Melalui langkah tersebut, KDMP diharapkan tidak hanya menjadi tempat penyaluran barang kebutuhan pokok, tetapi juga berkembang menjadi institusi ekonomi yang memperkuat usaha masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan desa," kata dia.

Pewarta: Dedi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kita terus dorong kehadiran kita untuk memastikan rantai suplainya ini lancar, jumlahnya sesuai dengan kebutuhan, transaksinya terjamin, alhamdulillah bisa cash maupun cashless, dan itu yang kita pastikan

Magelang (ANTARA) - Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, menegaskan, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa, sekaligus sarana untuk mempermudah akses warga terhadap berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

Kementerian Koperasi akan terus melakukan pemantauan untuk memastikan koperasi tetap berjalan secara berkelanjutan, bukan hanya aktif ketika mendapat kunjungan atau pendampingan, katanya di Magelang, Kamis, saat meninjau KDMP Tanjung di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.

Ia menuturkan, pemantauan tersebut juga mencakup pemenuhan barang yang belum tersedia, percepatan pasokan komoditas yang memiliki permintaan tinggi, serta kelancaran sistem pemesanan dan distribusi barang.

"Kita terus dorong kehadiran kita untuk memastikan rantai suplainya ini lancar, jumlahnya sesuai dengan kebutuhan, transaksinya terjamin, alhamdulillah bisa cash maupun cashless, dan itu yang kita pastikan," katanya.

Berdasarkan hasil kunjungan ke enam titik tersebut di sekitar Borobudur, ia menyebut belum ditemukan kendala berarti dalam operasional koperasi. Tantangan utama saat ini adalah meningkatkan literasi, pemahaman, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan serta manfaat KDMP.

Meskipun demikian, ia mengapresiasi antusiasme masyarakat yang dinilai terus meningkat.

Ia juga menekankan pentingnya peran media dalam menyebarluaskan informasi agar masyarakat mengetahui keberadaan koperasi di desa masing-masing dan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut dia, dengan penguatan koordinasi pengelola, kelancaran rantai pasok, serta peningkatan sosialisasi, KDMP diharapkan dapat berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi desa yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Yogyakarta (ANTARA) - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi menyiapkan 15 lembaga inkubator untuk memperkuat tata kelola dan kapasitas bisnis koperasi, terutama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), agar mampu mengembangkan usaha dan mengakses pembiayaan secara berkelanjutan.

Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman mengatakan program inkubasi tersebut difokuskan pada penguatan tata kelola dan penyusunan rencana bisnis sebagai bekal koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha.

"Fokusnya adalah tata kelola yang baik. Yang kedua adalah business plan-nya," kata Deva dalam kegiatan Media Gathering LPDB Koperasi di Yogyakarta, Senin.

Ia menjelaskan program tersebut melibatkan 15 lembaga inkubator, termasuk sejumlah perguruan tinggi. Setiap inkubator mendampingi sekitar 15 koperasi melalui program pembinaan selama enam bulan.

Dalam program tersebut, koperasi dibantu mengidentifikasi potensi ekonomi lokal, menyusun rencana bisnis, serta memperbaiki tata kelola organisasi, termasuk pengelolaan pengurus dan pelaksanaan rapat anggota.

Menurut Deva, penguatan kapasitas tersebut diperlukan agar koperasi tidak hanya memiliki kelembagaan yang memadai, tetapi juga mampu mengembangkan usaha sesuai dengan potensi wilayahnya.

Program inkubasi itu juga diarahkan untuk meningkatkan kesiapan koperasi dalam mengakses pembiayaan dari LPDB.

Dengan memiliki rencana bisnis yang terukur dan tata kelola yang baik, koperasi diharapkan dapat memanfaatkan dana bergulir untuk kegiatan produktif serta memenuhi kewajiban pengembaliannya.

Selain melalui inkubasi, LPDB juga mendorong pengembangan KDKMP melalui pola pendampingan antarkoperasi atau program kakak asuh.

Deva menyebut skema tersebut memungkinkan koperasi yang telah mapan membantu koperasi desa dalam mengembangkan usaha dan memperkuat pengelolaan organisasi.

Ia mencontohkan Koperasi Sunan Drajat di Lamongan, Jawa Timur yang menjadi kakak asuh bagi 120 KDKMP di provinsi tersebut.

Menurut dia, pendampingan tersebut menjadi salah satu upaya untuk memperkuat kesiapan KDKMP dalam menjalankan kegiatan ekonomi sekaligus mendukung keberlanjutan program pengembangan koperasi desa.

Sejak 2008 hingga Oktober 2026, LPDB Koperasi secara kumulatif telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp22,9 triliun kepada 3.929 koperasi mitra yang tersebar di 36 provinsi, dengan jumlah penerima manfaat akhir (end user) mencapai 537.678 orang.

Khusus pada 2026, LPDB mencatat realisasi penyaluran pembiayaan sebesar Rp1,6 triliun dari target tahunan Rp2,1 triliun. Penyaluran tersebut menjangkau 115 koperasi mitra dengan 8.268 penerima manfaat di 22 provinsi.

Memasuki 2027, LPDB mengantisipasi peningkatan kebutuhan pembiayaan koperasi. Meski pagu anggaran tahun depan belum ditetapkan, LPDB optimistis target penyaluran dapat meningkat seiring dengan dukungan terhadap berbagai program prioritas pemerintah.

Sejumlah sektor yang menjadi prioritas meliputi hilirisasi sawit, perumahan rakyat, ketahanan pakan, beras, tebu, perikanan, serta KDKMP.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Ini (pendampingan berkelanjutan) sebenarnya sangat penting dan tidak terlihat, karena sering kali pemerintah menyediakan peralatan produksi, mesin produksi, dan pelatihan...Setelah itu tidak ada fasilitasi sejenisnya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mengingatkan pentingnya pendampingan berkelanjutan dalam operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

"Ini (pendampingan berkelanjutan) sebenarnya sangat penting dan tidak terlihat, karena sering kali pemerintah menyediakan peralatan produksi, mesin produksi, dan pelatihan, modal, hanya dalam satu tahun pada tahun program. Setelah itu tidak ada fasilitasi sejenisnya," kata Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Kemendes PDT Samsul Widodo di Jakarta, Senin.

Hal itu disampaikan Samsul dalam arahan dan sambutannya pada Kegiatan Penyerasian Tata Kelola, Media Branding, dan Jejaring Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Lintas Negara di Jakarta.

Lebih lanjut Samsul mengatakan pendampingan itu bernilai penting bagi koperasi agar bantuan peralatan, modal, serta pelatihan dapat mendukung pengembangan usaha dalam jangka panjang.

Pendampingan yang berkelanjutan, kata dia, diperlukan agar sarana dan modal yang telah diberikan tidak berhenti menjadi bantuan, tetapi dapat mendukung kegiatan usaha yang berkembang.

Dengan pengelolaan yang lebih baik, Samsul berharap koperasi mampu mengonsolidasikan produk petani, memperluas jaringan pemasaran, dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih berkelanjutan bagi desa.

Ia menyoroti program pemerintah yang kerap memberikan peralatan produksi, mesin, modal, dan pelatihan, pada tahun pelaksanaan program tetapi belum tentu diikuti fasilitasi lanjutan. Menurut dia, pengembangan usaha koperasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan sarana produksi.

Samsul menekankan kemampuan mengelola organisasi, menjaga kualitas produksi, memasarkan barang, mengatur distribusi, dan mengelola keuangan juga menjadi faktor penting.

Berikutnya Samsul mengidentifikasi bahwa manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi dan petani sebagai salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Selain itu, menurutnya, pengelolaan produksi serta pemasaran dan logistik harus diperkuat agar produk dapat tersalurkan secara berkelanjutan.

“Ada isu mengenai manajemen produksi, ada isu mengenai manajemen pemasaran dan logistik, ada isu mengenai manajemen keuangan dan sebagainya,” ujar Samsul Widodo.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026